Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 137 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2017

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH-RUMAH-SUSUN-SEDERHANA-SEWA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.KOTA KOTAMOBAGU2017/NO.10; TLD.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi sebagian Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu dipandang perlu memungut Tarif Retribusi atas Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa dimaksud;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2004; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, insentif pemungutan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, dan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
12 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (22 pasal)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 10 Tahun 2015

DANA DESA

Desa

Download :
PERWAKO NO. 10 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2018

Pendelegasian Kepada Camat untuk Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PENDELEGASIAN-CAMAT-VERIFIKASI-RANCANGAN-PERaturan-desa-rencana-kerja-apbdesa-lpj

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kepada Camat untuk Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

- Dokumen perencanaan, penganggaran, dan kegiatan pekerjaan yang dibuat oleh Desa agar lebih efisien, tertata dengan baik dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pendelegasian kepada Camat untuk verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa;
- UU Nomor 17 Tahun 2013; - UU Nomor 04 Tahun 2007; - UU Nomor 12 Tahun 2011; - UU Nomor 6 Tahun 2014; - UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; - PP Nomor 19 Tahun 2008; - PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; - PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; - PP Nomor 18 Tahun 2016; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; - Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015; - Permendagri Nomor 50/PMK.07/2017, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permenkeu No. 225/PMK/07/2017; - Permendagri Nomor 199/PMK.07/2017; - Perwali Kotamobagu No. 24 Tahun 2016.
- Walikota Kotamobagu dapat mendelegasikan kepada Camat untuk melakukan verifikasi Rancangan RKPDesa, APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa; - Ruang lingkup pengaturan dalam Perwali ini antara lain: a. Ketentuan Umum, b. Maksud dan Tujuan, c. Pendelegasian, d. Tugas-tugas, e. Prosedur Verifikasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
7 halaman (10 Pasal)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2018

Pengelolaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perwali Kotamobagu No. 11 Th. 2018 - Pengelolaan Zakat.pdf

Abstrak

pengelolaan-zakat-di-kotamobagu

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

-Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat; -Pengumpulan zakat harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan; - Dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat, diperlukan Perwali yang mengatur tentang pengelolaan zakat;
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; - UU Nomor 23 Tahun 2011; - PP Nomor 14 Tahun 2014; -Peraturan Bazasnas Nomor 1 Tahun 2014; - Peraturan Bazasnas Nomor 2 Tahun 2014;
- Ruang lingkup yang diatur dalam Perwali ini antara lain: a. Definisi Istilah, b. tujuan dan maksud zakat, subjek & objek zakat, c. Organisasi Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat Nasional Kota & UPZ), d.Sosialisasi, Edukasi dan Layanan Muzakki, e. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, f. Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
10 halaman (20 Pasal)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 11 Tahun 2015

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

Desa

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Kotamobagu No. 33 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

Download :
PERWAKO NO. 11 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 11 Tahun 2012

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 12 Tahun 2014

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 12 Tahun 2015

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Desa

Download :
PERWAKO NO. 12 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 12 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERWAKO NOMOR 12 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.KOTAMOBAGU2017/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan fasilitas pengurusan dokumen kependudukan dimaksud tanpa pemungutan biaya;
Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 9 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 4 Tahun 2007, UU No. 24 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, Kepres No. 88 Tahun 2004, Permendagri No. 28 Tahun 2005, Permendagri No. 19 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Gratis 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 12 Tahun 2012

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
up Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.