Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD TAHUN 2021 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
1. Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015;
Ketentuan Umum; Tujuan; Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat; Pendanaan; Pertanggung Jawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pandeglang No. 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD TAHUN 2021 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diatur Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2018;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2018;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2018;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2018;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2021;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
22. Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD TAHUN 2021 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SINERGITAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN DI WILAYAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penanganan dan Pencegahan di Wilayah Perumahan dan Permukiman Kumuh Yang Berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019;
Ketentuan Umum; Pendataan dan Penetapan Lokasi; Perencanaan Penanganan Kumuh; Pelaksanaan Penanganan Kumuh; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD TAHUN 2021 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
17. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2020;
26. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2020;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD TAHUN 2021 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasd, 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2077 dan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
1. UU No. 23 Tahun 2000; 2. UU No. 17 Tahun 2003; 3. UU No. 1 Tahun 2004; 4. UU No. 15 Tahun 2004; 5. UU No. 25 Tahun 2004; 6. UU No. 23 Tahun 2014; 7. UU No. 2 Tahun 2020.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD TAHUN 2021 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O4 Ayat (21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 201O
tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali teral<hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Parrdeglang Nomor 1O Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 7 Tahun 201O tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun2022:.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2010
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintahan Daerah; Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; Ketentuan Lainnya; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 23 Tahun 2021
rencana pembangunan - kawasan perdesan - perairan dan pesisir - penyangga taman nasional ujung kulon kecamatan sumur - tahun 2021-2026.
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perairan Dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung kulon Kecamatan Sumur Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor 147.331/Kep. 79-Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir
Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendes No 5 Th 2016; Permendagri No 114 Th 2014; Perda Kab Pandeglang No 2 Th 2013; Perda Kab Pandeglang No 2 Th 2015; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 2 Th 2020; Perda Kab Pandeglang No 7 Th 2016; Kep Dirjen Pemb.Kawasan Perdesaan No 14/DPKP/SK/07/2016; Perbup pandeglang No 18 Th 2019; Kep. Bupati Pandeglang No 147/Kep.317-Huk/2019; Kep Bupati Pandeglang No 147.331/Kep.79-Huk/2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD TAHUN 2021 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROMOSI
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kualitas promosi secara berkelanjutan, efektif dan efisien diperlukan promosi yang terpadu dan terintegrasi serta untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan promosi penanaman modal dan produk/jasa ungguian yang dimiliki oieh Kabupaten Pandeglang.
1. UU No. 23 Tahun 2000; 2. UU No. 25 Tahun 2007; 3. UU No. 14 Tahun 2008; 4.UU No. 5 Tahun 2014; 5. UU No. 23 Tahun 2014; 6. UU No. 11 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Tim Promosi Terpadu
4. Perumusan Strategi Promosi
5. Penyediaan Sarana Promosi
6. Pelaksanaan Promosi
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2021.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 21 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN - PESERTA DIDIK BARU - TAMAN KANAK-KANAK - SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA- TAHUN PELAJARAN 2021-2022.
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2021 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021-2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 12 Th 2017; Permendikbud No 22 Th 2016; Permendikbud No 1 Th 2021; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2020; Perbup Pandeglang No 40 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara PPDB; 3. Perpindahan Peserta Didik; 4. Jumlah Peserta Didik Dan Jumlah Rombongan Belajar; 5. Pelaporan Dan Pengawasan; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan
masyarakat.
UU No 23 Th 2000; UU No 4 Th 1984; UU No 25 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 40 Th 1991; Permenkes No 5 Th 2013.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Kelembagaan; 4. Upaya Penanggulangan Malaria; 5. Kebijakan Dan Strategi; 6. Penemuan Dan Tata Laksana Penderita Malaria; 7. Pencegahan Dan Penanggulangan Faktor Resiko; 8. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah; 9. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat; 10. Kelembagaan; 11. Peran Serta Rumah Sakit; 12. Pembiayaan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2021.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
