Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2037
ABSTRAK:
bahwa sistem penyediaan air minum sebagai salah satu
pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai
salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap
sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya; bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum di Kabupaten Temanggung, maka perlu
disusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu dibuat
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan
Air Minum Tahun 2023-2037;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RISPAM, Jangka Waktu dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
353 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan gaji dan tunjangan
pegawai, perubahan belanja Bantuan Gubernur pada
Perangkat Daerah dan perubahan rincian obyek pada
Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak lainnya
maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun
2022; Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 terkait penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disahkan. Modifikasi dilakukan pada ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merinci penjabaran perubahan APBD, yang kini telah diatur secara terperinci dalam lampiran-lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan
daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance, efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, perlu dibangun Sistem Pelaporan Pengendalian
dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 18A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2022 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2023 No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap
warga negara yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup
manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di tengah adanya inflasi yang mengakibatkan
kenaikan harga barang secara umum, perlu melakukan
penyesuaian terhadap tarif air minum yang berlaku saat ini;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten
Temanggung, Bupati menetapkan tarif air atas usulan Direksi
yang disetujui Dewan Pengawas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Kebijakan Penetapan dan Perhitungan Tarif Air Minum, Besaran Tarif dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 690/314/2009 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk
menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh
dengan menempatkan pembangunan industri sebagai
penggerak utama;
b. bahwa untuk memberdayakan industri dalam negeri dan
memperkuat struktur industri perlu dilakukan upaya
peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan
peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk
menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Kabupaten Temanggung, perlu disusun suatu kebijakan yang
diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/
PER/1/2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Produk Unggulan Daerah;
b. Produk Dalam Negeri;
c. TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan;
d. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri;
e. tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
f. upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
g. pelaporan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2023 No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung kepada
masyarakat diperlukan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab dan
profesional;
b. bahwa dalam rangka membentuk Pejabat Pengelola dan
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung
jawab dan profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah, diberikan remunerasi jasa pelayanan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, pemberian remunerasi diatur dengan
peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Remunerasi Jasa
Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 98 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. objek dan prinsip;
b. tujuan;
c. pendapatan;
d. pembagian;
e. penghentian; dan
f. evaluasi.
Pedoman dalam
pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk
memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan mendorong profesionalitas
dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja
Pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam
kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari Kerja dan Jam Kerja, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2023
PERBUP Kab. Temanggung No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian DInas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman
dalam penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas ASN, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Etika dan Sanksi, Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 dicabut.
132 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan penghapusan piutang daerah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu diatur
kembali tata cara penghapusan piutang daerah; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dipandang
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Piutang Daerah, Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah yang dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN, Piutang selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN, Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2021 dicabut.
109 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
