Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2015

Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAI} I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} III JENIS PROGRAM BAB IV SUMBER DANA, PET.IYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

12 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

12 Agustus 2015

Sumber

BD.2015/No.23

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 357 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 23 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program PeLayanan Kesehatan Gratis Provinsi Sr:lawesi Selatan serta pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dan Umum, perlu menetapkan pengelolaan Dana Kapitasi darl Non Kapitasi; b.bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaal Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatart Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Talun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lEmbaran Negara Nomor 440O; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggata Jarninsrr Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonegia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantual Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 264, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 15. Perafiran Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentarg Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalarn Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan lBerita ,., Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor tZSZl; c 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Kesehatan Gratis (kmbaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 Nomor 2); 18, Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentarg Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8 Nomor 13); 19. Peraturar Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Regionalisasi Sistem Rujulan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan; 20. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 08184/PSDK- 1/VII/20 t3 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimaaa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timr:r Nomor 12 Tahun 2014 (l€mbarar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (kmbaral Dae rah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya-nan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 3 Nomor 7); 23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungar Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1r);
BAI} I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} III JENIS PROGRAM BAB IV SUMBER DANA, PET.IYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
NOMOR 23 TAHUN 2015
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2015

Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT