Pencarian Peraturan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD.2011/No.151

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
1. Undang-Undang Nomo. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kahupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287): 4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kalf diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusang Pemerirtahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeral Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Serdiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 2 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan • Keuangan Daerah 14 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Yabupaten Luwu Timu: Nomor 29); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDAFTARAN DAN PELOPOR BAB III : TARIF BAB IV : TATA CARA PENERBITAN SPTPD; .SKDDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN BAB V : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 9AN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VI : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMlNISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB VII : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
14

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2011

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Instansi Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. 6. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. 8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 9. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 10. Perangkat Daerah adalah perangkat pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor), kecamatan, dan kelurahan. 4 11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah. 12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 16. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Luwu Timur tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen Pemerintahan Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan Pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pasal 2 (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5 BAB II UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) SPIP terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian resiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Pasal 4 Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui : a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang efektif; Pasal 5 Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan : a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah Daerah; 6 c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Pasal 6 Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah Daerah; b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah Daerah; c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan d. memilih pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah Daerah. Pasal 7 Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan : a. mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan; b. menerapkan manajemen berbasis kinerja; c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Pasal 8 (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan : 7 a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah Daerah; b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah Daerah; c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah Daerah; d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah; b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur; dan c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. Pasal 10 (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut : a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang- undangan. 8 Pasal 11 Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Penilaian Resiko Pasal 12 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian resiko. (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi resiko; dan b. analisis resiko. (3) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan: a. tujuan Instansi Pemerintah Daerah; dan b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Tujuan Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. (2) Tujuan Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. (3) Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan: a. strategi operasional yang konsisten; dan b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko. 9 Pasal 14 Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b sekurang- kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah; b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah Daerah; d. mengandung unsur kriteria pengukuran; e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah Daerah yang cukup; dan f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. Pasal 15 Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. Pasal 16 (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah. (2) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan prinsip kehatihatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 17 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut : a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah Daerah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko; 10 c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah Daerah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Pasal 18 Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Pasal 19 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b. (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus sekurang-kurangnya: a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan 11 c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. Pasal 20 (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian umum; dan b. pengendalian aplikasi. Pasal 21 Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pengamanan sistem informasi; b. pengendalian atas akses; c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi; d. pengendalian atas perangkat lunak sistem; e. pemisahan tugas; dan f. kontinuitas pelayanan. Pasal 22 Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sekurang-kurangnya mencakup: a. pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif; b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan; d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. 12 Pasal 23 Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sekurang-kurangnya mencakup: a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya; b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal; c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. Pasal 24 Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c sekurang-kurangnya mencakup : a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program; b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak. Pasal 25 Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sekurang-kurangnya mencakup : a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses; b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. Pasal 26 Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e sekurangkurangnya mencakup: a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut; b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu. 13 Pasal 27 Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f sekurang-kurangnya mencakup: a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif; b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer; c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pasal 28 Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengendalian otorisasi; b. pengendalian kelengkapan; c. pengendalian akurasi; dan d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data. Pasal 29 Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sekurang-kurangnya mencakup: a. pengendalian terhadap dokumen sumber; b. pengesahan atas dokumen sumber; c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. Pasal 30 Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sekurang-kurangnya mencakup : a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. Pasal 31 Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sekurang-kurangnya mencakup : 14 a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah; c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data. Pasal 32 Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d sekurang-kurangnya mencakup : a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan; b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan; c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan. Pasal 33 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d. (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai : a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan b. rencana pemulihan setelah bencana. Pasal 34 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e. (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus: a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja; b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; 15 c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. Pasal 35 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f. (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Pasal 36 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g. (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Pasal 37 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h. (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan: a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Pasal 38 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j. 16 (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Pasal 39 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k. (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 40 Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pasal 41 (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib diselenggarakan secara efektif. (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus sekurang-kurangnya : a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 17 Bagian Keenam Pemantauan Pasal 42 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pasal 43 Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Pasal 44 (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah atau pihak eksternal Pemerintah Daerah. (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 45 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Umum Pasal 46 (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. 18 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah. (6) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Daerah Pasal 47 (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. (2) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui : a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. Pasal 48 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten. Pasal 49 (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 19 Pasal 50 (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 51 Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan wajib menaati kode etik aparat pengawas Intern Pemerintah. Pasal 52 Untuk menjaga mutu hasil audit, aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah, wajib berpedoman pada standar audit pemerintah. Pasal 53 Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang diawasi. Pasal 54 Aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. Pasal 55 Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 20 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

STANDAR NILAI MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2011/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar • Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan;
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27); 3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049); I 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010. Nomor 15); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6};
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR NILAI MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu Timur yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Harga Standar Minimal Bangunan adalah harga dari hasil perhitungan terhadap nilai bangunan per meter bujur sangkar dengan menyesuaikan harga standar satuan harga barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 7. Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang melekat dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di atas atau di bawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas pennukaan air. 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, 9. Retribusi Perisinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk pemungutan. " 11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB}, Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. 13. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah begian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 14. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya. terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan clinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun. 15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun. 16. Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 {lima) tahun. 17. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu ke bawah/ke atas. 18. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah. BAB II JENIS BANGUNAN Pasal 2 Jenis Bangunan Terbagi atas Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung BAB III HARGA STANDAR MINIMAL BANGUNAN Pasal 3 Harga standar minimal bangunan gedung untuk 1 (satu) meter bujur sangkar dalam wilayah daerah ditetapkan sebesar (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Pasal 4 (1) Bangunan gedung yang kurang dari Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilakukan perhitungan kembali oleh Tim Teknis Pelayanan dan Non Perizinan Kabupaten Luwu Timur. {2) Bangunan gedung yang lebih dari Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harga standar bangunan dihitung berdasarkan harga yang diusulkan. Pasal 5 (1) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan harga Standar minimal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (2) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan harga standar minimal bangunan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dapat dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin mendirikan Bangunan dan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu selama bangunan tidak diperbaiki/mengalami perubahan konstruksi. Pasal 6 Harga Standar Minimal bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh Dinas. Pasal 7 (1) Harga Standar Minimal Bangunan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Bab IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2011.
