Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gorontalo Utara yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional,efektif dan efisien dan untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.81 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2004; Perda No.4 Tahun 2004; Perda Prov Gorontalo No. 3 Tahun 2013; Perda Kab Gorontalo Utara No.5 Tahun 2013; Perda Kab Gorontalo Utara No.17 Tahun 2014; Perda Kab Gorontalo Utara No.2 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah termasuk didalamnya diatur tentang rung lingkup,asas dan tujuan,kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelolaan, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat,larangan, pengaduan dan penyelesaian sengketa,pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan persampahan, pembiayaan dan komsensasi, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Terdiri dari 38 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2019
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN ABSTRAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Terdiri dari 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2019
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/No. 407
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa indonesia dan implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebgaia generasi muda yang berkarakter dan bermoral anti korupsi serta dalam upaya menciptakan siswa yang berkarakter dan bermoral anti korupsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.Tahun 2015; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2018; Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini di atur untuk Penguatan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan termasuk di dalamnya maksud dan tujuan,ruang lingkup, implementasi ppk dan budaya anti korupsi,kerjasama,monitoring,evaluasi dan pelaporan,pembinaan dan pengawasan,penghargaan,pendanaan,dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2019
pedoman pengelolaan arsip vital di kabupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/No. 375
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar di kelola dengan baik dan benar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.49 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Kebupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan arsip vital.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Terdiri dari 27 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2019
TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/No.370
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah kabupaten gorontalo utara TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang penerima tunjangan kinerja daerah, penilaian, besaran dan perhitungan, pegawai berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/No. 391
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Paragraf 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa,penyaluran dana desa dan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo utara tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No.22 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cra Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Terdiri dari 7 dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Gorontalo Utara nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/No. 374
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govermance) yang bebas dari korupsi,kolusi,nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang dan untuk membrikan arah,landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaporan,pengumuman maupun pemeriksaan harta kekayaan dalam rangka mencegah praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.11 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.52 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2012; PP No.52 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengawasan,larangan,sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi,pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 20 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/No. 381
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ANggaran 2019 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut Provinsi /Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2019 ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.31 Tahun 2016; Pergub Gorontalo Utara No.20 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Terdiri dari 8 halaman dan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
