PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 yng telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 08 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas, tata cara pembayaran tunjangan hari raya dengan gaji ketiga belas, pengendalian internal, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pemerataan pembagian remunerasi berdasarkan tugas pokok, fungsi, beban kerja, risiko kerja serta tanggung jawab.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 120 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 176/OMK.05/2017; Berita acara hasil rapat perubahan jasa pelayanan JKN Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Darah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Darah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 49 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ISTBAT NIKAH MELALUI APLIKASI E-COURT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD/49/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Isbat Nikah Melalui Aplikasi E-COURT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk dengan adanya kemajuan dibidang teknologi yang memungkinkan pendaftaran Isbat Nikah dilakukan secara online melalui Aplikasi E-court Pengadilan Agama, maka dengan adanya Inovasi Program Ayo Segerakan Isbat Selesaikan Akta (Inovasi PASISA) dan Terlibatnya Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Pohuwato yang ikut membantu didalam penyelenggaraan teknis adminstrasi perkawinan yakni
berkaitan dengan isbat nikah telah sejalan dengan program dan visi misi pemerintah daerah pohuwato untuk mewujudkan masyarakat sejahterah dan berkepastian hukum.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.1 Tahun 1947; UU No.7 Tahun 1989; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaim ana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.16Tahun 2016; UU No.30 Tahun 2014; PP No.83 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894); Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan PPPA (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 320); Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118); PERDA No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingup Prinsip dan Wewenang Penyelenggaraan Isbat Nikah Maksud, Tujuan dan Sasaran Prosedur dan Persyaratan Teknis Isbat Nikah Rincian Biaya Penyelenggaraan Isbat Nikah Diluar Gedung Pengadilan Agama dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun 2021
RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD/48/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk dalam rangka tertib tata laksana administrasi organisasi perangkat daerah perlu mengatur Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 T ahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Permendagri No.52 Tahun 2014; Permendagri No.56 Tahun 2019; PERDA No.8 Tahun 2016; PERBUP No.34 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rentang Kembali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, Pola Hubungan Kerja, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021
BANTU AN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; PP No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang besaran tunjangan kinerja kepala desa, tata cara penyaluran bantuan keuangan khusus tunjangan kepala desa, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 35 Tahun 2021
petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 12 tahun 2020 tentang pajak sarang burung walet
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2020 tentang pajak sarang Burung walet.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011sebagaiamana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2007; Perbup No.9 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 12 tahun 2020 tentang pajak sarang burung walet termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, Nilai jual, pendataan, pendaftaran dan tata cara pelaporan objek pajak sarang burung walet, bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTD serta Penerbitan SKPDKB, SKPDBT dan SKPDN, tata cara pembayaran penyetoran pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak,tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa, tata cara pembukuan atau pencatatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 26 Tahun 2021
PENGELOLAAN DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiyaaan penyelenggaraan pendidikan usia dini dan penyelenggaraan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 398 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendikbud No. 81 Tahun 2013; Permendikbud No. 4 Tahun 2016; Permendikbud No. 9 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, sasaran, sumber dana dan alokasi, komponen penggunaan dana, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana; penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 40 Tahun 2021
penetapan kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD/40/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mendapat persetujuan penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintaj Daerah Kabupaten Pohuwato oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/283/M.SM.04.00/2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Permendagri No.35 Tahun 2012; Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Neagara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/283/M.SM.04.00/2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ruang Lingkup Evaluasi Jabatan, Penetapan Kelas Jabatan, Perubahan Kelas Jabatan ASN, dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Terdiri dari 190 dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 54 Tahun 2021
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2025
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2021 (57)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksan akan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan , penyusunan , pelaksanaaan , pemantauan , dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.0
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 21 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2003, Permendagri No. 67 Tahun 2011, Perda Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2025 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, maksud tujuan dan ruang lingkup, sistematika, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 167 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 45 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2021/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun 2000; Perda No. 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerha Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2021.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
