BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2014/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang perhitungan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penganggaran dan tata cara pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pohuwato No. 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegritasi dengan Program jaminan Kesehatan Nasional di kabupaten Pohuwato
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG TERINTEGRASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK DAERAH DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH NON TEREGISTER DI KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2022 (29)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Yang Terintegrasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Non Teregister Di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Teregistrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pohuwato, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektifitas pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 101 Tahun 2012; diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Permenkes No. 6 Tahun 2022; PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2007; PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gorontalo No. 2 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Yang Terintegrasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Non Teregister Di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud, azas, prinsip, sistem dan ruang lingkup penyelenggaraan, ruang lingkup penyelenggaraan, manfaat, lingkup dan jenis pelayanan kesehatan, pengorganisasian, penyelenggara pelayanan kesehatan, pembiayaan, pengelolaan informasi, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Teregistrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 47 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 29 Tahun 2015
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2015/NO. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaiman telah diubah terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 2 Tahun 2014; Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2019
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 ayat (1) P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Dasar hukum peraturan bupati pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; Pemendagri No.64 Tahun 2013; Pemendgri No.61 Tahun 2017; Pemendagri No.79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pohuwato No.31 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah bumi panua kabupaten pohuwato provinsi gorontalo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Terdiri dari 125 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Register dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2009; UU No.9 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERDA No.18 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Tanda Kendaraan Dinas Roda Dua.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri 13 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Meningkatkan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi diLingkungan Pemkab dilaksanakan Pengendalian Terhadap Penerimaan Maupun Pemberian Gratifikasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PERPRES No.55 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No. 52 Tahun 2014; PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI No.2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud,Tujuan dan Prinsip Dasar, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, UPG BagianKesatu Susunan Organisasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2020
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik di lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pembentukan agen perubahan, peran dan tugas agen perubahan, mekanisme kerja agen perubahan, rencana aksi agen perubahan, pembinaan agen perubahan, pengembangan agen perubahan, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
perubahan kedua atas peraturan bupati pohuwato nomor 59 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD/29/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaeran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan dalam BAB I huru f E angka35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan /atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 tAHUN 2004; UU No.28 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Belanja operasional sebesar Rp 647.650.990.357,60 yang terdiri atas Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja hibah, Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 305.884.428.324,60 yang terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 11.392.455.108.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 30 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk optimalisasi penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dan guna mendukung percepatan investasi di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL No.17 Tahun 2015; PERDA Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato kepada Dinas Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato dan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 443/20/VII/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 30 Tahun 2019
pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan dalam rangka memenuhi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2018; Permendagri Nomor 17 Tahun 2018; Pemendagri No.4 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pohuwato No.8 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupti kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah termasuk didalamnya mengatur tentang kecamatan, pelimpahan kewenangan, pembinaan pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2014 tentng Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
