Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 38 Tahun 2020

PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN BAB III PERHITUNGAN , BESARAN DAN PENETAPAN BAB IV PENYALURAN, PENGGUNAAN , PENGELOLAAN , PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 38 Tahun 2020 tentang PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2020

Tanggal Berlaku

29 Desember 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 38

Subjek

DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 84 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_bupati_no_38_2020_peraturan_bupati_takalar_nomor_38_tahun_2020_tentang_pembagian_penetapan_dan_pengelolaan_alokasi_dana_desa_dan_bagi_hasil_pajak_dan_retribusi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4o lahu n 2014,tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 201 4 Tentang Desa; b. bahw a sesua i dengan ketentURn Pasa l 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu n 201 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dar i hasi l pajak dan retribus i daerah kabupaten yang telah diterima kepada Desa; c. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huru f a dan huru f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian, Penetapan Da n Pengelolaan Aiokas i Dan a Des a Dan, Bagi Hasi l Pajak D a n Retribus i Daerah Tahu n Anggaran 2021 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahu n 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawes i Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1959 Nomor 74 Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Des a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubedi beberapa kali, terakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 201 5 tentang Perubahan Kedu a ata s Undang-Undang Nomor 2 3 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 201 5 Nomor 58, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-undang Nomor 2 Tahu n 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahu n 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untu k Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancama n yang Membidiayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 134, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indon^*^'" Nomor 6516); 5. Peraturan Pemerintah Non: Dr 43 Tahu n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Des a (Nomor 123 Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapcAkali diubah terakhi r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu n 201 9 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu n 201 4 tentang Des a (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); (Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 201 5 tentang Perubahan Kedu a ata s Undang-Undang Nomor 2 3 Tahu n 2014 tentang Pemerintfihan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 58, Tambaha n lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor bO Tahu n 2014 tentang Dan a Des a yang bersumbe r dar i Anggaran Pendapatan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 168, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhi r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2016 tentang Perubahan kedua ata s Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu n 2014 tentang Dan a Des a yang bersumbe r dar i Anggaran Pendapatan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 57, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 114 Tahu n 2014 tentang Pedoman Pembangunan Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 2094); Peraturan Menter i Dala m Negeri Nomor 44 Tahu n 2016 tentang Kewenangan Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 20 Tahu n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 611); Peraturan Menter i Des a Pembangunan Daerah Tertinggal da n Transmigras i Nomor 1 Tahu n 201 5 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Ha k Asa l Usu i da n Kewenangan Loka l Berskal a Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 201 5 Nomor 158); Peraturan Menteri Des a Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras i Nomor 13 Tahu n 202 0 tentang Prioritas Penggunaan Dan a Des a Tahu n 202 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 1035); Peraturan Bupati Takala r Nomor 02 Tahu n 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des a (Berita Daerah Kabupaten Takala r Tahu n 2019 Nomor 02); BA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN BAB III PERHITUNGAN , BESARAN DAN PENETAPAN BAB IV PENYALURAN, PENGGUNAAN , PENGELOLAAN , PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020. PERATURA N BUPATI TAKALAR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN , PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 38 Tahun 2020

PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT