JADWAL RETENSI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah daerah perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun
2022; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
156 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2024
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 506
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administratif untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 22 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 129/PMK.05/2020; Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016; Perbup Nomor 13 Tahun 2017; Perbup Nomor 19 Tahun 2021; Perbup Nomor 118 Tahun 2021; Perbup Nomor 129 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 26 maret 2024
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Mengubah
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 505
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati , Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuainan terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Nagara dan Pihak Lain;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati , Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
30
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, Trasparansi, kepatutan dan kewajaran dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2024;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 5 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Biaya Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
24 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2024
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 503
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten pesisir Barat Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara penetapan besaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Perda Pesisir Barat NO. 17 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat NO. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat NO. 4 Tahun 2023; Perbup Pesisir Barat No.7 Tahun 2019; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat No.67 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten pesisir Barat Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 501
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi urusan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penataan kembali bidang pada Dinas Lingkungan Hidup pada Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 22 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU NO. 23 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 500
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pesisir Barat
UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 202l, PP No.6 Tahun 202l, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017, Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 498
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.22 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PMK No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23
Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup No. 38 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2024
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
