PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan atau Tunjangan serta ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima tunjangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
AZAS DAN PRINSIP PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS; KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN DAN KURUN WAKTU PEMBAYARAN; MEKANISME PENERBITAN DAFTAR NOMINATIF BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKET DAN OPERASIONAL BUS WISATA SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir; Adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir; Untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir; Tarif Bus Wisata Samosir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan pelayanan sehingga perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017.
Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2019.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 37 Tahun 2019
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; Website resmi Pemerintah Kabupaten Samosir memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkar Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015.
Website Resmi Pemerintah Daerah; Media Sosial Resmi; Konten Website; Pengelola website dan website domain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 68 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kuaiitas dan kesejahteraan petani maka dibutuhkan prasarana dan sarana pertanian serta peranan penyuluh pertanian yang efektif, efisien dan
berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Menteri Pertanian ' Nomor 03/Permentan/SM.200/l/2018.
Dalam perturan ini mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
10 Hlmn. Lampiran 1 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2019
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2019/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian Rincian Objek Belanja berdasarkan Jenis Belanja dan Nama Sekolah Penerima; Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bahwa guna Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Mengurus Koperasi, dan Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan Koperasi digabung menjadi 1 (satu) Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Koperasi; Menindaklanjuti Hasil Sinkronisasi Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Pertanian TA. 2019 sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B.45/RC.240/A.I/I/2019 perihal Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Pertanian TA. 2019, perlu dilakukan perubahan nama kegiatan dan pergeseran anggaran kegiatan; Berdasarkan Bab IV Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Pelayanan Kepariwisataan, menyebutkan "penggunaan DAK Non Fisik hanya dapat digunakan untuk Pelatihan Bidang Kepariwisataan dan Biaya Operasional Non Rutin Layanan Informasi Kepariwisataan" Sehingga Program dan Kegiatan sumber dana DAK Non Fisik yang sudah dialokasikan dalam DPA Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2019 harus diformulasikan pada Program yang sama, namun kegiatan yang berbeda; Menindaklanjuti Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Fisik Bidang Kesehatan yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019; Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Un-Audited) terdapat Kewajiban kepada Pihak ketiga atas pekeijaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya namun belum dibayarkan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Sesuai dengan point V nomor 39 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekeijaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai Peraturan Perundang-undangan atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracft) maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan 'Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 36 Tahun 2019
IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI E-KLINIK PENGADUAN DALAM PEMBINAAN PENYEDIA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem Aplikasi E-Klinik Pengaduan Dalam Pembinaan Penyedia Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar Bupati/Wali Kota,memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibuat aplikasi e-Klinik Pengaduan untuk pembinaan penyedia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP APLIKASI; MANFAAT APLIKASI; PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 tahun 2019 Tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/PMK.06/2013 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatut tentang akuntansi aset yang terdiri dari pengertian umum, aset lancar, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
50 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, serta BUMN dan/ atau BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip; dan berdasarkan Surat Kepala Arsip NasionaL Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/217/2019 Kabupaten Samosir tanggal 19 Desember 2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Samosir Nomor 56 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jadwal retensi arsip, jenis arsip, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Hlmn. Lampiran 27 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
