DANA ALOKASI KHUSUS-BANTUAN OPERASIONAL penyelenggaraan-PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-DAK-bop-PAUD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur penggunaan penggunaan Dana ALokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; PEMENDAGRI No.20 Tahun 2009; PEMENDAGRI No.32 Tahun 2011; PERDA Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; PERDA Kab Pohuwato No.10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2018, termasuk di dalamnya mengatur tentang Sumber Dana BOP PAUD, Besaran DAK BOP PAUD, Mekanisme Pelaksanaan dan Trasfer Dana, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Penerbitan SPM dan SP2D, Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dana Transfer, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN kHUSUS - DESA - KELURAHAN - PENGEMBANGAN AIR BERSIH - masyarakat penghasilan rendah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dan kelurahan program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDA Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; PERDA Kab Pohuwato No.10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dan kelurahan program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2018, termasuk di dalamnya mengatur tentang Tujuan, Sasaran, Sumber Dana dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus; Mekanisme Pelaksanaan dan Transfer Dana; Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Penerbitan SPM dan SP2D, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 13 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan cadangan pangan termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, sistem informasi cadangan pangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pelaporan, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tak Terduga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penggunaan belanja tidak terduga termasuk di dalamnya mengatur tentang batasan penggunaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 UUD 1945; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, Keanggotaan BPD (pemberhentian anggota BPD, pengisian anggota BPD antar waktu, larangan anggota BPD, kelembagaan BPD, keanggotaan BPD akibat pembentukan dan perubahan status desa), Tugas dan Fungsi BPD (penggalian, pengelolaan dan penyaluran asiprasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah BPD, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, pengawasan kinerja kepala desa, evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa), Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD (pengawasan, pernyataan pendapat, biaya operasional, laporan kinerja BPD), Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 37 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.15 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan pembentukan peraturan bupati ini; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI; Air Susu Ibu (inisiasi menyusui dini, pendonor air susu ibu, informasi dan edukasi); Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum, Dukungan Masyarakat; Pendanaan program pemberian ASI, Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan program pemberian ASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 55 Tahun 2018
peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa termasuk didalamnya mengatur tentang penetapan anggota bpd setiap desa, pendaftaran calon, pelaksanaan pemilihan dan penetapan anggota bpd, fungsi dan tugas bpd, hak, kewajiban dan wewenang bpd, peraturan tata tertib bpd, laporan kinerja bpd, pengawasan dan pengendalian, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 85 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat