Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 492 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - HONORARIUM - PERUBAHAN - PERBUP

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2023/06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan penyesuaian honorarium, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Perbup PPU No. 5 Tahun 2022
Beberapa peraturan yang diubah/dicabut adalah Ketentuan Pasal 6; Ketentuan Lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Perbup No. 5 Tahun 2022
8 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2023

Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Daerah

Hak Asasi Manusia

Abstrak

GENDER - PENGARUSUTAMAAN - PEMBANGUNAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2023/02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk memenuhi Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan dengan Perempuan mempunyai hak yang sama, adil, dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan. Untuk mewujudkan sistem perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dan tanpa diskriminasi, yang menempatkan keadilan dan pemerataan, serta keberlanjutan pembangunan secara proporsional, perlu melandaskan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam penerapan pengarusutamaan gender, terdapat kendala yang dihadapi di daerah terutama karena tidak ada aturan di daerah yang mengatur secara konkrit teknis penerapan pengamsutamaan gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Kewajiban dan Wewenang; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pelaporan, Pemanauan, dan Evaluasi; Koordinasi dan Kerja Sama; Partisipasi Masyarakat dan Swasta; Pembinaan dan Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT