Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Kode Etik Unit Layanan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 11 Tahun 2008;
- UU No. 14 Tahun 2008;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 42 Tahun 2004;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006;
- Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, tim etik beserta kedudukan, tugas, kewenangan, tanggung jawab dan susunan keanggotaan, honorarium, pemeriksaan dan keputusan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
13 halaman batang tubuh (19 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN, KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang nomor registrasi kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas pejabat, dan kendaraan dinas operasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 3 halaman lampiran (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi keuangan TA 2018 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditetapkan alokasi dana JKN pada UPT RSUD Amurang.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013;
- Perpres No. 32 Tahun 2014;
- Permenkes No. 69 Tahun 2013;
- Permenkes No. 71 Tahun 2013;
- Permenkes RI No. 28 Tahun 2014;
- Perda No. 5 Tahun 2017;
- Perbup No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini diatur tentang alokasi dana JKN dan pemanfaatan dana JKN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
5 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Retribusi merupakan salah satu sumber PAD, sehingga perlu didukung kepastian hukum, tertib administrasi, dan kejelasan tata cara pemungutannya.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda No. 5 Tahun 2012;
- Perda No. 5 Tahun 2017;
- Perbup No. 53 Tahun 2017.
Tata Cara Pemungutan Retribusi; Alokasi Pemanfaatan; Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran; Tata Cara Permohonan keringanan retribusi dan Pelimpahan Kewenangan kepada Direktur RSUD; Angsuran dan Penundaan Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Keputusan Direktur RSUD Amurang tentang pelaksanaan retribusi.
10 halaman batang tubuh (15 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 4 Tahun 2022.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
339 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan pemberian dana hibah, serta monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
18 halaman terdiri dari 15 halaman batang tubuh (31 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah:
b. Bahwa untuk anggaran dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Selatan perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2012;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2015;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2017;
39. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Belanja Daerah untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Perbup Minahasa Selatan No. 10 Tahun 2020 DIUBAH pada ketentuan Pasal 3 Ayat (3) huruf b dan c.
2 pasal (3 lampiran), 46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
- Perlu mengubah Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 untuk melancarkan pelaksanaan pencairan belanja pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD).
- UU No. 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994;
- UU No. 21 Tahun 1997;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Selatan No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
9 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 4 halaman lampiran (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
b. Bahwa untuk anggaran dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Selatan perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 10 Tahun 2003;
3. UU No. 17 Tahun 2003;
4. UU No. 1 Tahun 2004;
5. UU No. 15 Tahun 2004;
6. UU No. 25 Tahun 2004;
7. UU No. 33 Tahun 2004;
8. UU No. 28 Tahun 2009;
9. UU No. 12 Tahun 2011;
10. UU No. 6 Tahun 2014;
11. UU No. 23 Tahun 2014;
12. PP No. 24 Tahun 2004;
13. PP No. 23 Tahun 2005;
14. PP No. 54 Tahun 2005;
15. PP No. 55 Tahun 2005;
16. PP No. 56 Tahun 2005;
17. PP No. 65 Tahun 2005;
18. PP No. 8 Tahun 2006;
19. PP No. 71 Tahun 2010;
20. PP No. 2 Tahun 2012;
21. PP No. 43 Tahun 2014;
22. PP No. 60 Tahun 2014;
23. PP No. 12 Tahun 2017;
24. PP No. 18 Tahun 2017;
25. PP No. 12 Tahun 2018;
26. PP No. 12 Tahun 2019;
27. Inpres No. 4 Tahun 2020;
28. Permendagri No. 13 Tahun 2006;
29. Permendagri No. 32 Tahun 2011;
30. Permendagri No. 80 Tahun 2015;
31. Permendagri No. 62 Tahun 2017;
32. Permendagri No. 33 Tahun 2019;
33. Permendagri No. 20 Tahun 2020;
34. PMK No. 19/PMK.07/2020;
35. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
36. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
37. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
38. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017;
39. Perbup No. 10 Tahun 2020;
40. Perbup No. 15 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Belanja Daerah untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dengan menyertakan rincian pada Peraturan Bupati ini dan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2020 DIUBAH pada ketentuan pasal 3.
2 pasal (3 lampiran), 46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