6

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATUAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2011/No.137

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peratuan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturar: Bupati Luwu Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '7 5049); ' ' ' 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 44);
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. 5. 6. 7. - 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Ka bu paten Luwu Timur. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 10. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran pajak penerangan jalan terutang. 11 . Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 15. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 18. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. 19. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat J;. pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan. 30. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 31. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 2 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1.5% (satu koma Lima persen). Pasal 3 (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (4) Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kategori sebagai berikut : a. Untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, dihitung dengan rumus sebagai 17 berikut : NJTL = Kwh Pemakaian X Harga satuan listrik. b. Untuk pembangkit listrik yang belum memasang alat ukur, dihitung dengan rumus sebagai berikut : NJTL = KVA X FD X Jam Nyala X Rp/Kwh Keterangan : NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik KVA = Kapasitas Daya Terpasang FD = Faktor Daya, yaitu tolok ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik sebesar 0.85. Jam nyala = Jam nyala penggunaan tenaga listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan/didasarkan pada sistem shif kerja perusahaan dalam setiap hari, dengan batasan minimum 1 (satu) shif sama dengan 8 jam, 2 shif sama dengan 16 jam, dan 3 shif sama dengan 24 jam. Rp/Kwh = Harga satuan listrik per Kwh. (5) Jumlah pemakaian tenaga listrik dari pemakaian yang tercatat dalam alat ukur penggunaan tenaga listrik yang harus disediakan dan dipasang oleh wajib pajak. (6) Penentuan titik pemasangan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati antara Pemerintah Daerah dengan wajib pajak yang dituangkan dalam berita acara. (7) Dalam hal wajib pajak belum memasang alat ukur, penentuan penggunaan tenaga listrik dihitung secara jabatan (official assesment). BAB Ill TATA CARA PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Pasal 4 e ·, (8) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD, apabila : a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 5 (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan/atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati. (3) Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bendahara Penerimaan, terhadap SPTPD yang disampaikan wajib pajak dilakukan penelitian, dan selanjutnya bendahara penerimaan menerbitkan SSPD untuk diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan pajak. (4) Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bank atau tempat lain, terhadap SPTPD yang dilaporkan wajib pajak dilakukan penelitian dan disampaikan pada Bank yang ditunjuk, dan selanjutnya Bukti setoran yang telah divalidasi oleh Bank di sampaikan pada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak. (5) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus. (6) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (7) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pasal 6 (1) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan. (2) Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut: a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB dan/atau STPD yang diajukan permohonannya; b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Dinas paling lambat tujuh hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan; c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian pajak terutang untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan; d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas, dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; e. Pembayaran angsuran ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima; f. Penundaan pembayaran ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB dan/atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima; g. Penghitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut : 1) Penghitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran; 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau diangsur dengan pokok pajak angsuran; 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen). h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen). i. Penghitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut : 1) Penghitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% dengan jumlah bulan yag ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda; 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% perbulan; 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama. BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Pasal 7 (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap : � a. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan dan/atau STPD. (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut : a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak; c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan; d. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan; e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk : 1) Menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; 2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut. (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut : a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan diterima wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan : 1) Surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; 2) Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang. (5) Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun lampirannya. Pasal 8 (1) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas atau Pejabat melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. I; (3) Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Dinas. (4) Datam hat tetaahan disetujui, Kepata Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan atau STPD semuta. (5) Wajib pajak metakukan pembayaran paling tambat 7 (tujuh) hari setetah menerima surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. (6) Datam hat tetaahan ditotak, Kepata Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penotakan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi. Pasat 9 (1) Bupati dalam hat ini Kepata Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatatkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabita terdapat : a. Data atau fakta baru yang betum terungkap pada waktu pemeriksaan/penetitian untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetutan surat ketetapan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi tetah tertampaui; b. Data atau fakta baru yang betum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetutan surat ketetapan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan format, yakni pengajuan permohonan metampaui batas waktu yang tetah ditentukan. (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah jumtah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum datam surat ketetapan. (3) Pengurangan atau pembatatan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak dilakukan sebagai berikut : a. Surat permohonan wajib pajak didukung oteh data atau fakta baru yang meyakinkan; b. Datam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy 1) Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya; 2) Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan. 3) Berkas permohonan berikut bukti penotakan keberatan atau bukti penotakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembatikan kepada wajib pajak. (4) Pengurangan atau pembatatan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepata Dinas atau atas usutan dari pejabat berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru. (5) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usutan karena jabatan, Kepata Dinas atau Pejabat metakukan rapat koordinasi untuk membahas pengurangan atau penghapusan ketetapan pajak. (6) Hasil pembahasan disampaikan kepada Kepata Dinas dengan melampirkan uraian pemandangan atau masukan atas pengurangan/pembatatan ketetapan pajak, setanjutnya Kepata Dinas memberikan disposisi menerima atau menotak pengurangan dan pembatatan ketetapan pajak. /) l. (7) Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pejabat segera melakukan : a. Pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan ketetapan pajak yang baru yang tetap mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan yang lama; b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak 'dibatalkan' serta dibubuhi tandatangan dan nama pejabat yang bersangkutan. c. Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru. d. Terhadap surat ketetapan pajak yang dibatalkan disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan. (8) Dalam hal diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini. BABIX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas Daerah berdasarkan : a. Perhitungan dari wajib pajak; b. Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan wajib pajak, diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak. (4) Dalam surat permohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen : a. ldentitas penduduk/KTP pemohon (wajib pajak); b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; c. Bukti pelunasan pajak (SSPD) yang divalidasi; d. Uraian perhitungan pajak menurut wajib pajak; Pasal 11 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1 ), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak b diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus '/ memberiakn keputusan. .. (3) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak dimaksud. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD. (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD, Kepala Dians atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak. Pasal 12 (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar kelebihan Pajak. (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2011.
13

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Hasi. Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tcntang Pengadilan Pajak (Lemharan Negara Pepublik Indonesia Tahun 2000 . Nornor 81, Turnbahan Lem buran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3689); 3. Undarig-Undang Nornor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateri Luwi, Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon-.sia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nor.ior Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daer ah dan Petribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Perncrintahan Dacrah Provinsj, clan P emerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Rcklamc (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatc.i Luwu Tirn ur Nomor 35).
