Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh hak untuk menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Program Kurangi Anak dan Mahasiswa Putus Studi sebagai Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021- 2026, maka perlu adanya bantuan biaya pendidikan mahasiswa rentan putus studi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbud No. 10 Tahun 2020; Permengadagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No.13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Jenis Bab IV Penerima Bab V Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Bab VI Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Bab VII Pembatalan Bab VIII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab IX Pendanaan Bab X Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 49 Tahun 2023
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2023 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 48 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2023 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan peraturan terbaru sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2017; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 29 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Instruksi Presiden No. 02 Tahun 2009; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022; permenperin No. 2 Tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perkap BPKP No. PER-362/K/D4/2012; peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018; peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018; Peaturan LKPP No. 18 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2020; peraturan LKPP No. 6 Tahun 2021;Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2021peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 47 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2023 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023; bahwa sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 77 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2023 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu upaya untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, maka perlu diatur penggunaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 29 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018; perpres No. 55 Tahun 2019; permenperin No. 16/M-IND/PER/2/2011; permenperin No. 02/M-
IND/PER/1/2014; permenperin No. 4 Tahun 2023; peraturan LKKP No. 12 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bab III Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri Bab IV Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta Dan Masyarakat Bab V Tingkat Komponen Dalam Negeri Bab VI Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri Bab IX Sanksi Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 45 Tahun 2023
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa standar nasional Pendidikan merupakan acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, serta untuk mewujudkan visi Pendidikan Daerah, perlu melakukan transformasi satuan Pendidikan melalui program peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi Pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang; bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan;
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2020; PMK No. 204/PMK.07/2022; Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021;
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab IIII Cakupan, Pelaksana dan Sasaran Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Bab V Pemanfaatan Platform Teknologi dan Pembelajaran Paradigma Baru Bab VI Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Bab VII Pelaksanaan Pbd Bab VIII Capaian Keberhasilan Bab IX Pembiayaan Bab X Pemantauan dan Evaluasi Bab XI Penjaminan Mutu Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 ; Permendagri No. 44 Tahun 2016; permendagri No.20 Tahun 2018; peraturan LKPP No. 44 Tahun 2016Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Tata Nilai Pengadaan Bab IV Ruang Lingkup Pengadaan Bab V Para Pihak Bab VI Perencanaan Pengadaan Bab VII Persiapan Pengadaan Bab VIII Pelaksanaan Pengadaan Bab IX Pembayaran Prestasi Kerja Bab X Keadaan Kahar Bab XI Pemutusan Surat Perjanjian Bab XII Sanksi Bab XIII Penyelesaian Perselisihan Bab XIV Pelaporan dan Serah Terima Bab XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik Bab XVI Ketentuan Lain-Lain Bab XVII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu, penderita dan masyarakat; bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya pengendalian tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara komprehensip, terpadu dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; UU No. 17 Tahun 2023; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permenkes No. r 67 tahun 2016; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2020
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Strategi Bab IV Percepatan Penanggulangan Tbc Bab V Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 42 Tahun 2023
Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2023 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat atau kritis pasca bencana di wilayah Kabupaten Pandeglang di perlukan perencanaan teknis dan menejerial untuk mencegah atau menanggulangi daerah yang memiliki risiko terhadap Bencana Gempa bumi dan Tsunami secara terukur; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu disusun Dokumen Rencana Kontinjensi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2020; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Perkap BNPB No. 3 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penyusunan Rencana Kontinjensi Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2023 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Sistem Kerja;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019 ;PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN-RB No. 19 Tahun 2018; Permen PAN-RB No.17 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN-RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 13 Tahun 2021; suketkemendagri No. 100.2.2.6/4520/OTDA,
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Mekanisme Kerja Bab IV Proses Bisnis Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
