Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/NO.407, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan anggaran organisasi Perangkat Daerah perlu diatur
pedoman tentang Standar Biaya Masukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan BupatiMaluku Tengah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No, 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 45 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2012; Perbup No. 7 Tahun 2009; Perbup No. 8 Tahun 2011; Perbup No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2018.
Lampiran 84 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/NO.406, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 09 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2017; PERDAKABMALTENG No. 31 Tahun 2007; PERDAKABMALTENG No. 04 Tahun 2016; PERDAKABMALTENG No. 22 Tahun 2013; PERBUPMALTENG No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2018.
Penjelasan 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2018
JASA KONSUTANSI - STANDAR BIAYA LANSUNG PERSONIL dan non personil
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/NO.404, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Lansung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Lansung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsutansi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin profesionalisme dan rasionalitas pembiayaan Jasa Konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah, perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost). Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi maka perlu diatur Pedoman tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 45 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 7 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 8 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 11 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Lampiran 7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/NO.402, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/ atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian. Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keuangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPP disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2017; PERDAKABMALTENG No. 31 Tahun 2007; PERDA No. 04 Tahun 2016; PERDA No. 22 Tahun 2013; PERBUP No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018.
Penjelasan 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2018/NO.400, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimaria telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah -diubah d.enga.n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2018
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JASA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.399/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 12 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengamanan, pengendalian dan pelestarian sumber daya hewani, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan hewan.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permentan No. 64 Taun 2007; Permentan No. 07 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini diatur tentang : Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administratif; Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;
Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang baru;
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati dinyatakan tidak berlaku lagi;
12 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.398/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu perlu disesuaikan.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 92 Tahun 2015; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 43 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 05 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini diatur tentang : Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, dan Wilayah Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
16 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.396/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi terminal saat ini tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 92 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenhub No. 132 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 1989; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 07 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 12 Tahun 1999; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 43 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.396/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 15 Tahun 2016; Permendagri No. 01 Tahun 2014; Permenhub No. 133 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 1989; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 43 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.395/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan tingkat perkembangan ekonomi daerah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 1979; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 28 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Pungutan, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Retribusi, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengawasan Hasil Penagihan Retribusi, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
9 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