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENEThPAN HASIL PERHITUNGAN N!LA� SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETEHTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah .ni yang dimaksud der.gan : 1. Daerah adalah Kabupate n Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Reklame adalah pajak atas pcnycleriggaran reklarne. 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. 2 8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/ satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame. 9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lckasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. - 10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, Jogam atau bahan lain yaru; scjcn is. d ipu sn ru; p.icl.i tcrnpat yang dis ·cliakan (bercliri se ndiri] utu u digunt.ung, d il cm pcl utuu dibuat pudu bangurian tcmbok, clinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 11. Reklame Kain adalah reklame ?ang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan Jain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang beroentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diternpelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 13. Reklame Sclebaran adalah reklarne yang berbentuk lernbaran lepas, diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditemoatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ ctidorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 6. Reklame Apung adalah rekiarne yang disclenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/ a tau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan.dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PALTAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak se bagaimuria dirnaksud pada ayat (1) adalah Nilai Scwa Rcklamc. BAB Ill NI LAI SEWA REKLAME Pasal3 (1) Nilai sewa reklame sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame. (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikul : a. Guria Lahan (Kawasnn); b. Sudut Pandang; c. Kelas Jalan/ Le bar Jalan; dan d. Ketinggian. (3) Nilai Strategis Lckasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian. (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : INDEKS NILA! KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdazanaan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 7 2.8 5. .r.:..:, 2.0 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 '. INDEKS NlLAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG • SKOR INDEKS 1. Persimpangan 5 10 3.0 2.4 8 2. Persimpangan 4 3. ... Persimpangan 3 () 1.8 4. Jalan 2 a.rah 4 1.2 5. Jalan 1 a.rah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN - NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS (METER) 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 - 8. 5.5 M s.d. 8 M 3 0.9 ·- 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 I 10. OM s.d. 2 M - 1 0.3 INDEKS NILA! KETINGGIAN NO KETINGGIAN (ME'I ER) I SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 �I 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Sedang; - Mewah. b. Midi Billboard (s.d.6M2) 1 Tahun M2 150.000,- c. Billboard (di alas 6M2) 1 Tahun lvF 200.000,- d. Megatron; 1 Tahun M2 250.000,- e. Videotron; 1 Tahun M2 250.000,- f. Dinamic wall; 1 Tahun M' 250.000,- g. Bando; 1 Tahun M2 200.000,- h. Tinplate; 1 Tahun M2 100.000,- l. Shop sign 1 Tahun M2 100.000,- j. Neon Sign/Box. 1 Tahun .. M2 150.000,- 2. Reklamc l<Rin/Pbstik/Mikn: u. Span du k; l I lari M" 2.500,- b. Umbul-urnbu l; I Hari M2 2.500,- c. Baliga. 1 Hari M2 3.000,- 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 4. Reklame Melekat 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 5. Reklame berjalan l Tahun M� 50.000,- 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah 100.000,- 7. Reklame Suara l Hari Per Buah 3.000,- 8. Reklame Peragaan l Hari Per Buah 3.000,- o Reklame Film/Slide l Hari Per Buah 3.000,- - �---· ----- - BAB I\.' KETENTU A['; PENuTUP Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENEThPAN HASIL PERHITUNGAN N!LA� SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETEHTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah .ni yang dimaksud der.gan : 1. Daerah adalah Kabupate n Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Reklame adalah pajak atas pcnycleriggaran reklarne. 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. 2 8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/ satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame. 9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lckasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. - 10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, Jogam atau bahan lain yaru; scjcn is. d ipu sn ru; p.icl.i tcrnpat yang dis ·cliakan (bercliri se ndiri] utu u digunt.ung, d il cm pcl utuu dibuat pudu bangurian tcmbok, clinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 11. Reklame Kain adalah reklame ?ang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan Jain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang beroentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diternpelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 13. Reklame Sclebaran adalah reklarne yang berbentuk lernbaran lepas, diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditemoatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ ctidorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 6. Reklame Apung adalah rekiarne yang disclenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/ a tau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan.dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PALTAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak se bagaimuria dirnaksud pada ayat (1) adalah Nilai Scwa Rcklamc. BAB Ill NI LAI SEWA REKLAME Pasal3 (1) Nilai sewa reklame sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame. (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikul : a. Guria Lahan (Kawasnn); b. Sudut Pandang; c. Kelas Jalan/ Le bar Jalan; dan d. Ketinggian. (3) Nilai Strategis Lckasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian. (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : INDEKS NILA! KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdazanaan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 7 2.8 5. .r.:..:, 2.0 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 '. INDEKS NlLAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG • SKOR INDEKS 1. Persimpangan 5 10 3.0 2.4 8 2. Persimpangan 4 3. ... Persimpangan 3 () 1.8 4. Jalan 2 a.rah 4 1.2 5. Jalan 1 a.rah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN - NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS (METER) 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 - 8. 5.5 M s.d. 8 M 3 0.9 ·- 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 I 10. OM s.d. 2 M - 1 0.3 INDEKS NILA! KETINGGIAN NO KETINGGIAN (ME'I ER) I SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 �I 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Sedang; - Mewah. b. Midi Billboard (s.d.6M2) 1 Tahun M2 150.000,- c. Billboard (di alas 6M2) 1 Tahun lvF 200.000,- d. Megatron; 1 Tahun M2 250.000,- e. Videotron; 1 Tahun M2 250.000,- f. Dinamic wall; 1 Tahun M' 250.000,- g. Bando; 1 Tahun M2 200.000,- h. Tinplate; 1 Tahun M2 100.000,- l. Shop sign 1 Tahun M2 100.000,- j. Neon Sign/Box. 1 Tahun .. M2 150.000,- 2. Reklamc l<Rin/Pbstik/Mikn: u. Span du k; l I lari M" 2.500,- b. Umbul-urnbu l; I Hari M2 2.500,- c. Baliga. 1 Hari M2 3.000,- 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 4. Reklame Melekat 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 5. Reklame berjalan l Tahun M� 50.000,- 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah 100.000,- 7. Reklame Suara l Hari Per Buah 3.000,- 8. Reklame Peragaan l Hari Per Buah 3.000,- o Reklame Film/Slide l Hari Per Buah 3.000,- - �---· ----- - BAB I\.' KETENTU A['; PENuTUP Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

TATA NASKAH OINAS DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a, bahwa dalarn rang.ka eflslensi dan efektifltas adm.lnistrasl penyelenggaraan i,emerintaha.n daerah, perlu penyer.agaff.lal'I ·· tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu nmur; b. bahwa dengan dlberlakukannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dlnas di Lingk�ngan Pemerlntah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang dtata Naskah Dlnas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur dlpandang perlu untuk dlgantl; · c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentarig Tata Naskah Dinas di Lfngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3041) sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang N.omor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahu.n 1999 Nomor 169, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.890); 2. Undang-Und.ang Nemer 7 Tahun 2.003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 · Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Rep.ubllk Indonesia. Norn.er 4270); 3. Undang-Undang N.omar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan · Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neg.ara Rep.ublik Indonesia. N.or:,10.r 4437); 4. Undang-Undang �omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarali Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N�ara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4844); 1 -···-··: .· �:·: . . - ···.---�-=-·· ... ,-·. ··��r: ....,.. -·· ---· ,. :- ·-·-·· ·-.'.....:.-'·f.�'i - • .it -·' ·� "' . s. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahu.n 1951 N.omor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesl.a No.mor 176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Ta.hun 1958 N.omor 1971, Tambahan Lemb.aran Negara Republlk Indonesia N\Jmor 1636); 7. Peraturan ·Pemerintah �omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Prov.inst dan Pemerintahan Daerah Kabupater1/Ko.ta (Lem.ba.raa N.egara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah N.omor 41 Tah�n 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembarari Negara Republik . "' ... �·- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lamba.ng Daerah (Lembar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4790); 10. Peraturan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas; .. 12. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 13. Peratu.ran Menterl Oalam Negeri Nomor 54 Tah.un 2009 te.ntang Tata Naskah Dinas dl .llngkungan Pemerinta.h Daerah
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA NASKAH DINAS OI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BABI KETElfflJAN UMU.M P.asal l Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.· oaerah adalah Da.erah Otonom Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur .penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Wakil Bupati adalah Wakil �upati Luwu Timur; 5. sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 2 ! 6. Unit· organisasi/unit kerja adalah unit-unit organtsasl/unlt-un,t l<erja dalam " lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu 11mur; t.,� � 7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan lnformasl tertulls yang meliputl .,,..�, p.engaturan jenis, form.at, penvlapan, pengaman�.n, pengabsahan, d.istri.busi dan '""" penyimpanan naskah dinas serta media yang dlgunakan dalam komunikasl kedinasan; • 8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dik.eJuarkan aleh. pejal,at )rclllg berwerumg di lingkun.ga.n pemenntah daerah; 9. · Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata fetak dan nedaksfanal, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas; 10.. Stempel/cap dinas adal.ah tanda identitas deri sua� jabatan atau SKPD; 11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau.nama SKPD tertentu yang ditempatkan di baglan atas kertas; 12. Kop sampul naskah dinas adal.ah kop s.urat yang menunJukkan jabatan atau I nama SKPD tertentu yang ditemp.atkan d.i bag,ia.n atas sampul na.skah; i •[ 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan; 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya; 15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh at:asan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat; -�· r ff- 't .. . 16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang eda pada seorang pejabat untuk menandatanganl naskah dlnas sesual dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya; 17. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan ofeh kepala daerah setelah men:dapat persetujua.n bersama Dewan Perwa.kllan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 18. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk ht;Jk�m yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati; 19. Peraturan bersama adalah naskah dlna.s da.lam bentuk · clan sus:unan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan d.leh uua atau lebih kepafa: daerah.; 20. Kepuu,san Bupati adafah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, lndi¥ldual, clan final; 2..:1. Keputusan kepala SKPD adaleh naskah dlnas da.la.m bentuk dan sus.unan p.r.ocwk hukum yang bersifat penetapan, indMdu�I, konkrit dan final; 22. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perlntah dari bupati kepada .. bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; 23. Surat edaran adaJah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan · mendesak; 24. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi p.emberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaba.n ata.u saran dan sebagainya; 25. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pemyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal; · 3 ;:. .- \' �,.. �,!J .4 -. 26. 27. 28.. 29. Surat .perintah adal�h naskah dinas darl atasan yang dltujukan k.ep.ada bawahan yang berisl perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu; Surat izin adalah naskah dinas yang · berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berw\!nang; SJJra.t 1perjanjlan ada.lah nas.kah dJnas y.a.ng. berlsl k.esepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih uAtuk melaks.anakan tlndakan atau p.el'buatan h.ukum yang telah disepakati bersama; Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisJ perlntah u..ntuk meJaksanaka.n peker:filan sesual dengan tugas dan fungsinya; 30. Surat · perintah perjalanan dinas adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas; · 31. Surat kuasa adalah naska.h din.as dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas narnanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedtnasan; 32. Surat u·ndangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawaf yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan; · . .' -., • ll 35.. Nota dinas adafah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan; 36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah di�as kepada atasan; 37. Lembar disposisi adalah naskah dJnes darl pejabat yang berwenang berlsl petunjuk tertulJs kepada bawahan; 38.. Telaahan staf adalah naskah dlnas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pen.dapat d.an saran-saran secara sistematis; 39.. Pengumuman adalah naskah din.as dari peja.bat y.ang berweneng beris.i pemberitahuan yang bersifat umum; 40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisf informasl dan pertanggungjawaban tentang pelaksa.naa.n tugas kedinasan; 41. Re.komendasi adalah naskah djnas da.r.i pejabat yang berwenang berl.si keterangan atau catatan tentan.g sesuatu hal yang d.apat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan; 42. Surat pengantar adalah naskah dinas bensl jenis dan·.·jumlah bar.ang yang b.er.fungsi sebagaj tanda terima; ·· 43. Telegram adalah naskah d.inas darl �ja.ba.t y.an_g berwenang berisi ha.I tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronlk; · 44. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan p.eraturan daerah; 45. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah; • 4 ... r". '..A , ;·� ..... 46. 47. Berita acara adaah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oteh para. pihak; N.otulen adalah naskah dinas yang memuat .a,tatan proses sldang atau rapat; -,;"�'" 48. • 49. 50. 51., Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu; . Oaftar hadi.r adala.h n.askah dinas d.a.rJ pejabat berwenang yang b.erisi keterangan atas kehad.iran seseorang; Piagam adafah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai ata.u keteladanan yJng telah diwujudkan; Su.rat tan.da tamat pe.nd.idlka.n dan geJatJhan c:!sJngkat SJTP.p adaJab naskah di.nas yang merupa.ka.n ta.nda bukti ses.eor.amg telah lulus p.endldikan dan pelatihan tertentu; 52. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupa.kan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu; . 53. Perubahan adalah rnerubah atau menyisipkan suatu naskah dinas; 54. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut; 55. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah �inas dianggap tidak pemah dikeluarkan. BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS .. Pasal2 - � Q .... Asas tata naskah dinas terdiri atas : a. asas efisien dan efektif; b. as-as pembakuan; c.. asas akuntabilitas; d.. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pas.al 3 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilakukan melal.ui penyederhanaan dalam pen.ulis.an, penggunaan ruang atau tembar naskah dlnas, sp.esifikasi infarm.asi, serta daJ.am p.e.mg9.unaan bahasa Indonesia yang baik, llenar dan luga.s.• (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dHakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. · (3) Asas akuntabilitas seb.a.gaimana d.imaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaib.J penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. (4) Asas keterka1tan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 huruf d, yaitu tata naskah di.nas diselenggarakan da.lam satu kesatuan sistem. .. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran, · 5 ),;- . . ..... ·. :........ ..,.. . ...... - :;;:. ·� ·.... ' -- -Vg .....,. .� - � (6) Asas keamanan seoagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaltu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah crmas terdiri atas : a. ketefttian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan. Pasal 5 (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara tefiti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan .penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. · (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejeJasan aspek flsik clan metert dengan mengutamakan ., metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dlmassud dalam Pasal 4 huruf d, dlselenggara·kan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Pasal 6 Peyelenggaraan naskah dinas difaksanakan sebagai berikut : a. p.enge.Jolaan surat masuk; b. pengelotaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. wa.rna dsn · kualitas kertas. Pasal7 Pengelolaan surat masuk s.eba.gaima.na dimaks.ud delam Pasal 6 huruf a, dilakukan :- melalui : a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan : 1. Diagenda dan dildasifikasi sesua.i sifat surat serta didistribusikan ke unit p.en.gelola; • 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuaj deng�n kl.as.ifikasi sura.t dan ateha.n pimpinan; dan · 3� Surat rnasuk diarsipkan pada unit tata us.aha. b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. 6 ........ r: •.• ····:· . , . -� c. Alur surat menyurat �iselenggarakan melalui me.kanlsme dart tingkat ptmplnan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang• Pa.sa18 Pengelolaan surat kel.uar sebagaima.na dim.a.ksvd dala.m Pasa.l 6 huruf b, dUakukan melalui tahapan : a. Konsep surat keluar d.iparaf secara berjenjang dan terko.ordinasi sesual tugas clan kewen.angannya dan d.iagend.a.ka.n oleh ma.slng-masJng unit tata· usab9 dalam ra.flgka pengend.alian. · b. Surat kelcar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dib.eri P.asaJ 9 ... ... - e Tin·gkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut : a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara. b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian Negara, disintegrasi bangs.a . c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan. isl surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki · tingkat keamanan sed.ang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemertntahan dan pembangunan. e. Surat biasa disingkat B, merupakan s.urat. yang mc.teri dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang ttdak berh.ak, • ... "' ·� .i ... 'II, Pasal 1.0 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. Amat segera/ki.fat, denga.n batas w.aktu 24 jam setefah su.rat dltertma. b. S.egera, dengan batas waktu 2 x 24 jam s.etelah surat diterlma . .c. · Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah su.rat diterima.. · d. Biasa, dengan batas waktu ma.ksimum 5 h.ari ke.rja. setel.ah surat diterima . Pa.s.a.1 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram. b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 7 (1 . � F. : :-�.';,"';>;;!:"" � ·0- : .; .: ._. .'l.i -.-..w, :... c. Penyecliaan surat berlambang negara berwama kuninq emas _ atau logo daerah berwarna dicetak di aras kertas 80 gram. d. Ukuran kertas yang diguna.kan untuk surat·menyurat adal.ah Folio/F4 (215 x 330 mm). e. U.kuran kertas yang digunakan u.ntuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm). · f. Ukuran· kertas yang digunakan untuk pldato adalah AS (165 x 215 mm). Pasal 12 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut : �; a. . Penggun.aan jenis huruf pica. b. ariaJ 12 atau disesuatkan denga.n keb.utuhan. c. Spasi 1 atau 1,5 sesuat kebutuhan. Pasal 13 wama dan kualitas kertas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwama putlh dengan l<uafltas balk. BAB III NASKAH DINAS ..... Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan Pasal 14 (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas : a. Peraturan daerah. b. Peraturan bupati. c. Peraturan bersama Bupati. d. Keputusan Bupati. Pasal 15 Bentuk dan susunan naskah din.as. s.urat. d.i. U.ngkun.g.a.n p.e.meri$.Jh daer.a.h Kab.upaten Lwwu Timur, terdiri atas : a. Instruksi. a b. Surat ed.aran. .. c . Surat biasa. d. Surat keterangan. � e. Surat perintah. .. f. Surat lzln, g. Surat perjanjian. � h. Surat perintah tugas. " 8 ,. . 1·: . -· :.··� ·n," ,, i. Surat perintah perjalal)an dinas. R j. Surat kuasa. .. '•"!\. . Surat un.danga.n. . Surat keterangan melaksanakan tugas. m. Surat panggilan. -- n. Nata dinas. o. Nata pengajuan konsep naskah d.tnas. p. Lembar clisposi.s.i. q. Telaaha.n sta.f. r. Peng.umuman. s. Laporan. t. Rekomendasi. u. Surat pengantar. . v. Telegram.· w.. Lembaran daerah. x. Benti, daerah. y. Berita acara. z. Notulen. . aa. Memo. ,t. ab. Daftar hadir. ... c ac. ·Piagam. ��. ...- ad. Sertifikat. ae.. STTPP. BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PFNJAB.!\.T • .. l , ��··.·.,.,.: ,· • ..,:.--:.•.,·',, ·,,-·1 · · -·· . i" l ,,., . l�J u, 1Luk oeuau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubun-gan internal antara atasan kenada pr.jrtbRt dun tinaknt di b::1.'.·.r:-:r::r.12. . .. C .i..' ', ,.; :1 ;:,:-..'.:, {i/�.� (.1.) c.i�11 c;..,�t (2) l��p bt:rauo µalld µeJdbat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima a pelimpahan wewenang harus mempertanqqunojawabkan k��ncf::i �r:Jt':t �'J::J .. .• Pasal 17 � 1) i-eraxsana tugas yang disingkat Pit merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas. J�:··.,_:p� r-·��--:!-·:-:!: c'·��;_,:·:.-� !./t· .... (�l:�·.!·.�.. i:,. 9 r!'r-!':'T............•,.--..-:"':',�""f"." -····" .: · .... .. ' .....•.· ..... --··· ... I ...t,i (2) Pit sebagai�ana dlmaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD . .: ·:-::: :-:· -.: ·_;·1 '·:,_: ·:.• :i. '(.�,. !_.,::·i_.:(u p;..'.ln··; !l:i':l�.; 1 (·.<.�11) ·1h::: . (.:S) �It sebag��ana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab at:as . dmas yang 1.11akukannya. naskah . i I i f.>as,d 18 r r : r.,' .. .. ·::·: ...···· .: .·.:;···j c:::·.!L):'L r-:;, n:·.,ri:r)·'.::,n p·;:.-.·� .:.:·�1"..�:i.�-:�:�: ;xi::� r�' ��·�,� ��t��fi��·:��:��.�:1.1g .µ�1101-,J�wng�naJ� �a�, ·..' ... , ..• 1 ... , .. ,., .,,,._ :····-· ·•:'"'• \·) ·" l.;_- ..• \..�ii 1 ,, •.••.•. , .. , ..• ·.I, .. ,....•... Pasal 19 i : ; .. : . . . . .. ; .: � ·.;., ;, ...··;;_�·,; ._,;·; p.,:j;_j�,...l: :.,C,,dUi�Jru U;l�u.�j��uw,1 LLA�oU. (2) : t fa i:i i g:.:i�:��J��t�e:!:��;�n�rs pemerint:ahan pada . li . . . . . . � . BABY Bagian Kesatu Ras.al 20 ! : , :. - ---.. · -"-"1" u,, ,u.... ";,._;..,_, •• u1w· n�uuJny�11i lt:rit:u,11 dahuiu cit(Jdldf. (2) Naskah dinf, dalam bentuk dan su.sunan ·,:arod.uk .hukum sebelum ditandatangani t0rfnhj'1 rt";"lhtrh I (1,r,,".':jJr n-,·-h t'r'li-:,!") r�Thy l� - ' '- I ' •.. • J' '�. : .... ,,. (..1� .i-�il..&I • .,.1\,,.1..,u�r·1i1ulld Ju1fo!\.S.Ud peda eyat (1) uan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. · ('i) r··F.": :L1 ·:·::; <·"":::r�:1 (:;,.--'.::··.·�! ;",:',,-1.:; :.'(."t (1) (��:.n Li';·:.'..(�-) r: ..i'1<.·,.:: .. .: ',. : ..l !.·.�·1·.;.:11 _ . -- -·.J··· :_._,.�_.:. ;..-.., �u.i��w.�j""·,yui,;,un <JW� mucii.c.til maLeri, suostansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. (5) J. ··�.•..4.4.• , 1,�,o, �i; u.a.n b. Paraf koorc.Unasi. Ua.gian Ktdua Penulis.an N.ama (1) _Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas : 10 . ;•·. :(... .. . . "!· ; -..:; ,u ............�. ,�ul •u• i , J.u5�,,.•• • 0i, aas Ji LingkungaJJ Pemerintah Kab.upaten Luwu Timur (1) Bupati menan.datangani naskah dinas dalam b.entuk dan s.u.sunan produk hukum sebIJar..rr:1tca1lrnan a(1 d"m�!J1.,�,1 ·r·r�-f· .. ' - ' .. �-, ..... j ·�t ,, d,.aC;.1lcatrn p·c:,..t.\"..:i�·.1I. 1 ·A·t \-.Jyc..i.,t.....(,J..') Jt..'•....•.,.-:J:·•-.<t,1:1...: i·.-·:tt-,.. !,.(l' h. peraturan bupati; !....... _ .. , "<•' ,.. •• ... �. • .._ 1 . . . '.. - , • :-·. � . f • , .. 1, • �, ..,. . \ I - . t I -� � v, � i : u. Kt:µWtusan bupan, - ..-..". (�) ri.:·f·, ... i,; �-n-.rr-·:·.1; :_:;·�·"': :,: 1·.·.::·1:<:h d'.iF:'. ·.t:'>:"1 L·i_�·-,::�·'.·: c':: . ._._, ... : ••• u, ,u YH1,ui'-!UU uoiam �dSdj 15 terdut atdS : a. instruksi; b. r: T' r· i , .... • -1 i ••• t ..._ , t_ '- surat edaran; c. surat biasa; . . .... . ' :. I I• e. surat perintah; f, surat izin �· �1.,,1 ...... µ._,Ju• ij,ul'lj h. surat perintah tugas; ,,, ,_• e . ! '• ... : ....... j. surat undangan; k. surat 'keterangan melaksanakan tugas; m. nota dinas; p. laporan; ' ' . • • • • ' � . f •• : r. telegram; s. berita acara; u, piagam; v. sertifikat; dan \',t. � I i I.,. I�•. 1 1 Pasar 23 (1) Bupati mendeJegasikan pe.nand.atamganan p..err;z,.nan dibidang pe.lay;,nan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. �2J Peoye!enggaraan penzman s.e.bagai.mana .dimaksud pada ayat (1) secara · fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPO yang bersangkutan. , "' \ • • • •! .... \ . - --'-'�.;, ... •••·..,;I'-' ... ;11,u,..;...1.Ju �U;Uill �cJ�ul Li Leru,n alas; a. surat biasa; c. surat perintah; .. .·., f. surat keteranqan melaksanakan tugas; h. lembar disposisi; .j . - � k, rekomendasi; dan (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas menp,1ti : - . .. .. , 1,·: � ·��':-�.',� !'.·.� ..:�: .. �·.·\ •'-v.,.;�.d�.�.1·1; .�d b. ·dalam bentuk dan susunan surat seba_gaimana dimaksud dafam Pasal 15 · terdiri atas : . . . .... .•·• :_. .• t...,: f •. , :, 2. surat biasa; :. j 'i. surat perintah; 5. surat izln: 7. surat keterangan melaksanaka.n tugas; �. iernoar disposisi; 10. pengumuman; ·: ' . � ... _: '. : . ) ; 12. beri.ta acara; ..... i . .:,1,..1 �;1 i1\.uL. 12 • • .. ·•• • ,. � ·� �· • I/-�· •" " .• , .. ,-� : . '<;: ··.·····.-.··· •""·:·:· ·r.··.\�"';·.�.· . Pasal25 (.1.J ;:,�K, elda is uaeran menanda.tangani naskah dinas datam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.5 ten:Uri atas : u. �uraL xeteranqan; e, surat perintah; e. surat perjanjian; \;I· .:.,...;, .... � t-J�I ;. , Lo; 1 i-J(.;' Juiu, ac.Jt I uinas; h. surat kuasa; . . -.. , ··- ·' · .... •, j. .surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; i, ., .: ' . I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; - n. lernb-ir rfi5:-"�::i; -...,. "''-''-'._.11�1 I .:1\.UI i p. pengumuman; -# r. rekomendasi; s. surat p�ngantar; . '.. •·-'·--· ,,., :, u .- berita daerah; v«. notuien; x. memo; : ! . ·-.. I . �- ' . ; z. - s.ertifikat. (2) sekretans Daerah atas -nama B.upati menandatangani naskah dinas yang m.eUputi : I•> :l:,·_."I '�_: �·i°l i•.·.Jut-'U�1• ; ' UUj} :. b. da-lam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 . terdiri atas : 2. surat biasa; 3. surat keternnC)an; 5. surat izin; - --····· ·-·-. -�-�-- ,· .... ,. I • '1 1. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 10. surat panggilan; 1 J.. note dina�; 13. telegram; 15. piagam; 16. sertifikat; dan Pasal 26 .. _:·i .... ..', ..•. J_.;,: :,...::..,;, ... .-. �;.iu$ Jo;i.J,11 L�ntuk J"n !:iUSunan surat sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 15 terdlri atas : u, 111.J"u j)�, 1gojua1, kousep na!>k.dh dmas, c. lembar disposisi; fl . e. laporan: f. surat :--'en12ntc:r; h. memo. .c-·i) ,'\Ji��i"i u��:j nu111a SeK1dc.1ri!> Dderal1 menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 15 terdiri atas : b. surat keterangan; c. · e. surat p.�rintah pe.rjalanan dlnas; g. surat panggilan; h. not::, r.ir."3$; j. laporan; .• f. _\ ••• 1 : -· , r ,., '.., I I. daftar hadir. �! •. ,·.········ s- . - f' Staf-ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana • ··., t .. t _ ·�� , .. : .4� -. , I; �·� .. 1.:.:·: -� �:.' �--)· '..�� f �4ll;D : a. nota pengcjuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 terdiri atas : • _,_ I b. surat keterangan; e. surat perjanjian; t f • • - • t t ' : ,o '" Jo • • ' I : • .. � • . g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa: . ... .. ; -· .. l • ;,.; -·; ·, j. surat keterangan melaksanakan tugas; .... ·, 1. nota omas: m. nota pengajuan konsep naskah dinas; .. . ' • .., - -·. ! o. telaahan staf; y. &<:sµu1c.m; r. rekomendasi; t. m.emo; • !' ,, .... \ '. : . ' I _... a. datarn bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebaqalrrrma dimJ��ud r':�':Jrn PJs:J :s • ' ' 1. surat biasa; 2. surat keterarvjan: 15 ·f . :·• 4. surat undangan; dan r I. i ,• .&..,1 (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati 'f ,··- . •, ,,- .. ; a, s.urat bia.sa; I • • • ':· ! • - -. , .. : � I,-'. • . -, ; c. penuumuman: d. laporan: f. piagam; (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat �-c�Jr'!JiT!�rJ d:'1�;-"!r-: 1,., (�·-1 � :� p��=:i 1.: t�.-rc::d �/�:. ; - �# b, surat keterangan; c, surat izin; P. g. surat perintah perjalanan dinas; i. s.urat undangan; I.. nota dlnas; n. o. ,-\· e It lembar disposisi; j* -�, I� '-' • I ·, U j I I u I ii laporan; ·.., .. ii • .:..:-'/ : -• ' • ,• I 1 ·, ' • � ' ,• s. benta acara; t. memo; dan •... I 1 ·-· '-"' � "-" -.4 t I i ._.,..\,.At I t 16 �L) .:Jt:�'=Lan.:; Ut-1k.U etas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi ; a. dalam benttik dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan terdiri atas : 1. surat btasa: , i3. . s.urat perintah . ."1'· ,.�--�.�·':: ! !•"\-.- ,.:·.-· .-,'' . :1 :·i :.:.;--:,:-;(;_;.�-�,;·;�/.,.ii fL:'.;". ,1 c: .. :.;...; ,.,... �;:. :, .. _·: - · ..�:.;;.:..� .:.. ....... .:.;��.;,i;._.;,� �1.-,·,al'-JuJ uillam Fus"'-a J.!> terum etas : a. surat biasa; • r " • . • . • i I • , .' c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; . . , .. : . - ' : ., : .., (.. :L; ,�; . ' L ·.�:i:..U:� (..'.);") f. ,.., ..I.· -; i. .. - k. (.' surat kuasa; .... , ., ... � •• f ,---:, • ,.9\. -··- ··�.. ' 'I !t, • -··); '': ��· ""� ;,�"�"..mgau mt!idksanakan tugas; surat panggilan; nota pengajuan konsep naskah dinas; . . . .. ;_._, .... �, 1-..i I �lo.I.al/ n, pengumuman; p. rekomendast, 'i' .. l ··-; \...�·. s, daftar hadir. �.;.j h"-'-'""'ci uVi cimas/uadan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas daJam bentuk dan susunan su.rat sebagaimana dimaksud dalarn Pasar 15 ··�·;·1�;·i r'...'.'''"'. : " b. surat keterangan; ,· .... _._., I r: d. nota dinas; dan 17 . .. i '!.. -. :·! ··, .. : -, ., ,· •. , '.. ,t .... .(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat a. surat biasa; b. surat keterangan; . . . . . . ' .. : '· . ,; d. surat kuasa; � • • f " t ; ·: I ! . , • i .. '; • �· i : r. , 10La dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; i. telaahan staf; • ........ ,v, uui'i I. daftar hadir. ( ....1 ��;". \.ol.UI ., di.us i 1an-1d t\t!paia SKPD menandatangani naskah cmas oalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : u. �u1 al t\el.c:, dBYdfl; c. surat perintah; e. daftar hadir. a. surat biasa; b. surat keteran=m: v. • -- - i - � r' - • • • ; li.U. ' ; d, s.urat'. izi.n; r, surat perintah tugas; g. surat perintah perialanan dlnas: i. surat undangan; 1\.. �w c.iL µa, 1gyHdn; I. nota dinas; ···, ... ' ' t ' • )8 n. lemoar disposisi; ,!• o. telaahan staf; .... " q. . . :.: t. : .�--··,; laporan; ,. ..• . 1· � ,. ·'··.··:· ' s. t;.�riLd acera; t. memo dan . . .. :1. (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan :-·· ···; ... a. surat biasa; b. surat keterangan; : .. ·.: • .. ,: ·: :; 1.i. d. surat undangan. I � •. • ,. ' � : .... � J -·· _) (1) Kepafa Bagian, kepala bidang rnenandatanqanl n1:-,:Jh din-:1s d2!.:1rn b�n�:_J c!Jn - -e a .. surat perintah; b, nota dmas: . . . .. : .••.. •- -• '.;;)""'J._._.,, ''"'' 1-1.._;., 11� ..m,"'6.i I J,; ,��i d, lembar disposisi; •. I .. ! I • , I � •. '· •' , ; ! r. laporan: dan g. daftar hadir. (l) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk d.an s.us.unan surat sebagaimana dimaksud dafam Pasal 15 a. . sura; uiasa; b. · surat keterangan; d. nota dinas; dan e, daftar hadir. Pasal 34 . ,; .:,_- ' .. ii·.:_, . .:.1'"" :.,��::�li i::li:�.;; d�;ui11 L...;.i..• LLlk Jui, :.iu��rkJn ::,Jfdt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. surat perintah; .. '· • • • - .. • • ; '- f : , e. surat perjanjian; f. surat perintah t1 ?Y'S.: h.. s.urat kuasa; : ' � , I . . . . �·, ' . - . .. '. 1,. �-•. I •·' ! I I,' j, surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; � . •· . ' • • I •• ' , • - .......� I m. nota pengajuan konsep naskah dinas; o. reieeuan stat; p. pengumuman; r. r ...), rekomendasi; berlta daerah: u. memo; dan .. t f . .. � . -· : ... ,..·. l •I •••:;_,•. i!; • (2) Lurah/Desa atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan r'l"t'n-in r-i•r-� r:'::'t... ... ;:-,j, "' •.. , ... ;-. .,•:r�""lf''"'l.,..J r"�·:'.··,-,.., .-, ,.-.! � '.: 'r .. r;r: I· "' ...J ..., ..... ...) ., '"''• ... •'- ... 11 ••• J._ •• 1;. ........ - ..... _. ·-·�·-···�. (. _ • ..._._.- J • iJ. �ui"ul i..ilu�dj · b. surat keterangan; '-·. • • I , ; t • I ' I j I \ .. - d. surat undangan. c. daftar hadtr. Baglan Keempat :• Pendelegasian Pen.andataaganan Naskah Dinas -; � (1) Ketentuan mengenai gendelegasian p.en.andatanganao naska�.£1.!Dss diatur dalarn peraturan bupati. (2) PeJaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan bupati. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas :·• Pasal37 (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwama hitam. (2) Tinta yang digunak.an untu.k pen.andata.nganan dan paraf naskah drnas b.erwam.a .blr.u. tua.. (3) linta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dlnas berwama merah• .. ....' ·•··p ,. • BABVI STEMPEL B.agi.a.n Kesat.u leni.s Pasal 38 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri. atas : a. stempel jabatan; d.an b, stempet perangkat daerah. Pasal39 (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempet jabatan bupati. (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas tanda bintang. 21 Pa.sal 4.0 Stempel p-erangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan atau tembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperfuan tertentu; dan c. stempe) UPT. Bagian Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isl Pasal41 Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran. Pasal42 - ... � ·. . t • Ukuran Stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi ; a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel p.erangkat daerah adaJah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran datam maksimal 1 cm. Pa.s.al 43 (1) Ukuran .stcmpel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah Ung.karan luar stempel Jab.atan dan stempeJ perang.kat daerah adalah 1,8 cm; b. ukura,n garis tengah lingkaran teng�h s.te.mp.el j�batan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam sternpet jabata.n dan stempel perangkat · daerah adalah 1,2 cm; dan d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenlsnya • 22 . . ?', ...... q . -.� • -- . t Pasal44 (1) Stempel jabatan berisi nama jabata.n dan menggunakan lambang negara den.gan pemb.atas tanda bintang• (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dlm.aksud dalam Pasaf 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama S.KPD yang bersangkutan. (3) · Stempel UPT sebacalmana dimaks.ud dala.m Pa.sa.l 40 h.uruf c, bensi nama pemerintah kabupaten, n.ama SKPD da.n nama U.PT yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal45 (1) Pejabat yang berhak mengg.unakc,n sternpel jabatan sebaqaunana dtmaks.ud datarn Pasal 38 huruf a, bupatijwakil bupati. (2) Pejabat yang berhak menggunakan sterilpel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala S.KPD, kepala lembaga laimya, kepala UPT atau peJabat yang dlberl wewenang. Pasal46 (1) Perangkat daerah kab.upaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebaga-imana dimaksud dafam Pasal 38 huruf b, meliputi : a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan: d.an g. lembaga lainnya. Pasal 47 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwama ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatanganl naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasa..148 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah. (2). Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. 23 ,.... -, .. (3) Unit yang membldanql urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .bertanggung jawab atas· penggunaan stempel. (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyirnpan stempel sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kep.utusan kepala SKPD • Bagian Kelima Pengamanan Pasal49 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di fing.kungan pemerintah daerah Ka.bupeten Luwu Timur, menggun.aka.n kc.de.• (2) Ket:entuan lebih lanjut mengenal standarisas.i kode pengamanan · stempeJ sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlatur tersendiri oleh bupati. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagfan Kesatu Jenis Pasal 50 Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur : a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 51 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupatt/wakif bupati meng.gunakan : a. lambang negara berwama kunlng emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk clan susunan procluk hukum; b. · l�mbang negara berw.ar;na kuning. emas dan d.itempatkan dibagian tengah atas serta a1amat dan nemor telepon, nemor faksimlle, web site, e-mail dank ode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk l'!laskah din.as daJam bentuk dan susunan surat. (2) Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupate.n Luwu limur memuat sebut:an pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. (3) Kap naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pas. 24 �. .._ - ..-.... ... (4). Kop naskah dinas kelurahan/desa memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, keluraha.n/desa, alamat, nornor telep.on, numor fakslmife, website, e• mail dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 52 (1) Kop naskah dinas sebagaimana di.mak.sud dalam Pijsal 51 ayat (1), elig.unaan untuk naskah dinas yang ditand.atangani oleh bup�ti/wakil bupati. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain ya.ng ditunjuk. (3) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kap naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dfgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 53 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati. · BABVIII SAMPUL N.ASKA.H DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 54 Jenis sampul naskah dinas di H.ngkungan pemerintah daera.h Kabupaten Luwu Timur terdi.ri atas : a. sampul naskah dinas jabatan: dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi PasalSS Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang. 25 .._ _.JJ·' Pasal 56 (1) Ukuran sarnpul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dlnas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi : a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjan:g 35 cm dan lebar 25 cm; c. samp.u1 s.eterigah folio denga.n ulwran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d, sampul seperempat foJio dengan ukuran panja.,g 28 cm dan lebar 14 an. (2) J.enis kertas sampul na.skah dinas sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan wama : a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan b. colclat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pesal 54 huruf b. · Pasal57 (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwama kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, nomor fakstmlle, website, e-mail dan kodepcs. (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerlntah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksi.mile, website, e-man dan kode - � � pos dibagian tengah atas. • (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD clan UPT yang ,: be�ngkutan dan alamat, nomor telepon, nornor fa.ksimile, website, e-maH dan ko.de p.os dibagian tengah atas. BABIX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal SS Jenis papan nama di lingkungan p.emerintah daerah Kabupaten Luwu limur terdiri atas: a. papan nama kantor bupati; dan b. papan nama perangkat daerah. Ba.gia..n Ked.ua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 59 • P�pan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwli nmur sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang. .. 26 J!'' Pasal 60 Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebaqalmana dimaks.ud dalam Pasal 59 disesuai.kan den.gan b.esar bangunan. Pasal61 (1) Papan nama di lingkungan pemerlnta.h daerah Kabupaten L.uwu Timur sebaaatrnana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos. (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luw.u 11mur sebaqalrnena dlmaksud dalam Pasal 5.8 h.uruf b berlsi tullsan pemerlnta.h kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepor:' serta kode pos. (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan na:na kantor bupati, perangkat daerah sebaqatmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati. Bagian Ketiga - Penempatan Pasal 62 - °.""' . •, • • Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. Pasa163 . Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap, atau satu. komplek, dibuat dalani satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD. IAI.JX PERUBAHAN DA.N PENCAB.UTAN Pasal 64 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menan.datangani naskah dinas seb.a.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku..kan oleh peja.bat yan_g menetapka.n, mengeluarka.n ata.u pejabat di atasny.a • BAB XI PELAPORAN Pasal65 (1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubemur. 27 ......r.•:-.•••·..-t••. ·-.. · ... u ..... • • ·•·· ,.... • ....4 "to . BABXII PEMJBNAA� DAN PENG.AWASAN Pasal 6.6 per,gaw.asan tata djnas B.upati memberikan pembinaan dan pengg.unaan naskah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luw1r Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB XIII KETENTUAN PENUTU.P Pasal67 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di llngkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 68 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan . Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.
85

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2010.