Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN KELURAHAN (DBK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
1. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diadakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional;
3. Berdasarkan pertimbangan diatas, agar dapat beJjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.
Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOMR 46 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2016
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor' 22 Tabun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60'Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan
rincian Dana Desa untuk setiap Desa
UU No.28 Tahun 1995, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PERDA No.21 Tahun 2011, PERDA No.9 Tahun 2015,
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Dl Kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
Halaman 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR :14
TAHUN 2013 TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM
RANGKA PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
ABSTRAK:
a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a perlu dilakukan langkah-langkah penguatan Kebijakan Pengelolaan, Perlindungan dan
Pelestarian Pembangunan Partisipatif dengan meningkatkan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa.
c. bahwa untuk menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan,Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif supaya berlanjut,berkembang dan
terkendali perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
d. bahwa berdasarkan Petunjuk Tehnis Nasional Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2014
Penjelasan XI mengenai Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan huruf d maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rangka Pengelolaan, Perlindungan, dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif, Pasal 9 ayat 1 bahwa masajabatan pengurus harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah 3 (tiga) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara;
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcr 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Utara Tahun 2012
Nomor 5);
10 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Rangka Pengelolaan, Perlindungan dan
Pelestarian Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2013 Nomor 14);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2014.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBAYARAN TENAGA HARIAN LEPAS ( THL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pembayaran Tenaga Harian Lepas ( THL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a: bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap kinerja
Tenaga Harian Lepas (THL) dan menjamin terpeliharanya tata
tertib serta kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang
perlu dilakukan pengaturan Pemberhentian, Sanksi,
Pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu ditetapkan Pemberhentian, Sanksi,
Pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Peraturan
Bupati Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 48 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019,PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 1 Tahun 2007, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberhentian Dan Pembayaran Tenaga Harian Lepas ( Thl) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2018
PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGhASILAN BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTA BATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAhuN2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
memotivasikineIja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Daerah meniandang
perlu memberikan uang makan dan tambahan penghasilan
sesuai dengan jabatan dan beban pekerjaan yang dilaksanakan
dalam rangka menyelengarakan ketentraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah, perlindungan
masyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten
Lampung Utara
UU No.28 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.84 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, PERDA No.5 Tahun 2016, PERDA No.Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Uang Makan Dan
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Dan Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Pemerintahkabupaten Lampunq Utara
Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat