Pencarian Peraturan

lembaga kemasyarakatan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9, TLD NO.78

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2003 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Taiun 2006 tentang Kelurahan.
MENGATUR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.
33 halaman

retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7, TLD NO.77

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

ABSTRAK:

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (l) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Keda Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin memperkerjakar tenaga kerja asing yarrg lokasi ke{anya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten, berdasarkan pertimbangal sebagaimaaa dima-ksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daeral tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempeke{akarr Tenaga Ke{a Asing;.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah darl Retribusi Daerah, Undang Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Peraturan Pemerintai Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerai Provinsi dan Pemerintaian Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajal{ Daerah dan Retribusi Daerah, eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaar Negara Bukan Pajal< yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Keia Asing, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.O2/MEN/lll/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Keia Asing.
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KER.IA ASING

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2013.
27 halaman

RETRIBUSI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.76, TLD NO.76

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Dengan bertambahnya beberapa jenis pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah La Galigo, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
70 halaman

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4, TLD NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerai yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 3. Undang-Undarg Nomor 5 Tahun 1999 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 5. Undang-Undang Nomor 7 Taiun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara 8. Undang-Undang Nomor 32 Ial\un 2004 sebagaimana telai diubai beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 10. Unda-ng-Undang Nomor 40 Talun 2007 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.
MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINING DAN PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
20 halaman

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI KAE}UPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belalja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan seteLah tahun anggarar berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daera-h tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahur Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaJa yang Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NoEor 75, Tambahan Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentarg Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar} Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan b 1 2 q Menimbang : Mengingat )l l€mbaran Negaia Republik lndonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolan darl Tanggung Jawab Keuangan Negara ( l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perancaraan Pembangunan Nasional ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442rl.; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Paja-k Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor So4g);Poraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l€mbararr Negara Republik Indonesia Nomor 52341i 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan da.I! Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terathir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanal Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia I )) Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan L€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbalgan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangar Daerah ( [,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarg Hibah Kepala Daerah ( l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahal l,embaral Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staldar Pelayanan Minimal ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuargan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( I,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarr Daerah sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaian 2012 (l,emba]aJ] Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor L2l; 24. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOq tentang Pokok-Pokok Pengelolaan f.u^g rgl )) Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2oo9 Nomor 5); ?"J's:H"1?fl,.5lx:1T"*;.r;H#iffi"iilHil'gl:;"ffi 3i"#'#miffn#rirffi '*T Menetapkan 25 a. Pendapatan b. Belanja ...... Talun 2012 Nomor 68);
MEMUTUSKAN : ;B*filgffx}{"3im3fff,x"filBx^"#x#rxfl-l'##,ifi,'5lH?iY,\ii3l'fl.#;Bii:'^* ANGGARAN Pasal L (1) Pertanggungiawabal petaksanaarr APBD berupa laporan keuangan memuat : a. l.,aporan realisasi anggaran ; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; dan ,r, :r",X?;Hr1*"fifrffi-fl**"ud pada ayat (1) dilampiri dengan l,aporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangar badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasaf 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimal<sud datam Pasal t hurul a, Tahun Anggaran Rp. 692. 4 42.569.a8a'29 676. .955. 5a qi 2012 sebagai berikut : ) Surplus/defrcit ......... c.Pembiayaan ............. - Penerimaan ........,. . - Pengeluaran ............ Surplus/Delisit ..... .. d. Sisa Lebih Perhitungan Rp. 103.229.013.106,70 Rp. 14.046.7 39 -372,OO Rp 16.177.6t4.630,29 Rp. a9.1a2.27 3.734,7 O Rp. 105.359.888.364,99 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi anggaral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.28.760.558.833,71 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggafan Pendapatan setelah Perubahan P.p.721.2O3.12a,722,OO b. Realisasi Rp- 692.442-569.a9a,29 Selisih lebih/ (kurang) Rp 28.760.558.833,7 r (2) Selisih anggaran dengan realisasi belarja sejumlah Rp.84.a22.676.291,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah Perubaharl Rp. 761.087.631,549,00 b. Realisasi Rp. 676.264.955.258,00 Selisih lebih/(kurang) Rp a4.822.67 6.291.00 (3) Selisih anggarar dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp.23.706.888.196,71 dengan rinciaa sebagai berikut: a. Surplus/deficit setelal perubalan Rp.(39.88a.5O2.827,00) b. Realisasi Rp. L6.177.5L4.63O,29 ,,r Selisih lebih/(kurang) R ,.rrrr"r""r*,^{i ) .\ (4) selisih ) anggaran dengan .ealisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.gr.47l.638,7odengan rincian sebagai berikut a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan b. Realisasi /<r c\^,j ., selisih iebih/(kurand Rp. (97.471.63s,o0) t", #:H, anggaran dengan rearisasi pengeluara.n pembiayaan sejumlah Rp.81.241.oo0,oo dengan rincian sebagai a' Anggaran Pengeluaran setelal perubahan Rp. 16.788.965.75 1,oo b. Realisasi serisihrebih/(kumn ,t Yf!!!73Prorrr*rr,* (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejurdah RP.2.839.69A.O17,7O dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto aetelah perubahal Rp.86.342.575.717,O0 b Realisasi R!.49.142.273.734 .70 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (2.839.698.O17,70) Pasal 4 Neraca- sebagaimana dimaksud pada pasal I huruf b per 3t Desember Tahun 2012, sebagai berikut a. Jumlah asset Rp. 103. 131.541.468,0O Rp. 103.229.O13.106,7O Rp. 2.08r.384.372563,38 Rp. 26.232.557.666,00 Rp. 2.055.151.814.497,34 b. Jumhh kewajiban c. Jumlah ekuitas dara Pasal 5 i:::ffi"."fr,f';"if35tr#tr*,ffii:.?" daram pasar t huruf c, untuk tahun yans terakhir sampai dengan 31 ) a. Sa-ldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 b. Arus kas dari alilivitas operasi c. Arus kas dari a.ktivitas investasi asset non - Keuangan d. Arus kas dari aLtivitas pembiayaan e. Arus kas dari aldivitas non anggaran f. Sa-ldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 20 1 I ) Rp. 106.428.7OO.7O9,0O Rp. 692.442.569.aAA,29 Rp.(228.945.56 l.7O2,OO) Rp (19.595.878.631,OO) Rp. 136.122.996,00 Rp. \Oa.A97 .O27 .472,99 Pasal 6 Catatan atas laporal keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d, tahun anggaran 2O12 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporal keuangan. Pasal 7 Perincian secara kontitatif dalam Neraca dan l,aporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 dan Pasal 5, masih akan mengalami koreksi lebih lanjut sesuai saran dalam LHP BPK-RI Makassar . Pasal 8 Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut pendapatan, belanja dar pembiayaan ; urusan pemerintahan daera-h, organisasi, Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belalja daerah menurut urusan pemerintalan daerah, organisasi, program dan kegiatan : Lampiran L4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerai untuk keselarasan dan keterpaduan urusanE Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a, Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; pemerintal:an daerah dan fungsi dalam keraagka pengelolaan keuangan Negara ; Daftar piutang daerah ; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan darl pengurangan asset tetap daerah ; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai al(hir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun aiggaran berikutnya : Da.ftar dana cadalgan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Pasal 9 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI yang - merupakan bagian tidak terPisahkan dari peraturan daerah ini. { Pasal 1O Ia I;t .iita I a ;;..J ) I:l:ly:r. Iebih lanjut *".,g"-r,.i penjabaran pertanggungiawaba4 Daeratl Kabupaten Luwu Timur diatur da.lam Peraturan Bupati. t,. ) Pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam r,em baran Daerai IGbupaten Luwr Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
98

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2, TLD NO.73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 2 ayat {2) Huruf j dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal< Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajal< Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Ur,daI.g Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lemba-ran Nega-ra Republik tndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubal beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penqgihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimara telah diubai beberapa kali, teral<hir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan l,embarafl Negara Republik lndonesia Nomor 3987)i 5. Undang-Undang Nomor 14 Taiun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 2002 Nomor 27, Tambahal Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); + ql 1 t 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {l€mbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a44li 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuargan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Taiun 2009 Nomor 130, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Talun 2Ol\ tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undarg Hukum Acara Pidana (LembaraJl Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LembaraIl Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 14s); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); t I q' 2 L L 16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2O0O tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1.+O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintai Nomor 38 Tahun 2007 tentarg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintai Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Taiun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajal< Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh wajib Pajak (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembararl Negam Republik Indonesia Nomor 5179); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
MEMUTUSK'AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5. L Daerai adalah Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaian Daerah. Bupati adalai Bupati Luwu Timur. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur. Pengelola Pendapatan Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah yarlg mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daera}t. 3 t ql 6. Pejabat adalal pegawai yarlg diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daera-tr sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adala-h kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersilat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakar untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 8. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembaya-r Pajak, pemotong Pajal dan pemungut Pajak yarg mempunya.i hak dan kewajiban perpajakan sesuai denga,n ketentuan peraturan perundangundangan perpajal<an daerah. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB P2 adalah pajal< atas bumi dar/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orarg Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yarlg digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 13. Nilai Jual Objek Pajak, yarlg selanjutnya disingkat NJOP, adatah harga rata-rata yang diperoleh dad transal<si jual beli yang terjadi seca.ra wajar, dan bilamana tidak terdapat transa-ksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilaijual objek pajak pengganti. 14. Badan adalai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang mela-kukart usaha maupun yang tida-k melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badar Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontral investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Pajal< yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Taiun Pajat atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaja_kan daerah. 16. Pemungutan adatah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunar data Objek Pajak dart Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yarlg terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SpOp, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajal< untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sesuai dengari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. -[8:-.Furat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SppI, I _ '-lhdalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya paja,k L. Bumi dan Bangunan yang terurang wajib pajal<. -fi % 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang sela-njutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarlg telah dilal<ukan dengan menggunakan formulir atau telatr dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 22. Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkaa kesalaha-n tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pe.pajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajal< Terutang, Surat Ketetapan PAjak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 23. Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajal<. 24. Banding adalal upaya hukum yarlg dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajat terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 25. Putusan banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaar penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukar gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpaja.kan yang berlaku. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilal<sanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka mela]<sanal<an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ],ang dengan bukti itu membuat terang tindal< pidana di bidang perpajakan daerai yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 29. Penyidik adalai Pejabat Kepolisiaa Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yalg diberi wewenang khusus oleh undarg-undang untuk melakukan penyidikan. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerai yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk metakukal:l penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 31. Xds Umum Daerai adalah tempat penyimpanan uang Daerah yalg | . .ditentukan oleh Bupati untuk menainpung seluruh penerimaan Daerah u. dajl diguna-kan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. -1- T: 5 32. lnsentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilar yang diberikan sebagai penghargaan atas kineia tertentu dalam melaksanal<an pemungutan Pajak. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum ba€i Pemerintah Daerah dalam melal<ukan pemungutan PBB P2. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan pembangunan Daerah melalui pembayaran Pajak; b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. menguasar terhadap BAB III NAMA, ORIEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 4 Dengan nama PBB-F2, dipungut Pajak atas setiap pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 5 (l) Objek PBB-P2 adalai Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakal untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi: a. jalan lingkungan yang tertetak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yarg merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renalg; d. paga-r mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. {3} Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, tidak natan pajak apabila: a digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah 6 Daerai untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutal lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanai penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hal(; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (.1) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajal PBB-P2 sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) ditetapkan sebesar RpIO.OOO.0OO,0O (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 6 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memeroleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memeroleh manfaat atas bangunan. Pasal 7 {1) Wajib PBB-P2 adalah orarg pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Dalam hal Objek PBB P2 belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan Subjek PBB-P2 sebagai Wajib PBB-P2. (31 Subjek PBB-P2 yang ditetapkan sebagai Wajib PBB-F2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subjek PBB-P2 tersebut bukan Wajib P2 terhadap Objek P2 dimaksud. (4) Apabila keterangan sebagaimara dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat I (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (5) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Bupati, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. (6) Apabila setelah jangka waktu I (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Bupati tidat memberikan keputusan, mal<a keterangan yang diajukan dianggap disetujui Bupati dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib PBB P2 sebagaimana dimalsud pada ayat (2). BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2 pasal 8 $1.:'-kngenaan PBB-P2 didasarkan pada NJOP. L --t t 7 (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimat<sud pada ayat {1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecua.li untuk Objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap I (satu) tahun sesuai dengan perkembangan wilayah tempat Objek PBB-P2 berada. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimara dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkar sebesar 0,1 7o (nol koma satu persen). b. Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 70 (nol koma dua persen). Pasal 10 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengar cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {3), setelah dikurangi NJOP Tidal< Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 PBB-P2 yang terutang dipungut dalam wilavah Daerah. BAB VI TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 12 Tahun Pajak adalai 1 (satu) tahun kalender. Pasal 13 Saat yang menentukan PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun pajak berkenaan. BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK PBB-P2 Pasal 14 lr/ (1) (2) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan dengaJl menggunakan SpOp. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subiek pB6-p2 dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SpOp oleh Subjek pBB_p2. Ketenluan mengenai tata cara pendataan Objek pBB_p2 sebagaimana u/ drmaksud pada ayat (t). diatur lebih lanjur dalam peraturan Bupati. a (s) t --f q: Pasal 15 (l) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l), Bupati menerbitkan SPPI. (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD apabila: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak disampaikan dan setelatl wajib PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yarlg terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib PBBP2. Para4raf 2 Tata Cara Penagihan Pasal 18 9 {r) Ei L upati dapat menerbitkan STPD, apabila BAB VIII PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 16 (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib PBB-P2, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPr atau SKPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan \,/ penyampaian SPOP, SPPI, dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihaa Paragraf 1 Tata Ca-ra Pembavaran Pasal 17 (l) Pembayamn PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran PBB-F2 yang terutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yarg ditunjuk oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak ha_rus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat I (satu) hari kerja. (4) Setiap Wajib PBB-P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan SppT atau SKPD yang ditetapkan Bupati. (5) P-embayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengar menggunakan SSPD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayargn dan tempat pembayarar PBB-P2 diatur dalam peraturan giOati. \,/ 12) a. PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. hasil penelitian SPOP terdapat kekurangar pembayaran sebaga.i akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. wajib PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekuraagar pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat pajak terutang. SKPD/SPPr yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. Pasal 19 Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPI oleh wajib Pajak. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yarlg harus dibayar bertambai merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitka,n. Bupati atas permohonan Wajib Pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, dengan dikenal<an bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap butan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penundaan pembayaran PBB-P2, diatur dalam Peraturan B\pati. V Pasal 20 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oteh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaig berlaku. (3) (1) (21 (3) (.+l {1) l2j BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan Pasal 2 1 (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang dit u nj uk atas: a. SPPI; b, SKPD. an diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasa-rl yang jelas. 1A --Fi' w L {3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajal<. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimatsud pada ayat (1), avat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatar sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. Pasal22 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama i2 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dal penyelesaian keberatan, diatur dalam Peraluran Bupati.r,/ Bagian Kedua Banding Pasal 23 (1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Balasa Indonesia, dengar alasan yang jelas dalam jargka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, yang dilampiri salinan dari keputusal keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajal< sampai dengar 1 (satu) bulan sejal< tanggal penerbitan Putusan banding. Pasal, 24 (1) Apabila pengajuar keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajat dikembalikan dengan ditambai imbalan bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan untuk paling tinggi 24 {dua puluh empat} bulan. (2) lmbalan bunga sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam ha-l keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5O7o puluh persen) dari jumlah Pajal< berdasarkan keputusan ke ratan dikurangi dengan Pajal< yang telah dibayar sebelum lll PARd4,JIERAT -.i ) ukan keberatan 11 honan pengembalian kepada Bupati, paling lambat pada akhir pajak berikutnya. BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1) Atas permohonaa wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPI, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalaian hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikal Pajal< yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPI, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidal< bena-r; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajal< terutang dalam ha1 objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang tuar biasa; dan I mengurangkan ketetapan Pajal< terutang berdasarkan pertimbangan kemampuar membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajal{. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajat sebagaimana dingaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. / BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 26 Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajal< dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati , paling lambat akhir tahun pajak berikutnya (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka wal<tu sebagaimana dimalsud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan. (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang paja,k lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), langsung diperhitungkar untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (5) Pengembalian kelebihar pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan pengembalial pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dikabulkan atau dianggap dikabulkan. {6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. L-' Pasal2T {1) Permohonan pengembalian kelebihar pembayaran pajak dilakukan seca,ra tertulis kepada Bupati paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Tanggal pembayaran pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yangjelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukarr secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirjman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 28 (1) Atas pengajuan keberatan permohonar pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjrrk melakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berupa pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 29 upati berwenang melakukan pemeriksaal untuk menguji kepatuhan menuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanal<an -Fl 4 raturan perundang undangal perpajakan daerah. l3 {2) wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruargan yalg dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata crra pemeriksaan Pajak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.;,'- BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30 {l} Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 Uima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajal( melal<ukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihaa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pal<sa tersebut. (4) Pengakuan utang pajal< secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat.{2) huruf b, adalah Wajib pajal< dengan kesadararnya menyatakan masih. mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintai Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketalui aari pei-rgajuai p.._ot o"un angsuran atau penundaan pembavaran aan peimo-tr"onal 'f.eUeiatm oleh"Wallb Paiak. Pasal 3 1 {1) 12| I.l l Piu.rang pajal meta_kukar penagihan yang lidak mungkin ditagih lagi karena ha} untuk sudal kediluwar-*.?"p"i?rn"ir"f""l* Bupati menetapkan keDutusa n t..iurr*-", Jor!"i;#:,: f::Eh-'px san piu.tang Paiak vans sudatr 5.1:,, u?".,e bih,anj u r _..__il::i:i"";i jl;, ",, yarg pi u rans pajak sudah kedaluwarsa diarur lebih t""tu i"lfir-i.1rir.Il"L-u p",i. g,, 14 t-- :} q: BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 32 (l) lnstansi yang melaksanalan pemungutan Pajak diberi insentif atas dasar pencapaial kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturar perundang-undangan yang berlaku. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 33 (l) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melal<ukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimal<sud dalam UndangUndang Hukum Aca-ra Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) adalan: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatair yarg dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidara di bidarg perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukarr penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelal<sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menlruruh berhenti dan/atau melarang seseoralg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya darl diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau i 7 t.- (3) k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntui dmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R€publik inrtor,.sia, sesuai dengal ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 34 .'':::'ff .Tfl ?1*'Fi}ff ^1B:l'iilffi f,l?''tl1."J""ffir".iiiil rralam rangka *"t1"'-[ll'",u'rif i.* nJ""g- u^o"ngan di hidang me tak sanakarr ketentuan ''ldJt*,,;{-;}*t'x1',.rlh:si?i'fl #tiT#g*:i;:}fr f.'J#j##;*ttn ,..^..^ ur-"u"ud pada ayat (1) dan avar \2\ r1l Ketentuan sebagaimana \"r uitecuati*an bagi: rhli yang bertindak sebagai saksi atau saksi o neiabal alau lenaga ' . *iffi:,ffi,m.h.-r"#l#,,t-n'[:i#?H 'I;'#i''n'i:':-w*tl"*t#'ff ,*ll**q j*-##: ''' ;!#,#ffir,**+tt:*'f '*#pcrkara p dana '" ig;u.'ffi fi'ffi$;I*if, ,., ;ffiil|fi:ffi" ffi ;i:f ;,x$;'}.r-;"r-#ilt#ffi? diminta' sert a T1'A ?:l:''il vang d iminra' bersanskuran ""--' ":;;iffi ^il;l'^-^ Pasal 35 , f:i:,;t*.-rtr ;m"n#t * il**+ :*:H"fft :';i1" L dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.00O,0O (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1O.0O0.OO0,0O (sepuluh juta rupiai). (31 Penuntutan terhadap tindal< pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilal<ukan atas pengaduan wajib pajat yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalai menyangkut kepentinagn pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajal< sehingga merupakan tindak pidana pengaduan. Peraturar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundargan Peraturan Daerair ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
52

penyertaan modal daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1, TLD NO.72

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

ABSTRAK:

Untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah kabupaten luwu timur, perlu mengarahkan penggunaan sebagian pendapatan daerah untuk membiayai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah; penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dianggap mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talun 1945; 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintaian Daerah sebagaimana telai diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalaa Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 11; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Barnk Pembangunan Daerah Sulawsi Selatan Dan Sulawesi Barat 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Taiun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
14 halaman

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepa.la Daerah mengajukai Rarcangan Peraturarl Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai kepada Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggararl 2013;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara tndonesia 4270); Undang-Undang Nomor 12 Tairun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembamn Nega-ra Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembamr Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negara a. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. qt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega,ra Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentairg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Talun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 23 Talun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeral (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambalar Lembal'an Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s75); 16. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dafl Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara v 2 ; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan Lembaran Negara Republik Inaonesia womo-. + iiil, '"","^, 19. Peraturan pemerintah Nomor?l Tahun 2010 tentang tentalg Standar Akuntan si pemerintaian lr,emuaran ni.*"i".*ir, frr,t Indonesia Tahun 2O1O Nomor izs, ir-L.t;;-i;;;;" Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5);
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20I3, Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggaran 2013 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Rp Rp 797 .107 .O39.683,OO 83 r.27 1,.234.947 ,OO Surplus/ {Defisit) (Rp. 33.86a.195.26a,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 70.599.139. 179,00 36.7 34 .943.91,5,OO 33 .a64 . 195 .264 ,OO Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatar Asli Daerah Rp. 145.128.504.600,00 b. Dana Perimbangan Rp. 517.664.630.567,00 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 134.613.904.516,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dafi jenis pendapatan: a. Pajak daerah Rp. 72.O28.2OO.OOO,OO b. Retribusi daeratr Rp. 16.740.304.600,00 c. Hasil pengetolaan kekayaan Rp. 5.800.000.000,00 d. Lain -lain pendapata,n asli daerah yang sah Rp. 50.560.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da,ri jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Baei Hasil Bukan Pajak Rp. 67.740.379.567 ,oo b. Dana alokasi umum Rp. 410.974.651.000,00 c. Dana alokasi khusus Rp. 38.909.600.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil PEal< Rp. 83.160.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 37 .696.281.876,00 c. Bantuan keuangan Rp. 13.7 57.622.640,00 Pasa.l 3 (1) Belartja Daerah sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad : a. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 350.909.497.553,00 b. Belanja Belanja Langsung Rp. 480.361.737.394,00 (2) Belanja Tida-k Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Betanja Pegawai Rp. 292.226 .a36 .O55 ,OO b. Belanja Hibah Rp. 1.659.250.000,00 c. Belanja Bantuan Sosia.l Rp. 1.553.060.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.557.226.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 52.413.525.49a,OO f. Belarja Tida.k Terduga Rp. 1.50O.0OO.0OO,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dad jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 8.790.445.500,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 153.772.070.073,00 c. Belanja Modal Rp. 317.799.221.a21,OO Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Rp. 70.599.139.179,00 b. Pengeluamr Rp. 36.7 34.943 .9l5,OO (2) Penerimaaa sebagaimana dimal<sud pada ayat (i) huruf a terdiri dad jenis pembiavaal : a. SILPA Rp. 70.599.139.179,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah b. Pembayaran Pokok Utang Rp. Rp. Rp. Rp. 15.000.000.000,00 21.734.943.915,OO 33.864. 195.264,00 ,00 Pembiayaan Net to SiLPA Tahun berkenaan Pasal 5 Uraia-n lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari : 1 , 3 4 5 6 7 8 9 10. Lampiran X Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran Ix Lampiran XII Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Dafta-r jumlah pegawai Per Golongar dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Dafta.r penyertaan modal (investasi)daerah; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daera}I; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yaflg belum diselesaikan dan dianggarkan kembali datam tahun anggaran ini; Daftar dala cadalgan daerah; DaJtar pinjaman daerah dan obligasi daerah; I 1. Lampiran XI l2 13 Pasa.l 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentarg penjabaran Angga,ran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.9 I 5 Pasal 7 Peratural Daerah ini mulai berlal<u pada tanggal I Januari Tahun 2013 Agar setiap orang mengetaiuinya, memerintaikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
82

desa

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11, TLD NO.71

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Taborage Kecamatan Wotu, Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti, dan Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena

ABSTRAK:

Dalam rangka efektifitas peningkatan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan sebagai upaya menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dilaksanakan pembentukan beberapa desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 7 Taiun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 12 Taiun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaian Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Taiun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DESA TABORAGE KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA, DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI, DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2012.
28 halaman

HUTAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9, TLD.NO69

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan HAK

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutannya; Untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan mendorong semangat pembargunaa kehutanan berbasis masyarakat ,maka perlu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat; Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang lzin Pemanfaatan Hutan Hak sudah tidak sesuai dengan Permenhut P.301 MENHUT-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasa-r Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Undang Undarg Nomor 41 Tahun 1999 tentarg Kehutanan sebagaimana telah diubai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubai teralhir dengan Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tailun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 9. Peraturan Pemerintal Nomor 4.1 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintaih Nomor 3 Tahun 2008 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
25 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT