Pencarian Peraturan

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Timur Investama;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5253); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 3 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761). 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261). 24. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11). 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5). 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) TIMUR INVESTAMA yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. 7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 8. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) TIMUR INVESTAMA yang memberi hak atas deviden dan lain-lain; 9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Perseroan Terbatas (PT) TIMUR INVESTAMA; 10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) TIMUR INVESTAMA; 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) TIMUR INVESTAMA yaitu organ BUMD Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dan digunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; 12. Direksi adalah organ BUMD Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 13. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD; 14. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD; 15. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Daerah yang Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia; 16. Pengawai BUMD adalah pegawai yang bekeja pada BUMD PT. TIMUR INVESTAMA 17. Investasi (penanaman modal) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 5 BAB II PENDIRIAN, TEMPAT, KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIRIAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk PT. TIMUR INVESTAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 3 (1) BUMD PT. TIMUR INVESTAMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Luwu Timur. (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. TIMUR INVESTAMA dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud pendirian BUMD PT. TIMUR INVESTAMA adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah. Pasal 5 Tujuan pendirian BUMD PT. TIMUR INVESTAMA adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian Daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya akan memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BIDANG DAN JENIS USAHA Pasal 6 Bidang Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Timur Investama adalah bidang yang terkait dengan pengembangan bidang permodalan (investasi), jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta usaha di bidang investasi lainnya. Pasal 7 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Timur Investama mencakup: (1) penyediaan dan pengelolaan bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bersifat permodalan ekonomi kerakyatan; 6 (2) kerjasama investasi (penanaman modal) pada bidang-bidang strategis; (3) pelayanan jasa konsultasi investasi (penanaman modal); (4) serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang investasi (penanaman modal) lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku. MITRA KERJA Pasal 8 Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. TIMUR INVESTAMA dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BAB III MODAL Pasal 9 (1) Modal dasar BUMD PT. TIMUR INVESTAMA ditetapkan bersama DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pada saat pendirian BUMD PT. TIMUR INVESTAMA di hadapan notaris, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jumlah saham sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu). (3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham. (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. SAHAM Pasal 10 (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD PT. TIMUR INVESTAMA adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perorangan dan badan publik lainnya. (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PEMEGANG SAHAM Pasal 11 (1) BUMD PT. TIMUR INVESTAMA mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD. (2) Dalam daftar pemegang saham tercatat: a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham; 7 c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi; (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD PT. TIMUR INVESTAMA. (4) Para Pemegang saham dalam BUMD PT. TIMUR INVESTAMA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, Perorangan dan publik lainnya. BAB V PENGURUS BUMD Pasal 12 Pengurus BUMD PT. TIMUR INVESTAMA terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris. DIREKSI Pasal 13 (1) BUMD PT. TIMUR INVESTAMA diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur. (2) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan Peraturan Perundangundangan dan ketentuan Anggaran Dasar. (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, salah seorang di angkat sebagai pengganti sesuai yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini. (4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan. (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama. (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu. (8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. (9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya. 8 (10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD PT. TIMUR INVESTAMA. Pasal 14 (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis; e. setia dan taat kepada negara dan pemerintah republik indonesia; f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara dan / atau tindakan tercela lainnya; g. tidak dicabut hak pilihnya berdasakan keputusan pengadilan; h.mampu melaksanakan perbuatan hukum; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelumpengangkatan; dan k.telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and proper-test), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi: a. direktur utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham penggendali; b. anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan; c. angggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain; d. anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; e. antara sesama anggota direksi dan antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); dan f. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Pasal 15 (1) Untuk pertama kalinya, Direksi BUMD PT. Timur Investama ditunjuk oleh Bupati dan untuk masa jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham. (2) Masa jabatan Direksi selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya. 9 (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan kinerja BUMD sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. TIMUR INVESTAMA yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. Pasal 16 (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD PT. TIMUR INVESTAMA serta sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD. (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan/atau melalaikan tugasnya. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17 (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD PT. TIMUR INVESTAMA dalam mencapai maksud dan tujuan. (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (5) Direksi menetapakan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris. (6) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (7) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mengeluarkan surat-surat obligasi; b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatka atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik bumd; c. mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga; d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. mendirikan unit usaha baru. (8) Direksi berhak mewakili BUMD didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD engan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun pemilikan. (9) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada seseorang atau berapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain. 10 (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini, haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris. (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh sebagian besar harta kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sediikit ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkann secara sah dalam rapat. (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan BUMD wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukumtersebut. (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD. (14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepetingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris. RAPAT DIREKSI Pasal 18 (1) Rapat Direksi BUMD PT. TIMUR INVESTAMA dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD. (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. (4) Panggilan rapat harus mencamtumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD. (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, alam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir. 11 (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat. (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemugutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir. (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diiberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukann tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. (13) Keputusan yang diambil sebagaimana domaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. Pasal 19 (1) Direksi BUMD PT. TIMUR INVESTAMA berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan; e. diberhentikan berdasarka keputusan RUPS; f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; h. