Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD No 20 tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, maka perlu
dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU 17 tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU NO 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 58 tahun 2005; PP NO 79 tahun 2005; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 16 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 36 tahun 2011; Permendagri NO 14 tahun 2016; Permendagri No 31 tahun 2016; Perda PPU No 12 tahun 2009; Perda PPU No.1 tahun 2017;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.143.282.114.230,00 bertambah sejumlah Rp. 78.721.556.725,00 sehingga menjadi Rp. 1.222.003.670.955,00. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Memberikan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakatmelalui BPJS Bagisatuan Tugas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Dibentuk Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 440.05/148/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan, Perlu Mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 111 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2012.
Pendahuluan, Standar Prosedur Pelayanan (SPP) , Biayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
48 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa arsip merupakan bagian yang sangat penting dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga perlu
dikelola, dipelihara, dan diamankan;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip bagi
perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi /lembaga
kemasyarakatan diperlukan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka
penyelenggaraan pembinaan kearsipan di daerah menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. Huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah;
dasar hukum:Pasal 18 ayat (6):UU No 7 Tahun 2002:UU No 7 Tahun 2002:sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015
Pasal 1
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan
pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 1
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan
pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 2
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
3. Prasarana dan Sarana
Pembinaan terhadap pemilihan dan penggunaan sarana dan
prasarana diarahkan pada terpenuhinya standar kualitas prasarana dan
sarana kearsipan yang dibutuhkan untuk tujuan keselamatan arsip, tanpa
menimbulkan efek pemborosan.
a. Standar prasarana arsip, ditujukan demi terpenuhinya hal-hal sebagai
berikut:
a) Gedung/ ruang perkantoran;
b) Ruang pusat arsip inaktif (records center);
c) Gedung depo, dengan kelengkapan dan fungsinya;
d) Ruang visualisasi dan ruang pelayanan informasi.
b. Standar sarana arsip, ditujukan demi terpenuhinya hal-hal sebagai
berikut:
a) Sarana penataan dan penyimpanan, arsip aktif di unit pengolah/
unit kerja;
b) Sarana penataan, penyimpanan dan perawatan arsip inaktif di
records center; dan
c) Sarana penataan, penyimpanan dan perawatan arsip statis di depo
arsip.
c. Sarana penataan, penyimpanan, dan perawatan arsip vital dan arsip
terjaga dengan pengelolaan secara khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
diatur dalam Pasal 11 PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis Di Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Sebagai Salah Satu Upaya Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan Seluruh Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara Secara Merata, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Telah Memprogramkan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kepmenkes No. 302/MENKES/SK/III/2008; Pergub Prov. Kaltim No. 14 Tahun 2006; Perda Kab. Paser No. 8 Tahun 2005; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 11 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Dasar, Tujuan, Prinsip, Sasaran, Pokok-Pokok Kegiatan, Pengelolaan Program, Dana, Pemantauan Dan Evaluasi, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2009.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Santunan bagi Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda Veteran Republik Indonesia di Daerah
ABSTRAK:
Sebagai bentuk keperdulian dan peran Pemerintah Daerah dalam menghargai jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia sekaligus sebagai bentuk pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa santunan. Dalam rangka pemberian santunan diperlukan suatu pengaturan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan bagi Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda Veteran Republik Indonesia di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan Sustainable Development
Goals (SDGs) 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam
pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyedian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023;
UUD Pasal 18 Ayat (6); UU NO. 7 Tahun 2002; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; UU NO.17 Tahun 2019; PP NO.122 Tahun 2015; Permen PUPR NO. 27/Prt/M/2016; PERDA NO.1 Tahun 2019
Rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerpakan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembangaan dalam rangka mendukung percepatan pendekatan Universal Acces Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi. Sistem penyediaan air minum menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL atas Kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
6 hlm. 129 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017 sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2022; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2023; Perbup Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 23 Tahun 2022; Kepgub Kaltim No. 903/12778-V/BPKAD Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
474 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 350 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perlu Ditetapkan Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; PerkepBKPM RI No. 4 Tahun 2014; PerkepBKPM RI No. 17 Tahun 2015; Perda Kab. PPU No. 3
Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Ptsp, Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, Pengaduan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun peraturan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018.
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan yang Akan Diatur: Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur akan dituangkan dalam perjanjian sewa Sarusun.
37 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
