Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DI LUAR KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 11 Tahun 2016.pdf

TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSIPELAYANANKESEHATANBAGI PENDUDUK DI LUAR KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DI LUAR KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya Penduduk Luar Kabupaten Luwutimur yang berobat di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Wilayah- Kabupaten Luwu Timur, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk di Luar Kabupaten Luwu Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan S"p"ti tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi e.try^.t* Keseiatan Bagi Penduduk Di Luar Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembeitukan iabupaten Luwu Timur dan Kabupaten frf"rn":" Utara di Piovinsi Suiawesi Selatan (kmbaran ;i;;; Republik Indonesia Tahun 2o03 Nomor 27' i"iiu"rr"" Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427o11' Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang p..t,.i' Kedokteran (kmbaran Negara Repubiik Indonesia ianun ZOO+ Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443i); Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2O04 tentang Sistem i.-i.r"-" Sosia'i Nasional (kmbaran Negara Republik i.raor."l, Tahun 20O4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak o ""."frar. Reiibusi D aerah (Lembaran - N e gara Republik Irlao"."i" Tahun 20O9 Nomor 130' Tambahan Lembaran N.g"." Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang feseha'tan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambaf,an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB iV PERAWATAN RAWAT INAP BAB V TEMPAT PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
NOMOR 11 TAHUN 2016
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR T8 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PECAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2016/NO.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. b. Mengingat : l. 2 BUPATI LUWU TIMUR, bahwa berdasarkar Peraturan Menteri Dalatm Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depa,rtemen Datam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2Ol5 tentang Pal<aiai Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Taiun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Konrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba,ran Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambaha! Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 427O)" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa,ratur Sipil Negara {lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemba.ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5a9al 3. Undang-Undaig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.ran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Uodang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor s679J; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dari Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambalan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 5. Peraturan Pemerintal Nomor 53 Taiun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nonor 5135); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 tentarg Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 60 Tahun 2OO7 tentang Pakaiar Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaiar Dinas, Perlengkapan dar Peralata,n Operasiona.l Satuar Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintai Daerah Provinsi Selawesi Selatan {Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pa.kaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Selawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20 15 Nomor 4); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeral di Lingkungar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta-hun 2015 Nomor i8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatiql Luwu Timur Nomor 18 Talun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontral</Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O15 Nomor 30); 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Ha[i Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungsn Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2016.
NOMOR 7 TAHUN 2016
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Lutim Nomor 06 Tahun 2016.pdf

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksaaakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaao Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OiI, perlu menetapkan Peraturar Bupati tentang Kriteria Pemberiar Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerai Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaiarl lrmtraran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keualgan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaEn Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambaian kmbaran Negam Republik lndonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa-ratur Sipi.l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahar Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6, 't Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)l 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Irmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmba-ran Nega,ra Republik lndonesia Taliun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambalan L€mbaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telal diubah beberapa kali teralhir denga-n Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 3 1O); 12. Pefaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Talun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 201 I tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan R€formasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2O11 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahar kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Taiun 2014 tentang Perubaian Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembarai Daerah Kabupatcn Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan kmba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Eg Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
NOMOR 6 TAHUN 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAIAM WII.,AYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Lutim Nomor 05 Tahun 2016.pdf

