Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan mekanisme penyelenggaraan kewenangan di desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Minahasa Selatan.
11 halaman terdiri dari 9 halaman batang tubuh (13 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- Perpres No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Permendagri No. 22 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
6 halaman terdiri dari 4 halaman batang tubuh (5 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan Angkutan Pelayaran Rakyat, ditugaskan Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 7 Tahun 2000;
- PP No. 51 Tahun 2002;
- PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015;
- PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011;
- Permenhub No. 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 74 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.66/1/2-02;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103/2/8/DJPL-17;
- Perda No. 4 Tahun 2012;
- Perda No. 5 Tahun 2012;
- Perda No. 6 Tahun 2016;
- Perbup No. 56 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas.
Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Akan diatur lebih lanjut dalam Kep Bupati : Susunan serta Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat; Penetapan Trayek dan besar Tarif.
12 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja TA 2018.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 20150; Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017.
Perubahan Penjabaran APBD 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2017
59 halaman (terdiri dari 5 halaman batang tubuh (2 pasal) dan 54 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi modal dasar sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, maka perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum TA 2018.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 39 Tahun 2007;
- PP No. 27 Tahun 2014;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 2 Tahun 2013;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Selatan No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang bentuk dan jumlah penyertaan modal serta tanggung jawab direktur perusahaan daerah air minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan pasal 260, pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) serta pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- RKPD memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2008;
- PP No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Menindaklanjuti penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan optimal.
- UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 38 Tahun 2004; - UU No. 22 Tahun 2009; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 37 Tahun 2011; - PP No. 79 Tahun 2013; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016; - Perbup Minahasa Selatan No. 56 Tahun 2016; - Perbup Minahasa Selatan No. 17 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan lokasi dan kawasan tempat parkir, pejabat yang ditunjuk, penetapan sudut parkir, tata cara dan persyaratan, kelengkapan, serta tata cara penyelesaian ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
11 halaman terdiri dari 9 halaman batang tubuh (16 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Untuk memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 17 Tahun 2013;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 7 Tahun 2017;
- PP No. 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018;
- Permendagri No. 36 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Selatan No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan dan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
9 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh dan 2 halaman lampiran (7 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, dan komite.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 29 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 32 Tahun 1996;
- Permendagri No. 971 Tahun 2009;
- Permenkes No: 755/MENKES/PER/IV/2011;
- Kepmenkes No: 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur tentang pemilik RSUD Amurang, penyelenggaraan rumah sakit dan pengawasan internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
11 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (20 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
- Perlu mengubah Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 untuk melancarkan pelaksanaan pencairan belanja pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Perdagangan.
- UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; - UU No. 21 Tahun 1997; - UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; - PP No. 58 Tahun 2005; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017; - Perbup. Minahasa Selatan No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
8 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal) dan 3 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
