Pencarian Peraturan

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pemberian dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat dibidang Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nopmor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. 7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi. 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang usaha jasa konstruksi. 10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. 11. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan atau bentuk fisik lain. 12. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain. 13. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 14. Registrasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing. 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian. 16. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 17. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi. 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur. 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi. 20. Pungutan adalah suatu rangkaian mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pelaksanaan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk : a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan ko nstruksi yang berkualitas. c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagai pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pasal 5 (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana yang berbiaya kecil. (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pasal 6 (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari : a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL, PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA Bagian Pertama Persyaratan Usaha Pasal 7 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Pasal 8 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perorangan adalah sebagai berikut : a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keahlian. b. Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. c. Orang perorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. d. Tenaga kerja melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan sertifikat keahlian kerja. Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesional Pasal 9 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha Pasal 10 (1) Usaha Jasa Konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu. (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah : a. Kualifikasi Usaha Besar. b. Kualifikasi Usaha Menengah. c. Kualifikasi Usaha Kecil. BAB V PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 11 (1) Setiap orang perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahkan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin. Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 12 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah melalui instansi yang ditunjuk. (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Pasal 13 (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta melakukan registrasi ulang setiap tahun. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir. Bagian Keempat Pemindahtanganan Izin Pasal 14 (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang izin atau saat terjadinya tindakan penagihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati. (2) Tata cara persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pencabutan Izin Pasap 15 Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila : a. Izin diperoleh secara tidak sah. b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin. c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin. d. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan. e. Terbukti bahwa perusahaan lain tanpa persetujuan. BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 16 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan. (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dari usahanya di bidang Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 17 Subjek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 18 Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi. (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokkan dalam : a. Penyediaan Jasa Pelaksana Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). 3. Golongan Besar (B) yaitu Penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). b. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya dalam rangka pengawasan pengendalian. BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21 (1) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Golongan Usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Menengah (M) = Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. IUJK Besar (B) = Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Golongan Usaha untuk jasa perencanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) c. Golongan Usaha untuk jasa pengawasan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (2) Kriteria golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Hasil pungutan Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah. BAB XI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23 Retribusi yang terhitung dipungut Daerah. Pasal 24 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 25 Penagihan retribusi dilakukan pada saat orang atau badan akan melakukan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 26 Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 27 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIV KEBERATAN Pasal 28 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan. Pasal 29 (1) Bupati dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan. (2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 30 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31 (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
12

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1270); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
M E M U T U S A K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur; 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah; 5. Pengelolaaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang; 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 9. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur; 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur; 11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 12. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD Yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah; 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah; 17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 18. Pejabat Penatusahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 19. Pejabat pelaksana Teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 20. Bendahara penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD; 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 22. Entitas Pelaporan adalah Unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 23. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode I (satu) tahun; 25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD; 26. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati di Dewan; 27. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam prespektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju; 30. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; 31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 32. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efesiensi alokasi dana; 33. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 34. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; 35. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya yang tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa; 37. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 38. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 39. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah; 41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan; 42. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 43. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 44. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 45. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 48. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; 50. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah ini dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 51. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 52. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundag-undangan perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 53. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 54. Invenstasi adalah pengguna asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, rayalti, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran; 57. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode; 58. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 59. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 60. SPP uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 61. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 62. SPP Tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 63. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjajanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 65. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 66. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Pesediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 68. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaaan telah ditetapkan sesuai ketentuan. 69. Surat perintah membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 70. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 71. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan; 72. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayananan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pda prinsip efesiensi dan produktivitas; Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan daerah; d. Pengeluaran daerah; e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang; termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerin-tahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pasal 3 Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c. struktur APBD; d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; e. penyusunan dan penetapan APBD; f. pelaksanaan dan perubahan APBD; g. penatausahaan keuangan daerah; h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD; j. pengelolaan kas umum daerah; k. pengelolaan piutang daerah; l. pengelolaan investasi daerah; m. pengelolaan barang milik daerah; n. pengelolaan dana cadangan; o. pengelolaan utang daerah; p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; q. penyelesaian kerugian daerah; r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah; Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahan pembayaran. (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. kepala satuan kerja –pengelola keuangan daerah selaku PPKD; b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah; (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 (1) Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas Koordinasi di bidang : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penge-lolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peng-lolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas : a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan e. malaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah. Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 7 (1) Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelo-laan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapakan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggugjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (2) PPKD selaku BUD berwenang : a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan penge-luaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan penge-luaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. menetapakan SPD; j. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelolah/ menatauasahakan investasi; k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; o. melakukan penagihan piutang daerah; p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Pasal 8 (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD c. menerbitkan SP2D;dan d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),huruf f,huruf g,huruf h,huruf j,huruf k,huruf m,huruf n,dan huruf o. (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD. Pasal 9 Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah. Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Pasal 10 Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : a. Menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 11 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. (2) Pelimpahan sebagai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 12 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Pasal 13 (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. menyiapkan laporan keuangan SKPD; f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; dan g. menyiapkan Akuntansi SKPD. (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 15 (1) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. (2) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pejabat fungsional. (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD Pasal 16 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. (4) APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 17 (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang sah. (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Pasal 19 APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 20 (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. (2) Struktur APBD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (5) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal 21 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Dana Perimbangan, dan c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Pasal 22 (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. (2) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimanan dimaksud pada aya t (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup ; a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup : a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. tuntutan ganti rugi; f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; i. Pendapatan denda pajak; j. Pendapatan denda retribusi; k. Pendapatan dari pengembalian; l. Fasilitas social dan fasilitas umum; m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Pasal 23 Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus. Pasal 24 Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Pasal 25 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 26 (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melin-dungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 27 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan kabupaten. (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : a. pelayanan umum; b. ketertiban dan keamanan; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. agama; i. pendidikan; serta j. perlindungan sosial. (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (7) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung. Pasal 28 Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (7) huruf a dibagi menurut jenis terdiri dari : a. Belanja pegawai; b. Bunga; c. Subsidi; d. Hibah; e. Bantuan Sosial; f. Belanja Bagi Hasil dan; g. Bantuan Keuangan; h. Belanja Tidak Terduga. Pasal 29 Belanja langsung sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (7) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja modal . Pasal 30 Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 7 berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagian Kelima Pembiayaan Daerah Pasal 31 (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman; dan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. f. Penerimaan piutang daerah (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintahan daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 32 RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 33 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Pasal 34 (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD. Pasal 35 (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD Pasal 37 (1) Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD. (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. (4) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 38 (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan priroritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli anggaran sebelumnya. (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimanan dimaksud pada aya (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. (5) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. menentukan skala prioritas dan plafon anggaran sementara dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. (6) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. (7) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. (8) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (9) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah. (10) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 39 (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (8), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pasal 40 Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 41 Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pasal 42 (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efesiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 43 RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Bagian Kelima Penyiapan Ranperda APBD Pasal 44 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, antara analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan SKPD. (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 45 (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen Pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah Daerah (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota keuangan, dan rancangan APBD BAB V PENETAPAN APBD Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 46 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pasal 47 (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 48 (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaranyang bersangkutan dilaksanakan. (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Pasal 49 (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulannya, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. (3) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran RAPBD Pasal 50 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD; (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (4) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang penjabaran APBD. (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. (6) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan peyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (8) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati. Pasal 51 (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 52 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 53 Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten. Pasal 54 (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (5) dilakukan kepala daerah bersama panitia anggaran DPRD. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Bagian Kelima Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pasal 55 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. BAB VI PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 56 (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan daerah dikelola dalam APBD . (4) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan penungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (6) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. (7) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. (8) Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Bagian Kedua Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 57 (1) PPKD paling lamabt 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan. Pasal 58 (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersamasama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. (2) Verfikasi atas rancangan DPA – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 ( lima belas ) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan,kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang. Anggaran Kas Pasal 59 (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. (2) Rancangan anggran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD berasamaan dengan rancangan DPA-SKPD. (3) Pembahasan racangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Pasal 60 (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran – pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan. (2) Anggaran kas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 61 (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. (2) Bendaharawan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud. Pasal 62 (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau kegiatannya berdampak pada Penerimaan daerah wajib mengintensifkan peungutan dan penerimaan tersebut. Pasal 63 (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan yang berbentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. Pasal 64 (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pada rekening penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 65 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih. (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (4) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan perundang-undangan. Pasal 66 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Pasal 67 (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD. (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persentujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening Kas Daerah pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan kepala daerah sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 69 (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal 70 (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana. (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi. (5) Bendahara pengeluaran bertanggunjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan. Pasal 71 Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD. Pasal 72 Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Pasal 73 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pasal 74 (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimanan dimaksud dalam pasal 73 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan c. SP2D yang belum digunakan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Pasal 75 (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Pasal 76 (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi. (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD Pasal 77 (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisakan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan . (2) Pencatatan penerimaan penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. (3) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. (4) Pengurangan, penjualan, dan /atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi modal). Pasal 78 (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada junlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan. (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. (3) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (4) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Pasal 79 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak pemimjam. Pasal 80 Pembayaran Pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 81 Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah, atas persetujuan DPRD Pasal 82 Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. Pasal 83 Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD; b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pasal 84 (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaiaman dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah. Bagian Kedua Perubahan APBD Pasal 85 (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi indicator sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pasal 86 (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) Pasal 87 (1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangang peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Pasal 88 (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 51 dan pasal 52 (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daeah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat. (3) Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan gubernur. Pasal 89 (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD. BAB VIII PENATUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatusahaan Keuangan Daerah Pasal 90 (1) Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud Bagian Kedua Pelaksanaan Penatusahaan Keuangan Daerah Pasal 91 (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan : a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungawaban (SPJ); d. pejabat yang diberi wewenang menandatanagi SP2D; e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainnya tahun anggaran berkenaan. Pasal 92 Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. Pasal 93 (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPASKPD. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pasal 94 (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan dengan tunai. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos. Pasal 95 (1) Bendahara penerima pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggunjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pasal 96 (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPPTU. (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan. (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana. (6) Untuk penggantian dan penanambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU. (7) Batasjumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pasal 97 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggung-jawaban atas pengguna uang persediaan sebelumnya. (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggara/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima. (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau. b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima. Pasal 99 Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 100 (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 101 Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. Pasal 102 (1) Sistem akuntansipemerintahan daerah paling sedikit meliputi : a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi asset; d. prosedur akuntansi selain kas; (2) Sistem akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 103 (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatusahaan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Pasal 104 (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disamaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 105 (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya. (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas tansaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pasal 106 (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perushaan daerah. (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD. (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 107 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 108 (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (2) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 diajukan kepada DPRD. Pasal 109 Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2). BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD Pasal 110 (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi deficit ditetapkan tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto. Pasal 111 Dalam rangka pengendalian fiskal nasional, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD Pasal 112 (1) Berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, Menteri dalam Negeri menetapkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran. (2) Penetapan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus. (3) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan. Pasal 113 Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan : a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman; dan/atau e. penerimaan kembali pemberian pinjaman. Bagian Kedua Penggunaan Surplus Pasal 114 Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pasal 115 Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. BAB XI KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah Pasal 116 Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Pasal 117 (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah. (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD. Pasal 118 (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah. Pasal 119 (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah. Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah Pasal 120 (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan peundang-undangan. (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan. (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 121 (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah ditetapkan oleh : a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah); b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah); Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah Pasal 122 Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial , dan/atau manfaat lainnya. Pasal 123 Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan . Pasal 124 (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 terdiri dari investasi permanent dan non permanent. (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Pasal 125 Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 126 (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundangundangan; d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. Pasal 127 (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaia, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan. (2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian kelima Pengelolaan Dana Cadangan Pasal 128 (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut. (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atau penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan. Pasal 129 (1) Dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dari dana cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud ayat (2) menambah dana cadangan. (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggunjawaban APBD Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah Pasal 130 1) Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan pinjaman daerah. (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah. Pasal 131 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatu tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berkahirnya masa kedaluwarsa. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah. Pasal 132 Pinjaman daerah bersumber dari : a. pemerintah; b. pemerintah daerah lain; c. lembaga keuangan bank; d. lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat. Pasal 133 (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah. Pasal 134 Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan Pasal 135 Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 136 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatusahaan, pertanggujawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah (3) Pemberian bimbingan, supervise, dan konslutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggunjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah. Pasal 137 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diatas dikoordinasikan dengan gubernur selaku wakil pemerintah Pasal 138 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pasal 139 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan Bagian Kedua Pengendalian Intern Pasal 140 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. (2) Pengaturan dan penyelanggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern Pasal 141 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 142 (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut. (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Pasal 143 (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selamba-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 144 (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. Pasal 145 (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 146 (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. Pasal 147 Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 148 (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 149 Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 150 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-udangan. BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 151 Pemerintah daerah membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Pasal 152 (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. Pasal 153 Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pasal 154 BULD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pasal 155 Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Pasal 156 Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. BAB XV SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 157 Berdasarkan peraturan daerah ini kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 158 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 159 Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 160 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. Pasal 161 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 162 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2007.
peraturan daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
37

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI KAE}UPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belalja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan seteLah tahun anggarar berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daera-h tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahur Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaJa yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NoEor 75, Tambahan Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentarg Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar} Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan b 1 2 q Menimbang : Mengingat )l l€mbaran Negaia Republik lndonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolan darl Tanggung Jawab Keuangan Negara ( l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perancaraan Pembangunan Nasional ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442rl.; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Paja-k Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor So4g);Poraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l€mbararr Negara Republik Indonesia Nomor 52341i 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan da.I! Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terathir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanal Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia I )) Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan L€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbalgan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangar Daerah ( [,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarg Hibah Kepala Daerah ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahal l,embaral Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staldar Pelayanan Minimal ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuargan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( I,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarr Daerah sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaian 2012 (l,emba]aJ] Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor L2l; 24. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOq tentang Pokok-Pokok Pengelolaan f.u^g rgl )) Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2oo9 Nomor 5); ?"J's:H"1?fl,.5lx:1T"*;.r;H#iffi"iilHil'gl:;"ffi 3i"#'#miffn#rirffi '*T Menetapkan 25 a. Pendapatan b. Belanja ...... Talun 2012 Nomor 68);
MEMUTUSKAN : ;B*filgffx}{"3im3fff,x"filBx^"#x#rxfl-l'##,ifi,'5lH?iY,\ii3l'fl.#;Bii:'^* ANGGARAN Pasal L (1) Pertanggungiawabal petaksanaarr APBD berupa laporan keuangan memuat : a. l.,aporan realisasi anggaran ; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; dan ,r, :r",X?;Hr1*"fifrffi-fl**"ud pada ayat (1) dilampiri dengan l,aporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangar badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasaf 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimal<sud datam Pasal t hurul a, Tahun Anggaran Rp. 692. 4 42.569.a8a'29 676. .955. 5a qi 2012 sebagai berikut : ) Surplus/defrcit ......... c.Pembiayaan ............. - Penerimaan ........,. . - Pengeluaran ............ Surplus/Delisit ..... .. d. Sisa Lebih Perhitungan Rp. 103.229.013.106,70 Rp. 14.046.7 39 -372,OO Rp 16.177.6t4.630,29 Rp. a9.1a2.27 3.734,7 O Rp. 105.359.888.364,99 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi anggaral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.28.760.558.833,71 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggafan Pendapatan setelah Perubahan P.p.721.2O3.12a,722,OO b. Realisasi Rp- 692.442-569.a9a,29 Selisih lebih/ (kurang) Rp 28.760.558.833,7 r (2) Selisih anggaran dengan realisasi belarja sejumlah Rp.84.a22.676.291,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah Perubaharl Rp. 761.087.631,549,00 b. Realisasi Rp. 676.264.955.258,00 Selisih lebih/(kurang) Rp a4.822.67 6.291.00 (3) Selisih anggarar dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp.23.706.888.196,71 dengan rinciaa sebagai berikut: a. Surplus/deficit setelal perubalan Rp.(39.88a.5O2.827,00) b. Realisasi Rp. L6.177.5L4.63O,29 ,,r Selisih lebih/(kurang) R ,.rrrr"r""r*,^{i ) .\ (4) selisih ) anggaran dengan .ealisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.gr.47l.638,7odengan rincian sebagai berikut a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan b. Realisasi /<r c\^,j ., selisih iebih/(kurand Rp. (97.471.63s,o0) t", #:H, anggaran dengan rearisasi pengeluara.n pembiayaan sejumlah Rp.81.241.oo0,oo dengan rincian sebagai a' Anggaran Pengeluaran setelal perubahan Rp. 16.788.965.75 1,oo b. Realisasi serisihrebih/(kumn ,t Yf!!!73Prorrr*rr,* (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejurdah RP.2.839.69A.O17,7O dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto aetelah perubahal Rp.86.342.575.717,O0 b Realisasi R!.49.142.273.734 .70 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (2.839.698.O17,70) Pasal 4 Neraca- sebagaimana dimaksud pada pasal I huruf b per 3t Desember Tahun 2012, sebagai berikut a. Jumlah asset Rp. 103. 131.541.468,0O Rp. 103.229.O13.106,7O Rp. 2.08r.384.372563,38 Rp. 26.232.557.666,00 Rp. 2.055.151.814.497,34 b. Jumhh kewajiban c. Jumlah ekuitas dara Pasal 5 i:::ffi"."fr,f';"if35tr#tr*,ffii:.?" daram pasar t huruf c, untuk tahun yans terakhir sampai dengan 31 ) a. Sa-ldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 b. Arus kas dari alilivitas operasi c. Arus kas dari a.ktivitas investasi asset non - Keuangan d. Arus kas dari aLtivitas pembiayaan e. Arus kas dari aldivitas non anggaran f. Sa-ldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 20 1 I ) Rp. 106.428.7OO.7O9,0O Rp. 692.442.569.aAA,29 Rp.(228.945.56 l.7O2,OO) Rp (19.595.878.631,OO) Rp. 136.122.996,00 Rp. \Oa.A97 .O27 .472,99 Pasal 6 Catatan atas laporal keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d, tahun anggaran 2O12 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporal keuangan. Pasal 7 Perincian secara kontitatif dalam Neraca dan l,aporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 dan Pasal 5, masih akan mengalami koreksi lebih lanjut sesuai saran dalam LHP BPK-RI Makassar . Pasal 8 Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut pendapatan, belanja dar pembiayaan ; urusan pemerintahan daera-h, organisasi, Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belalja daerah menurut urusan pemerintalan daerah, organisasi, program dan kegiatan : Lampiran L4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerai untuk keselarasan dan keterpaduan urusanE Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a, Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; pemerintal:an daerah dan fungsi dalam keraagka pengelolaan keuangan Negara ; Daftar piutang daerah ; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan darl pengurangan asset tetap daerah ; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai al(hir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun aiggaran berikutnya : Da.ftar dana cadalgan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Pasal 9 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI yang - merupakan bagian tidak terPisahkan dari peraturan daerah ini. { Pasal 1O Ia I;t .iita I a ;;..J ) I:l:ly:r. Iebih lanjut *".,g"-r,.i penjabaran pertanggungiawaba4 Daeratl Kabupaten Luwu Timur diatur da.lam Peraturan Bupati. t,. ) Pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam r,em baran Daerai IGbupaten Luwr Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
98

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2, TLD NO.73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 2 ayat {2) Huruf j dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal< Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajal< Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Ur,daI.g Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lemba-ran Nega-ra Republik tndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubal beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penqgihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimara telah diubai beberapa kali, teral<hir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan l,embarafl Negara Republik lndonesia Nomor 3987)i 5. Undang-Undang Nomor 14 Taiun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 2002 Nomor 27, Tambahal Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); + ql 1 t 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {l€mbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a44li 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuargan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Taiun 2009 Nomor 130, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Talun 2Ol\ tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undarg Hukum Acara Pidana (LembaraJl Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LembaraIl Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 14s); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); t I q' 2 L L 16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2O0O tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1.+O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintai Nomor 38 Tahun 2007 tentarg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintai Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Taiun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajal< Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh wajib Pajak (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembararl Negam Republik Indonesia Nomor 5179); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
MEMUTUSK'AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5. L Daerai adalah Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaian Daerah. Bupati adalai Bupati Luwu Timur. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur. Pengelola Pendapatan Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah yarlg mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daera}t. 3 t ql 6. Pejabat adalal pegawai yarlg diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daera-tr sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adala-h kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersilat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakar untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 8. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembaya-r Pajak, pemotong Pajal dan pemungut Pajak yarg mempunya.i hak dan kewajiban perpajakan sesuai denga,n ketentuan peraturan perundangundangan perpajal<an daerah. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB P2 adalah pajal< atas bumi dar/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orarg Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yarlg digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 13. Nilai Jual Objek Pajak, yarlg selanjutnya disingkat NJOP, adatah harga rata-rata yang diperoleh dad transal<si jual beli yang terjadi seca.ra wajar, dan bilamana tidak terdapat transa-ksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilaijual objek pajak pengganti. 14. Badan adalai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang mela-kukart usaha maupun yang tida-k melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badar Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontral investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Pajal< yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Taiun Pajat atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaja_kan daerah. 16. Pemungutan adatah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunar data Objek Pajak dart Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yarlg terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SpOp, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajal< untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sesuai dengari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. -[8:-.Furat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SppI, I _ '-lhdalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya paja,k L. Bumi dan Bangunan yang terurang wajib pajal<. -fi % 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang sela-njutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarlg telah dilal<ukan dengan menggunakan formulir atau telatr dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 22. Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkaa kesalaha-n tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pe.pajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajal< Terutang, Surat Ketetapan PAjak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 23. Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajal<. 24. Banding adalal upaya hukum yarlg dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajat terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 25. Putusan banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaar penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukar gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpaja.kan yang berlaku. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilal<sanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka mela]<sanal<an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ],ang dengan bukti itu membuat terang tindal< pidana di bidang perpajakan daerai yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 29. Penyidik adalai Pejabat Kepolisiaa Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yalg diberi wewenang khusus oleh undarg-undang untuk melakukan penyidikan. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerai yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk metakukal:l penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 31. Xds Umum Daerai adalah tempat penyimpanan uang Daerah yalg | . .ditentukan oleh Bupati untuk menainpung seluruh penerimaan Daerah u. dajl diguna-kan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. -1- T: 5 32. lnsentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilar yang diberikan sebagai penghargaan atas kineia tertentu dalam melaksanal<an pemungutan Pajak. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum ba€i Pemerintah Daerah dalam melal<ukan pemungutan PBB P2. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan pembangunan Daerah melalui pembayaran Pajak; b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. menguasar terhadap BAB III NAMA, ORIEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 4 Dengan nama PBB-F2, dipungut Pajak atas setiap pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 5 (l) Objek PBB-P2 adalai Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakal untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi: a. jalan lingkungan yang tertetak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yarg merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renalg; d. paga-r mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. {3} Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, tidak natan pajak apabila: a digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah 6 Daerai untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutal lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanai penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hal(; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (.1) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajal PBB-P2 sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) ditetapkan sebesar RpIO.OOO.0OO,0O (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 6 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memeroleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memeroleh manfaat atas bangunan. Pasal 7 {1) Wajib PBB-P2 adalah orarg pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Dalam hal Objek PBB P2 belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan Subjek PBB-P2 sebagai Wajib PBB-P2. (31 Subjek PBB-P2 yang ditetapkan sebagai Wajib PBB-F2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subjek PBB-P2 tersebut bukan Wajib P2 terhadap Objek P2 dimaksud. (4) Apabila keterangan sebagaimara dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat I (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (5) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Bupati, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. (6) Apabila setelah jangka waktu I (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Bupati tidat memberikan keputusan, mal<a keterangan yang diajukan dianggap disetujui Bupati dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib PBB P2 sebagaimana dimalsud pada ayat (2). BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2 pasal 8 $1.:'-kngenaan PBB-P2 didasarkan pada NJOP. L --t t 7 (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimat<sud pada ayat {1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecua.li untuk Objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap I (satu) tahun sesuai dengan perkembangan wilayah tempat Objek PBB-P2 berada. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimara dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkar sebesar 0,1 7o (nol koma satu persen). b. Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 70 (nol koma dua persen). Pasal 10 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengar cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {3), setelah dikurangi NJOP Tidal< Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 PBB-P2 yang terutang dipungut dalam wilavah Daerah. BAB VI TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 12 Tahun Pajak adalai 1 (satu) tahun kalender. Pasal 13 Saat yang menentukan PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun pajak berkenaan. BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK PBB-P2 Pasal 14 lr/ (1) (2) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan dengaJl menggunakan SpOp. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subiek pB6-p2 dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SpOp oleh Subjek pBB_p2. Ketenluan mengenai tata cara pendataan Objek pBB_p2 sebagaimana u/ drmaksud pada ayat (t). diatur lebih lanjur dalam peraturan Bupati. a (s) t --f q: Pasal 15 (l) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l), Bupati menerbitkan SPPI. (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD apabila: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak disampaikan dan setelatl wajib PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yarlg terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib PBBP2. Para4raf 2 Tata Cara Penagihan Pasal 18 9 {r) Ei L upati dapat menerbitkan STPD, apabila BAB VIII PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 16 (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib PBB-P2, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPr atau SKPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan \,/ penyampaian SPOP, SPPI, dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihaa Paragraf 1 Tata Ca-ra Pembavaran Pasal 17 (l) Pembayamn PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran PBB-F2 yang terutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yarg ditunjuk oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak ha_rus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat I (satu) hari kerja. (4) Setiap Wajib PBB-P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan SppT atau SKPD yang ditetapkan Bupati. (5) P-embayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengar menggunakan SSPD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayargn dan tempat pembayarar PBB-P2 diatur dalam peraturan giOati. \,/ 12) a. PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. hasil penelitian SPOP terdapat kekurangar pembayaran sebaga.i akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. wajib PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekuraagar pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat pajak terutang. SKPD/SPPr yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. Pasal 19 Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPI oleh wajib Pajak. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yarlg harus dibayar bertambai merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitka,n. Bupati atas permohonan Wajib Pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, dengan dikenal<an bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap butan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penundaan pembayaran PBB-P2, diatur dalam Peraturan B\pati. V Pasal 20 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oteh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaig berlaku. (3) (1) (21 (3) (.+l {1) l2j BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan Pasal 2 1 (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang dit u nj uk atas: a. SPPI; b, SKPD. an diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasa-rl yang jelas. 1A --Fi' w L {3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajal<. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimatsud pada ayat (1), avat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatar sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. Pasal22 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama i2 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dal penyelesaian keberatan, diatur dalam Peraluran Bupati.r,/ Bagian Kedua Banding Pasal 23 (1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Balasa Indonesia, dengar alasan yang jelas dalam jargka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, yang dilampiri salinan dari keputusal keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajal< sampai dengar 1 (satu) bulan sejal< tanggal penerbitan Putusan banding. Pasal, 24 (1) Apabila pengajuar keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajat dikembalikan dengan ditambai imbalan bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan untuk paling tinggi 24 {dua puluh empat} bulan. (2) lmbalan bunga sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam ha-l keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5O7o puluh persen) dari jumlah Pajal< berdasarkan keputusan ke ratan dikurangi dengan Pajal< yang telah dibayar sebelum lll PARd4,JIERAT -.i ) ukan keberatan 11 honan pengembalian kepada Bupati, paling lambat pada akhir pajak berikutnya. BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1) Atas permohonaa wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPI, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalaian hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikal Pajal< yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPI, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidal< bena-r; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajal< terutang dalam ha1 objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang tuar biasa; dan I mengurangkan ketetapan Pajal< terutang berdasarkan pertimbangan kemampuar membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajal{. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajat sebagaimana dingaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. / BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 26 Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajal< dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati , paling lambat akhir tahun pajak berikutnya (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka wal<tu sebagaimana dimalsud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan. (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang paja,k lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), langsung diperhitungkar untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (5) Pengembalian kelebihar pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan pengembalial pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dikabulkan atau dianggap dikabulkan. {6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. L-' Pasal2T {1) Permohonan pengembalian kelebihar pembayaran pajak dilakukan seca,ra tertulis kepada Bupati paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Tanggal pembayaran pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yangjelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukarr secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirjman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 28 (1) Atas pengajuan keberatan permohonar pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjrrk melakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berupa pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 29 upati berwenang melakukan pemeriksaal untuk menguji kepatuhan menuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanal<an -Fl 4 raturan perundang undangal perpajakan daerah. l3 {2) wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruargan yalg dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata crra pemeriksaan Pajak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.;,'- BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30 {l} Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 Uima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajal( melal<ukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihaa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pal<sa tersebut. (4) Pengakuan utang pajal< secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat.{2) huruf b, adalah Wajib pajal< dengan kesadararnya menyatakan masih. mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintai Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketalui aari pei-rgajuai p.._ot o"un angsuran atau penundaan pembavaran aan peimo-tr"onal 'f.eUeiatm oleh"Wallb Paiak. Pasal 3 1 {1) 12| I.l l Piu.rang pajal meta_kukar penagihan yang lidak mungkin ditagih lagi karena ha} untuk sudal kediluwar-*.?"p"i?rn"ir"f""l* Bupati menetapkan keDutusa n t..iurr*-", Jor!"i;#:,: f::Eh-'px san piu.tang Paiak vans sudatr 5.1:,, u?".,e bih,anj u r _..__il::i:i"";i jl;, ",, yarg pi u rans pajak sudah kedaluwarsa diarur lebih t""tu i"lfir-i.1rir.Il"L-u p",i. g,, 14 t-- :} q: BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 32 (l) lnstansi yang melaksanalan pemungutan Pajak diberi insentif atas dasar pencapaial kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturar perundang-undangan yang berlaku. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 33 (l) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melal<ukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimal<sud dalam UndangUndang Hukum Aca-ra Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) adalan: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatair yarg dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidara di bidarg perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukarr penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelal<sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menlruruh berhenti dan/atau melarang seseoralg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya darl diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau i 7 t.- (3) k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntui dmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R€publik inrtor,.sia, sesuai dengal ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 34 .'':::'ff .Tfl ?1*'Fi}ff ^1B:l'iilffi f,l?''tl1."J""ffir".iiiil rralam rangka *"t1"'-[ll'",u'rif i.* nJ""g- u^o"ngan di hidang me tak sanakarr ketentuan ''ldJt*,,;{-;}*t'x1',.rlh:si?i'fl #tiT#g*:i;:}fr f.'J#j##;*ttn ,..^..^ ur-"u"ud pada ayat (1) dan avar \2\ r1l Ketentuan sebagaimana \"r uitecuati*an bagi: rhli yang bertindak sebagai saksi atau saksi o neiabal alau lenaga ' . *iffi:,ffi,m.h.-r"#l#,,t-n'[:i#?H 'I;'#i''n'i:':-w*tl"*t#'ff ,*ll**q j*-##: ''' ;!#,#ffir,**+tt:*'f '*#pcrkara p dana '" ig;u.'ffi fi'ffi$;I*if, ,., ;ffiil|fi:ffi" ffi ;i:f ;,x$;'}.r-;"r-#ilt#ffi? diminta' sert a T1'A ?:l:''il vang d iminra' bersanskuran ""--' ":;;iffi ^il;l'^-^ Pasal 35 , f:i:,;t*.-rtr ;m"n#t * il**+ :*:H"fft :';i1" L dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.00O,0O (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1O.0O0.OO0,0O (sepuluh juta rupiai). (31 Penuntutan terhadap tindal< pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilal<ukan atas pengaduan wajib pajat yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalai menyangkut kepentinagn pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajal< sehingga merupakan tindak pidana pengaduan. Peraturar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundargan Peraturan Daerair ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
52

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan dan pengelolaan infonnasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);' 1 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndarigUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 9. Peraturan Kornisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Waldl Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD .-1· adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. l 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecarnatan. 11. Infonnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 13. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/at.au diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. � 14. Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasl non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 15. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan infonnasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. 17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Uta.ma adalah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan inform.asi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. 18. Pejabat Pengelola Inform.asi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalarn pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan penyediaan, dsitribusi dan pelayanan inform.asi di lingkungan unit kerja. 19. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 20. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya clisingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 22. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIOP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh inform.asi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak tennasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 23. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya clisingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Infonnasi Publik. 24. Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pernohon lnfonnasi Publik dan/atau Pengguna Infonnasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan inform.asi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 25. La.poran Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis infonnasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 26. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. � 4 � ....,_ 27. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik. 29. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. tujuan; b. prinsip pelayanan informasi publi.k; c. akses informasi publik; d. hale dan kewajiban; e. kelengkapan PPID; f. informasi; I g. permohonan informasi dan dokumentasi; h. keberatan dan sengketa infonnasi; 1. pembiayaan; dan j. pelaporan. BAB III TUJUAN Pasal 3 Tujuan clitetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat clipertanggungjawabkan; b. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi oleh setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c. meningkatkan kualitas pelayanan lnformasi Publik sesuai dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah disetiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB IV PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pasal 4 Prinsip dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik, sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses; b. transparansi yaitu dalam pemberian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan secarajelas dan terbuka; I • c. akuntabel yaitu dalam pemberian pelayanan lnfonnasi Publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan d. proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan Informasi Publik barns diperhatikan · keseimbangan antara hak dan kewajiban. BABV ' AKSES INFORMASI PUBLIK Pasal 5 Akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: a. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diak.ses oleh setiap pengguna Informasi Publik. b. Informasi Publik di lingkungkan Pemerintah Daerah dapat diperoleh pemohon Infonnasi Publik dengan cepat, tepat, waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah. I c. lnformasi Publik yang dikecualikan di linglrungan Pemerintah Daerah adalah Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat, dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Infonnasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi cliberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Bagian kesatu Hak (1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti: a. Infonnasi dan Dokumentasi yang dapat membahayakan Negara; b. (nformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tida.k sehat; c. · lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan denga.n hak-hak pribadi; d. lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. (2) Infonnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan lnformasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. BAB VII KELENGKAPANPEJABATPENGELOLAINFORMASIDAN DOKUMENTASI I Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah melalui PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan/atau kehumasan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkup SKPD. (4) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkup SKPD, Desa dan Kelurahan. (6) Ketentuan mengenai Pembentukan PPID Pembantu Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Lurah. Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pasal9 PPID Utama memiliki kewenangan sebagai berikut: a. menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya. c. mengoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dolru.mentasi yang dapat diakses oleh publik; dan e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat membuat, mengumpulkan, serta memelihara Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. Pasal 10 fungsional untuk Informasi dan PPID Uta.ma mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah; b. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah Daerah; c. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik; d. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan lnformasi Publik; e. Penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa infonnasi; f. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi; g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Infonnasi dan Dokumentasi dari PPID pembantu; h. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik; 1. melakukan uji konsekuensi atas Infonnasi dan Dolrumentasi yang dikecualikan; J. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan. Bagian Ketiga Pejabat Pengelola lnformasi dan Dolrumentasi Pembantu Pasal 11 PPID Pembantu mempunyai tugas: a. membantu PPID Uta.ma melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan Infonnasi dan Dokumentasi kapada PPID Uta.ma dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. melaksanakan inventarisasi, penyirnpanan, dan mengolah informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada masing-masing SKPD; d. menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam linglrup penguasaan SKPD; e. melayani permintaan informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan; f. melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan SKPD; dan g. mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Infonnasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Infonnasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan lnformasi yang dikecualikan. Pasal 12 PPID pembantu pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk: a. menyampaikan, merninta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. mengoordinasikan lnformasi dan Dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan Dok:umentasi yang dapat di di akses oleh publik. Bagian Keempat Pengelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi Pasal 13 Untuk mendukung PPID dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi di lengkapi PLID di lingkup Pemerintah Daerah yang terdiri dari: a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; b. pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID; c. tirn pertirnbangan, dijabat oleh Asisten Pernerintahan, Asisten Perekenomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonorni dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektur ; d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika; e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Eselon IV pada SKPD yang mengelola lnformasi dan Dokurnentasi; f. bidang Pendukung Sekretariat PLID Perangkat Daerah, dijabat oleh Kepala Seksi Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika; g. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dan Kepala Seksi Layanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; h. bidang Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi, dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 1. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan J. pejabat Fungsional. Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi Pasal 14 (1) SOP PPID di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. SOP Penyusunan Daftar lnformasi Publik; b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; d. SOP Penanganan Keberatan lnformasi Publik; dan e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi., (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran I, Lampiran 11, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 15 (1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mernadai. (2) RPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas Informasi. BAB VIII INFORMASI Pasal 16 Bagian Kesatu Pengklasifikasian Informasi (1) Pengklasifikasian inforrnasi, meliputi: a. dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelornpok, yaitu informasi dibuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan; b. informasi yang dibuka untuk publik dikelompokkan berdasarkan subyek inforrnasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap SKPD, meliputi : 1. Informasi yang bersifat berkala, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi : a) profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja PD, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya; c) informasi mengenai laporan keuangan; d) informasi lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan e) informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 2. Informasi yang wajib diumumkan, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, meliputi: a) informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan, harna penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, atau benda-benda angkasa; b) informasi mengenai tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran linglrungan, dan kegiatan keantariksaan; c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror; d) informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau f) haJ lain yang mengancam hajat hidup oran� banyak. 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi; a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah, tidak tennasuk informasi yang dikecualikan; b) basil keputusan Pemerintah Daerah atau badan publik dan latar belakang pertimbangannya; c) seluruh kebijakan yang ada, serta dokumen pendukungnya; d) rencana kerja program/kegiatan, tennasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah; e) perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; f) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat I Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g) prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h} laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. 4. Informasi yang clikecualikan, dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnfonnasi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu infonnasi yang dapat: 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2) mengungkapkan identitas infonnan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana• rencana yang penanganan segala bentuk kejahatan trans• nasional; 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan/atau; 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Inforrnasi dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnfonnasi dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, meliputi: 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan · luar negeri; 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi ta.hap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi; 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau disklokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan kemanan Negara, serta rencana pengembangannya; I 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan, dan/atau instalasi militer; 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6) sistem persandian Negara; dan/atau 7) sistem Intelijen Negara. d) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Infonnasi dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada I pemohon Infonnasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi: 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara; 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan rnodeloperasiinstitusikeuangan; 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pernerintah, perubahan pajak, t.arif, atau pendapatan Negara/Daerah lainnya; 4) rencana awal penjualan atau pembelian ta.nab atau properti; 5} rencana awal investasi asing; 6} proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7} hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang., f) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi; 1. posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional; 2. korespondensi diplomatik antar negara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan intemasional; dan/at.au 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g) informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan berakhir ataupun wasiat seseorang; h) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnformasi dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi: 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; I 2) riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4) basil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. i) memorandum atau surat anta.r Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya tidak termasuk rahasia fl (2) Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokan informasi yang clikecualikan, meliputi: a. ketat artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas; b. terbatas artinya infonnasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; c. tidak mutlak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya; d. pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan, apabila informasi tersebut dibuka; e. pengklasifikasian akses lnformasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi lnformasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; f. usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas, cliajukan oleh PPID dan/atau Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengola kegi.atan, anggaran, dan administrasi; g. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan melalui rapat Tim Uji Konsekuensi. (3) Tahapan pendokumentasian Informasi, meliputi; a. deskripsi dan detenninasi informasi, berupa ringkasan 'urrtuk masing-masing jenis informasi; b. vertifikasi infonnasi, sesuai denganjenis kegi.atannya; c. otentifikasi infonnasi, melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja; dan d. kodefikasi informasi, meliputi: 1. untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan; 2. metode pengkodean ditentukan oleh PPID Uta.ma; dan 3. penataan dan penyimpanan informasi. Bagian Kedua Daftar Infonnasi dan Dokumentasi Publik Pasal 17 ( 1) DIDP paling rendah memuat: a. nomor; b. ringkasan isi informasi; c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai infonnasi; d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e. waktu dan tempat pembuatan infonnasi; f. bentuk informasi yang tersedia; dan g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. (2) DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID utama dan PPID Pembantu untuk kemudian dipublikasikan dan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat dilestarikan dan disklasifikasi menjadi bahan pustaka. (3) Format DIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 18 (1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. (2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing.1 14 L._.. (3) LLID, paling rendah memuat : a gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan Doku.mentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, antara lain : 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta kualisifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta laporan penggunaannya. c. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan lnformasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi lnformasi yangberwenang;dan 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan Publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik; e. kendala internal dan ekstemal dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan lnformasi dan Dokument.asi. Pasal 19 ( 1) LLID merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. (2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Publik dan disampaikan kepada atasan PPID. (3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh atasan PPID (4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.-jl BAB IX PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Bagian Kesatu Pemohon lnformasi Pasal 20 Pemohon Informasi dan Dokumentasi meliputi: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga swadaya masyarakat; d. organisasi masyarakat; e. partai politik; dan f. badan publik lainnya. Pasal 21 Permohonan Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhl persyaratan: a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau peraturan perundang-undangan; b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan; d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar. Bagian Kedua Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pasal 22 (1) Setiap permohonan Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh lnformasi dan Dokumentasi Publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (2) PPID utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi wajib mencatat permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik baik yang diajukan tertulis maupun tidak tertulis. (3) PPID utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (4) Jika permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. PPID utama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. (5) Isi pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: a. inforrnasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak; b. penerirnaan atau penolakan permintaan atau Informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alat penyampaian dan format lnfonnasi yang akan diberikan; dan/atau d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta. (6) Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (7) PPID melalui Sekretariat PPID Utama dan atau PPID Pembantu memberikan layanan langsung dan/atau layanan melalui media cetak dan elektronik, meliputi: a. layanan Informasi secara langsung yaitu layanan lnformasi Publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat; dan b. layanan Infonnasi melalui media baik online maupun cetak yaitu Informasi Publik yang tersedia dan diumum.kan secara berkala dilayani melalui website Pemerintah Daerah dan/atau media cetak/elektronik yang tersedia, (8) Terkait dengan permasalahan teknis dokumentasi, seperti besaran volume, dimensi, dan kuantitas dari dokumen dan sebagainya, serta permasalahan teknis teknologi informasi, seperti kecepatan akses, keterbatasan band.with, keamanan sistern, keberbatasan kapasitas hosting dan sebagainya, maka infonnasi melalui media online sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dilakukan melalui website, surat elektronik dan forum, serta kotak komentar, akan diberikan informasi atau dokumentasi yang bersifat .ringkas dan/atau rangkuman, sedangkan pennintaan lebih lengkap dapat melalui pennintaan tertulis baik surat tercetak (print-out) ataupun melalui surat elektronik dengan mencantumkan fotokopi identitas diri/Kartu Tanda Penduduk, dengan disebutkan maksud dan tujuan permintaan, serta jenis, atau cakupan informasi yang dimohon. (9) Untuk menjamin keamanan dan efektifitas layanan, pennintaan Informasi Publik melalui surat elektronik atau e-mail akan dilayani, apabila pada hari yang sama pemohon melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang mengenai informasi yang dimaksud melalui telepon atau pesan singkat, surat tertulis atau faksimili kepada PPID, sebagai tanda bukti pemohon wajib melampirkan status laporan (delivery report), kepada PPID. Bagian Ketiga Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik Pasal 23 (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID Utama untuk mempennudah akses pelayanan lnformasi. (2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.� BABX KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 24 (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertuJis kepada atasan PPIO berdasarkan alasan berikut: a. penoJakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) huruf b; b. tidak tersedianya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik; c. tidak ditanggapinya permintaan Infonnasi; d. permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang dirninta; e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau f. penyampaian lnformasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang• Undang keterbukaan Informasi Publik. (2) Alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Pasal 25 (1) Keberat.an diajukan oleh pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon lnformasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Bagian Kedua Penyelesaian Kcbcratan Informasi Pasal 26 (1) Bupati melalui atasan PPID bersama Tim Pertimbangan dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa Informasi. (2) PPID Uta.ma melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang hukurn, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 27 Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Daerah dibebankan pada APBD. 18 BAB XII PELAPORAN Pasal 28 (1) PPID Pembantu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di masing-masing SKPD kepada Bupati melalui PPID Utama dan Selcreta.ris Daerah selaku Atasan PPID. (2) Adapun isi laporan pelaksanaan tugas PPID Pernbantu, meliputi: a. jurnlah Informasi Publik yang disediakan; b. jumlah permintaan informasi yang diterirna; c. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi; dan d. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau alasan penolakan permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik. BAB XIII PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
43

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu Timur. 3 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur. 11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. 12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur. 13. Majelis Pertimbangan Pegawai yang selanjutnya disebut MPP adalah Tim yang dibentuk untuk membahas administrasi kepegawaian selain pangkat dan jabatan dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menetapkan keputusan. 14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan. 19. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. 20. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal keperguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. 21. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil akhir dari kesatuan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah. 22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 4 pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 23. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 24. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan optimal. Pasal 3 Sasaran tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki intelektual, wawasan kedepan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. BAB III JENIS PENDIDIKAN Pasal 4 (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma III (D III) dan Program Diploma IV (D IV). (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis. Pasal 5 Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah. BAB IV PERSYARATAN Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Pasal 6 (1) Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah : a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS; 5 b. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju; c. sehat jasmani dan rohani; d. setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; f. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; i. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; j. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; k. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; l. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak dianggarkan di dalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti tugas belajar; m. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri; n. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dan 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri; o. bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; p. bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; q. bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;dan r. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia; (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n juga berlaku bagi PNS yang telah menamatkan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri pada saat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku. Pasal 7 (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah: a. Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA : 6 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA : 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol);; 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I (II/b); dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III : 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. d. Pendidikan Strata 2 (S2)/ Program Spesialis: 1) memiliki ijazah Strata 1 / D IV dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;dan 4) usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. e. Pendidikan Strata 3 (S3): 1) memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 3,00 (tiga koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Penata, III/c; 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejakmenyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri PNS dari program studi dokter spesialis adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS, bukan berstatus CPNS; 7 b. memiliki ijazah Kedokteran dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 3,00 (tiga koma nol); c. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b; d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar,Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya; e. memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. f. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju; g. sehat jasmani dan rohani; h.setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin; j. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; k. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; l. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; m.program studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; n. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; o. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga. p. bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; q. menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya untuk tugas belajar tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; r. tidak mengajukan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; s. mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; t. membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; dan 8 u. PNS yang bersangkutan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar Pasal 8 Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar adalah : 1. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS; 2. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju; 3. sehat jasmani dan rohani.; 4. setiap unsur penilaian pekerjaan pegawai yang bersangkutan sekurangkurangnyabernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 6. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikandengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; 7. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan; 8. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS; 9. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; 10. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; 11. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat; 12. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan; dan 13. bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Pasal 9 (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah: a. Pendidikan Diploma III (DIII) dari ijazah SLTA : 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. b. Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA : 9 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. c. Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) : 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;dan 4) usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. d. Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis : 1) memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,50 (dua koma lima puluh); 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar sebelumnya, atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai. e. Pendidikan Strata 3 (S3): 1) Memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) pangkat/golongan minimal Penata (III/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata (III/c)atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai. (2) Khusus untuk PNS dari Jabatan Guru yang mengajukan permohonan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin Belajar batas usia maksimal adalah 48 Tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. BAB V PROSEDUR PENGURUSAN Bagian Kesatu Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Pasal 10 (1) Kepala SKPD/ Unit Kerja mengusulkan PNS calon peserta tugas belajar atau tugas belajar mandiri. 10 (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD. (3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan : a. fotocopy legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi; b. fotocopy legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai; d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. surat persetujuan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ Unit Kerja; f. menyesuaikan formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ Unit Kerja. g. surat pernyataan: 1) persetujuan dari isteri/suami PNS; dan 2) tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan. h. Surat Keterangan : 1) sehat jasmani dan rohani dari dokter; 2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan; 3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 4) izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan 5) telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju. i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan tentang kesanggupan : 1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan tugas belajar mandiri; 2) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini; 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurang10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar; 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurang 6(enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri; 4) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN terhenti saat pendidikan berlangsung, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar; 11 5) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri; 6) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan; dan 7) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikanpendidikan. Bagian Kedua Prosedur Pengurusan Izin Belajar Pasal 11 (1) Kepala SKPD/ unit kerja mengusulkan PNS calon peserta izin belajar. (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD. (3) untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan : a. fotocopy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai; d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 tahun terakhir; e. surat persetujuan dari kepala badan/dinas/kantor/camat yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ unit Kerja; f. formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ unit Kerja; g. surat pernyataan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;. h. surat keterangan : (1) sehat jasmani dan rohani dari dokter; (2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; dan (3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin. i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan sebagai berikut : (1) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan. (2) bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat. (3) tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan seharihari sebagai PNS. (4) tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan. 12 BAB VI PENETAPAN CALON PESERTA Pasal 12 (1) Pemberian rekomendasi peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri dilaksanakan melalui Sidang MPP. (2) Rekomendasi peserta izin belajar dapat diberikan tanpa melalui Sidang MPP. (3) Bupati menetapkan peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar. (4) Tugas Belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati. BAB VII BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan Pasal 13 (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah sebagai berikut: a. pendidikan DIII selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun; b. pendidikan S1 dari ijazah DIII selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; c. pendidikan S1 dari ijazah SLTA selama 8 (delapan) semester / 4 (empat) tahun; d. pendidikan S2 selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; e. pendidikan S3 selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun. (2) khusus untuk batas waktu penyelesaian program tugas belajar dan tugas belajar mandiri program spesialis dan dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (3) Peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi Peserta Tugas Belajar. (4) Apabila peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau mengundurkan diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang bersangkutan, dijatuhi sanksi : a. pencabutan izin tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang bersangkutan; b. pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas daerah melalui BKPPD bagi peserta tugas belajar; dan c. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. (5) Apabila peserta izin belajar tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau terbukti meninggalkan pekerjaan atau tugas pada jam dinas atau kantor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dijatuhi sanksi : 13 a. pencabutan izin belajar yang bersangkutan; dan b. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. (6) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (7) Apabila peserta tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara tunai maka pimpinan unit kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap bulannya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. (8) Pernyataan kesediaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i. Bagian Kedua Status Kepegawaian Pasal 14 (1) PNS yang mengikuti tugas belajar dan tugas belajar mandiri dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf BKPPD. (3) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan. BAB VIII KEWAJIBAN Pasal 15 (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar wajib melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD ditembuskan ke Kepala SKPD/unit kerja sebelumnya. (2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi setiap PNS yang mengikuti program tugas belajar , tugas belajar mandiri dan izin belajar. (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: a. nilai akademik tiap semester; b. proses pelaksanaan pendidikan; dan c. proses penyelesaian pendidikan. BAB IX BANTUAN BIAYA Bagian Kesatu Bantuan Biaya Tugas Belajar Pasal 17 14 (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar dengan menggunakan dana APBD diberikan bantuan biaya berupa : a. pendidikan Diploma III diberikan Paket DIII; b. pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA/DIII diberikan Paket Program Strata 1; c. pendidikan Strata 2 diberikan Paket Program Strata 2; atau d. pendidikan Strata 3 diberikan Paket Program Strata 3. (2) Besaran dan pemberian bantuan biaya bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional/fungsional umum yang melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri, pembayaran tunjangannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Bupati tentang pemberian tugas belajar ditetapkan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, bagi PNS yang telah memiliki ijazah dapat mencantumkan gelar akademisnya kedalam administrasi kepegawaian tanpa harus memiliki Keputusan Bupati tentang pemberian izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan ketentuan: a. Ijazah Strata 1 (S1): 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ unit Kerja yang bersangkutan; 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d); 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; dan 4) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. b. Ijazah Strata 2 (S2): 1) diusulkan oleh Kepala SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan; 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a); 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; 4) ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain 15 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. (2) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan : a. diusulkan oleh Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan; b. berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS; c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yangbersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang lengkap); d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS; e. pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; f. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; i. ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakangpendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; j. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yangdiperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan k. bagi yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan sedang melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan : 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ Unit kerja yang bersangkutan; 2) melampirkan Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS (dengan data yang lengkap); 3) pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untukpenyesuaian ijazah ke dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 4) kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 6) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikandengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; 7) pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; 16 8) pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan 9) Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013.
16

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2012/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Timur perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem cadangan Pangan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 202 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur 4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang melaksanakan pengelolaan APBD. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang. 6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan. 8. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan. 9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya. 10. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatru wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan. 11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. 12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain. 13. Rawan pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah tingkat kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan : a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisifasi kerawanan pangan pasca bencana; c. instrumen stabilitasi harga pangan khusunya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan /dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. BAB III SASARAN Pasal 3 Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami : a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat ; b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari harga pembelian pemerintah) selama dua bulan berturut-turut; dan c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan /dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. BAB IV DANA Pasal 4 Sumber dana untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN Pasal 5 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur. (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Luwu Timur dengan susunan personalia sebagai berikut : Pembina : 1. Bupati Luwu Timur 2. Wakil Bupati Luwu Timur Ketua Umum : Sekertaris Daerah Ketua Pelaksana : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan Anggota-anggota : 1. unsur Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur. 2. unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur. 3. unsur Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. 4. unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur. 5. unsur Perum Bulog Devisi/sub Devisi Regional Palopo. 6. unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur. 7. unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Keuangan Daerah. 8. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 9. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. 10. unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Luwur. Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bertanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah. BAB VI KUALITAS BERAS Pasal 6 Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (Empat Belas Persen) butir patah maksimum 20% (Dua Puluh Persen), kadar menir maksimum 2% (Dua Persen) dan drajat sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Persen); Pasal 7 Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran berkenaan. BAB VII MEKANISME PENYALURAN Pasal 8 Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. Pasal 9 (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran. (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (3) Jumlah bantuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Pasal 10 (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah. (2) Apabilah sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Pasal 11 (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati. (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan Delivery Order (DO) kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim Pelaksana Kabupaten. (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan perintah Logistic (Prinlog) kepada Pengelola Cadangan Pangan Daerah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang di mohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati. (4) Kepala Badan selaku Ketua Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak terkait lainnya. BAB IX PELAPORAN Pasal 12 (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Bupati disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman. (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Ketentuan teknis menengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Luwu Timur. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2013.
7

KLAFISIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2014/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klafisikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Klasifikasi dan Penetapan Nilai .Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objeli Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tenta.ng Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 11. Peratxiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73);
PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan wewenangnya di bidang perpajakan daerah. 6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perpajakan daerah. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 9. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 10. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. 11. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak sektor perkebunan, objek pajak sektor perhutanan, dan objek pajak sektor pertambangan. 12. Klasifikasi adalah pengelompokkan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi dan NJOP bangunan. Pasal 2 (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP bumi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bumi sebagaimana pada lampiran I tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP bumi. Pasal 3 ( 1) Klasifikasi dan besarnya NJOP bangunan adalah sebagaimana pada larnpiran II Peraturan ini. (2) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bangunansebagaimana pada lampiran II Peraturan Bupati ini, nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP bangunan. Pasal 4 Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk masing-rnasing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PasalS Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
10

PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, Mandiri, Berbudaya dan Religius, maka peredaran dan penggunaan minuman beralkohol perlu dikendalikan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat, maka terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol diperlukan pengaturan guna mengintensifkan upaya pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan jenis minuman tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi. Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat. 6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam daerah. 7. Perdagangan adalah setiap bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan atau kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan menerima imbalan. 8. Peredaran adalah penyaluran minuman berlakohol untuk diperdagangkan ataupun tidak yang dilakukan secara terorganisir ataupun tidak. 9. Pengendalian adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan peredaran miniman beralkohol termasuk pengawasan terhadap peredarannya. 10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk infortir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal infor dan atau produksi dalam negeri. 11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol. 12. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan. 13. Penjual langsung untuk diminum ditempat adalah perusahaan yang menjual minuman untuk diminum ditempat. 14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah Izin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pengendalian dan pelarangan terhadap peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol dalam daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan dan melarang peredaran, penyalahgunaan dan dampak negatif dari penggunaan minuman berlakohol dalam daerah. BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen). b. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). c. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). d. Peredaran dan penggunaan Minuman yang diramu secara tradisional yang menghasilkan alkohol dengan kadar tertentu. BAB IV GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 5 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut : a. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen). b. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua piuluh persen). c. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua piuluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen). d. Golongan D yaitu minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi. BAB V PEREDARAN DAN PENJUALAN Pasal 6 (1) Setiap orang atau perusahaan yang akan memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati. (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SIUPMB. (3) Tidak diterbitkan izin untuk : a. Memproduksi Minuman Beralkohol baik secara mekanik atau tradisional. b. Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor. c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor. d. Izin peredaran minuman beralkohol untuk Golongan D. Pasal 7 (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedar atau dijual dalam daeah tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam SIUPMB. (2) SIUPMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Perpanjangan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya SIUPMB tersebut. (4) SIUPMB tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. BAB VI P E R I Z I N A N Pasal 8 SIUPMB terdiri atas : a. SIUPMB Pengecer. b. SIUPMB Penjual Langsung Untuk diminum. Pasal 9 SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan untuk diminum ditempat penjualan Pasal 10 Setiap orang atau perusahaan yang akan menyalurkan/menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen, yang diperlukan sebagai berikut : a. SIUPMB Pengecer : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Tanda Daftar Gudang. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Koperindag dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Izin Usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik atau Karaoke. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa. Pasal 11 Pengecer dan Penjual Langsung untuk diminum ditempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam pasal 10 dan SIUPMB terakhir. Pasal 12 (1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut. (2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB. Pasal 13 SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran. Pasal 14 (1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum ditempat. (2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha : a. Hotel. b. Restoran. c. Bar. d. Pub. e. Klub Malam. f. Diskotik. (3) SIUPMB Penjual Langsung untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha : a. Hotel Bintang III, IV dan V. b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan tanda Talam Selaka. BAB VII L A B E L Pasal 15 (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang diedar/dijual dalam daerah wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. Nama Produk. b. Kadar Alkohol. c. Daftar Bahan Yang Digunakan. d. Berat Bersih atau Isi Bersih. e. Nama dan Alamat Produsen. f. Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluarsa. g. Pencantuman tulisan “ Minuman Beralkohol “. h. Nomor Registrasi dan Nomor Kode Produksi. Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label merupakan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan dalam daerah. Pasal 17 Label untuk minuman beralkohol tradisional diperlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal tersebut. BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum ditempat harus menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C digudang atau tempat khusus yang terpisah dengan barang-barang yang lainnya. (2) Memasukkan atau Mengeluarkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C dari dan ke Gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Stok. (3) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang atau tempat khusus dan asal barang. (4) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diperlihatkan apabila ada pemeriksaan. Pasal 19 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut : a. Pada siang hari mulai Pukul 12.00 s/d 15.00 Wita. b. Pada malam hari mulai Pukul 19.00 s/d 22.00 Wita. (2) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan dimalam hari dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf b. (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu, penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu. Pasal 20 Pengecer atau Penjual Langsung minuman beralkohol berkewajiban untuk : a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan disekitar tempat penjualan. b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a bila tidak dapat diatasi sendiri. c. Menempatkan SIUPMB ditempat yang mudah dilihat oleh pengunjung. d. Menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk. e. Menempelkan batas waktu penjualan. Pasal 21 (1) Dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum ditempat, minuman beralkohol golongan A, B dan C ditempat/lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, terminal, pasar dan perkantoran dengan jarak radius 1.000 meter. (2) Dilarang mengecer atau menjual untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C di Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiar, Gelanggangh Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan dan Bumi Perkemahan. Pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat dilarang : a. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang diketahui atau patut diduga berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. b. Menjual minuman beralkohol kepada pelajar, mahasiswa, Anggota TNI/POLRI, Pegawai serta pejabat lain. c. Menjual minuman beralkohol ditempat yang dapat dimasuki oleh umum. d. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas yang ditetapkan dalam izin. e. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain. f. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin. g. Melakukan penjualan minuman beralkohol melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Pasal 23 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A diatas 1000 ml. (2) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C diatas 100 ml. (3) Dilarang menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml. Pasal 24 (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat-tempat umum. (2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat penjualan sampai mabuk. (3) Setiap orang yang dalam keadaan mabuk dilarang mengemudikan kendaraan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain. BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 25 Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah daerah, dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. (2) Tugas Tim selain pengawasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian. (3) Segala biaya untuk keperluan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 27 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk di Minum wajib untuk melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati melalui instansi terkait dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten. (2) Laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mencantumkan : a. Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol b. Pengguna/Konsumen Minuman Beralkohol (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilaksanakan setiap triwulan sebagai berikut : a. Triwulan I : 1 Januari s/d 31 Maret b. Triwulan II : 1 April s/d 30 Juni c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September d. Triwulan IV : 1 Oktober s/d 31 Desember (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 1 Minggu setelah periode pelaporan berakhir. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati. Pasal 28 Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat selain berkewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga berkewajiban untuk memberikan informasi sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29 Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (1) izinnya dibekukan untuk sementara waktu atau dicabut. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana peraturan daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dan pengaduan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 15, pasal 16, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan masih berlaku sampai berakhirnya izin tersebut. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
9

TATA NASKAH OINAS DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a, bahwa dalarn rang.ka eflslensi dan efektifltas adm.lnistrasl penyelenggaraan i,emerintaha.n daerah, perlu penyer.agaff.lal'I ·· tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu nmur; b. bahwa dengan dlberlakukannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dlnas di Lingk�ngan Pemerlntah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang dtata Naskah Dlnas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur dlpandang perlu untuk dlgantl; · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentarig Tata Naskah Dinas di Lfngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3041) sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang N.omor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahu.n 1999 Nomor 169, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.890); 2. Undang-Und.ang Nemer 7 Tahun 2.003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 · Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Rep.ubllk Indonesia. Norn.er 4270); 3. Undang-Undang N.omar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan · Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neg.ara Rep.ublik Indonesia. N.or:,10.r 4437); 4. Undang-Undang �omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarali Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N�ara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4844); 1 -···-··: .· �:·: . . - ···.---�-=-·· ... ,-·. ··��r: ....,.. -·· ---· ,. :- ·-·-·· ·-.'.....:.-'·f.�'i - • .it -·' ·� "' . s. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahu.n 1951 N.omor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesl.a No.mor 176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Ta.hun 1958 N.omor 1971, Tambahan Lemb.aran Negara Republlk Indonesia N\Jmor 1636); 7. Peraturan ·Pemerintah �omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Prov.inst dan Pemerintahan Daerah Kabupater1/Ko.ta (Lem.ba.raa N.egara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah N.omor 41 Tah�n 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembarari Negara Republik . "' ... �·- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lamba.ng Daerah (Lembar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4790); 10. Peraturan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas; .. 12. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 13. Peratu.ran Menterl Oalam Negeri Nomor 54 Tah.un 2009 te.ntang Tata Naskah Dinas dl .llngkungan Pemerinta.h Daerah
