Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 5 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar pada Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 35 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Organisasi, BAB IV Tata Kerja, BAB V Komite, BAB VI SPI, BAB VII Instalasi, BAB VIII Kelompok Jabatan Fungsional, BAB IX Kepegawaian, BAB X Pembiayaan, BAB XI Ketentuan Lain-lain, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap permohonan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa di lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 40 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Standar Operasional Prosedur, BAB IV Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 98 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Keija Perangkat Kabupaten, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Keija Anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Penyusunan RKA-SKPK, dan BAB III Ketentaun Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2021.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Bagi Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Gampong, dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong, karekteristik wilayah dan kearifan lokal Gampong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Bagi Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, Prinsip Dan Pengaturan Prioritas Dana Desa, BAB III Prioritas Penggunaan Dana Desa, BAB IV Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, BAB V Publikasi Dan Pelaporan, BAB VI Publikasi Dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021
PERBUP Kab. Aceh Jaya No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- bahwa dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 62 TAHUN 2020
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 14 TAHUN 2021
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekeijaannya;
- bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Pelaporan dan Penetapan Gratfikasi, BAB IV Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Aceh Jaya, BAB V Pengawasan, BAB VI Hak Dan Perlindungan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung diatur dengan Peraturan Bupati;
- bahwa untuk memberikan pedoman umum dan kepastian hukum bagi pemberian bantuan langsung kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) bidang sosial penjangkauan anak-anak terlantar, maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan sosial;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten Aceh Jaya;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 11Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ketentuan Pelaksanaan, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa
- bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jumlah Alokasi Belanja, BAB III Syarat Penyaluran Belanja, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perkiraan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
