Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 51 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g Tahu; 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Susunarr Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_u ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O77 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 N = \ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB TV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCTAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 51 TAHUN 2016
37

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 50 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentulian dan Susunan Perangkat Daerah, oerlu mem6entuk Peraturan Bupati tentang Susunan brcanisasi. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja SJaan Xe'pegawaian dan - Pengembangan Sumber Daya Manusia KabuPaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, faitUafran -kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembeitukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll ilo*ot 82, tamUafran tcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang APgrytur Sipil NIgara ge-mbaran Negara Republik-Indonesia Tahun Ztit+ tt-omor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemeriitahan Daerah (tembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran f'l"J"t" Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t"6n airrU-"ft beberapa kali terakhir dengan Undangii"J""g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perutahan Kedua Atas tindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerih (Irmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Admini-strasi Pimerintahan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomqr 56O1); 1 NS- ,4 s/ * tT1' \ \A 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu fimur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O3)-
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAII VI KE"TENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 50 TAHUN 2016
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 46 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a27ol; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrlbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tarnbahlan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Mengingat 1 NE \ # 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 46 TAHUN 2016
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 33 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2016/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2\ peraturan - Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 20 16 tenlang' Pembentulian dan Susunan Perangkat-Daerah' perlu mem"bentuk Peraturan . Bupati tt"tlig -^SI"*11i brganisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungst' serta fata Kerla ninas eeGrjaan Umum din Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
: 1. Undang-Undang - Nomor - 7 Tahun 2003 tentang Pembeitukan kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Uam,-li''' Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran tl.gati Republik lndonesia Tahun 20O3 Nomor 27' Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427o1; 2 3 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembeitukan Peraturan Pemndang-undangan it -br.r., Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 il;;;.- 8r, i?-urtt,..' lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur ;;;i.i;c; (rc"mbaran Negara Republik -lndonesia Tahun ziii+ NZ-"i 6, Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ii-.ri'","rt"" Daerah (trmbaran Negara . Republik i"a."""i" Tahun 2014 Nomor 244' Tatnbahan- Lembaran ^i'.gJ R.p"biik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangir"J".tg *"*or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At"" ti"a""g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang p."d"i"f."" oaer"ah (kmbaran Negara Republik i;;;;-; i^hr., 2oL5 Nomor 58' Tambahan l-embaran iO"**" Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan(lembaranNegaraRepublik il;;** Tahun 2o14 Nomor 292' Tarnbahan lrmbaran iO"*." Republik Indonesia Nomor 56O1); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Nomor lO3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB tV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCTAN TUGAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 33 TAHUN 2016
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 32 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) F.i"tr."., Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun iOG i."t""g Pembentukan dan Susunan Perangkat-Daerah, oerlu mem6entuk Peraturan Bupati tentang Susunan 'Oie""r"""i, Kedudukan. Tugas dan Fungsi" serta Tata Kerja Diias Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luu'u Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol1 itlo-o. 82, Timbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NJgara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOt+ f'lornor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetin aiuUarr beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Rtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang AdminGtrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarr,baltan lrmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5601);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB TV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB Vi KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 32 TAHUN 2016
33

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 37 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI, UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempcrtegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bedalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mendukung keLancatan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukhrat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utala di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lrmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TUGAS POKOK DAN RINCTAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 37 TAHUN 2015
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 30 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah' perlu membentuk Peraturan Bupati tentang _ Susunan brganisasi, Kedudukan, T\rgas dan Ftrngsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu fimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; 2. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ipmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraHhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KE"IENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB tV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 30 TAHUN 2016
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 28 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupa.ti Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmb,aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1); Mengingat 1 .. tl L' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KBIENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 23 TAHUN 2016
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Lutim Nomor 21 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan, perlu disusun pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Sealatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54e5); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentalrg Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 I*::^ 231i *lqls peraruran pelaksanaan Undang_ unoang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia r"rrrrr-i'or!-"io-o, ts1, nv Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 57171; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Fenegasan Batas Daerah (Berita Negara RepublikTahun 2012 Nomor 1252); O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penega.san Batas Desa (Berita- Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1038); 7. Peratirran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2O14 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dilinglamgan pemeriirtah Kabupa.ten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB TV TIM PENEf,APAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN BABVI PEMELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/ KELURAHAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X MONITORING DAN EVALUASI BAB xI KETENTUAN I.,AIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KSTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
NOMOR 2l TAHUN 20T6
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Lutim Nomor 19 Tahun 2016.pdf

PERATURAN BUPAT] LUWU TTMUR NOMOR, 25 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG REIRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Ke4'a Pembangunan Daerah Tahun 2017; c. bahu,a dalam rangka me!\.ujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta pen-vesuaian perubahan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. bahvva berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Eva-luasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD tahun 2Ol7 dapat diubah dalam hal terjadi Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah serta penambahan kegiatan baru yang yang tidak perlu merubah RPJMD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Keda Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 20t7;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Mengingat 5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4737\; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kery'a Pemerintah Daerah Tahun 2017 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJp) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 _ Menetapkan 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2O2l (l,err,bat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lur.r,u Timur (Lembar Daerah Kabupaten Luvr.u Timur Tahun 2016 Nomor 8); 16. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2017;
Pasal I Pasal II Pasal III

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
NOMOR 19 TAHUN2017
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT