Pencarian Peraturan

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diub ah beber a pa kali tera kh ir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tan g Pe ru bahan Kedua A ta s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten ta ng Pemerin ta han Daerah ( Le mb ar an Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re p ublik Indonesia Nomor 5679 ); � - 1 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7); 10.Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 7 Nomor 51)
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 2
14 halaman

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa da]am ralgka pembukaan rekening untuk keperluart pelaksanaan penerimaan daerah dan pengelolaan uang persediaan/pengelua-ran serta penatausahaan penerimaan dan pengelolaan uang yang harus dipertanggungjawabkan da.lam rangka pelaksaraan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan mekanisme pembukaan dan penu lu pan rekening; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Ke{a Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l€mba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambairal Irmba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 427O].; Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Ta-hun 2OO4 tentang Perbendaharaar Negara {Irmbaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, TambaiaJt Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l€mbaran Nega.ra Repubtik Indonesia Nomor 4400);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBUKAAN REKENING BAB III PENUTUPAN REKENING BAB IV PEI,APORAN REKENING BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.
NOMOR 2 TAHUN 2015
21

kearsipan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2, TLD NO.81

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Arsip sebagai sumber informasi dokumen dan barang bukti pertanggungjawaban serta memori kolektif mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat
MENGATUIR TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014.
26 halaman

RENCANA PEMBANGUNAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dengan ditetapkan dan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Luwu timur Tahun 2005-2025 yang memuat konsepsi dasar pembangunan kabupaten luwu timur dalam jangka panjang; dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kabupaten luwu timur perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. berdasarkan pertimbangna dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 3. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten luwu timur dan mamuju utara di propinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 5. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tetang system Perencanaan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 8. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada daerah.
MENGATUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.
19 halaman

PEDOMAN PELAYANAN KAPAL MOTOR PEMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, PB NO 2 TAHUN 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Kapal Motor Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Kapal Motor Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk dikelola dengan baik dalam memberikan pelayanan transportasi laut secara tertib bagi lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat; b. bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi laut secara tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pelayanan kapal motor; c. bahwa berdasarkan BUPATI LUWU TIMUR, a. bahwa Kapal Motor Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk dikelola dengan baik dalam memberikan pelayanan transportasi laut secara tertib bagi lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat; b. bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi laut secara tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pelayanan kapal motor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kapal Motor Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tirnur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); • • 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor · 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6523); tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); • • 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angk.utan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran dan Pengusahaan Angk.utan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 547); 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor KP.448/DJPL/2019 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor KP.448/DJPL/2019 tentang Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Penerima Ka pal Hibah Pelayaran Rakyat Tahun 2019; tentang Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Penerima Kapal Hibah Pelayaran Rakyat Tahun 2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2).
BAB I KETENTUANUMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL BAB IV LARANGAN DAN SANKS! ADMINISTRATIF BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
TAHUN 2021 NOMOR 2
18 HALAMAN

IBADAH HAJI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2, TLD NO.93

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal lt Ayat (3) dan Ayat (41 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan tbadah Haji serta dalam rangka meningkatkan pembina,ar, pelayalan dan perlindungan bagi jemaah hati, perlu membentuk Peraturan Daeral tentang Penyelenggaraar'r Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20O3 tentang Pembentukarr Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Proyinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaail dan Tanggung Jawab K angan Negara, Undang-Undang Nomor 13 Taiun 2OO8 tentang PcnyclenggaLraan Ibadefir Ha, Undang-Lrndang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga n, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemenntah Nomor 5E 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 'lnhun 2OO8 Tentang Penyelenggaraan Inadah Haji, Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timu.
PEMELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2015.
15 HALAMAN

BUMD

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2, TLD NO.64

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

Dengan semangat dan tanggung jawab otonomi Daerah untuk mengatur dan megurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usala Milik Daerah dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur sebagai tanggungjawab Pemerintah Daerah Luwu Timur, maka salah satu alternatif dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah; pembentukan Badan Usaia Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam mensukseskal proses pembangunan sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi tuntutan perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan sumberdaya ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk melengkapi keberadaan peraturan daerah tersebut, dengan peraturan daerah mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam daerah Kabupaten Luwu Timur yang lebih selaras dengan tuntutan jaman sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku; sesuai dengan ketentuan Pasal 177 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaia Milik Daera; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962; 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984; 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987; 5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; 6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; 7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000; 8. Undang-Undang No. 7 Tahun 2003; 9. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003; 10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; 11. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; 12. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; 14. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007; 15. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; 16. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; 17. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; 18. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; 19. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006; 20. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.
MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
18 halaman

pajak

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2, TLD NO.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Air Tanah merupakan kewenangan daerah; sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dari sektor pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
MENGATUR TENTANG PAJAK AIR TANAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011.
15 halaman

retribusi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 IPUU /Xll l2ol4, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukurxr karena bertentangan dengan Pasa.l 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasqrkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengenda.lian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahut 1960 tcntang Pctaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang l,arangan Pralrtek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruks, Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahu,r 2OO2 tentang Penfaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 terrtang Pembentukan Kabupaten Lurm Timur dan Nabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi SeLataa, Ufldang-Undang Nomor 26 "tahu.n 2OO7 tentang Penataan Ruang , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang Pelayanan Pubtik, Undang-Undang Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintaha-n Daera, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOO tentang Penyelenggalaan Telekomunika, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentalg Penggunaan Spektrum FYekuensi Radio dan Orbit Satelit , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentqng Pengetolaan l(euangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daera, Peratural Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2o1o tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang , Peratural Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahuu 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI
24 halaman

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2, TLD NO.73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 2 ayat {2) Huruf j dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal< Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajal< Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Ur,daI.g Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lemba-ran Nega-ra Republik tndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubal beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penqgihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimara telah diubai beberapa kali, teral<hir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan l,embarafl Negara Republik lndonesia Nomor 3987)i 5. Undang-Undang Nomor 14 Taiun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 2002 Nomor 27, Tambahal Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); + ql 1 t 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {l€mbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a44li 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuargan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Taiun 2009 Nomor 130, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Talun 2Ol\ tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undarg Hukum Acara Pidana (LembaraJl Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LembaraIl Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 14s); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); t I q' 2 L L 16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2O0O tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1.+O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintai Nomor 38 Tahun 2007 tentarg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintai Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Taiun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajal< Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh wajib Pajak (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembararl Negam Republik Indonesia Nomor 5179); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
MEMUTUSK'AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5. L Daerai adalah Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaian Daerah. Bupati adalai Bupati Luwu Timur. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur. Pengelola Pendapatan Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah yarlg mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daera}t. 3 t ql 6. Pejabat adalal pegawai yarlg diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daera-tr sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adala-h kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersilat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakar untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 8. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembaya-r Pajak, pemotong Pajal dan pemungut Pajak yarg mempunya.i hak dan kewajiban perpajakan sesuai denga,n ketentuan peraturan perundangundangan perpajal<an daerah. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB P2 adalah pajal< atas bumi dar/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orarg Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yarlg digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 13. Nilai Jual Objek Pajak, yarlg selanjutnya disingkat NJOP, adatah harga rata-rata yang diperoleh dad transal<si jual beli yang terjadi seca.ra wajar, dan bilamana tidak terdapat transa-ksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilaijual objek pajak pengganti. 14. Badan adalai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang mela-kukart usaha maupun yang tida-k melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badar Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontral investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Pajal< yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Taiun Pajat atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaja_kan daerah. 16. Pemungutan adatah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunar data Objek Pajak dart Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yarlg terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SpOp, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajal< untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sesuai dengari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. -[8:-.Furat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SppI, I _ '-lhdalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya paja,k L. Bumi dan Bangunan yang terurang wajib pajal<. -fi % 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang sela-njutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarlg telah dilal<ukan dengan menggunakan formulir atau telatr dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 22. Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkaa kesalaha-n tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pe.pajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajal< Terutang, Surat Ketetapan PAjak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 23. Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajal<. 24. Banding adalal upaya hukum yarlg dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajat terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 25. Putusan banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaar penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukar gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpaja.kan yang berlaku. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilal<sanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka mela]<sanal<an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ],ang dengan bukti itu membuat terang tindal< pidana di bidang perpajakan daerai yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 29. Penyidik adalai Pejabat Kepolisiaa Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yalg diberi wewenang khusus oleh undarg-undang untuk melakukan penyidikan. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerai yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk metakukal:l penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 31. Xds Umum Daerai adalah tempat penyimpanan uang Daerah yalg | . .ditentukan oleh Bupati untuk menainpung seluruh penerimaan Daerah u. dajl diguna-kan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. -1- T: 5 32. lnsentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilar yang diberikan sebagai penghargaan atas kineia tertentu dalam melaksanal<an pemungutan Pajak. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum ba€i Pemerintah Daerah dalam melal<ukan pemungutan PBB P2. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan pembangunan Daerah melalui pembayaran Pajak; b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. menguasar terhadap BAB III NAMA, ORIEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 4 Dengan nama PBB-F2, dipungut Pajak atas setiap pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 5 (l) Objek PBB-P2 adalai Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakal untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi: a. jalan lingkungan yang tertetak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yarg merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renalg; d. paga-r mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. {3} Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, tidak natan pajak apabila: a digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah 6 Daerai untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutal lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanai penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hal(; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (.1) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajal PBB-P2 sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) ditetapkan sebesar RpIO.OOO.0OO,0O (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 6 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memeroleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memeroleh manfaat atas bangunan. Pasal 7 {1) Wajib PBB-P2 adalah orarg pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Dalam hal Objek PBB P2 belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan Subjek PBB-P2 sebagai Wajib PBB-P2. (31 Subjek PBB-P2 yang ditetapkan sebagai Wajib PBB-F2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subjek PBB-P2 tersebut bukan Wajib P2 terhadap Objek P2 dimaksud. (4) Apabila keterangan sebagaimara dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat I (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (5) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Bupati, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. (6) Apabila setelah jangka waktu I (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Bupati tidat memberikan keputusan, mal<a keterangan yang diajukan dianggap disetujui Bupati dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib PBB P2 sebagaimana dimalsud pada ayat (2). BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2 pasal 8 $1.:'-kngenaan PBB-P2 didasarkan pada NJOP. L --t t 7 (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimat<sud pada ayat {1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecua.li untuk Objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap I (satu) tahun sesuai dengan perkembangan wilayah tempat Objek PBB-P2 berada. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimara dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkar sebesar 0,1 7o (nol koma satu persen). b. Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 70 (nol koma dua persen). Pasal 10 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengar cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {3), setelah dikurangi NJOP Tidal< Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 PBB-P2 yang terutang dipungut dalam wilavah Daerah. BAB VI TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 12 Tahun Pajak adalai 1 (satu) tahun kalender. Pasal 13 Saat yang menentukan PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun pajak berkenaan. BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK PBB-P2 Pasal 14 lr/ (1) (2) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan dengaJl menggunakan SpOp. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subiek pB6-p2 dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SpOp oleh Subjek pBB_p2. Ketenluan mengenai tata cara pendataan Objek pBB_p2 sebagaimana u/ drmaksud pada ayat (t). diatur lebih lanjur dalam peraturan Bupati. a (s) t --f q: Pasal 15 (l) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l), Bupati menerbitkan SPPI. (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD apabila: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak disampaikan dan setelatl wajib PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yarlg terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib PBBP2. Para4raf 2 Tata Cara Penagihan Pasal 18 9 {r) Ei L upati dapat menerbitkan STPD, apabila BAB VIII PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 16 (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib PBB-P2, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPr atau SKPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan \,/ penyampaian SPOP, SPPI, dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihaa Paragraf 1 Tata Ca-ra Pembavaran Pasal 17 (l) Pembayamn PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran PBB-F2 yang terutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yarg ditunjuk oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak ha_rus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat I (satu) hari kerja. (4) Setiap Wajib PBB-P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan SppT atau SKPD yang ditetapkan Bupati. (5) P-embayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengar menggunakan SSPD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayargn dan tempat pembayarar PBB-P2 diatur dalam peraturan giOati. \,/ 12) a. PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. hasil penelitian SPOP terdapat kekurangar pembayaran sebaga.i akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. wajib PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekuraagar pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat pajak terutang. SKPD/SPPr yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. Pasal 19 Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPI oleh wajib Pajak. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yarlg harus dibayar bertambai merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitka,n. Bupati atas permohonan Wajib Pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, dengan dikenal<an bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap butan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penundaan pembayaran PBB-P2, diatur dalam Peraturan B\pati. V Pasal 20 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oteh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaig berlaku. (3) (1) (21 (3) (.+l {1) l2j BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan Pasal 2 1 (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang dit u nj uk atas: a. SPPI; b, SKPD. an diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasa-rl yang jelas. 1A --Fi' w L {3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajal<. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimatsud pada ayat (1), avat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatar sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. Pasal22 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama i2 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dal penyelesaian keberatan, diatur dalam Peraluran Bupati.r,/ Bagian Kedua Banding Pasal 23 (1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Balasa Indonesia, dengar alasan yang jelas dalam jargka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, yang dilampiri salinan dari keputusal keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajal< sampai dengar 1 (satu) bulan sejal< tanggal penerbitan Putusan banding. Pasal, 24 (1) Apabila pengajuar keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajat dikembalikan dengan ditambai imbalan bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan untuk paling tinggi 24 {dua puluh empat} bulan. (2) lmbalan bunga sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam ha-l keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5O7o puluh persen) dari jumlah Pajal< berdasarkan keputusan ke ratan dikurangi dengan Pajal< yang telah dibayar sebelum lll PARd4,JIERAT -.i ) ukan keberatan 11 honan pengembalian kepada Bupati, paling lambat pada akhir pajak berikutnya. BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1) Atas permohonaa wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPI, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalaian hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikal Pajal< yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPI, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidal< bena-r; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajal< terutang dalam ha1 objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang tuar biasa; dan I mengurangkan ketetapan Pajal< terutang berdasarkan pertimbangan kemampuar membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajal{. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajat sebagaimana dingaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. / BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 26 Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajal< dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati , paling lambat akhir tahun pajak berikutnya (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka wal<tu sebagaimana dimalsud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan. (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang paja,k lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), langsung diperhitungkar untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (5) Pengembalian kelebihar pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan pengembalial pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dikabulkan atau dianggap dikabulkan. {6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. L-' Pasal2T {1) Permohonan pengembalian kelebihar pembayaran pajak dilakukan seca,ra tertulis kepada Bupati paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Tanggal pembayaran pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yangjelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukarr secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirjman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 28 (1) Atas pengajuan keberatan permohonar pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjrrk melakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berupa pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 29 upati berwenang melakukan pemeriksaal untuk menguji kepatuhan menuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanal<an -Fl 4 raturan perundang undangal perpajakan daerah. l3 {2) wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruargan yalg dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata crra pemeriksaan Pajak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.;,'- BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30 {l} Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 Uima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajal( melal<ukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihaa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pal<sa tersebut. (4) Pengakuan utang pajal< secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat.{2) huruf b, adalah Wajib pajal< dengan kesadararnya menyatakan masih. mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintai Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketalui aari pei-rgajuai p.._ot o"un angsuran atau penundaan pembavaran aan peimo-tr"onal 'f.eUeiatm oleh"Wallb Paiak. Pasal 3 1 {1) 12| I.l l Piu.rang pajal meta_kukar penagihan yang lidak mungkin ditagih lagi karena ha} untuk sudal kediluwar-*.?"p"i?rn"ir"f""l* Bupati menetapkan keDutusa n t..iurr*-", Jor!"i;#:,: f::Eh-'px san piu.tang Paiak vans sudatr 5.1:,, u?".,e bih,anj u r _..__il::i:i"";i jl;, ",, yarg pi u rans pajak sudah kedaluwarsa diarur lebih t""tu i"lfir-i.1rir.Il"L-u p",i. g,, 14 t-- :} q: BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 32 (l) lnstansi yang melaksanalan pemungutan Pajak diberi insentif atas dasar pencapaial kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturar perundang-undangan yang berlaku. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 33 (l) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melal<ukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimal<sud dalam UndangUndang Hukum Aca-ra Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) adalan: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatair yarg dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidara di bidarg perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukarr penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelal<sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menlruruh berhenti dan/atau melarang seseoralg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya darl diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau i 7 t.- (3) k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntui dmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R€publik inrtor,.sia, sesuai dengal ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 34 .'':::'ff .Tfl ?1*'Fi}ff ^1B:l'iilffi f,l?''tl1."J""ffir".iiiil rralam rangka *"t1"'-[ll'",u'rif i.* nJ""g- u^o"ngan di hidang me tak sanakarr ketentuan ''ldJt*,,;{-;}*t'x1',.rlh:si?i'fl #tiT#g*:i;:}fr f.'J#j##;*ttn ,..^..^ ur-"u"ud pada ayat (1) dan avar \2\ r1l Ketentuan sebagaimana \"r uitecuati*an bagi: rhli yang bertindak sebagai saksi atau saksi o neiabal alau lenaga ' . *iffi:,ffi,m.h.-r"#l#,,t-n'[:i#?H 'I;'#i''n'i:':-w*tl"*t#'ff ,*ll**q j*-##: ''' ;!#,#ffir,**+tt:*'f '*#pcrkara p dana '" ig;u.'ffi fi'ffi$;I*if, ,., ;ffiil|fi:ffi" ffi ;i:f ;,x$;'}.r-;"r-#ilt#ffi? diminta' sert a T1'A ?:l:''il vang d iminra' bersanskuran ""--' ":;;iffi ^il;l'^-^ Pasal 35 , f:i:,;t*.-rtr ;m"n#t * il**+ :*:H"fft :';i1" L dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.00O,0O (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1O.0O0.OO0,0O (sepuluh juta rupiai). (31 Penuntutan terhadap tindal< pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilal<ukan atas pengaduan wajib pajat yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalai menyangkut kepentinagn pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajal< sehingga merupakan tindak pidana pengaduan. Peraturar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundargan Peraturan Daerair ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
52

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT