Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Temanggung No. 14 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang meliputi Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Temanggung No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, yang
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat,
perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat
mendorong prestasi kerja, produktivitas, dan kesejahteraan
pegawai;
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang
memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator
penilaian yang terukur dan seragam yang berdasarkan pada
kemampuan keuangan daerah, dengan adanya perubahan
kebijakan pada indeks basic tambahan penghasilan pegawai,
dan perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima
tambahan penghasilan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang meliputi TPP, Kriteria Pemberian TPP, Tim Pelaksana TPP, Besaran TPP, Perolehan TPP, Tata Cara Dan Prosedur Pembayaran, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dicabut.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif, perlu
dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien,
efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun
perencanaan tahunan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa untuk dapat melaksanakan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu disusun suatu perencanaan dalam bentuk Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman,
dan aman; bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik
yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman
diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan
terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian,
lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal
Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Pemerintah
Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, MPP, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pejabat negara, Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak
keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan
biaya lainnya; bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap
tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai
satu kesatuan, sehingga pengaturan mengenai pembagian
besaran biaya operasional yang diberikan kepada bupati dan
wakil bupati menjadi penting sebagai landasan dalam
pelaksanaan belanja dimaksud; bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan
belanja Bupati dan Wakil Bupati agar sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah
dan Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, perlu diatur pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dimaksud yaitu Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati. Belanja Barang dan Jasa dimaksud terdiri atas penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas dan produktif, berkualitas, serta
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan
percepatan penurunan stunting; bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi sehingga diperlukan strategi
komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan
penurunan stunting; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, salah satu pilar dalam
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu
peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan
pemberdayaan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan
Penurunan Stunting;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
62 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