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai direksi; dan/atau i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang bersifat tetap. (2) Bupati berhak memberhentikan sementara Direksi sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini atas usul Dewan Komisaris. (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. TIMUR INVESTAMA. 12 Pasal 20 Penghasilan Direksi BUMD PT. TIMUR INVESTAMA ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. DEWAN KOMISARIS Pasal 21 (1) Komisaris BUMD PT. TIMUR INVESTAMA terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang Komisaris. (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan skiil tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu. (3) Persyaratan Umum anggota Komisaris: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis; e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD; g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya; h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; i. mampu melaksanakan perbuatan hukum; j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit;dan k.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; (4) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagi Dewan komisaris: a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan isin tertulis dari RUPS; c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Peraturan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang; dan d. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS; 13 (5) Angggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. (6) Tata cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. (7) Untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada BUMD, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (8) Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. (9) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. (10) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. (11) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: a. masa jabatan berakhir; b. mengundurkan diri c. meninggal dunia; d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD; e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan kepentingan daerah atau negara; f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; (12) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, c dan d dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul RUPS. (13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD. TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 22 (1) Komisaris BUMD PT. TIMUR INVESTAMA melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi. (2) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketetuan Perundangan-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatankegiatan: a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD; b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD; c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD; dan/atau d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD; (3) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau 14 tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai BUMD dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas an lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. (4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. (5) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seoarang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alas an pemberhentian. (6) Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana akan memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika kalau tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan jika kalau tidak seorangpun Komisaris yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir. (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula; (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus BUMD. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. (10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya. RAPAT KOMISARIS Pasal 23 (1) Rapat Komisaris BUMD PT. TIMUR INVESTAMA dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. (2) Panggialn rapat Komisaris dilakuakn oleh Komisaris Utama dan/atau angggota Komisaris lainnya. (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Koomisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 15 (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kkegiatan usaha BUMD. (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab llain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir. (7) Seorang angggota Komisaris dapat diwakili alam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakili dalam rapat. (9) Keputusan rapat Komisaris harus ddiambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. (10) Apabila suara yang setuju berimbang maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemuungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Piimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir. (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dbuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut; (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 24 (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam BUMD PT. TIMUR INVESTAMA adalah: a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BUMD; b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud pada ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 16 (4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. (6) Laporan Tahunan (Annual Report) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Bupati dan SKPD terkait. BAB VII TAHUN BUKU Pasal 25 (1) Tahun buku BUMD PT. TIMUR INVESTAMA BUMD PT. TIMUR INVESTAMA dari tanggal 1 Januari dengan 31 Desember. (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (Aquit de Charge and Toesteming). BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 26 Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS BUMD PT. TIMUR INVESTAMA, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Deviden untuk pemegang saham…………………………………………… 45%; b. Dana Pembangunan Daerah…………………………………………………. 15%; c. Cadangan Umum………………………………………………………………. 15%; d. Cadangan Tujuan……………………………………………………………… 10%; e. Dana Kesejahteraan…………………………………………………………… 7,5%; f. Jasa Produksi…………………………………………………………………… 7,5%; BAB IX PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN Pasal 27 (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. TIMUR INVESTAMA ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki. 17 (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh panitia kepada Pemegang Saham; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggebungan dan pemisahan diatur dalam Anggaran Dasar BUMD. BAB X TANGGUUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 28 (1) Semua pegawai BUMD PT. TIMUR INVESTAMA yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebakan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi. (3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpang ditempat kedudukan BUMD atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi. BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN BUMD Pasal 29 (1) Bupati berkewajiban meenyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi BUMD PT. TIMUR INVESTAMA sampai BUMD dapat beroperasi. (2) Penyiapan Anggaran Dasar dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD PT. Bumi Timur Energi. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian. 18 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan, perlu disusun pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Sealatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54e5); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentalrg Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 I*::^ 231i *lqls peraruran pelaksanaan Undang_ unoang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia r"rrrrr-i'or!-"io-o, ts1, nv Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 57171; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Fenegasan Batas Daerah (Berita Negara RepublikTahun 2012 Nomor 1252); O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penega.san Batas Desa (Berita- Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1038); 7. Peratirran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2O14 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dilinglamgan pemeriirtah Kabupa.ten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB TV TIM PENEf,APAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN BABVI PEMELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/ KELURAHAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X MONITORING DAN EVALUASI BAB xI KETENTUAN I.,AIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KSTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
NOMOR 2l TAHUN 20T6
11

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TTMUR NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAH (RXPD) TAHUN 2O1S

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta mewujudkan kesinambungan perencanaan pemtangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah ditetapkan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 ; b. bahwa sehubungan dengan perubahan Asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 77 Tahun 2074 sebagaimana dimaksud dalam hurufa perlu ditinjau kembali;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)i 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+21)i 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578J; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara N omor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48151; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bararlg/lasa Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahnn 2077 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahtn ZOl4 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan Belania Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan langka panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur T ahrn 2OOS - ZOZ; (Lembar Daerah lGbupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah lGbupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur; 15. Peraturan Daerah Katrupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Angf.aral],2ol': 16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2015.
NOMOR 21 TAHUN 2015
7

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan potensi objek Pajak terhadap pendapatan asli Daerah; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana terjadi perubahan nama nomenklatur Perangkat Daerah sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan, terjadi perubahan tarif pajak dan jenis hiburan golf dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan sehingga perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak Mengingat Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); • 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 95); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 110); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Serita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 44).
Pasal 11 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 15

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
NOMOR 21 TAHUN 2018
9 halaman

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang No mor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat PR adalah pajak atas penyelenggaran reklame. 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu dalam hal reklame diselenggarakan sendiri ditentukan oleh nilai strategis lokasi, ukuran/satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga ditetapkan berdasarkan nilai kontrak. 10. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. 11. Nilai Kontrak Reklame yang selanjutnya disingkat NKR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang didasarkan dari jumlah nilai perolehan harga atau biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan perhitungan dan analisa biaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 12. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 13. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame digital dengan komponen elektronik yang bersifat tetap dengan visual gambar dan/atau tulisan bergerak atau dapat berubah dan menggunakan tenaga listrik. 14. Reklame Videotron/Megatron tipe A adalah jenis media reklame dengan bangunan dan komponen elektronik milik Pemerintah Daerah. 15. Reklame Videotron/Megatron tipe B adalah jenis media reklame dengan bangunan dan komponen elektronik milik pihak ketiga atau swasta. 16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leajleat, dan reklame dalam undangan. 17. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata yang diucapkan dan/atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 23. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan,dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PAJAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR. (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan faktor-faktor : 1. NSL; 2. Ukuran/Satuan Media Reklame; 3. Jangka waktu penyelenggaraan Reklame; dan 4. Harga Satuan Reklame. b. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak; c. nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; d. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibedakan sebagai berikut: 1. reklame yang diselenggarakan dengan memperhitungkan biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame, biaya pemasangan reklame, dan biaya perawatan penyelenggaraan reklame NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak; dan 2. reklame yang diselenggarakan hanya dengan memperhitungkan biaya pemasangan reklame, NSR dihitung berdasarkan faktor• faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. BAB III NILAI SEWA REKLAME Pasal 3 (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Kontrak PR = NKRx25 % (2) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: NSR = NSL x Ukuran/ Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame PR = NSRx25% (3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan faktor-faktor sebagai berikut: a. guna lahan (kawasan); b. sudut pandang; c. kelasjalan/lebar jalan; dan d. ketinggian. (4) NSL dihitung dengan rumus sebagai berikut: NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian (5) Perhitungan indeks NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: INDEKS NILAI KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdagangan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi 7 2.8 5. Kawasan Pemerintahan dan 5 2.0 Perkantoran 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 INDEKS NILAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG SKOR INDEKS 1. Persimnanzan 5 10 3.0 2. Persimnanzan 4 8 2.4 3. Persimnanzan 3 6 1.8 4. Jalan 2 arah 4 1.2 5. Jalan 1 arah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN (METER) SKOR INDEKS 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 2. 23.5 M s.d. 26 M 9 2.7 3. 20.5 M s.d. 23 M 8 2.4 4. 17.5 M s.d. 20 M 7 2.1 5. 14.5 M s.d. 17 M 6 1.8 6. 11.5 M s.d. 14 M 5 1.5 7. 8.5 M s.d. 11 M 4 1.2 8. 5.5M s.d. BM 3 0.9 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 10. OM s.d. 2 M 1 0.3 INDEKS NILAI KETINGGIAN NO KETINGGIAN (METER) SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 M 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (6) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: JANGKA UKURAN/ NO JENIS REKLAME WAKTU/ SATUAN MEDIA HARGA SATUAN FREKUENSI REKLAME 1. Reklame Papan a. Rombong/ Bangunan : - Sederhana; 1 Tahun m2 Rp50.000,00 - Sedang; 1 Tahun m2 Rp100.000,00 - Mewah. 1 Tahun m2 Rp150.000,00 Midi Billboard (s.d.6m2) 1 Tahun m2 Rp150.000,00 2. c. Baligo. 1 Hari m2 Rp3.000,00 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar Rp25.000,00 4. Reklame Melekat Rp25.000,00 a. O m2 s.d. 0.50 m2 1 Bulan m2 Rp2.500,00 5. b. 0.51 m2 s.d. 1 m2 Reklame berjalan 1 Bulan 1 Tahun m2 m2 Rp5.000,00 Rp70.000,00 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah Rp100.000,00 7. Reklame Suara 1 Hari PerBuah Rp3.000,00 8. Reklame Peragaan 1 Hari Per Buah Rp3.000,00 9. Reklame Film/Slide 1 Hari PerBuah Rp3.000,00 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
9

TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT TEMPORER

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2012

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT TEMPORER

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pertambangan Batuan Yang Bersifat Temporer;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1276) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959 ) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138); 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan dan Energi; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 50);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas adalah Dinas dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Luwu Timur. 6. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan; 8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan operasi produksi. 9. Pertambangan Batuan Temporer adalah Kegiatan yang sifatnya sementara dalam jangka waktu 6 bulan, meliputi areal maksimal 1 Ha serta memiliki kapasitas produksi dibawah 10.000m³ serta tidak menggunakan sarana dan prasarana untuk pengolahan. BAB II JENIS BATUAN Pasal 2 Batuan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi : Pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit,kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Pasal 3 Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan IUP dalam bentuk surat IUP operasi produksi. BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI BATUAN Pasal 4 (1) Orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan material secara temporer. (2) IUP operasi produksi diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan : a. fotocopy KTP pemohon; b. rekomendasi dari Camat setempat; c. rekomendasi dari desa; dan d. surat keterangan tidak keberatan masyarakat setempat. (3) Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemberi pertimbangan teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan tertulis diterima atau ditolaknya suatu permohonan penerbitan IUP operasi poduksi batuan. (4) Terhadap permohonan IUP operasi produksi batuan yang diterima dan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan IUP yang dimaksud atas nama Bupati. BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN IZIN Pasal 5 (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, dapat meliputi pemberian dan penolakan izin. (2) Terhadap permohonan yang ditolak Kepala Dinas memberikan alasan yang jelas secara tertulis kepada pemohon. BAB V PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN Pasal 6 Kepala Dinas atas nama Bupati dapat membatalkan dan/atau mencabut izin yang sudah terbit, apabila pemegang izin melakukan kegiatan diluar dari izin yang diberikan dan/atau melanggar ketentuan yang diberikan. BAB VI PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 7 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi memberikan laporan batuan secara berkala sesuai dengan izin yang di terbitkan. (2) Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai yang tercantum dalam izin yang diterbitkan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh peraturan mengenai Izin Prinsip, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peratuan Bupati ini; BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

IM/ESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTLIK DEPOSITO BERJANGKA Menimbang al, Mengingat : I DEN.Gfu\ RAHMAT TUHAI{ !?I\iG MAHA ESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka

ABSTRAK:

bahwa berdasarkal ketentuan Pasal 328 ayat {1) Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemef intahan Daerah sebagaima4a telah diubali be'oerapa kali terakhk denga:r Undarg-Undang Nomor 9 ?ahr.rr 2Oi5, Pemerintah Daemh dapat metldepositokan dar!/atau melakukan invcstasi jarigka pendek uaf1g miiik Daerah yang sementar.a beium digunal<an sepanjalg tidak mergganggu lilc.riditas keuangar.r daerah, tugas Daerah, dan la1alitas pelay:anan publik; bah*-a dalam rairgka opljm3lisasi penanraatan Kas Daerah dan meringkatkan Pendapatan Asil llaerah untuk memperoieh maniaal ekonomi, sosial dailatau miurlaat lainnya; balls'a bertiasarkan pertimbangan sebagairnala dimaksud dalam huruf a, dan h'luf b, perlu menctapkan Peraturan Bupati tenta]:lg Investasi Uang Daerah Pada Bank Umurn Dalarn Bentuk Deposito Berjangka.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 t€ntang Pembentukan Xabupate[ Lu]wrr Tim'.rr dar Kabupaten Mamqju U1-ara di Provinsi Srdawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 427O); Undalg-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahuo 20O3 Nomqr 47, Tambahan Lemba.an Negara Republik lndonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaam Negara {I-embzrran Negara Republik I1.:donesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan i,embaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 435.51: Z. 'v b .l 4- Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Ta-nggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Iodonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 5- Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintattan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nol,:.or 244, Tambahan kmbaran Negara Republik ladonesia Nomor 5587) sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor I Tahun 2OO8 (trmbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan kmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5679); 6. Peratura! Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negana/Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentarrg Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimara telah diubah beberapa kali tefakhir dengan Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomo. 21 Tahun 2O11 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 ro); 1O. Peraturan Daemh Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20O9 Nomor 5) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lus.u Timur Nomor 12 Tahun 2O14 (L€mbalan Daerah Ihbupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 89);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III DEPOSITO BER.JANGKA BAB IV MEKANISME INVESTASI DEPOSITO BAB V BUNGA DEPOSITO BABVI PENCAIRAN DEPOSITO BAB VII PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PENI}TUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
NOMOR 22 TAHUN 2015
10

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Rokok yang diterima Pemerintah Daerah wajib dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka tertib hukum di masyarakat; b. bahwa besaran alokasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beb erapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89); 12. peraturan gubernur sulawesi selatan nmor 43 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemanfaatan rokok.
BABI KETENTUAN UMUM dalam peratuaran bupati ini yang di maksud dengan: 1. daerah adalah daerah luwu timur 2. pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 3. pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yag memimpin pelaksanaan unrusan pemerintah yang menjaadi kewenagan daerah otonom 4. bupati adalah bupati luwu timur 5. pejabat adalah pegawai yang di berikan tugas trtentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 6. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaraan/pengguna barang. 7. Pajak .Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemenntah. 8. Rokok adalah basil tembakau yang meliputi sigeret, cerutu dan rokok daun. 9. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai. 10. Eannarking adalah kebijakan pengalokasian sumber penerimaan tertentu untuk mendanai program dan kegiatan yang ditentukan secara spesifik. 11. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagi basil penerimaan pajak rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata. 12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 13. Unit kerja adalah bagian terkecil dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. BAB III ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 3 (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/ Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah. (3) Dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan; 1. 10% (sepuluh persen) dari alokasi 95% ( Sembilan puluh Hrna persen) tersebut diberikan sebagai insentif atas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan pembayaran jasa /retribusi pelayanan kesehatan; 2. insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. b. paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan Penegakan Hukum. BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 4 (1) Setiap kegiatan yang merupakan earmarking Pajak Rokok, harus tepat sasaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. (2) Lingkup earmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; dan b. kegiatan penegakan hukum untuk menunjang peningkatan penerimaan Pajak/Cukai Rokok, dan larangan merokok dikawasan tertentu. Pasal 5 Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk: a. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat: 1. alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan penggunaannya untuk: a) peningkatan aset daerah, seperti: 1) pengadaan alat kesehatan; 2) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas sarana/ prasarana rumah sakit/unit pelayanan kesehatan; dan 3) pembangunan/pemeliharaan smoking area pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah. b) kegiatan operasional rumah sakit/unit pelayanan kesehatan, seperti: 1) pembelian obat-obatan; 2) biaya makan minum pasien; 3) pembayaran listrik, air dan telepon; 4) biaya kebersihan/ sanitasi; dan 5) pembayaran honorarium tenaga kesehatan non-PNS. c) kegiatan promosi kesehatan, seperti: 1) sosialisasi bahaya dampak rokok, obat-obatan terlarang, dan semua kegiatan yang bersifat edukasi dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 2) sosialisasi produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu; dan/atau 3) kegiatan peningkatan program kesehatan lainnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat terutama yang menjadi prioritas pemerintah daerah. d) Bantuan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, seperti pembayaran premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak mendapat fasilitas pengobatan gratis Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat dari Pemerintah Pusat. e) Koordinasi dan pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah provinsi yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak tennasuk penyusunan produk hukum daerah tentang biaya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (misalnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan), Standar Pelayanan Minimal rumah sakit, Standar Operasional Pelayanan pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan produk hukum daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah/SKPD. 2. Tidak termasuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi pembayaran honorarium tenaga administrasi, jasa medik (jasa pelayanan kesehatan}, dan honorarium kegiatan, kecuali bila honorarium tersebut melekat pada kegiatan yang sumber dananya dari Pajak Rokok. b. kegiatan Penegakan Hukum: 1) alokasi dana untuk kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b untuk: a) mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok, seperti: 1) pemberantasan cukai dan rokok illegal yang dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi J SKPD; 2) pendataan objek dan subjek Pajak/Cukai rokok; 3) sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak/Cukai Rokok;dan 4) penagihan tunggakan/piutang Pajak/Cukai Rokok. b) penyusunan dan Penataan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; c) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pajak Rokok dan Pemanfaatannya, seperti: 1) koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan Pajak Rokok; 2) monitoring dan evaluasi pemanfaatan Pajak Rokok; dan 3) operasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum. d) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; dan e) peningkatan kualitas aparat penegak hukum Pemerintah Daerah terkait Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok dan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Rokok. Pasal 6 Kegiatan yang dibiayai dari Pajak Rokok menyebutkan sumber dana Pajak Rokok dalam Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. ( 1) (2) (3) (4) (5) BABV TIM ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 Untuk ketepatan pemanfaatan Pajak Rokok, Bupati melakukan koordinasi dan asistensi pemanfaatan Dana Pajak Rokok melalui Tim Asistensi yang dibentuk; Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang dapat menerima Alokasi Dana Pajak Rokok sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat mengajukan proposal dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran kepada Tim Asistensi; Kegiatan yang disetujui Tim akan dimonitor pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitas pencapaian tujuan dan sasarannya; SKPD yang menerima Dana Pajak Rokok tidak serta merta akan menerima dana kembali pada tahun berikutnya, kecuali berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Prioritas Pemerintah Daerah, efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan dan proposal kegiatan yang diajukan untuk tahun berikutnya. BAB VI PELAPORAN Pasal 8 ( 1) Setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari dana Pajak Rokok wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku penanggungjawab Tim Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling lama minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesahatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program PeLayanan Kesehatan Gratis Provinsi Sr:lawesi Selatan serta pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dan Umum, perlu menetapkan pengelolaan Dana Kapitasi darl Non Kapitasi; b.bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaal Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatart Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Talun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lEmbaran Negara Nomor 440O; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggata Jarninsrr Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonegia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantual Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 264, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 15. Perafiran Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentarg Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalarn Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan lBerita ,., Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor tZSZl; c 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Kesehatan Gratis (kmbaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 Nomor 2); 18, Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentarg Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8 Nomor 13); 19. Peraturar Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Regionalisasi Sistem Rujulan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan; 20. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 08184/PSDK- 1/VII/20 t3 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimaaa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timr:r Nomor 12 Tahun 2014 (l€mbarar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (kmbaral Dae rah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya-nan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 3 Nomor 7); 23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungar Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1r);
BAI} I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} III JENIS PROGRAM BAB IV SUMBER DANA, PET.IYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
NOMOR 23 TAHUN 2015
12

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu Timur. 3 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur. 11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. 12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur. 13. Majelis Pertimbangan Pegawai yang selanjutnya disebut MPP adalah Tim yang dibentuk untuk membahas administrasi kepegawaian selain pangkat dan jabatan dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menetapkan keputusan. 14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan. 19. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. 20. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal keperguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. 21. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil akhir dari kesatuan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah. 22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 4 pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 23. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 24. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan optimal. Pasal 3 Sasaran tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki intelektual, wawasan kedepan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. BAB III JENIS PENDIDIKAN Pasal 4 (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma III (D III) dan Program Diploma IV (D IV). (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis. Pasal 5 Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah. BAB IV PERSYARATAN Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Pasal 6 (1) Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah : a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS; 5 b. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju; c. sehat jasmani dan rohani; d. setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; f. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; i. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; j. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; k. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; l. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak dianggarkan di dalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti tugas belajar; m. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri; n. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dan 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri; o. bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; p. bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; q. bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;dan r. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia; (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n juga berlaku bagi PNS yang telah menamatkan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri pada saat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku. Pasal 7 (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah: a. Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA : 6 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA : 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol);; 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I (II/b); dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III : 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. d. Pendidikan Strata 2 (S2)/ Program Spesialis: 1) memiliki ijazah Strata 1 / D IV dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;dan 4) usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. e. Pendidikan Strata 3 (S3): 1) memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 3,00 (tiga koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Penata, III/c; 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejakmenyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri PNS dari program studi dokter spesialis adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS, bukan berstatus CPNS; 7 b. memiliki ijazah Kedokteran dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 3,00 (tiga koma nol); c. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b; d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar,Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya; e. memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. f. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju; g. sehat jasmani dan rohani; h.setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin; j. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; k. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; l. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; m.program studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; n. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; o. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga. p. bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; q. menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya untuk tugas belajar tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; r. tidak mengajukan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; s. mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; t. membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; dan 8 u. PNS yang bersangkutan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar Pasal 8 Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar adalah : 1. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS; 2. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju; 3. sehat jasmani dan rohani.; 4. setiap unsur penilaian pekerjaan pegawai yang bersangkutan sekurangkurangnyabernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 6. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikandengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; 7. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan; 8. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS; 9. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; 10. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; 11. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat; 12. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan; dan 13. bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Pasal 9 (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah: a. Pendidikan Diploma III (DIII) dari ijazah SLTA : 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. b. Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA : 9 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. c. Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) : 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;dan 4) usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. d. Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis : 1) memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,50 (dua koma lima puluh); 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar sebelumnya, atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai. e. Pendidikan Strata 3 (S3): 1) Memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) pangkat/golongan minimal Penata (III/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata (III/c)atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai. (2) Khusus untuk PNS dari Jabatan Guru yang mengajukan permohonan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin Belajar batas usia maksimal adalah 48 Tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. BAB V PROSEDUR PENGURUSAN Bagian Kesatu Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Pasal 10 (1) Kepala SKPD/ Unit Kerja mengusulkan PNS calon peserta tugas belajar atau tugas belajar mandiri. 10 (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD. (3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan : a. fotocopy legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi; b. fotocopy legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai; d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. surat persetujuan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ Unit Kerja; f. menyesuaikan formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ Unit Kerja. g. surat pernyataan: 1) persetujuan dari isteri/suami PNS; dan 2) tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan. h. Surat Keterangan : 1) sehat jasmani dan rohani dari dokter; 2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan; 3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 4) izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan 5) telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju. i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan tentang kesanggupan : 1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan tugas belajar mandiri; 2) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini; 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurang10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar; 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurang 6(enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri; 4) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN terhenti saat pendidikan berlangsung, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar; 11 5) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri; 6) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan; dan 7) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikanpendidikan. Bagian Kedua Prosedur Pengurusan Izin Belajar Pasal 11 (1) Kepala SKPD/ unit kerja mengusulkan PNS calon peserta izin belajar. (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD. (3) untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan : a. fotocopy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai; d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 tahun terakhir; e. surat persetujuan dari kepala badan/dinas/kantor/camat yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ unit Kerja; f. formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ unit Kerja; g. surat pernyataan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;. h. surat keterangan : (1) sehat jasmani dan rohani dari dokter; (2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; dan (3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin. i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan sebagai berikut : (1) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan. (2) bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat. (3) tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan seharihari sebagai PNS. (4) tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan. 12 BAB VI PENETAPAN CALON PESERTA Pasal 12 (1) Pemberian rekomendasi peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri dilaksanakan melalui Sidang MPP. (2) Rekomendasi peserta izin belajar dapat diberikan tanpa melalui Sidang MPP. (3) Bupati menetapkan peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar. (4) Tugas Belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati. BAB VII BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan Pasal 13 (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah sebagai berikut: a. pendidikan DIII selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun; b. pendidikan S1 dari ijazah DIII selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; c. pendidikan S1 dari ijazah SLTA selama 8 (delapan) semester / 4 (empat) tahun; d. pendidikan S2 selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; e. pendidikan S3 selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun. (2) khusus untuk batas waktu penyelesaian program tugas belajar dan tugas belajar mandiri program spesialis dan dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (3) Peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi Peserta Tugas Belajar. (4) Apabila peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau mengundurkan diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang bersangkutan, dijatuhi sanksi : a. pencabutan izin tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang bersangkutan; b. pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas daerah melalui BKPPD bagi peserta tugas belajar; dan c. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. (5) Apabila peserta izin belajar tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau terbukti meninggalkan pekerjaan atau tugas pada jam dinas atau kantor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dijatuhi sanksi : 13 a. pencabutan izin belajar yang bersangkutan; dan b. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. (6) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (7) Apabila peserta tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara tunai maka pimpinan unit kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap bulannya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. (8) Pernyataan kesediaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i. Bagian Kedua Status Kepegawaian Pasal 14 (1) PNS yang mengikuti tugas belajar dan tugas belajar mandiri dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf BKPPD. (3) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan. BAB VIII KEWAJIBAN Pasal 15 (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar wajib melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD ditembuskan ke Kepala SKPD/unit kerja sebelumnya. (2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi setiap PNS yang mengikuti program tugas belajar , tugas belajar mandiri dan izin belajar. (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: a. nilai akademik tiap semester; b. proses pelaksanaan pendidikan; dan c. proses penyelesaian pendidikan. BAB IX BANTUAN BIAYA Bagian Kesatu Bantuan Biaya Tugas Belajar Pasal 17 14 (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar dengan menggunakan dana APBD diberikan bantuan biaya berupa : a. pendidikan Diploma III diberikan Paket DIII; b. pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA/DIII diberikan Paket Program Strata 1; c. pendidikan Strata 2 diberikan Paket Program Strata 2; atau d. pendidikan Strata 3 diberikan Paket Program Strata 3. (2) Besaran dan pemberian bantuan biaya bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional/fungsional umum yang melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri, pembayaran tunjangannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Bupati tentang pemberian tugas belajar ditetapkan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, bagi PNS yang telah memiliki ijazah dapat mencantumkan gelar akademisnya kedalam administrasi kepegawaian tanpa harus memiliki Keputusan Bupati tentang pemberian izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan ketentuan: a. Ijazah Strata 1 (S1): 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ unit Kerja yang bersangkutan; 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d); 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; dan 4) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. b. Ijazah Strata 2 (S2): 1) diusulkan oleh Kepala SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan; 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a); 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; 4) ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain 15 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. (2) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan : a. diusulkan oleh Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan; b. berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS; c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yangbersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang lengkap); d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS; e. pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; f. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; i. ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakangpendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; j. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yangdiperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan k. bagi yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan sedang melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan : 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ Unit kerja yang bersangkutan; 2) melampirkan Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS (dengan data yang lengkap); 3) pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untukpenyesuaian ijazah ke dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 4) kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 6) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikandengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; 7) pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; 16 8) pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan 9) Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013.
16

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT