Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum, khususnya retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah tidak sesuai dengan beban Pelayanan yang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonese r 5234); 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
9

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARKEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2016/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danpasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 48 Tahun 2016 tentangPedoman Penerimaan Hibah dari PemerintahPusat kepada Pemerintah Daerah, danPenyertaan Modal Pemerintah Daerah kepadaPerusahaan Daerah Air Minum, perlumenetapkan Peraturan Daerah TentangPenyertaan Modal Pemerintah Kabupaten TakalarKepada Perusahaan Daerah Air Minum KabupatenTakalar.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438); 3 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 14 tahun 2015 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2016 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5907); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575); 4 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang PedomanPenerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat 5 Kepada Pemerintah Daerah, danPenyertaan Modal Pemerintah Daerahkepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian HutangPerusahaan Daerah Air Minum kepadaPemerintah Pusat Secara Non Kas; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Daerah Nomor 07Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah KabupatenTakalar.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BAB III BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA BAB IV PENGELOLAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
NOMOR 06 TAHUN 2016
12

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2011/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 06 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 06 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 06 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN BESARAN DANA CADANGAN BAB III SUMBER, TUJUAN DAN PENGGUNAAN BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
NOMOR : 06 TAHUN 2011
5

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2013/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang –undang Nomor 32 Penyiaran dan ketentuan Pasal Tahun 2002 tentang 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. b. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan dan hiburan serta sosial. kontrol dan perekat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Takalar. Suara Lipang Bajeng
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Takalar; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lipang Bajeng Kabupaten Takalar adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI); 7. Radio Siaran Lipang Bajeng FM adalah Lenbaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; 8. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsure Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik; 9. Dewan Direksi adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran public yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik; 10. Kepala Satuan Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Lipang Bajeng Kabupaten Takalar; 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter , baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran; 12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat dan di laut dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; 13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan; 14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat; 15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran; 16. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang besifat independen yang ada di pusat yang selanjutnya disebut KPIP dan didaerah disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran; 17. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepadalembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah Acuan Lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran. 19. Modulasi Frekuensi (Frequency Modulation=FM) adalah Proses menumpangnya sinyal Informasi pada sinyal pembawa (cerrier) sehingga Frekuensi gelombang pembawa perubah sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) gelombang sinyal informasi. BAB II BENTUK KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Bentuk Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio SuaraLipang Bajeng Kabupaten Takalar. Bagian kedua Kedudukan Pasal 3 (1).Radio Suara Lipang Bajeng merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan,pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Takalar yang bersifat independen,tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan infomasi kepentingan masyarakat. (2) Radio suara lipang bajeng berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar. (3) Tempat dan kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Suara Lipang Bajeng di Kabupaten Takalar. Bagian Ketiga Tugas dan Funsi Pasal 4 Radio Suara Lipang Bajeng Mempunyai tugas : a. Memberikan pelayanan informasi dengan penyelenggaraan penyusunan program siaran radio,teknik radio,administrasi dan pemasaran di bidang radio. b. Menyebar luasan informasi pembangunan Daerah,pendidikan,hiburan,informasi lalulintas, kebencanaan, keparawisataan, kontrol dan perekat sosial. c. Melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Takalar. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,Radio Siarang Lipang Bajeng mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan umum,pengawan penyelenggaraan penyiaran b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran; c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi,sumber daya manusia (SDM),keuangan,penyusunan laporan,serta pemasran dan promosi; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran; e. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana,sarana dan teknik radio public lokal; f. Penyebarluasan informasi pembangunan,kehidupan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media,infomasi,pendidikan,hiburan,informasi lalulintas,kebencanaan,control dan perekat sosial masyarakat;dan g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran. BAB III ALAT KELENGKAPAN Pasal 6 Alat kelengkapan Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten takalar terdiri dari : a. Dewan Pengawasan; b. Dewan Direksi; c. Kepala Stasiun radio. BAB IV DEWAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Dewan pengawasan Radio suara Lipang bajeng adalah bagian dalam strutur lembaga penyiaran public lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalangkan tugas pengawasan terhadap dewan penyiran direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik; (2) Dewan pengawasan berjumlah tiga orang terdiri unsure Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar,Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. (3) Dewan pengawasan penyiaran Publik lokal radio suara lipang bajeng ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsetelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan atau masyarakat (4) Dewan Pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Suara Lipang Bajeng memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan,Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 8 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Penawas harus mempunyai syarat: a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Beribawa,jujur,adil dan berkelakuan tidak tercela; f. Bagi yang bertatus PNS harus memenuhi kualifikasi di bidang penyiaran; g. Bagi anggota yang diangkat dari unsure Masyarakat wajib non partisan,tidak sedang menjabat anggota legislative dan yudikatif; h. Bagi anggota yang diangkat dari unsure penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidan g penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya dan i. Tidak memikiikatan dengan lembaga penyiaran lain. BAB V DEWAN DIREKSI Pasal 9 (1) Dewan Direksi adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran public lokal Radio suara lipang bajeng yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran public lokal; (2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara lipang Bajeng diangkat,ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas Radio Suara Lipang Bajeng atas persetujuan Bupati Takalar; (3) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik lokal suara Lipang Bajeng memiliki nasa kerja selama 5 (lima) Ttahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat : a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Sehat Jasmani dan Rohani; d. Beribawa,jujur,adil,berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manejerial; e. Berpendidikan Sarjana (S1) f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyuaran public; g. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran; h. Bukan anggota legislative dan non partisan;dan i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. BAB VI KEPALA STASIUN RADIO Pasal (1) Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Suara Lipang bajeng Kabupaten Takalar (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kepala Stasiun Radio sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bupati Takalar BAB VII SUMBER BIAYA Pasal 12 (1) Sumber biaya penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar dan alat kelengkapannya berasal dari: a. APBD b. Iuran Penyiaran c. Siaran iklan yang sesuai ketentuan peraturan perung undangan yang berlaku d. Usaha lain yang sah dan tidak meningkat;dan e. Sumbangan masyarakat. (2) Sumber pembiayaan di luar APBD diatur dengan Peraturan Bupati Takalar. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN (1) Sebelum alat kelengkapan Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini; (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
15

IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN TAKALAR

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2002/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. BUPATI TAKALAR, bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan yang merupakan kewenangan Kabupaten Takalar sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di dan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Menteri Muatan Produk-produk Hukum daerah. 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk produk-produk Hukum Daerah. 15. Keputusan mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 16. Keputusan Mentri dalam Negeri dan Otonomi Daerah NOmor 24 tahun 2001 tentang lembaran daerah dan berita Daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG IZIN USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar; 4. Wajib Daftar Perusahaan adalah Daftar atau catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta usaha pergudangan; 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus,bekerja dan didirikan,bekerja berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya,termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; 7. Surat izin usaha industry atau tanda daftar industry (TDI) adalah Izin yang dilakukan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah,bahan baku,barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang tinggi; 8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi; 9. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ; 10. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan; 11. Tanda daftar gudang atau ruang penyimpanan (TDG) adalah jasa pendaftaran yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha pergudangan; 12. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di daerah; 13. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pi8hak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang; 14. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis usaha; 15. Retribusi wajib daftar perusahaan, izin usaha perdagangan dan izin usaha industri selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pendaftaran perusahaan,izin usaha perdagangan dan izin usaha industri dan pemberian tanda daftar industri (TDI); 16. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; 17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan dari pemerintah daerah; 18. Surat keterangan retribusi daerah disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi; 19. Surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 20. Surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan Nama Izin Usaha di bidang perindustrian dan perdagangan dipungut retribusi atas penerbitan izin usaha; (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pemberian pelayanan izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan; (3) Subyek perindustrian adalah perorangan atau badan hukum yang menikmati pemberian pelayanan izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan. Pasal 3 Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang berusaha dibidang perindustrian dan perdagangan diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. BAB IV BENTUK USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bagian pertama Bentuk Usaha Bidang Perindustrian Pasal 5 Usaha Bidang Perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha industri di daerah. Bagian Kedua Bentuk Usaha Bidang Perdagangan Pasal 6 Usaha bidang perdagangan meliputi kegiatan dibidang usaha perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di daerah. BAB V KETENTUAN PERIZINAN Bagian Pertama Pendaftaran Perusahaan Pasal 7 Setiap pendirian perusahaan termasuk pembukaan cabang/perwakilan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan. Bagian Kedua Usaha Bidang Perindustrian Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan usaha Bidang Perindustrian wajib memiliki Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri; (2) Usaha Bidang Perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bengunan wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh kepala daerah; (3) Usaha bidang perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh kepala daerah. (4) Usaha bidang perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak wajib memiliki tanda daftar industry (TDI) kecuali dikehendaki oleh pemilik perusahaan; (5) Setiap usaha bidang perindustrian yang melakukan perluasan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang di izinkan wajib memperoleh izin perluasan; (6) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama 3 (tiga) tahun; (7) Bentuk dan Tata Cara memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bagian Ketiga Usaha Bidang Perdagangan Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan Usaha Bidang Perdagangan termasuk pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kepala daerah; (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya, sampai dengan Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil; (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,; (Dua Ratus Juta Rupiah )Sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah; (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar; (5) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kelompok usaha pedagang kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima tetapi dapat diberikan apabila dikehendaki yang bersangkutan; (6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama 3 (tiga) tahun. (7) Bentuk dan Tata Cara memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 10 Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan gudang atau ruang penyimpanan, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TGD). Pasal 11 Setiap usaha yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pe,ilik Penanggungjawab, Alamat Pemilik/Penanggungjawab, NPWP/NPWPD kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama Wajib mengurus perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 12 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Bentuk Usaha, Golongan Usaha dan Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 13 (1) Prinsif penetapan tarif retribusi meliputi Jasa Pendaftaran Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI). (2) Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dalam rangka menutupi biaya Pendaftaran dan Pemberian Izin Jasa berupa : a. Biaya Adminstrasi. b. Biaya Pemerintah dan Pengawasan. c. Biaya Pencetakan. d. Biaya Pembinaan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 14 (1) Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Pendaftaran perusahaan : 1. Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 150.000,- 2. Koperasi = Rp. 25.000,- 3. Persekutuan Komanditer (CV) = Rp. 100.000,- 4. Firma (Fa) = Rp. 100.000,- 5. Perusahaan Perorangan (PO) = Rp. 50.000,- 6. Perusahaan Milik Negara = Rp. 300.000,- 7. Bentuk Perusahaan lainnya = Rp. 100.000,- 8. Perusahaan Asing = Rp. 500.000,- b. Jasa Pendaftaran Tanda Daftar Gudang atau Ruang Penyimpanan = Rp. 1.000,-/m2 (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) serta izin perluasan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan (5) adalah sebagai berikut : a. Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- = Rp. 75.000,- b. Investasi diatas Rp. 100.000.000,-s/Rp. 200.000.000,- = Rp. 150.000,- c. Investasi diatas Rp. 200.000.000,-s/d 500.000.000,- = Rp. 350.000,- d. Investasi diatas Rp. 500.000.000,-s/d 1.000.000.000,- = Rp. 750.000,- e. Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 2.500.000,- f. Investasi diatas Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (3) Besarnya tarif Retribusi Usaha Perdagangan sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut : WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 15 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah pengambilan Retribusi Usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan. BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 16 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun untuk semua izin yang dikeluarkan. Pasal 17 Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT; (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 (1) Dalam hal wajib retribusi, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan ketentuan yang termuat didalam Peraturan Daerah ini maka izin tersebut dapat dicabut oleh Kepala Daerah. TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejaban yang ditunjuk. Pasal 22 Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagamana dimaksud pasal 19 ayai (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah K A D A L U A R S A Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka wakatu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagamana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Tegoran atau. b. Ada pengeluaran utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah) (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIK Pasal 26 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik an tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum acara Pidana yang berlaku. (1) Wewenang Penyidik sebagamana dimakasud pada ayat (1) adalah : a. Menerima ,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangn atau laporan berkenan dengan indak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusidaerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapakan barang bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen –dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. BAB XIX KETENTUAN PENUTUTUP Pasal Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjutoleh Kepala Daerah. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2002.
14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 07 TAHUN 2016

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2016/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlumembentuk Peraturan Daerah tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 2 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); 3
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN PRINSIP BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB V STAF AHLI BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
NOMOR 07 TAHUN 2016
21

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KALENNA SOREANG KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, jdih.takalarkab.go.id

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Kalenna Soreang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Kalenna Soreang Kecamatan Galesong Utara.
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514); 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717): 6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2010 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 24)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN BAB III: PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN BAB IV: KEWENANGAN DESA PERSIAPAN BAB V: PEMBIAYAAN BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
-
-
4

pajak dan retribusi daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2016/NO.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum dalam rangka meningkatkan pendapatan asi daerah Kabupaten Takalar; bahwa Peraturan Bupati Takalar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi pelayanan Pasar sudah Tidak sesuai lagi dengan kondisi karena adanya penambahan ruko pada pasar sentral, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme
Perhitungan dan penetapan besarnya Retribusi merupakan nilai sewa tempat dan pelayanan pasar yang digunakan berdasarkan luas dan waktu penggunaannya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2011/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

ABSTRAK:

a. Bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidupnya; b. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat serta dengan membantu meringankan beban dalampembiayaan kesehatan, maka perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan secara gratis yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya termasuk Rumah Bersalin, serta pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit dalamwilayah Kabupaten Takalar; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005 Nomor 02); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 09); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10) 19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV JENIS BIAYA YANG TIDAK DIPUNGUT PEMBAYARAN (GRATIS) BAB V PENGAWASAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII PENYIDIKAN BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
NOMOR : 07 TAHUN 2011
8

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2007.