PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 268 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 126 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2023
Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2022
Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109 Tahun 2023
Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2023
Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2022
Batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2022
Batas Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021
Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022

APBD Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan