Peraturan Daerah (PERDA) tentang Memakmurkan Tempat Ibadah
ABSTRAK:
Tempat ibadah memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk memujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi tempat ibadah tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 55 Tahun 2007; PERBER MENAG DAN MENDAGRI No. 8 dan No. 9 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, asas, tujuan dan sasaran, pemeliharaan keimanan, pengamalan ibadah, pengawasan, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ;- Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana ,sarana dan untilitas pada kawasan industri perdagangan perumahan dan pemukiman ,perlu di lakukan pengelolaan ,prasarana,sarana dan untilitas pada kawasan yang di maksud
- Bahwa rangka berkelanjutan pengelolaan prasarana,sarana dan utilitas kawasan industri ,perdagangan ,perumahan dan pemungkiman perlu di lakukan penyediaan dan penyerahan prasarana ,sarana dan unitilitas dari pengembangan kepada pemerintah Daerah
- Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana ,sarana dan utilitas pada kawasan industri ,perdagangan,perumahan dan pemukiman,perlu adanya pengaturan perkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana,sarana dan utilitas
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 16 Tahun 1985;UU No 4 Tahun 1992;UU No 8 Tahun 1999;UU No 28 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 26 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;PP No 27 Tahun 1983;PP No 9 Tahun 1987;PP No 4 Tahun 1988;PP No 36 Tahun 2005;PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008;PP No 8 Tahun 2008;PP No 26 Tahun 2008;PP No 24 Tahun 2009;Permendagri No 34 /Permen/M/2006;Permendagri No 1 Tahun 2007;Permendgri No 17 Tahun 2007;Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008Permendagri No 9 Tahun 2009
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan dan Prinsip,Penyedaian dan penyerahan prasaran,sarana dan Utilitas Proporsi lahan ruang terbuka hijau pada kawasan industri ,perdagangan ,perumahan dan permukiman ,Kriteria prasarana ,sarana dan Utilitas yang akan diserahkan,Wewenang,Tata cara penyerahan prasarana ,sarana dan Utilitas,Pembentukan Tim Verifikasi,Pemanfaaatan Prasarana,sarana dan Utilitas,Pengawasan dan Pengedalian ,Pembiayaan,Sanksi Administrasi dan Teguran ,Ketentuan Penyidik,Ketentuan Pidana,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cara Penyelesaian Bongkaran Gedung atau Gedung yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat di pindahtangankan dilakukan dengan cara penjualan ,tukar menukar ,hibah atau penyertaan modal pemerintah Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 19 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,ruang lingkup penyelesaian bongkaran ,penjualan ,Pemusnahan ,ketentuan Lian -lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan : Bahwa guna efektifnya penatausahaan Barang Milik Daerah ,maka perlu suatu pedoman Teknis tentnag Penatausahaan Barang Milik Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;PP No 84 Tahun 2014;Permendagri No 19 Tahu 2016;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri No 133 Tahun 2018;Permenadagri No 47 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Penatausahaan barang milik daerah,ketentuan umum,ruang lingkup,penatausahaan,ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan
ABSTRAK:
Berdasarkan Bahwa sebagai upaya pembinaan,penertiban ,pengawasan dan pengendalian tempat penyelengaraan usaha hiburan tersebut makadipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan
Dasar hukum dalam peraturan ini :pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 10 Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 67 Tahun 1996;Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata No PM.91/HK.501/MKP/2010;Perda No 13 Tahun 2010;Perda No 7 Tahun 2011;Perda no 5 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan,Ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Mengubah PERDA Kab. Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan
5 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019; PERDA No. 2 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) dan pasal 22 ayat (2) peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia ,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang satu data indonesia tingkat kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 16 Tahun 1997;UU No 25 tahun 2004;UU No 14 Tahun 2008;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun2015;Perpres No 95 Tahun 2018;Perpres No 39 Tahun 2019;Peraturan menteri komunikasi dan Informatika No 8 Tahun 2019;Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No 9 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 1 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Penyeleggaraan SDI tingkat Kabupaten ,Pelaksanaan SDI Tingkat Kabupaten ,Pendanaan ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 65 Tahun 2021
ORGANISASI DAN TATA - KERJA DINAS - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KABUPATEN - OGAN KOMERING ILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2021/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera
Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor
102 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga
perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan UU No 19 Tahun
2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 58 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PP No 61 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan PP No 72
Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 ;Permendabgri No 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Perda No 3 Tahun 2021;
Dasar peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi ,Unit Pelaksana Teknis Daerah,Kelompok jabatan Fungsional,Tata kerja ,Ketentuan peralihan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
ORGANISASI DAN TATA - KERJA - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA- KABUPATEN - OGAN KOMERING ILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2021/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan
melalui surat Nomor 061/4170/VII/2021 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 94
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti
Dasar dalam peraturan ini :. UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 79 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan PP No 72 Tahun
2019 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 3 Tahun 2011
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum,Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis daerah,kelompok jabatan fungsional,Tata kerja,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ogan Komering Ilir
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 650 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : Bahwa dalam rangka memwujudkan pelayaan prima kepada masyarakat di kecamatan dan menjadikan kecamatan sebagai simpil pelayanan,maka perlu di susun ketentuan pelayanan perizinan dan non perizinan yang di gunakan sebagai standar dalam penyelengaraan PATEN di kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberappa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 20 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;PP No 37 Tahun 2007;PP No 17 Tahun 2013;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 98 Tahun 2014;Permendagri No 4 Tahun 2010;Permendagri No 83 Tahun 2014
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 650 Tahun 2014 tentang standar peelayanan administrasi terpadu kecamatan di kabupaten ogan komering Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
4 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