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAIAM WII.,AYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2016/NO.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAIAM WII.,AYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 8t ayat(5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilar Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tfrnjaagan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badal Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
; 1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentlikan Kabupate n Lultru Timur alan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambalan lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l€mbara! Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embara.rr Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambalan l,embaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diuba-h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelal<sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan l,€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5717); Peraturar Menteri DaIaJn Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pedoman Pengelolaar Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 20 l5 tent{,mg Desa (l,embaran Daerah Kabupaten Luwrl Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu fimur Tahun Anggaran 2016 (I,embaran Daerah Kabupaten Lus'u Timur Tahun 20 1 5 Nomor 9) ; Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pe merintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1 1); Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36).
BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
NOMOR s / r /TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Lutim Nomor 4 Tahun 2016.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2016/NO.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tenl;ratg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O16-2021;
Pasal 18 ayat (6) Und,ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a27O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); PARAF ITTEIL}" l4- s Sekdr Ass. D,tg. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7O4, Tanbattan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambal:.an l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 47OO); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 72. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor s2431; 14. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 557g) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g); PARAF illElr Rllllis L Sekds Ass. Bng' II i I I I I 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PeLayanan Minimal (Lr;mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pel,aksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 27, Tallnbaharr lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentsng Masterpl;an Peroepatan den Peduasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20 L l'2O25; Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan p"raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tah:tn 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 22. 23. 24. Indonesia Tahun 2O1I Nomor31O); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tafun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan' Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O is PARAF HIEIL\--t Sckdr Ass. Bag' 26. Nomor 517); Peraturan tvtenteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Lit""g-p"^u"ntukan Produk Hukum D*!"h (Berita il"g*in"p"Ulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); I 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi SuLawesi Selatan Tahun 2OO8- 2028 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2075 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2OO8-2O28 (Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2O1O tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Icmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OTONomot 2l; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O2 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO5-2O23 (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor O2l sebageianalaa tel,ah diubah detrgan Peratuttl Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O2 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO5-2O25 (l*mbaran Daelah IGbupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2071-2037 ll*mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7' Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O Tahun 2OL2 terrtanrg Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (l*mbaran Daerah Kabupa'ten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7O)
MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN LI,.[W'U TIMUR TAHUN 2016-2021, RENCANA DAERAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom' 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralyat daerah yang berkedudukan sebagai r:nsur penyelen ggara pemeintahan daerah' 5. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD' TNI' POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat' pengusaha/investor, pemerinta)t Pusat, pemenntah provinsi' kabupaten/kota,pemerintahandesa,dankelurahanSertaketerwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan' 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daYa Yang tersedia. 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata' baik daiam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha' akses teihadap pengambilan kebijakan, berdaya saing' maupun peningkatan indeks pembangunan manusia' 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingku ngan wilayah/daetah dalam jangka waktu BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 tertentu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen Perencaraan pembangunan KabuPaten Luwu untuk periode 20 (dua Puluh) tahun PARAF Stkda Ass. Rag. pai dengan tahun 2O25. terhitung sejak tahun 20O5 His PARAF H|ER \R$ndL. Sckda Ass. L I tlag. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanj utnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perenc€rnaan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tdtun 2073 sampai dengan tahun 2018. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan taltun 2O79. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2O16-2O2L, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/ Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RpJM Daerah provinsi dan Nasional. 13. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2O2 1 . 14. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung tenr.r.rjudnya visi. 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan progran-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 16. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 17. Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 18. Satuan Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah SKPD lingkup Pemenntah Kabupaten Luwu Timur. 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 2O. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. BAB II PERENCANAAN DAN PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupalan satu kesatuan dalam sistem perencan€ran pembangunan nasional. (2) Perencanaan Pembangr.rnan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemaagku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencara pembangunan daerah. (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilal<sanakan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah nasional- Pasal 3 Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berkelanjutan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (l) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan: a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunar; b. tersedianya rumusan prograrn pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Luwu Timur; c. pedoman bagi SI(PD dalam penyr-rsunan Rencana Strategis SKPD; d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah' DPRD, swasta, dan masyarakat terhadap program-prograrn pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabuPaten; dan e. menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah. (2) RPJM Daerah disusun dengan hrjuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap Lapisan masyarakat, taruts,,.a untuk lebih metnantapkan pencaPaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yalni "Luwu Timur Terkemuka 202 1". BAB IV RPJM DAERAH Pasal 5 (1) RPJM Daerah Tahun 21U-:I6-2C,21' memuat visi, misi, strategi, darr arah pembangunan serta program prioritas daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional. PARAT HIE Sckda LAss. t iS (2) RPJM Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Analisis Isu-lsu Strategis Visi, Misi, T\rjuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator Kineqa Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Penutup BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI (3) Rincian mengenai sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKpD dengan memperhatikan kondisi lingkungan Strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah prcl.iode sebelumnya' BABV PEI.IYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH Pasal 7 (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan' (2) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan persepakatan rancangan awal RPJM Daerah. (3) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. (4) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJM Daerah yang sedang be{alan. Pasal 8 (1) Ddam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ini, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri nraupun pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama I (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur. menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RpJM Daerah masyarakat. PARAF }IIEit,\ -' '-x.( Sckda t Ass. Brg. 1) BAB VI PENGENDALI.AN DAN EVALUASI RPJM DAERAH Bagran Kesatu Pengendalian Pasal 9 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangr-rnan daerah. Pasal 10 Bagian Kedua Eva.luasi Pasal 11 (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pengen.lnlian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, superviei dan tindak lanjut atae yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran "g., piog** dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (3) Pemantauan sebagaimana pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh sKpD dimaksud paaa ayat (l), meliputi ,"1fio"i target kinerja, *"*; penyerapan dana, dan keidala yang dihad.api. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan p"go_ drr;7atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun a""r"* u""t"t laporan triwulan untuk __ disampaikan kepada Bappeda. (5) Kepala Bappeda pembangunan -"r"poir."" hasil pemantauan dan supervisi rencana kepada Bupa.ti melarui Sekretaris Daerah,'di*"a"i-;;g., rekomendasi dan langkah_langkah yang aip.Auf.a". ,r, i;;ii|. metakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 12 (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelal<sanaannya dilakukan oleh Bappeda k keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dal oleh Kepala untuk capaian Srkda Ass. B^g. PARAF IIIERA KI e sebelumnya. kinerja peLaksanaan prcgrarr- dan kegiatan SKPD (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencena pembangunan daerah, dan pelaksanaan progrem serta kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan men5rusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah' (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menjadi bahan bagi pen1rusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pasal 13 (1) Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada DPRD dan masyarakat' (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati' BABVII PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJM DAERAH Bagran Kesatu Perubahan Pasal 14 (1) Ddam hal alasan: a. hasil tertentu rencana pembangunan daerah dapat diubah dengan pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tedadi perubahan yang mendasar; dan/atau c. merugikan kepentingan nasional. (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana a-lam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Bagian Kedua Pengawasart Pasa.l I 5 (1) program Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dianggap sesuai dengan tidal (2) keten tuax peraturan perundang-undangan. Laporan dan sebagaim informasi ana yang dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan PARAF HIERAR akurat d Sckda e. ilit Ass, tI Bupati rnelalui Bappeda. an disampaikan secara terlulis I I I LK-, (3) Ketentuan tebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 (lembaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2O1O Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal l8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR 2005-2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Lutim Nomor 3 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR 2005-2025