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA NASKAH DINAS OI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BABI KETElfflJAN UMU.M P.asal l Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.· oaerah adalah Da.erah Otonom Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur .penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Wakil Bupati adalah Wakil �upati Luwu Timur; 5. sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 2 ! 6. Unit· organisasi/unit kerja adalah unit-unit organtsasl/unlt-un,t l<erja dalam " lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur; t.,� � 7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan lnformasl tertulls yang meliputl .,,..�, p.engaturan jenis, form.at, penvlapan, pengaman�.n, pengabsahan, d.istri.busi dan '""" penyimpanan naskah dinas serta media yang dlgunakan dalam komunikasl kedinasan; • 8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dik.eJuarkan aleh. pejal,at )rclllg berwerumg di lingkun.ga.n pemenntah daerah; 9. · Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata fetak dan nedaksfanal, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas; 10.. Stempel/cap dinas adal.ah tanda identitas deri sua� jabatan atau SKPD; 11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau.nama SKPD tertentu yang ditempatkan di baglan atas kertas; 12. Kop sampul naskah dinas adal.ah kop s.urat yang menunJukkan jabatan atau I nama SKPD tertentu yang ditemp.atkan d.i bag,ia.n atas sampul na.skah; i •[ 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan; 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya; 15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh at:asan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat; -�· r ff- 't .. . 16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang eda pada seorang pejabat untuk menandatanganl naskah dlnas sesual dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya; 17. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan ofeh kepala daerah setelah men:dapat persetujua.n bersama Dewan Perwa.kllan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 18. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk ht;Jk�m yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati; 19. Peraturan bersama adalah naskah dlna.s da.lam bentuk · clan sus:unan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan d.leh uua atau lebih kepafa: daerah.; 20. Kepuu,san Bupati adafah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, lndi¥ldual, clan final; 2..:1. Keputusan kepala SKPD adaleh naskah dlnas da.la.m bentuk dan sus.unan p.r.ocwk hukum yang bersifat penetapan, indMdu�I, konkrit dan final; 22. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perlntah dari bupati kepada .. bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; 23. Surat edaran adaJah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan · mendesak; 24. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi p.emberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaba.n ata.u saran dan sebagainya; 25. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pemyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal; · 3 ;:. .- \' �,.. �,!J .4 -. 26. 27. 28.. 29. Surat .perintah adal�h naskah dinas darl atasan yang dltujukan k.ep.ada bawahan yang berisl perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu; Surat izin adalah naskah dinas yang · berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berw\!nang; SJJra.t 1perjanjlan ada.lah nas.kah dJnas y.a.ng. berlsl k.esepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih uAtuk melaks.anakan tlndakan atau p.el'buatan h.ukum yang telah disepakati bersama; Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisJ perlntah u..ntuk meJaksanaka.n peker:filan sesual dengan tugas dan fungsinya; 30. Surat · perintah perjalanan dinas adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas; · 31. Surat kuasa adalah naska.h din.as dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas narnanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedtnasan; 32. Surat u·ndangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawaf yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan; · . .' -., • ll 35.. Nota dinas adafah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan; 36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah di�as kepada atasan; 37. Lembar disposisi adalah naskah dJnes darl pejabat yang berwenang berlsl petunjuk tertulJs kepada bawahan; 38.. Telaahan staf adalah naskah dlnas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pen.dapat d.an saran-saran secara sistematis; 39.. Pengumuman adalah naskah din.as dari peja.bat y.ang berweneng beris.i pemberitahuan yang bersifat umum; 40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisf informasl dan pertanggungjawaban tentang pelaksa.naa.n tugas kedinasan; 41. Re.komendasi adalah naskah djnas da.r.i pejabat yang berwenang berl.si keterangan atau catatan tentan.g sesuatu hal yang d.apat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan; 42. Surat pengantar adalah naskah dinas bensl jenis dan·.·jumlah bar.ang yang b.er.fungsi sebagaj tanda terima; ·· 43. Telegram adalah naskah d.inas darl �ja.ba.t y.an_g berwenang berisi ha.I tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronlk; · 44. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan p.eraturan daerah; 45. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah; • 4 ... r". '..A , ;·� ..... 46. 47. Berita acara adaah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oteh para. pihak; N.otulen adalah naskah dinas yang memuat .a,tatan proses sldang atau rapat; -,;"�'" 48. • 49. 50. 51., Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu; . Oaftar hadi.r adala.h n.askah dinas d.a.rJ pejabat berwenang yang b.erisi keterangan atas kehad.iran seseorang; Piagam adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai ata.u keteladanan yJng telah diwujudkan; Su.rat tan.da tamat pe.nd.idlka.n dan geJatJhan c:!sJngkat SJTP.p adaJab naskah di.nas yang merupa.ka.n ta.nda bukti ses.eor.amg telah lulus p.endldikan dan pelatihan tertentu; 52. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupa.kan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu; . 53. Perubahan adalah rnerubah atau menyisipkan suatu naskah dinas; 54. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut; 55. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah �inas dianggap tidak pemah dikeluarkan. BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS .. Pasal2 - � Q .... Asas tata naskah dinas terdiri atas : a. asas efisien dan efektif; b. as-as pembakuan; c.. asas akuntabilitas; d.. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pas.al 3 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilakukan melal.ui penyederhanaan dalam pen.ulis.an, penggunaan ruang atau tembar naskah dlnas, sp.esifikasi infarm.asi, serta daJ.am p.e.mg9.unaan bahasa Indonesia yang baik, llenar dan luga.s.• (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dHakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. · (3) Asas akuntabilitas seb.a.gaimana d.imaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaib.J penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. (4) Asas keterka1tan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 huruf d, yaitu tata naskah di.nas diselenggarakan da.lam satu kesatuan sistem. .. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran, · 5 ),;- . . ..... ·. :........ ..,.. . ...... - :;;:. ·� ·.... ' -- -Vg .....,. .� - � (6) Asas keamanan seoagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaltu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah crmas terdiri atas : a. ketefttian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan. Pasal 5 (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara tefiti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan .penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. · (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejeJasan aspek flsik clan metert dengan mengutamakan ., metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dlmassud dalam Pasal 4 huruf d, dlselenggara·kan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Pasal 6 Peyelenggaraan naskah dinas difaksanakan sebagai berikut : a. p.enge.Jolaan surat masuk; b. pengelotaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. wa.rna dsn · kualitas kertas. Pasal7 Pengelolaan surat masuk s.eba.gaima.na dimaks.ud delam Pasal 6 huruf a, dilakukan :- melalui : a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan : 1. Diagenda dan dildasifikasi sesua.i sifat surat serta didistribusikan ke unit p.en.gelola; • 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuaj deng�n kl.as.ifikasi sura.t dan ateha.n pimpinan; dan · 3� Surat rnasuk diarsipkan pada unit tata us.aha. b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. 6 ........ r: •.• ····:· . , . -� c. Alur surat menyurat �iselenggarakan melalui me.kanlsme dart tingkat ptmplnan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang• Pa.sa18 Pengelolaan surat kel.uar sebagaima.na dim.a.ksvd dala.m Pasa.l 6 huruf b, dUakukan melalui tahapan : a. Konsep surat keluar d.iparaf secara berjenjang dan terko.ordinasi sesual tugas clan kewen.angannya dan d.iagend.a.ka.n oleh ma.slng-masJng unit tata· usab9 dalam ra.flgka pengend.alian. · b. Surat kelcar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dib.eri P.asaJ 9 ... ... - e Tin·gkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut : a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara. b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian Negara, disintegrasi bangs.a . c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan. isl surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki · tingkat keamanan sed.ang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemertntahan dan pembangunan. e. Surat biasa disingkat B, merupakan s.urat. yang mc.teri dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang ttdak berh.ak, • ... "' ·� .i ... 'II, Pasal 1.0 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. Amat segera/ki.fat, denga.n batas w.aktu 24 jam setefah su.rat dltertma. b. S.egera, dengan batas waktu 2 x 24 jam s.etelah surat diterlma . .c. · Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah su.rat diterima.. · d. Biasa, dengan batas waktu ma.ksimum 5 h.ari ke.rja. setel.ah surat diterima . Pa.s.a.1 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram. b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 7 (1 . � F. : :-�.';,"';>;;!:"" � ·0- : .; .: ._. .'l.i -.-..w, :... c. Penyecliaan surat berlambang negara berwama kuninq emas _ atau logo daerah berwarna dicetak di aras kertas 80 gram. d. Ukuran kertas yang diguna.kan untuk surat·menyurat adal.ah Folio/F4 (215 x 330 mm). e. U.kuran kertas yang digunakan u.ntuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm). · f. Ukuran· kertas yang digunakan untuk pldato adalah AS (165 x 215 mm). Pasal 12 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut : �; a. . Penggun.aan jenis huruf pica. b. ariaJ 12 atau disesuatkan denga.n keb.utuhan. c. Spasi 1 atau 1,5 sesuat kebutuhan. Pasal 13 wama dan kualitas kertas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwama putlh dengan l<uafltas balk. BAB III NASKAH DINAS ..... Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan Pasal 14 (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas : a. Peraturan daerah. b. Peraturan bupati. c. Peraturan bersama Bupati. d. Keputusan Bupati. Pasal 15 Bentuk dan susunan naskah din.as. s.urat. d.i. U.ngkun.g.a.n p.e.meri$.Jh daer.a.h Kab.upaten Lwwu Timur, terdiri atas : a. Instruksi. a b. Surat ed.aran. .. c . Surat biasa. d. Surat keterangan. � e. Surat perintah. .. f. Surat lzln, g. Surat perjanjian. � h. Surat perintah tugas. " 8 ,. . 1·: . -· :.··� ·n," ,, i. Surat perintah perjalal)an dinas. R j. Surat kuasa. .. '•"!\. . Surat un.danga.n. . Surat keterangan melaksanakan tugas. m. Surat panggilan. -- n. Nata dinas. o. Nata pengajuan konsep naskah d.tnas. p. Lembar clisposi.s.i. q. Telaaha.n sta.f. r. Peng.umuman. s. Laporan. t. Rekomendasi. u. Surat pengantar. . v. Telegram.· w.. Lembaran daerah. x. Benti, daerah. y. Berita acara. z. Notulen. . aa. Memo. ,t. ab. Daftar hadir. ... c ac. ·Piagam. ��. ...- ad. Sertifikat. ae.. STTPP. BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PFNJAB.!\.T • .. l , ��··.·.,.,.: ,· • ..,:.--:.•.,·',, ·,,-·1 · · -·· . i" l ,,., . l�J u, 1Luk oeuau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubun-gan internal antara atasan kenada pr.jrtbRt dun tinaknt di b::1.'.·.r:-:r::r.12. . .. C .i..' ', ,.; :1 ;:,:-..'.:, {i/�.� (.1.) c.i�11 c;..,�t (2) l��p bt:rauo µalld µeJdbat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima a pelimpahan wewenang harus mempertanqqunojawabkan k��ncf::i �r:Jt':t �'J::J .. .• Pasal 17 � 1) i-eraxsana tugas yang disingkat Pit merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas. J�:··.,_:p� r-·��--:!-·:-:!: c'·��;_,:·:.-� !./t· .... (�l:�·.!·.�.. i:,. 9 r!'r-!':'T............•,.--..-:"':',�""f"." -····" .: · .... .. ' .....•.· ..... --··· ... I ...t,i (2) Pit sebagai�ana dlmaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD . .: ·:-::: :-:· -.: ·_;·1 '·:,_: ·:.• :i. '(.�,. !_.,::·i_.:(u p;..'.ln··; !l:i':l�.; 1 (·.<.�11) ·1h::: . (.:S) �It sebag��ana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab at:as . dmas yang 1.11akukannya. naskah . i I i f.>as,d 18 r r : r.,' .. .. ·::·: ...···· .: .·.:;···j c:::·.!L):'L r-:;, n:·.,ri:r)·'.::,n p·;:.-.·� .:.:·�1"..�:i.�-:�:�: ;xi::� r�' ��·�,� ��t��fi��·:��:��.�:1.1g .µ�1101-,J�wng�naJ� �a�, ·..' ... , ..• 1 ... , .. ,., .,,,._ :····-· ·•:'"'• \·) ·" l.;_- ..• \..�ii 1 ,, •.••.•. , .. , ..• ·.I, .. ,....•... Pasal 19 i : ; .. : . . . . .. ; .: � ·.;., ;, ...··;;_�·,; ._,;·; p.,:j;_j�,...l: :.,C,,dUi�Jru U;l�u.�j��uw,1 LLA�oU. (2) : t fa i:i i g:.:i�:��J��t�e:!:��;�n�rs pemerint:ahan pada . li . . . . . . � . BABY Bagian Kesatu Ras.al 20 ! : , :. - ---.. · -"-"1" u,, ,u.... ";,._;..,_, •• u1w· n�uuJny�11i lt:rit:u,11 dahuiu cit(Jdldf. (2) Naskah dinf, dalam bentuk dan su.sunan ·,:arod.uk .hukum sebelum ditandatangani t0rfnhj'1 rt";"lhtrh I (1,r,,".':jJr n-,·-h t'r'li-:,!") r�Thy l� - ' '- I ' •.. • J' '�. : .... ,,. (..1� .i-�il..&I • .,.1\,,.1..,u�r·1i1ulld Ju1fo!\.S.Ud peda eyat (1) uan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. · ('i) r··F.": :L1 ·:·::; <·"":::r�:1 (:;,.--'.::··.·�! ;",:',,-1.:; :.'(."t (1) (��:.n Li';·:.'..(�-) r: ..i'1<.·,.:: .. .: ',. : ..l !.·.�·1·.;.:11 _ . -- -·.J··· :_._,.�_.:. ;..-.., �u.i��w.�j""·,yui,;,un <JW� mucii.c.til maLeri, suostansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. (5) J. ··�.•..4.4.• , 1,�,o, �i; u.a.n b. Paraf koorc.Unasi. Ua.gian Ktdua Penulis.an N.ama (1) _Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas : 10 . ;•·. :(... .. . . "!· ; -..:; ,u ............�. ,�ul •u• i , J.u5�,,.•• • 0i, aas Ji LingkungaJJ Pemerintah Kab.upaten Luwu Timur (1) Bupati menan.datangani naskah dinas dalam b.entuk dan s.u.sunan produk hukum sebIJar..rr:1tca1lrnan a(1 d"m�!J1.,�,1 ·r·r�-f· .. ' - ' .. �-, ..... j ·�t ,, d,.aC;.1lcatrn p·c:,..t.\"..:i�·.1I. 1 ·A·t \-.Jyc..i.,t.....(,J..') Jt..'•....•.,.-:J:·•-.<t,1:1...: i·.-·:tt-,.. !,.(l' h. peraturan bupati; !....... _ .. , "<•' ,.. •• ... �. • .._ 1 . . . '.. - , • :-·. � . f • , .. 1, • �, ..,. . \ I - . t I -� � v, � i : u. Kt:µWtusan bupan, - ..-..". (�) ri.:·f·, ... i,; �-n-.rr-·:·.1; :_:;·�·"': :,: 1·.·.::·1:<:h d'.iF:'. ·.t:'>:"1 L·i_�·-,::�·'.·: c':: . ._._, ... : ••• u, ,u YH1,ui'-!UU uoiam �dSdj 15 terdut atdS : a. instruksi; b. r: T' r· i , .... • -1 i ••• t ..._ , t_ '- surat edaran; c. surat biasa; . . .... . ' :. I I• e. surat perintah; f, surat izin �· �1.,,1 ...... µ._,Ju• ij,ul'lj h. surat perintah tugas; ,,, ,_• e . ! '• ... : ....... j. surat undangan; k. surat 'keterangan melaksanakan tugas; m. nota dinas; p. laporan; ' ' . • • • • ' � . f •• : r. telegram; s. berita acara; u, piagam; v. sertifikat; dan \',t. � I i I.,. I�•. 1 1 Pasar 23 (1) Bupati mendeJegasikan pe.nand.atamganan p..err;z,.nan dibidang pe.lay;,nan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. �2J Peoye!enggaraan penzman s.e.bagai.mana .dimaksud pada ayat (1) secara · fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPO yang bersangkutan. , "' \ • • • •! .... \ . - --'-'�.;, ... •••·..,;I'-' ... ;11,u,..;...1.Ju �U;Uill �cJ�ul Li Leru,n alas; a. surat biasa; c. surat perintah; .. .·., f. surat keteranqan melaksanakan tugas; h. lembar disposisi; .j . - � k, rekomendasi; dan (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas menp,1ti : - . .. .. , 1,·: � ·��':-�.',� !'.·.� ..:�: .. �·.·\ •'-v.,.;�.d�.�.1·1; .�d b. ·dalam bentuk dan susunan surat seba_gaimana dimaksud dafam Pasal 15 · terdiri atas : . . . .... .•·• :_. .• t...,: f •. , :, 2. surat biasa; :. j 'i. surat perintah; 5. surat izln: 7. surat keterangan melaksanaka.n tugas; �. iernoar disposisi; 10. pengumuman; ·: ' . � ... _: '. : . ) ; 12. beri.ta acara; ..... i . .:,1,..1 �;1 i1\.uL. 12 • • .. ·•• • ,. � ·� �· • I/-�· •" " .• , .. ,-� : . '<;: ··.·····.-.··· •""·:·:· ·r.··.\�"';·.�.· . Pasal25 (.1.J ;:,�K, elda is uaeran menanda.tangani naskah dinas datam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.5 ten:Uri atas : u. �uraL xeteranqan; e, surat perintah; e. surat perjanjian; \;I· .:.,...;, .... � t-J�I ;. , Lo; 1 i-J(.;' Juiu, ac.Jt I uinas; h. surat kuasa; . . -.. , ··- ·' · .... •, j. .surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; i, ., .: ' . I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; - n. lernb-ir rfi5:-"�::i; -...,. "''-''-'._.11�1 I .:1\.UI i p. pengumuman; -# r. rekomendasi; s. surat p�ngantar; . '.. •·-'·--· ,,., :, u .- berita daerah; v«. notuien; x. memo; : ! . ·-.. I . �- ' . ; z. - s.ertifikat. (2) sekretans Daerah atas -nama B.upati menandatangani naskah dinas yang m.eUputi : I•> :l:,·_."I '�_: �·i°l i•.·.Jut-'U�1• ; ' UUj} :. b. da-lam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 . terdiri atas : 2. surat biasa; 3. surat keternnC)an; 5. surat izin; - --····· ·-·-. -�-�-- ,· .... ,. I • '1 1. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 10. surat panggilan; 1 J.. note dina�; 13. telegram; 15. piagam; 16. sertifikat; dan Pasal 26 .. _:·i .... ..', ..•. J_.;,: :,...::..,;, ... .-. �;.iu$ Jo;i.J,11 L�ntuk J"n !:iUSunan surat sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 15 terdlri atas : u, 111.J"u j)�, 1gojua1, kousep na!>k.dh dmas, c. lembar disposisi; fl . e. laporan: f. surat :--'en12ntc:r; h. memo. .c-·i) ,'\Ji��i"i u��:j nu111a SeK1dc.1ri!> Dderal1 menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 15 terdiri atas : b. surat keterangan; c. · e. surat p.�rintah pe.rjalanan dlnas; g. surat panggilan; h. not::, r.ir."3$; j. laporan; .• f. _\ ••• 1 : -· , r ,., '.., I I. daftar hadir. �! •. ,·.········ s- . - f' Staf-ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana • ··., t .. t _ ·�� , .. : .4� -. , I; �·� .. 1.:.:·: -� �:.' �--)· '..�� f �4ll;D : a. nota pengcjuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 terdiri atas : • _,_ I b. surat keterangan; e. surat perjanjian; t f • • - • t t ' : ,o '" Jo • • ' I : • .. � • . g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa: . ... .. ; -· .. l • ;,.; -·; ·, j. surat keterangan melaksanakan tugas; .... ·, 1. nota omas: m. nota pengajuan konsep naskah dinas; .. . ' • .., - -·. ! o. telaahan staf; y. &<:sµu1c.m; r. rekomendasi; t. m.emo; • !' ,, .... \ '. : . ' I _... a. datarn bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebaqalrrrma dimJ��ud r':�':Jrn PJs:J :s • ' ' 1. surat biasa; 2. surat keterarvjan: 15 ·f . :·• 4. surat undangan; dan r I. i ,• .&..,1 (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati 'f ,··- . •, ,,- .. ; a, s.urat bia.sa; I • • • ':· ! • - -. , .. : � I,-'. • . -, ; c. penuumuman: d. laporan: f. piagam; (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat �-c�Jr'!JiT!�rJ d:'1�;-"!r-: 1,., (�·-1 � :� p��=:i 1.: t�.-rc::d �/�:. ; - �# b, surat keterangan; c, surat izin; P. g. surat perintah perjalanan dinas; i. s.urat undangan; I.. nota dlnas; n. o. ,-\· e It lembar disposisi; j* -�, I� '-' • I ·, U j I I u I ii laporan; ·.., .. ii • .:..:-'/ : -• ' • ,• I 1 ·, ' • � ' ,• s. benta acara; t. memo; dan •... I 1 ·-· '-"' � "-" -.4 t I i ._.,..\,.At I t 16 �L) .:Jt:�'=Lan.:; Ut-1k.U etas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi ; a. dalam benttik dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan terdiri atas : 1. surat btasa: , i3. . s.urat perintah . ."1'· ,.�--�.�·':: ! !•"\-.- ,.:·.-· .-,'' . :1 :·i :.:.;--:,:-;(;_;.�-�,;·;�/.,.ii fL:'.;". ,1 c: .. :.;...; ,.,... �;:. :, .. _·: - · ..�:.;;.:..� .:.. ....... .:.;��.;,i;._.;,� �1.-,·,al'-JuJ uillam Fus"'-a J.!> terum etas : a. surat biasa; • r " • . • . • i I • , .' c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; . . , .. : . - ' : ., : .., (.. :L; ,�; . ' L ·.�:i:..U:� (..'.);") f. ,.., ..I.· -; i. .. - k. (.' surat kuasa; .... , ., ... � •• f ,---:, • ,.9\. -··- ··�.. ' 'I !t, • -··); '': ��· ""� ;,�"�"..mgau mt!idksanakan tugas; surat panggilan; nota pengajuan konsep naskah dinas; . . . .. ;_._, .... �, 1-..i I �lo.I.al/ n, pengumuman; p. rekomendast, 'i' .. l ··-; \...�·. s, daftar hadir. �.;.j h"-'-'""'ci uVi cimas/uadan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas daJam bentuk dan susunan su.rat sebagaimana dimaksud dalarn Pasar 15 ··�·;·1�;·i r'...'.'''"'. : " b. surat keterangan; ,· .... _._., I r: d. nota dinas; dan 17 . .. i '!.. -. :·! ··, .. : -, ., ,· •. , '.. ,t .... .(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat a. surat biasa; b. surat keterangan; . . . . . . ' .. : '· . ,; d. surat kuasa; � • • f " t ; ·: I ! . , • i .. '; • �· i : r. , 10La dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; i. telaahan staf; • ........ ,v, uui'i I. daftar hadir. ( ....1 ��;". \.ol.UI ., di.us i 1an-1d t\t!paia SKPD menandatangani naskah cmas oalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : u. �u1 al t\el.c:, dBYdfl; c. surat perintah; e. daftar hadir. a. surat biasa; b. surat keteran=m: v. • -- - i - � r' - • • • ; li.U. ' ; d, s.urat'. izi.n; r, surat perintah tugas; g. surat perintah perialanan dlnas: i. surat undangan; 1\.. �w c.iL µa, 1gyHdn; I. nota dinas; ···, ... ' ' t ' • )8 n. lemoar disposisi; ,!• o. telaahan staf; .... " q. . . :.: t. : .�--··,; laporan; ,. ..• . 1· � ,. ·'··.··:· ' s. t;.�riLd acera; t. memo dan . . .. :1. (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan :-·· ···; ... a. surat biasa; b. surat keterangan; : .. ·.: • .. ,: ·: :; 1.i. d. surat undangan. I � •. • ,. ' � : .... � J -·· _) (1) Kepafa Bagian, kepala bidang rnenandatanqanl n1:-,:Jh din-:1s d2!.:1rn b�n�:_J c!Jn - -e a .. surat perintah; b, nota dmas: . . . .. : .••.. •- -• '.;;)""'J._._.,, ''"'' 1-1.._;., 11� ..m,"'6.i I J,; ,��i d, lembar disposisi; •. I .. ! I • , I � •. '· •' , ; ! r. laporan: dan g. daftar hadir. (l) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk d.an s.us.unan surat sebagaimana dimaksud dafam Pasal 15 a. . sura; uiasa; b. · surat keterangan; d. nota dinas; dan e, daftar hadir. Pasal 34 . ,; .:,_- ' .. ii·.:_, . .:.1'"" :.,��::�li i::li:�.;; d�;ui11 L...;.i..• LLlk Jui, :.iu��rkJn ::,Jfdt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. surat perintah; .. '· • • • - .. • • ; '- f : , e. surat perjanjian; f. surat perintah t1 ?Y'S.: h.. s.urat kuasa; : ' � , I . . . . �·, ' . - . .. '. 1,. �-•. I •·' ! I I,' j, surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; � . •· . ' • • I •• ' , • - .......� I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; o. reieeuan stat; p. pengumuman; r. r ...), rekomendasi; berlta daerah: u. memo; dan .. t f . .. � . -· : ... ,..·. l •I •••:;_,•. i!; • (2) Lurah/Desa atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan r'l"t'n-in r-i•r-� r:'::'t... ... ;:-,j, "' •.. , ... ;-. .,•:r�""lf''"'l.,..J r"�·:'.··,-,.., .-, ,.-.! � '.: 'r .. r;r: I· "' ...J ..., ..... ...) ., '"''• ... •'- ... 11 ••• J._ •• 1;. ........ - ..... _. ·-·�·-···�. (. _ • ..._._.- J • iJ. �ui"ul i..ilu�dj · b. surat keterangan; '-·. • • I , ; t • I ' I j I \ .. - d. surat undangan. c. daftar hadtr. Baglan Keempat :• Pendelegasian Pen.andataaganan Naskah Dinas -; � (1) Ketentuan mengenai gendelegasian p.en.andatanganao naska�.£1.!Dss diatur dalarn peraturan bupati. (2) PeJaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan bupati. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas :·• Pasal37 (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwama hitam. (2) Tinta yang digunak.an untu.k pen.andata.nganan dan paraf naskah drnas b.erwam.a .blr.u. tua.. (3) linta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dlnas berwama merah• .. ....' ·•··p ,. • BABVI STEMPEL B.agi.a.n Kesat.u leni.s Pasal 38 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri. atas : a. stempel jabatan; d.an b, stempet perangkat daerah. Pasal39 (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempet jabatan bupati. (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas tanda bintang. 21 Pa.sal 4.0 Stempel p-erangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan atau tembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperfuan tertentu; dan c. stempe) UPT. Bagian Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isl Pasal41 Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran. Pasal42 - ... � ·. . t • Ukuran Stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi ; a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel p.erangkat daerah adaJah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran datam maksimal 1 cm. Pa.s.al 43 (1) Ukuran .stcmpel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah Ung.karan luar stempel Jab.atan dan stempeJ perang.kat daerah adalah 1,8 cm; b. ukura,n garis tengah lingkaran teng�h s.te.mp.el j�batan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam sternpet jabata.n dan stempel perangkat · daerah adalah 1,2 cm; dan d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenlsnya • 22 . . ?', ...... q . -.� • -- . t Pasal44 (1) Stempel jabatan berisi nama jabata.n dan menggunakan lambang negara den.gan pemb.atas tanda bintang• (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dlm.aksud dalam Pasaf 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama S.KPD yang bersangkutan. (3) · Stempel UPT sebacalmana dimaks.ud dala.m Pa.sa.l 40 h.uruf c, bensi nama pemerintah kabupaten, n.ama SKPD da.n nama U.PT yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal45 (1) Pejabat yang berhak mengg.unakc,n sternpel jabatan sebaqaunana dtmaks.ud datarn Pasal 38 huruf a, bupatijwakil bupati. (2) Pejabat yang berhak menggunakan sterilpel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala S.KPD, kepala lembaga laimya, kepala UPT atau peJabat yang dlberl wewenang. Pasal46 (1) Perangkat daerah kab.upaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebaga-imana dimaksud dafam Pasal 38 huruf b, meliputi : a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan: d.an g. lembaga lainnya. Pasal 47 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwama ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatanganl naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasa..148 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah. (2). Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. 23 ,.... -, .. (3) Unit yang membldanql urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .bertanggung jawab atas· penggunaan stempel. (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyirnpan stempel sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kep.utusan kepala SKPD • Bagian Kelima Pengamanan Pasal49 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di fing.kungan pemerintah daerah Ka.bupeten Luwu Timur, menggun.aka.n kc.de.• (2) Ket:entuan lebih lanjut mengenal standarisas.i kode pengamanan · stempeJ sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlatur tersendiri oleh bupati. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagfan Kesatu Jenis Pasal 50 Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur : a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 51 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupatt/wakif bupati meng.gunakan : a. lambang negara berwama kunlng emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk clan susunan procluk hukum; b. · l�mbang negara berw.ar;na kuning. emas dan d.itempatkan dibagian tengah atas serta a1amat dan nemor telepon, nemor faksimlle, web site, e-mail dank ode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk l'!laskah din.as daJam bentuk dan susunan surat. (2) Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupate.n Luwu limur memuat sebut:an pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. (3) Kap naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pas. 24 �. .._ - ..-.... ... (4). Kop naskah dinas kelurahan/desa memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, keluraha.n/desa, alamat, nornor telep.on, numor fakslmife, website, e• mail dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 52 (1) Kop naskah dinas sebagaimana di.mak.sud dalam Pijsal 51 ayat (1), elig.unaan untuk naskah dinas yang ditand.atangani oleh bup�ti/wakil bupati. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain ya.ng ditunjuk. (3) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 53 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati. · BABVIII SAMPUL N.ASKA.H DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 54 Jenis sampul naskah dinas di H.ngkungan pemerintah daera.h Kabupaten Luwu Timur terdi.ri atas : a. sampul naskah dinas jabatan: dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi PasalSS Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang. 25 .._ _.JJ·' Pasal 56 (1) Ukuran sarnpul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dlnas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi : a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjan:g 35 cm dan lebar 25 cm; c. samp.u1 s.eterigah folio denga.n ulwran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d, sampul seperempat foJio dengan ukuran panja.,g 28 cm dan lebar 14 an. (2) J.enis kertas sampul na.skah dinas sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan wama : a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan b. colclat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pesal 54 huruf b. · Pasal57 (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwama kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, nomor fakstmlle, website, e-mail dan kodepcs. (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerlntah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksi.mile, website, e-man dan kode - � � pos dibagian tengah atas. • (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD clan UPT yang ,: be�ngkutan dan alamat, nomor telepon, nornor fa.ksimile, website, e-maH dan ko.de p.os dibagian tengah atas. BABIX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal SS Jenis papan nama di lingkungan p.emerintah daerah Kabupaten Luwu limur terdiri atas: a. papan nama kantor bupati; dan b. papan nama perangkat daerah. Ba.gia..n Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 59 • P�pan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwli nmur sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang. .. 26 J!'' Pasal 60 Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebaqalmana dimaks.ud dalam Pasal 59 disesuai.kan den.gan b.esar bangunan. Pasal61 (1) Papan nama di lingkungan pemerlnta.h daerah Kabupaten L.uwu Timur sebaaatrnana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos. (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luw.u 11mur sebaqalrnena dlmaksud dalam Pasal 5.8 h.uruf b berlsi tullsan pemerlnta.h kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepor:' serta kode pos. (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan na:na kantor bupati, perangkat daerah sebaqatmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati. Bagian Ketiga - Penempatan Pasal 62 - °.""' . •, • • Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. Pasa163 . Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap, atau satu. komplek, dibuat dalani satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD. IAI.JX PERUBAHAN DA.N PENCAB.UTAN Pasal 64 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menan.datangani naskah dinas seb.a.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku..kan oleh peja.bat yan_g menetapka.n, mengeluarka.n ata.u pejabat di atasny.a • BAB XI PELAPORAN Pasal65 (1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubemur. 27 ......r.•:-.•••·..-t••. ·-.. · ... u ..... • • ·•·· ,.... • ....4 "to . BABXII PEMJBNAA� DAN PENG.AWASAN Pasal 6.6 per,gaw.asan tata djnas B.upati memberikan pembinaan dan pengg.unaan naskah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luw1r Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB XIII KETENTUAN PENUTU.P Pasal67 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di llngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 68 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan . Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.
85

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT