PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 285 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 95 Tahun 2020
Batas Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 60 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 26 Tahun 2019
Pembentukan Bank Sampah di Nagari Dalam Kabupaten Pasaman

Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 87 Tahun 2020
Batas Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2017
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan