PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 299 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 4 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto No 38 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran dana Desa TA 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 19 Tahun 2006
Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 7 Tahun 2004
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 9 Tahun 2002
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Kesehatan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 2 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 2 Tahun 2007
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 17 Tahun 2013
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 – 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Kota Sawah Lunto No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan