Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, Trasparansi, kepatutan dan kewajaran dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2024;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 5 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Biaya Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
24 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2024
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 503
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten pesisir Barat Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara penetapan besaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Perda Pesisir Barat NO. 17 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat NO. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat NO. 4 Tahun 2023; Perbup Pesisir Barat No.7 Tahun 2019; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat No.67 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten pesisir Barat Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 501
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi urusan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penataan kembali bidang pada Dinas Lingkungan Hidup pada Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 22 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU NO. 23 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 500
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pesisir Barat
UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 202l, PP No.6 Tahun 202l, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 498
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.22 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PMK No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23
Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup No. 38 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2024
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 56 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 35 Tahun 2017 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 480
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penyesuaian mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata N
Dasar hukum ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 14 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
79 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 368)
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 474
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintahan daerah;
berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 59 Tahun 2020; Perda Pesisr Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
33 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 471
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 5 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 47 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan menegenai Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
87 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 415)
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA KECAMATAN BANGKUNAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 469
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 14 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan menegenai Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 275
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PAGAR BUKIT KECAMATAN BANGKUNAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 468
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan Berita Acara Rekomendasi Teknis Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 3.2/PBW/IGD.04.05/7/2023 tanggal 03 Juli 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.22 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
8 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
