Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Undang-undang ketentuan pasal 315 ayat (5) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana dengan Undang-Undang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 20,14 tentang pemerintahan Peraturan Pemerintah Daerah tahun 2015 tentang Daerah dan Nomor 23 Tahun pasal 112 ayat (8) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersarna;
bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2022t idak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utaraTahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Ncmor 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemeriutah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 pasal.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupatenn Aceh Utara Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dimana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ditingkatkan tipe dari tipe B menjadi tipe A, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagi Nomor 104 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 34 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Kelompok Jabatan Fungsional, BAB VI Kepegawaian, BAB VII Tata Kerja, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Peralihan, BAB X Ketentuan Lain-lain, BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2021 yang Dialokasikan Kembali pada Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa terhadap pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Gampong TA 2021 terdapat alokasi yang belum direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan sehingga perlu dialokasikan kembali pada Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
b. Bahwa berdarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Gampong Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2022.
1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956;
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014;
5. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah;
6. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
10. Perbup Aceh Utara No. 44 Tahun 2021 tentang Rincian Akumulasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah;
11. Perbup Aceh Utara No. 54 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahah Gampong TA 2021 yang Dialokasikan kembali pada TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA
2019
Qanun NO. 6, BD.2019/ No. 6
Qanun tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA
ABSTRAK:
Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Aceh Utara merupakan badan usaha perbankan yang idealnya bersifat padat modal financial untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;
Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Aceh Utara yang dapat memberikan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun angarn berkenaan telah ditetpkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.
Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2008;
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Penganggaran, Hak dan Kewajiban, Bagi Hasil Keuntungan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peratuan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Huruf D angka 1 huruf o Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.
Dasar Hukum: UU Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomo 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2018; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Satuan Harga; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Untuk Standar Satuan harga yang belum tercantum dalam Peraturaa Bupati ini diusulkan oleh kepala SKPK kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 53 Tahun 2021
DANA PEMBAGIAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD NO. 53/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Pembagian Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan kebutuhan operasional program-program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) seperti alat tulis kantor, penanganan limbah, dan lainnya yang masing-masing biaya operasional mempunyai komposisi penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas dan jaringannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara;
bahwa besaran alokasi pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan dalam pelaksanaannya komposisi besaran alokasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahun dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lapangan serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan TIngkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum: UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor11 Tahun 2006; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permenkes Nomor 69 Tahun 2013; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 59 Tahun 2014; Permenkes Nomor 21 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Perbup Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kipitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabuparen Aceh Utara (Berita Daerah Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata cara pemanfaatan dan Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah Kabupaten Aceh utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 9j huruf e dan angka 19j huruf f angka 2 huruf D BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 36 Tahun 2018; Permendagri 70 Tahun 2019; Permendagri 90 Tahun 2019; Permendagri 77 Tahun 2020; Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 39 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Hibah, BAB V Bantuan Sosial, BAB VI Monitoring dan Evaluasi, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e angka 1 huruf D BAB VI lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talrun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 611/01 tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Peganggaran Kembali Program IPDMIP sebelum Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Integrated Participatory Deuelopment and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Nomor: PHD- Ol6/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Januari 2018 serta Pengalihan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Pernyataan Bencana oleh Bupati Aceh Utara Nomor: 3601212022 yang menyatakan telah terjadi bencana alam banjir akibat curah hujan yang tinggi, maka Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022.
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Pendudukn dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU nmor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluara Berencana Nomor 163 Tahun 2016; Qanun Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 30 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Kelompok Jabatan Fungsional, BAB VI Kepegawaian, BAB VII Tata Kerja, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Peralihan, BAB X Ketentuan Lain-lain, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
