Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa de.Jam rangka meni ngkatkan kinerja dan
efektifitas pelaksanaan urusan Y"i'S menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupatcn Kendal,
berdasarkan Peraturan Daemh Kabupaten Kendal
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua at.a:j
Peraturan Deeeeb Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentuksn clan Susunan Pcrangkar Oaerah
Kabupaten Kendal sorta dalam rangka pclaksanaan
kebijakan Penyederhanaan Birokrasi maka pcrlu
dilakukan penyesuaian kelembagaan Pcrangkat Daeeab
. peleksana urusan penuojang pemerimahan di bidang
kcuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana
dlrnaksud hUnlf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata kerja pada Badaa Pengelolaan
Keuangan dan A:set Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, Pcraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi tlirokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peratu.ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daera.h Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi badan, susunan organisasi badan, rincian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa daJam rangka meningkatkan kinerja clan efcktifltas
pelaksanaan urusan yang rnenjadi kcwennngan
Pernes-irrtah Daerah Kabupaten l<endal dengan
diberlakukannya Pcraiuran Daerah Kabupav-n Kenda}
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kr-dua atas
Peraruran Daerah Nomor 8 Tahun 201f. tentang
Pcrnbcnrukan dan SU$Un~n Perangkat Dacrah Kabupaten
Kendal maka perlu dilakukan penyesuaian kelernbagaan
Perangkat Daerah pelakseoa urusan pcrneruuahan lL
bidang perdagaogan, koperasi, usaha rnlkro, kecil dan
menengan;
b. bahwa berdasarkan perurnbangan sebagairnana dimilksuct
huruf a, pertu menerapkan Peraturar\ Bupai i tentang
Kedantukan, Susunan Organisasi. Tu.gas clan t-·ungs1, seria
Tat~ Kerja pada Dinas Perdagangan, Kopcrasi clan Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun l950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pcraturan Pcmcrintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraiuran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraruran Pernerintah Nomor l8 Tahun 2016, Pere turart Perner-irrtah Nomor 1 l 'T'ahun 2017, Pcraturan Menleri Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor l 7 Tahun 2021, Pcraturan Menterl Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, rincian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka meningkatkan kinerja dan
efektifitas pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan Pernerintah Daerah Kabupaten Kendal
dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupateri
Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perarigkat Daerah
Kabupateri Kendal maka perlu dilakukan penyesuaian
kelembagaan Perangkat Daerah pelaksana urusan
pernerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan
transmigrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tah un
2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukanm tugas dan fungsi, susunan organisasi, rincian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 7B Tahun 2007
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI - pembentukan
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7B, BD Tahun 2007/No.7B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Badan Pengaws Perusahaan daerah Farmasi Kab Kendal khususnya yang menyangkut bidang administrasi, maka perlu dibentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Perbup Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal;
UU no 13 tahun 1950; UU No 5 tahun 1962; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Kepmendargi no 50 tahun 1999; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab sekretariat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 4a Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 2010 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian harga dan melengkapi jenis barang pada Standardisasi lndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011, berdasarkan hasil Survey di lapangan oleh Tim Penyusun Standardisasi lndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan usulan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal, Bagian Pengelolaan Data Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten KendaJ, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 2010 tentang Standardisasi lndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang I Jasa dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011, sehinga perlu diadakan beberapa perubahan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 2010 tentang Standardisasi lndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Presiden Nomor 54 Tahun 201; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 I PMK. 02 I 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 20; Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 201; Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 2010 Tentang Standardisasi lndeks Siaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang I Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 A Tahun 2010 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 5a Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 87 ayat (6), Pasal 92 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, pemisahan hak bersama, fasilitasi, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2011.
53 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
