PERBUP Kab. Samosir No. 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, maka dibutuhkan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; Sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016.
Bidang Penanggulangan. Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir No. 20 Tahun 2013
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2013/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasaal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perdakab Samosir Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; pendaftaran, pendataan dan penilaian; petugas pemungut; tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPPT dan
SKPD; tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran; angsuran dan penundaan pembayaran; Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); penagihan; tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; tata cara pemberian pengurangan pajak; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; tata cara penghapusan piutang pajak; tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
69 Hlm, Lampiran 23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah; Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti
pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan bupati; Perlu pengaturan mengenai Penyusunan dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi bagi pemilihan Penyedia yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jaswa. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019.
TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN; NILAI PAKET USAHA KECIL, USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR PEKERJAAN KONSTRUKSI; PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir No. 21 Tahun 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2013/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Produser Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada Wajib Pajak.
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perdakab Samosir Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup Standar Operasi Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi: pendataan/pendaftaran objek pajak baru, penilaian individu
objek PBB, kaji ulang hasil penilaian individu, pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), penyusunan SK Bupati tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Masal, penerbitan salinan SPPT, penentuan kembali jatuh tempo pembayaran, mutasi/sebagian/seluruhnya Objek dan Subjek Pajak, penyelesaian permohonan penerbitan surat keterangan NJOP, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), pemberian angsuran/penundaan pembayaran pajak, permohonan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, pembatalan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pemberian pengurangan pajak, pengajuan dan penyelesaian keberatan, pemeriksaan atas kelebihan pembayaran PBB, dan penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB. Dilengkapi juga dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Perbup; serta bagan/flow cart.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
6 Hlm, Lampiran 54 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2018
PERBUP Kab. Samosir No. 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKET DAN OPERASIONAL BUS WISATA SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir; Adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir; Untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir; Tarif Bus Wisata Samosir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan pelayanan sehingga perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017.
Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2019.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian kelurahan; Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/PMK.07/2018, menyatakan Dalam hal DAU Tambahan belum dianggarkan dalam APBD TA 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU Tambahan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019;
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD, bahwa BOP untuk Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Belanja Langsung.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Imbangan Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Pada Puskesmas dan Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
