Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah, bahwa untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.
Materi pokok : Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman, Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal, Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Penjelasan : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 190 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Keuangan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan APBD; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Honorarium, Uang Lembur, dan Biaya Perjalanan Dinas; Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pebgelolaan Keuangan Daerah; Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa; Kerugian Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 66 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 189 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa visi Kabupaten Bantul adalah terwujudnya
masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera
dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;
b. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
melaksanakan Smart City untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang
disusun dalam Masterplan Smart City;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun
2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 190 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai dokumen perencanaan pengembangan Smart City Kabupaten Bantul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 133 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 187 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa Desa/Kalurahan merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. bahwa dinamika pembangunan Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan
banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan
dalam setiap aktivitasnya;
c. bahwa salah satu upaya menyinergikan dan
menyelaraskan aktivitas pembangunan di Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui
pembentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Desa/Kalurahan Pamor
Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
93 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011.
Materi pokok : Menyesuaikan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 9 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 180 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul, perlu diatur Standardisasi Harga Barang
dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul; bahwa dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi
pandemi Covid-19 serta perkembangan teknologi dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya, maka
perlu pengaturan terkait standardisasi harga barang dan
jasa;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Materi Pokok: Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 396 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 179 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa TA 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 .
Materi pokok : Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan, Penggunaan, Penganggaran Penggunaan Dan Pelaksaan Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah halaman : 29 HLM, Lampiran : 6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 168 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD.2021/NO.167
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021.
Materi pokok:
Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi; Jabatan fungsional dan kelompok substansi; Tata kerja; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 28 HLM; Jumlah Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 167 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, BD.2021/NO.167
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021.
Materi pokok:
Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi; UPTD; Jabatan fungsional dan kelompok substansi; Tata kerja; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 27 HLM; Jumlah Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 166 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2021/NO.166
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021
Materi pokok:
Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi; UPTD; Jabatan fungsional dan kelompok substansi; Tata kerja; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 29 HLM; Jumlah Lampiran: 1 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