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2016/NO.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR 2005-2025

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005- 2025 perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pengganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005-2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 7. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur. 10. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan tujuan, serta arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 sebagai berikut: Pasal 3 (1) Sistematika RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 sebagai berikut : BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Analisis Isu-Isu Strategis BAB IV Visi dan Misi BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah BAB VI Kaidah Pelaksanaan (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Pasal 5 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 02 Tahun 2016.pdf

PENE"TAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PaBal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemalaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta-ng Penetapan na Pemakaia,. Tanah Untuk Reklame, Mesin ATM, dan Menara;
I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dal Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 13o, Tambahal kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar:t Peraturan Perundang-undangan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Taltun 2014 tenterlg Pemerintahan Daerah (lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No,Jfor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaa Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahal Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotraan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor i+O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahufl 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tefltang Pedoman Pengelolaafl Keusngan Daerah sebagaimana teLah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31O); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahur 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5) sebagajdrJan telah diubah dengafl Peraturafl Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang iietribusi Femakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Ta}un 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Talun 2011 Nomor 19, Tarnbah.an lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46); 10. Peraturar Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1l
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ZONA PEMAKAIAN TANAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
NOMOR 2 /r/ TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 01 Tahun 2016.pdf

'ERUBAHAN ;lTl)lnrr*r'rro", KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR IO TAHUN 20 1 1 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam ralgka optimalisasi pemungutan pajak reklame sesuai dengan potensi objek pajak terhadap Pendapatan Daera-h Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian hasil perhitungan nilai sewa reklame sesuai tingkat perkembangan kegiatan perekonomian dalam wilayal Kabupaten Luwu Timur; b. baiwa perhitungan nilai sewa reklame untuk jenis reklame videotron/megatron, reklame melekat dan reklame berjalan perlu ditingkatkan karena nilai pajak reklame dianggap tidak sebanding dengan nilai komesia.l yaxg dihasilkan dari reklame ya,ng terpa$ng di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2Ol1 tentang Penetapan l{asil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditinjau kemba.li; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peratura! Bupati tentang Perubaian atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapar Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambalan I€mbaran Nega.ra Republik lndonesia Nomor 3686) sebaga.imana telah diubah beberapa ka-li teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor l9 Taiun 1997 lenlang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan L€mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 39871 Unda-ng-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba.ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mainuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)t 4. Undarg-Undang Nomor Nomor 17 Taiun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daera}l (tembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndaag Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daeral dan Retribusi Daeral (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbamrl Negara Republik lndonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tafibahan Lembaran Negara Repubtik Indonesla Nomor 5587) sebagalmaha telah diubah betrerapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Talun 2OOO tentsng lata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 20oo Nomor 135; Tambahan Lembarar Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4049); ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerai (Lembaran leear Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaharr Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 12. Peraturar Pemerintah Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 119; Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Talun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh waiib Pajak (Lembarar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135; Tambahan kmbarar Negara Republik lndonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Ca-ra Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pqiak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Talun 2009 tentarg pokok-iokok P.engelolaan Keuangan Daerah Kabupaten" f,u.u fimu, Nomor (Lembarar Daerah Kabuparen Luwu iimur T"n"n i0i; 12, Tambahan Lrmba_rax Dr.*h ';;l;"*;; Luwu Timur Tahun 2014 Nomor g9);
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
NOMOR 1 TAHUN 2016
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Perbub Luwu Timur No. 43 Tahun 2015.pdf

perubahan atas peraturan bupati luwu TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANg KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD.2015/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Alruntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk di tinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negate. (Lembaran Negate. Republik lfidofiesia rabUn 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); BUPATILUWUTIMUR, Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Alruntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk di tinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATILUWUTIMUR PROV1NSISULAVVESISELATAN PERATURANBUPATILUWUTIMUR NOMOR43 TAHUN2015 TENTANG PERuaAHAN ATASPERATURANaUPA1'l LuwtJ TIMURNOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANGKEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAH KABUPATENLUWUTIMUR 2 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S(2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Parnerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 20, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 3 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. MEMUTUSKAN: 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tabun 2007 ten tang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerab; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tabun 2008 tentang Tata Cara Penatausabaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaban Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomoi 1425)~ 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tabun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tittiur Tahun 2009 Nemer 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu 'I'imur (Letnbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu TimurTahun 2014 Nomor 11);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. Pasal I (1) Ketentuan Lampiran VIII, X, XII, XIX dan Lampiran XX dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: BABIII RUANGLINGKUP Pasa14 (2) Ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah; b. penyajian laporan keuangan; c. laporan realisasi anggaran; d. neraca; e. laporan surplus/deficit-LO (Kinerja Keuangan); f. laporan arus kas; g. catatan atas laporan keuangan; h. akuntansi pendapatan LRAdan pendapatan LO; i. akuntansi belanja dan beban; j. akuntansi pembiayaan; k. akuntansi aset; 1. akuntansi kewajiban; m. akuntansi ekuitas dana; n. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan o. laporan keuangan konsolidasi. (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII,XVIII,XIX,XX, XXIDANXXIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
225

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Lutim Nomor 41 Tahun 2015.pdf

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN CANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG, SURAT IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa jenis izin untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintai Kabupaten dilimpaikan kepada Kecamata,n; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasiar Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Da-ftar Gudang, Surat lzin Usaha Industri Untuk Usala Mikro dan Kecil dali Bupati kepada Camat;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Da-ftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Irmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2006 Nomor 59, Tambahal Lembarar Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik tndonesia Talun 20ll Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia :J23f]t: U-ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Kecil darl Menengah lk-Ua.an -lvegari Republik Indonesia Tahun 20OA Nomor 93, tamU"-fr"" Lembaran Nega-ra Republik Indonesia 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o38); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 13O, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undalg Nomor 3 Talun 2014 te4tang Perindustrian (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbamrl Negara Republik lndonesia Nomor 5492); 8. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2014 tentang Perdaganga,n (kmbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5512); 9. Undang-Undang Nonlor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2OO7 tenta]:lg Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negam Repubtik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, famLahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4737); 13. Peraturan presiden Nomor 9g Tahun 2014 tentang Perizillarl untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 222); 14. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 590/Mpp/KEp/219/ t999 tentang KetintJan dan Tata Cara pemberian lzin Usaha eerdigargan; 15. Keputusan Menteri perindustrian dan perdasanpan Nomor 59 t/ Mpp /KEp / ztg / tgSS r.nir
BAB II ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN BAB III PENDELEGASTAN KEWENANGAN BAB V PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 41 TAHUN 20 15
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT