Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 32) Tanggal 21 Juni 2017, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang .... -102- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang .... -103- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); -104- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan ..... -105- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 17. Peraturan ..... -106- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 22. Peraturan ..... -107- 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik secara Nasional; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik. Pasal 2 Menunjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan Instansi terkait. Pasal 3 ..... -109- Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
10

PELAYANAN PUBLIK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/No.01, TLD No.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik ..... -2- publik secara berintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang ..... -4- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang ..... -5- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 15. Peraturan ..... -6- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 19. Peraturan ..... -7- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik secara Nasional. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan ...... -8- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Bupati adalah Bupati Luwu. 3. Pemerintah ..... -9- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu baik bentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 8. Penyelenggara ..... -10- 8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada OPD dan BUMD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan OPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi OPD dan BUMD yang mengindikasikan .... -11- mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 14. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Organisasi Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. 15. Maklumat ..... -12- 15. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 16. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 17. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Organisasi Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 18. Gugus Kendali Mutu adalah suatu sistim kegiatan manajemen pemerintahan dimana organisasi perangkat daerah yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis dan melakukan tindakan dalam rangka peningkatan ..... -13- peningkatan efisiensi, produktivitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. 19. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 20. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Organisasi Penyelenggara dan/atauPelaksana. 21. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan Organisasi Penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 22. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. 23. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman. 24. Ombudsman ..... -14- 24. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara dan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIF Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3 .... -15- Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif ..... -16- f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/non diskriminatif; h. transparansi; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Bagian Ketiga Prinsip Pasal 5 Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan; f. tanggung jawab; g. kelengkapan sarana dan prasarana; h. kemudahan akses; i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan j. kenyamanan. BAB III ..... -17- BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik;dan c. pelayanan administratif. (2) Bidang-bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pendidikan dan pengajaran; b. pekerjaan dan usaha; c. tempat tinggal; d. komunikasi dan informasi; e. lingkungan hidup; f. kesehatan; g. jaminan sosial; h. energi; i. perbankan; j. perhubungan; k. sumber daya alam; l. pariwisata; dan m. bidang-bidang lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ...... -18- Pasal 7 Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Organisasi Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 .... -19- Pasal 8 Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh Organisasi Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ..... -20- Pasal 9 Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a. tindakan administratif Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan b. tindakan administratif oleh Instansi non Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan,dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik. BAB III .... -21- BAB III PENGORGANISASIAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab Pasal 11 (1) Bupati karena jabatannya merupakan Pembina penyelenggaraanpelayanan publik di Daerah. (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (3) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 12 (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan pelayanan publik adalah Sekretaris Daerah. (2) Penanggung Jawab .... -22- (2) Penanggung Jawab pelayanan publik mempunyai tugas: a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja unit pelayanan publik; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan kepada Pembina mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina. Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara Pasal 13 (1) Organisasi Penyelenggara adalah OPD dan BUMD. (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Organisasi ...... -23- (3) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD sesuai standar pelayanan; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan kepada Penanggung Jawab. (4) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan informasi; c. pengawasan internal; d. pelayanan konsultasi; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pengelolaan pengaduan masyarakat. (5) Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik. BAB IV ..... -24- BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pasal 14 Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerjasama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun dan menetapkan ketentuan internal; c. menyusun ..... -25- c. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan; d. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. menempatkan Pelaksana yang kompeten sesuai dengan kewenangannya; f. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang sehat; g. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; i. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; j. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; k. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; l. memenuhi ..... -26- l. memenuhi panggilan atau mewakili OPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan n. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban, dan Larangan Organisasi Penyelenggara Pasal 16 Organisasi Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerjasama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan; e. memberikan tanggapan atau melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. menolak ..... -27- f. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Organisasi Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta menerapkannya dalam setiap pemberian pelayanan; b. mengikutsertakan unsur masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan dan penyusunan standar pelayanan; c. mempublikasikan Standar Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan; d. menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan survey IKM paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan melaporkan hasilnya kepada Pembina melalui Penanggung Jawab; f. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan; g. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; h. menempatkan ..... -28- h. menempatkan Pelaksana yang berkompeten; i. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; j. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan, dan standar pelayanan; k. membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya terkait pelayanan publik; l. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; m. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; n. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik setiap akhir tahun anggaran kepada Penanggung Jawab; p. meminta izin kepada Pembina dalam hal akan melakukan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dengan pihak lain; q. memberikan ..... -29- q. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan r. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Organisasi Penyelenggara dilarang: a. menghambat, menghindari, mempersulit, membiarkan, dan menolak melakukan pelayanan terhadap publik, kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan; b. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa izin Pembina, yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan/atau asas-asas perjanjian kerjasama, dan/atau merugikan masyarakat selaku penerima layanan; c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; d. membocorkan kerahasiaan dokumen dan keterangan kepada publik yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; e. merekayasa ..... -30- e. merekayasa data survey IKM; dan f. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. BagianKetiga Hak, Kewajiban, dan Larangan Pelaksana Pasal 19 Pelaksana berhak: a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kegiatan pelayanansesuai penugasan dan standar pelayanan serta memperoleh istirahat diluar jam pelayanan; c. memperoleh tambahan pendapatan atas pemberian pelayanan publik diluar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur; d. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada Penyelenggara atau Atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Pasal 20 .... -31- Pasal 20 Pelaksana berkewajiban: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi panggilan atau mewakili OPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permintaan Penyelenggara; d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; e. melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala; f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan g. menanggapi dan mengelola pengaduan Masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 ..... -32- Pasal 21 Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan OPD dan BUMD; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; e. melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan. Bagian Keempat Hak, Kewajiban, dan Larangan Masyarakat Pasal 22 Masyarakat berhak: a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan; b. mengetahui ..... -33- b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan; c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; g. menyarankan kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; h. mengadukan Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan Ombudsman; i. menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; dan j. menggugat Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ..... -34- Pasal 23 Masyarakat berkewajiban: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 24 Masyarakat dilarang: a. memaksa, menekan dan/atau mengancam baik fisik maupun psikis terhadap Pelaksana pelayanan publik; b. menggunakan dokumen atau pengakuan palsu atau yang bukan haknya dalam berhubungan dengan Pelaksana pelayanan publik; c. mempengaruhi dan/atau menggunakan tipu muslihat terhadap Pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya;dan d. melakukan ...... -35- d. melakukan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan dan ketertiban umum dalam meminta pelayanan kepada pelaksana pelayanan publik. BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pola Pelayanan Pasal 25 (1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: a. fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh Penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; b. terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terpadu ...... -36- c. terpadu, terdiri atas: 1. terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu; dan 2. terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. d. Gugus tugas, yaitu Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada Instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua ..... -37- Bagian Kedua Standar Pelayanan Paragraf 1 Umum Pasal 26 (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Kewajiban mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (4) Ketentuan ..... -38- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Komponen Standar Pelayanan Pasal 27 Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi Pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah Pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan ..... -39- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana. Bagian Ketiga Tata Perilaku Penyelenggara Pasal 28 (1) Dalam memberikan pelayanan publik, Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana wajib mentaati tata perilaku sebagai aturan internal. (2) Tata Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur agar Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana: a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan non diskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat; e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. berperilaku ..... -40- g. berperilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaran pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Paragraf 1 Umum Pasal 29 (1) Organisasi Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Untuk peningkatan pelayanan publik, Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan: a. komitmen Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana; b. perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan; c. partisipasi pengguna pelayanan; d. kepercayaan; e. kesadaran Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana; f. keterbukaan; g. ketersediaan anggaran; h. tumbuhnya ...... -41- h. tumbuhnya rasa memiliki; i. survey kepuasan masyarakat; j. kejujuran; k. realistis dan cepat; l. umpan balik dan hubungan masyarakat; m. keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan n. keberhasilan dalam menggunakan metode. Paragraf 2 Gugus Kendali Mutu Pasal 30 (1) Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada Organisasi Penyelenggara pelayanan publik diperlukan penerapan kendali mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Penerapan kendali mutu pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali Mutu. (3) Gugus Kendali Mutu terdiri dari Pelaksana yang berkompeten pada unit Penyelenggara. (4) Ketentuan ..... -42- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pasal 31 (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala paling kurang 1 (Satu) kali setahun. (2) Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. (3) Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. (4) Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survey yang digunakan. (5) Hasil Survey ...... -43- (5) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyusunan survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Maklumat Pelayanan Pasal 32 (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Organisasi Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan. Bagian Ketujuh ..... -44- Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pelayanan Publik Pasal 33 (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. (2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, sekurang-kurangnya meliputi: a. profil Penyelenggara; b. profil Organisasi Penyelenggara; c. profil Pelaksana; d. standar pelayanan; e. maklumat pelayanan; f. pengelolaan pengaduan; dan g. penilaian kinerja. Bagian Kedelapan ..... -45- Bagian Kedelapan Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik Pasal 34 (1) Penyelenggara, Organisasi Penyelenggara, dan Pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara/Organisasi Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, sesuai standar pelayanan. Bagian Kesembilan Pelayanan Khusus Pasal 35 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana ..... -46- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh Orang yang tidak berhak. (3) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kelompok rentan, meliputi Penyandang disabilitas, lanjut usia, Wanita Hamil dan Balita serta korban bencana. (4) Penyediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesepuluh Biaya/Tarif Pelayanan Publik Pasal 36 (1) Biaya/tarif pelayanan publik merupakan tanggung jawab Daerah dan/atau masyarakat. (2) Biaya/tarif ..... -47- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daerah apabila diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penerima Pelayanan Publik. (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan DPRD, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan. (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik. Bagian Kesebelas .... -48- Bagian Kesebelas Pengelolaan Pengaduan Pasal 38 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi penyelenggara wajib menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan dan menyediakan sarana pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi: a. aspek institusional; b. aspek prosedural; c. bersifat integratif; dan d. bersifat komprehensif. (3) Prinsip pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. objektivitas; b. koordinasi; c. efektivitas dan efisiensi; d. akuntabilitas; dan e. transparan. (4) Proses penanganan pengaduan oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dilakukan melalui: a. konfirmasi dan klarifikasi; b. penelitian ....... -49- b. penelitian dan pemeriksaan; c. pelaporan hasil penelitian dan pemeriksaan; dan d. penyampaian informasi hasil penanganan pengaduan kepada Pengadu. (5) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. penentuan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan pengaduan; b. penentuan tata cara pengalihan pengaduan dari penerima pengaduan kepada Pejabat Teknis yang berwenang; c. penentuan tata cara pemberian informasi kepada yang mengajukan pengaduan tentang hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian masalah; d. penentuan tata cara pemberian informasi dari petugas lapangan kepada petugas administrasi tentang sudahatau belum diselesaikannya masalah dan penginformasian hambatan-hambatan yang ada;dan e. penginformasian ..... -50- e. penginformasian kepada Pihak yang mengajukan pengaduan, dalam hal masalah yang dikeluhkan telah berhasil diselesaikan. (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak menerima pelayanan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan materi dan mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keduabelas Penyelesaian Pengaduan Pasal 39 (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara, DPRD dan Lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan ...... -51- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 40 (1) Bupati atau Pimpinan OPD dan BUMD berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh Pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (2) Pengaduan ..... -52- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak pengadu menerima pelayanan. (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tandatangan. (4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pengadu dapat dirahasiakan. Pasal 42 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. (2) Dalam .... -53- (2) Dalam hal Pengadu membutuhkan dokumenterkait dengan pengaduannya dari Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikan tanda terima pengaduan. (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas Pengadu secara lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan;dan d. tanda tangan serta nama Pejabat/Pegawai yang menerima pengaduan. (3) Penyelenggara ..... -54- (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, Pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana. (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Pasal 44 (1) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada Atasan Pelaksana. (2) Pengaduan terhadap Organisasi Penyelenggara ditujukan kepada Atasan satuan kerja penyelenggara. (3) Pengaduan ..... -55- (3) Pengaduan terhadap Organisasi Penyelenggara yang berbentuk BUMD ditujukan kepada Bupati. Pasal 45 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 (1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. (2) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan. (3) Dalam ..... -56- (3) Dalam hal Pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. (4) Dalam hal Pengadu menuntut ganti rugi, pihak Pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 47 (1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib menjaga kerahasiaan. (2) Kewajiban menjaga kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pimpinan Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pasal 48 ..... -57- Pasal 48 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak Pengadu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sejak diputuskan. (3) Dalam hal Pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. (4) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketigabelas ..... -58- Bagian Ketigabelas Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik Pasal 49 (1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan setiap akhir tahun anggaran dan berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana. (3) Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara menyeluruh dari aspek: a. masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi sumber daya untuk menghasilkan keluaran dan hasil; b. proses ..... -59- b. proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya murah; dan c. keluaran, merupakan indikator tingkat kepuasan pelayanan dan peningkatan pelayanan. Pasal 50 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik. (3) Ketentuan .... -60- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Kerjasama Antar Penyelenggara Pasal 51 (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara. (2) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain. (3) Selain ..... -61- (3) Selain meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara dapat memberikan bantuan kepada penyelenggara lain. (4) Permintaan bantuan dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal: a. adanya alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyelenggara lain yang meminta bantuan; b. kurangnya sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki penyelenggara atau penyelenggara lain, yang mengakibatkan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyelenggara lain; c. penyelenggara atau penyelenggara lain tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, penyelenggara atau penyelenggara lain membutuhkan surat keterangan atau dokumen yang diperlukan; dan e. pelayanan ..... -62- e. pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri oleh Penyelenggara atau penyelenggara lain. (5) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kerjasama Penyelenggara dengan Pihak Lain Pasal 52 (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan ketentuan: a. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan; b. penyelenggara ..... -63- b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kepada masyarakat; c. tanggung jawab pelaksanaan kerjasama bidang tertentu berada pada mitra kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh berada pada Penyelenggara; d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan penyelenggara sebagai Penanggung Jawab pelayanan publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. Penyelenggara dan mitra kerjasama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat, website, email dan kotak pengaduan. (2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemilihan ..... -64- (3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh membebani masyarakat. BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 53 (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau electronic government (e-government). (3) Penyelenggara .... -65- (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 54 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat ..... -66- (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KERAHASIAAN DOKUMEN Pasal 55 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan dokumen yang autentik dan terpercaya sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk diakses masyarakat. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik, dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip. (3) Dokumen ..... -67- (3) Dokumen penyelenggaraan pelayanan publik dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggara, Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana yang membuka dan/atau tidak menjaga kerahasiaan dokumen pelayanan publik yang seharusnya dirahasiakan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PENGAWASAN Pasal 56 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal. (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh Penyelenggara; dan b. pengawasan ..... -68- b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional. (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat; b. pengawasan oleh DPRD; dan c. pengawasan oleh Ombudsman. BAB XI SANKSI Pasal 57 (1) Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 55, dikenakan sanksi administrasi. (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penundaan kenaikan pangkat; d. penurunan pangkat; e. mutasi ..... -69- e. mutasi jabatan; f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu; g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau h. pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58 Segala hak dan kewajiban Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana, Mitra kerjasama dan masyarakat pengguna layanan dalam pelayanan publik yang timbul sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih diakui sebagai hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggaradan/atau Pelaksana, Mitra Kerjasama dan Masyarakat pengguna layanan dalam pelayanan publik. BAB XIII .... -70- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
101

STANDAR BIAYA KHUSUS TIM SATGAS PEMADAM KEBAKARAN LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2012/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Tim Satgas Pemadam Kebakaran Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menlngkatkan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan ketentuan Rasa! 93 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Blaya Khusus bagi Tim Satgas Pemadam Kebakaran Llngkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012; b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatlkan Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Nomor 045/004/BPBD/I/2012, perlu membentuk dengan Peraturan Bupatl.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah TIngkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republlk IndoneslaNomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan TamSn I ®h Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); Negara Republlk Indonesia Tahun 2005, ®' 2°°® Pelaporan Keuangan Tahun 20CB Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia ?®K Negara Republlk Indonesia Nomor 4614); Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 9 Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeii Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman 10 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menterl Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar 11 Blaya Tahun Anggaran 2012; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Luwu.
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TIM SATGAS PEMADAM KEBAKARAN LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. KETENTUAN UMUM Pasal 1 llam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : .„.jrah adalah Kabupaten Luwu. [Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagal penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemenntahan Daerah dan DPRD menurut asas dan prinsip Negara Kesatuan Republlk Indonesia 'sebagalmana dimaksud dalam Undanag-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia. DupatI adalah Bupati Luwu. JBadan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. Tim Satgas Pemadam Kebakaran adalah Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Lingkup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. .... Rencana Keija Anggaran SKPD yang selanjutnya dislngkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan keglatan SKPD serta rencana pemblayaan sebagal dasar penyusunan APBD. pasal 2 standar Biaya Khusus Tim Satgas Pemadam Kebakaran Lingkup Badan Penanggulangan dana Daerah adalah Satuan Biaya yang merupakan batas paling tinggi yang dlgunakan sebagai pedoman datam penyusunan RKA pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kapupaten Luwu. Pasal 3 Khusus Tim Satgas Pemadam Kebakaran Lingkup Badan Penanggulangan Daerah ifan setlap bulan kepada pegawal yang melaksanakan tugas dl bidang Pemadam aran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. Pasal 4 nyastandar biaya khusus Satgas Pemadam Kebakaran adalah sebagal berikut • ketua sebesar Rp. 700.000,-/bulan wakil Ketua sebesar Rp. 600.000..-/bulan,- sekretaris sebesar Rp. 500.000,-Aiulan,- anggota sebesar Rp. 650.000,- Pasal 5 nama-nama sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4, akan diatur leblh lanlut melalul putusan Bupatl. KETENTUAN PENUTUP pasal 6 peraturan Bupatl Inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Bupatl Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.
3

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORJI.N, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PAF!.KIR, PAJAK AIR BAWAH TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG 'WALET

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBAR DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK HOTEL,PAJAK RESTORAN,PAJAK HIBURAN,PAJAK REKLAME,PAJAK PENERANGAN JALAN,PAJAK MINERAL BUAN LOGAM DAN BATUAN,PAJAK PARKIR,PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan .Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, ti Iak sesuai dengan situasi kondisi perekonomian can dapat menghambat usaha Masyarakat, maka perlu diditinjau kembali untuk dilakukan perubahan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanu dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Fotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklarne, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195') tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 'Jomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembar.an Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non:or 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 199'i' tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, ··:-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan B ebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
(]) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10 °/o (Sepuluh Persen). (2i Khusus hiburan berupa pagelaran Busana, kontes kecantikan, Diskotik, Karaoke, Klab Malam, permainan ketangkasan, Panti Pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan sebesar 15°/o (Lima Belas Persen); (31 Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar l 0°/o (Sepuluh Persen) apabila dikomersialkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2021
7

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2014/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi - antaraperencanaan-dan pengan^aran dalam perubah^ Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu diadakan perubahan terhadap Lampiran Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun 2014; b. bahwa Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu memuat arah kebijakan dan program keija tahunan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungain; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Keija Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2014
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perabangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Teimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambsihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana^ Keija Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahgui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana^ Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); I Menetapkan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencsina Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evailuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2009-2014; 28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Keija Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ; 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer^ (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di - bidang perencanaan pembangunan daerah. 7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 8. Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu. 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahtersian sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalsun jangka waktu tertentu. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. 13. Rencana Pembsingunan Jsingka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun 2009-2014, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. 14. Rencana Keija Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembeingunan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2014 yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014. 15.Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 16. Visi Daerah adalah arah yang akan dituju melalui upaya yang akan HilaWsftnakan hingga pada akhir periode perencanaan pada Tahun 2014. 17. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung perwujudan visi daerah. 18. MusyawarEih Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dsdam rangka menyusun perencanaan pembeingunan daerah. 19. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif u^uk mewujudkan visi dan misi. , BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN (RKPD PERUBAHAN) Pasal 2 (1) RKPD Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipergunakan sebagai dasar dan pedoman untuk melfdcukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2014. (2) RKPD Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud ~^ pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan' dari Peraturan Bupati ini. (3) Lampiran dalam RKPD Perubahan ini merupakan tambahan atau pelengkap pada Lampiran RKPD sebagaimana yang telah ditetapkan . dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2013. Pasal 3 (1) RKPD Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2014 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2009-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturein Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2009, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang antara Iain memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, prioritas pembangunan, rencana keija dan pendanaannya. (2) RKPD Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. Pedoman bagi Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Keija dan Anggaran Perubahan Satuan Keija Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) Taihun Anggaran 2014; b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dailam menyusun Kebij^an Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2014. Pasal 4 (1) SKPD membuat laporan kineija triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana keija dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kineija masing-masing program/kegiatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disEimpaikan kepada Kepala DPKD Kabupaten Luwu dan Kepala Bappeda Kabupaten Luwu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan. (3) Laporan kineija menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 5 Kepala Bappeda Kabupaten Luwu menelaah kesesuaian antara RKA Perubahan-SKPD Tahun 2014 dengan RKPD Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2014. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatitni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2014.
108

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana umum beserta kelengkapannya; b. bahwa pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu. 2. Bupati adalah Bupati Luwu. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur 8. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air. 9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar dan pusat perbelanjaan. 10. Pedagang kaki lima adalah seseorang¬ yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan faslitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain : badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan sejenisnya. 11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. 12. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 13. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten untuk keperluan pribadi dan/atau diperdagangkan. 14. Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dari tingkat SD, SMP, dan SMA. 15. Kehidupan Sosial adalah keadaan, interaksi atau kegiatan masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diikat dengan norma-norma dan ketentuan yang ada. 16. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan oknum atau kelompok masyarakat untuk maksud dan tujuan tertentu. 17. Penyidik adalah pejabat yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan hukum secara pidana. 18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 19. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi: a. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; b. tertib lingkungan; c. tertib penyelenggaraan pendidikan; d. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; e. tertib sosial; f. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan g. tertib peran serta masyarakat. BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 3 Setiap Orang dilarang: a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya; b. bertempat tinggal dijalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum; c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum; dan d. memotong atau menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalan atau jalur hijau dan/atau taman kecuali mendapat izin dari Bupati. Pasal 4 (1) Setiap Orang dilarang membuka lahan tambak pada areal yang melewati batas sempadan Pantai. (2) Pengaturan mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IV TERTIB LINGKUNGAN Pasal 5 Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan lingkungan atau tindakan yang dapat merusak dan/atau mengancam keselamatan ekosistem. . Pasal 6 Setiap orang dilarang: a. membuat gaduh di sekitar Tempat Tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; b. membuang benda atau bahan yang berbau tidak sedap yang bukan pada tempatnya;dan c. membuat Kandang Hewan Ternak di sekitar Pemukiman Penduduk. BAB V TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 7 (1) Setiap Siswa-Siswi dilarang berkeliaran pada saat jam belajar sekolah kecuali atas izin dari Sekolah atau Pejabat yang berwenang. (2) Setiap Orang Tua/Wali wajib mengawasi anaknya diluar jam sekolah. (3) Setiap Orang Tua/Wali Murid wajib mentaati Peraturan Tata Tertib Sekolah yang telah disepakati bersama antara Orang Tua/Wali Murid dan Pihak Sekolah. BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 8 (1) Tempat pada bagian Pelataran dan Tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha Pedagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait. (2) Penetapan lokasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. (3) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu jalan dan tanda batas lokasi PKL. (4) Setiap PKL yang menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Pasal 9 Setiap Orang dilarang berdagang atau berusaha di Bagian Jalan, Trotoar, Halte dan/atau Tempat untuk kepentingan umum lainnya. Bagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 10 (1) Setiap Orang dilarang meletakkan Benda-Benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan atau Jalur Hijau atau Taman dan/atau Tempat-Tempat Umum kecuali di Tempat-Tempat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Setiap Orang atau Badan dilarang menjajakan barang dagangan atau membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan di Jalan atau Jalur Hijau atau Taman dan/atau Tempat-Tempat Umum kecuali pada Tempat-Tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 (1) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi berupa Daging Ternak atau Ikan yang mengandung bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya. (2) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi oplosan atau barang oplosan. (3) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi atau barang kadaluarsa. Pasal 12 (1) Setiap usaha pemotongan Hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang. (2) Pemotongan Hewan Ternak dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan apabila untuk keperluan peribadatan, upacara adat dan pesta pribadi. Pasal 13 (1) Setiap usaha restoran/rumah makan diwajibkan: a. memasang Spanduk/Tanda tertulis HALAL/UMUM depan Restoran/Rumah Makannya yang makanannya halal dikonsumsi Ummat Islam wajib; dan b. memasang Spanduk/Tanda tertulis KHUSUS depan Restoran/Rumah Makannya yang makanannya haram dikonsumsi Ummat Islam wajib. (2) Setiap makanan atau bahan makanan yang dikemas dalam Kaleng atau Plastik dilarang diperjualbelikan tanpa tercantum label halal sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 14 Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan produk ternak di/dari Kabupaten Luwu harus mendapat izin dan surat kesehatan hewan dari Pejabat yang berwenang. Pasal 15 Setiap Orang dilarang melakukan usaha pengumpulan dan/atau penampungan Barang-Barang Bekas kecuali mendapat izin dari Bupati. BAB VII TERTIB SOSIAL Pasal 16 (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di Jalan, Pasar, Kendaraan Umum, Lingkungan Pemukiman, Rumah Sakit, Sekolah dan/atau Kantor. (2) Permintaan bantuan atau sumbangan kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang mengamen dan/atau mengemis di Jalan atau di Tempat Umum yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. (2) Setiap Orang dilarang menyuruh dan/atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi Pengemis atau Pengamen. Pasal 18 (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan atau menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB VIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang. (2) Setiap penyelengaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki. (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan pornografi. (4) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di Tempat Hiburan. (5) Setiap Orang dilarang mengoperasikan usaha hiburan malam pada hari-hari besar keagamaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) sampai ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Setiap Orang dilarang menyelenggarakan keramaian di dalam Gedung tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang. Pasal 21 Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar Gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang. BAB IX TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22 (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang. (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh Orang atau Badan. BAB X KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 23 Setiap kegiatan penertiban dan pengendalian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya. BAB XI KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 24 (1) Setiap gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaporkan wajib ditindak lanjuti Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 25 (1) Polisi Pamong Praja dapat mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya terhadap ancaman atau gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII MEKANISME PELAPORAN Pasal 26 Mekanisme pelaporan setiap terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 27 Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan daerah ini; g. menyuruh dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (Sepuluh) Hari dan paling lama 60 (Enam Puluh) Hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf b, Pasal 6 huruf b atau huruf c, Pasal 11 ayat(1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (Dua Puluh) Hari dan paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan, Pasal 3 huruf a, huruf c, atau huruf d, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (Tiga Puluh) Hari dan paling lama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Semua Peraturan Daerah yang ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
12

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2013/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-^ pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Blaya Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a, periu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah diubah kedua kallnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234); 8. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokbk-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. > 13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 14.Peraturan Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
MEMUTUSKAN: Jenetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1 Standar Biaya adalah Standar Biaya yang merupakan batas paling tinggi yang digunakan sebagaia pedoman bagi setiap Satuan Ketja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Ketja Perubahan anggaran. Pasal 2 Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Apabila dalam suatu kegiatan, anggaran satuannya belum ditetapkan dalam daftar Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 usulan biaya atau Rencana Keija Anggaran (RKA) yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang dilaksanakan secara eflslen, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaatnya untuk masyarakat. Pasal 4 Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013.
12

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2017/No.03, TLD No.34

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara ..... -2- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang .... -3- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 7. Peraturan Pemerintah .... -4- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh ..... -6- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (Lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai Pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang ..... -7- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat dan tidak memakai narkoba; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;dan m. mendapatkan keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, mantan Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. n. khusus bagi PNS, mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian. (2) Karyawan BUMN/BUMD/BUMDES dan Karyawan Swasta lainnya yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan ..... -8- 2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi : Pasal 23 Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan melampirkan: a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat kabupaten; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; e. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; g. surat pernyataan ..... -9- g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa; h. kartu tanda penduduk; i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun; j. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah setempat, dan surat keterangan bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RSUD Batara Guru; k. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS, Perangkat Desa dan Kepala Desa serta Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri; l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (Tiga) Kali masa jabatan; m. surat pengunduran diri bagi Anggota BPD; dan n. laporan ..... -10- n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali. 3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi : Pasal 27 (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (Lima) Orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan; b. tingkat pendidikan;dan c. usia calon. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (3) Dalam hal penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai calon urutan kelima yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan secara tertulis. (4) Ketentuan .... -11- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 4. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi berikut : Pasal 64 Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak Panitia terbentuk; 3. pemberian ...... -12- 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari;dan 6. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (Dua) Orang Calon dan paling banyak 3 (Tiga) Orang Calon yang dimintakan pengesahan melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; 2. pengesahan ..... -13- 2. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa; 5. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh musyawarah desa; 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih; 7. pelaporan ..... -14- 7. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;dan 9. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II ..... -15- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
23

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2014/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5) tanggal 20 Agustus 2014, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor ...... -34- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan ...... -35- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 16. Peraturan ........ -36- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. Pasal 2 ....... -37- Pasal 2 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dengan berkoordinasi instansi terkait. Pasal 3 Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
5

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2016/No.09, TLD No.30

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta Pola penanganan ..... Pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis; d. bahwa untuk melaksanakan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang ..... 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 10. Peraturan Menteri .... 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Belopa 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 27
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENCEGAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. 5. Bupati adalah Bupati Luwu. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Perumahan ... 7. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. 13. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 14. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 15. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 16. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 17. Rumah Negara .... 17. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 18. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 19. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 20. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 21. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. 22. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 23. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 24. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 25. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. 26. Peningkatan ..... 26. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenui standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 28. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 29. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 30. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 31. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi. 32. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan. 33. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. 34. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. 35. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. 36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 37. Pemberdayaan .... 37. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara proporsional untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang laik huni. 38. Pendampingan adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 39. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 40. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 41. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 42. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 43. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan peryaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku di Kabupaten Luwu. 44. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 45. Setiap Orang ..... 45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 46. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 47. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 48. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas teradap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; b. Meningkatkan .... b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. penyediaan tanah; e. pendanaan dan sistem pembiayaan; f. tugas dan kewajban Pemerintah Daerah; dan g. pola kemitraan, peran Masyarakat, dan kearifan lokal. BAB IV KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pasal 5 (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merpakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari : a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase ..... d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; f. pengelolaan persampahan; dan g. proteksi kebakaran. Pasal 6 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup : a. ketidakteraturan bangunan; b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman; a. tidak memenuhi tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pangaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit bangunan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan/atau b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). (4) Kualitas bangunan yang tidak memenui syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. (5) Persyaratan ...... (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : a. pengendalian dampak lingkungan; b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; c. keselamatan bangunan gedung; d. kesehatan bangunan gedung; e. kenyamanan bangunan gedung; dan f. kemudahan bangunan gedung. Pasal 7 (1) Dalam hal Kabupaten Luwu belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan Bangunan untuk jangka waktu sementara. (2) Dalam hal Bangunan Gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan Bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan Bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pasal 8 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup: a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. (3) Kualitas .... (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan. Pasal 9 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup : a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. (2) Ketersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan dan permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 Liter/Orang/Hari. Pasal 10 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup: a. drainase ligkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; b. ketidaktersediaan drainase; c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbukan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan ..... sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (Tiga Puluh Centimeter) selama lebih kurang 2 (Dua) Jam dan terjadi lebih dari 2 (Dua) Kali setahun. (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia. (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan berupa : a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala. (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material elapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan. Pasal 11 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup: a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pda lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi sistem yang memadai, yaitu terdiri dari Kakus/Kloset yang terhubung dengan Tangki Septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. (3) Prasarana ..... (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman dimana: a. Kloset Leher Angsa tidak terhubung dengan Tangki Septik; atau b. Tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat. Pasal 12 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup: a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memadai sebagai berikut: a. Tempat Sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, reycle) pada skela lingkungan c. Gerobak Sampah dan/atau Truk Sampah pada skala lingkungan; dan d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan. (3) Sistem pengelolaan .... (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. pewadahan dan pemilahan domestik; b. pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; dan d. pengolahan lingkungan. (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala. Pasal 13 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan: a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau b. sarana proteksi kebakaran. (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan; b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; c. saran komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan d. data tentang sstem proteksi kebakaran lingkungan. (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); b. Mobil Pompa; c. Mobil Tangga .... c. Mobil Tangga sesuai kebutuhan; dan d. Peralatan pendukung lainnya. Bagian Kedua Tipologi Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh Pasal 14 (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh : a. di Tepi Air; b. di Dataran;dan c. di Perbukitan. (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Tepi Sungai dan Tepi Pantai. (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dataran Rendah. (5) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dataran Tinggi. (6) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukkan dalam rencana tata ruang. (7) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai. BAB V ..... BAB V PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU Bagian Kesatu Umum Pasal 15 Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui: a. pengawasan dan pengendalian; b. pemberdayaan masyarakat. Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Paragraf 1 Umum Pasal 16 (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap : a. perizinan; b. standar teknis; dan c. kelaikan fungsi. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada : a. tahap perencanaan; b. tahap pembangunan; dan c. tahap pemanfaatan. Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Pasal 17 (1) Pengawsan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi : a. Izin Prinsip; b. Izin Lokasi; c. Izin Penggunaan ...... c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; d. Izin Mendirikan Bangunan; dan e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman. (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan b. keterpaduan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku. Pasal 18 (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 aat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; dan f. pengelolaan persampahan. (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman. (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku. Pasal 19 ..... Pasal 19 (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; dan f. pengelolaan persampahan. (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman. (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. kondisi sistem pelayanan, kualitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing; b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing. Pasal 20 Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara: a. pemantauan; b. evaluasi ..... b. evaluasi; dan c. pelaporan. Pasal 22 (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh. (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan: a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan b. pengaduan masyarakat maupun media massa. (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidentil. Pasal 23 (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Evaluasi ..... (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap : a. perizinan pada tahap perencanaan; b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pengecahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Pasal 24 (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan. (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Bagian Ketiga ..... Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 1 Umum Pasal 25 Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui: a. pendampingan; dan b. pelayanan informasi. Paragraf 2 Pendampingan Pasal 26 (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitas pembentukan dan fasilitas peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merpakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk: a. penyuluhan; b. pembimbingan; dan c. bantuan teknis. Pasal 27 (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi. (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Alat Bantu dan/atau Alat Peraga. Pasal 28 ..... Pasal 28 (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembimbingan kepada Kelompok Masyarakat; b. pembimbingan kepada Masyarakat perorangan; dan c. pembimbingan kepada Dunia Usaha. Pasal 29 (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa : a. fisik; dan b. nonfisik. (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Bangunan Gedung; b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Jalan Lingkungan; c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Drainase Lingkungan; d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Air Minum; e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Air Limbah; dan/atau f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan. (3) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. fasilitasi penyusunan perencanaan; b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; d. fasilitasi ..... d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau e. fasilitas persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pasal 30 Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut : a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman; b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan Ahli, Akademisi dan/atau Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan; e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Paragraf 3 Pelayanan Informasi Pasal 31 (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitahuan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. rencana tata ruang; b. penataan bangunan ..... b. penataan bangunan dan lingkungan; c. perizinan; dan d. standar perumahan dan permukiman. (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat. Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui Media Elektronik dan/atau Cetak. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami. BAB VI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian Kesatu Umum Pasal 33 (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan. (2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha (Sepuluh Hektare) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. (4) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektare) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Bagian Kedua ..... Bagian Kedua Penetapan Lokasi Paragraf 1 Umum Pasal 34 (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat. (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: a. identifikasi lokasi; dan b. penilaian lokasi. (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat. Pasal 35 (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan perumahan dan permukiman. (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi identifikasi terhadap: a. kondisi kekumuhan; b. legalitas lahan; dan c. pertimbangan lain. Pasal 36 (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu Wilayah Kabupaten. (2) Penentuan satuan ..... (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi. (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif. (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga. (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat Kelurahan/Desa. Pasal 37 (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi Bangunan Gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan dan permukiman kumuh. Pasal 38 (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. kejelasan status penguasaan lahan; dan b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti Dokumen Sertifikat Hak Atas Tanah atau bentuk Dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; dan b. kepemilikan ..... b. kepemilikan Pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau Pemiliik Tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pemegang Hak Atas Tanah atau Pemilik Tanah dengan Pengguna Tanah. (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). Pasal 39 (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa pertimbangan lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. nilai strategis lokasi; b. kependudukan; dan c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: a. fungsi strategis kabupaten; atau b. bukan fungsi strategis kabupaten. (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uruf b merupakan pertimbangan kepadatan Penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi: a. rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 Jiwa/Ha; b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 Jiwa/Ha; c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 Jiwa/Ha; d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 Jiwa/Ha (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi Masyarakat dalam mendukung pembangunan; b. potensi ekonomi ...... b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi Masyarakat setempat; c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki Masyarakat setempat. Pasal 40 (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 41 (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek : a. kondisi kekumuhan; b. legalitas lahan; dan c. pertimbangan lain. (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi : a. status lahan legal; dan b. status lahan tidak legal. (4) Penilaian ..... (4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. pertimbangan lain kategori rendah; b. pertimbangan lain kategori sedang; dan c. pertimbangan lain kategori tinggi. (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi Pasal 42 (1) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. (2) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Pasal 43 (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilengkapi dengan : a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. (4) Peta sebaran ..... (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kabupaten. (5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 44 (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (Satu) Kali selama 5 (Lima) Tahun. (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanggulangan yang telah dilakukan. (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan. (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 45 (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan melalui tahap : a. persiapan; b. survey; c. penyusunan data dan fakta; d. analisis; e. penyusunan konsep penanganan; dan f. penyusunan rencana penanganan. (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga ..... Bagian Ketiga Pola Penanganan Paragraf 1 Umum Pasal 46 (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek-aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan. (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemugaran; b. peremajaan; dan c. permukiman kembali. (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran Masyarakat. (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya. (6) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah. (7) Penanganan untuk perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah. (8) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ..... permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud. (9) Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimannya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali; c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali; e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali. Pasal 48 ..... Pasal 48 Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan ketentuan: a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumaan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah; b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumaan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. Paragraf 2 Pemugaran Pasal 49 (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: a. pra konstruksi b. konstruksi; dan c. pascakonstruksi. Pasal 50 (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran; b. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak; c. pendataan Masyarakat terdampak; d. penyusunan ..... d. penyusunan rencana pemugaran; dan e. musyawarah untuk penyepakatan. (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi : a. proses pelaksanaan konstruksi; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi. (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi : a. pemanfaatan; dan b. pemeliharaan dan perbaikan. Paragraf 3 Peremajaan Pasal 51 (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan pengguna dan Masyarakat sekitar. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masarakat terdampak. (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap : a. pra konstruksi b. konstruksi; dan c. pasca konstruksi. Pasal 52 (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi : a. identifikasi permasalaan dan kajian kebutuan pemugaran; b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak; c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; d. pendataan ..... d. pendataan Masyarakat terdampak; e. penyusunan rencana peremajaan; dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi : a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak pada lokasi lain; c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak. (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi : a. pemanfaatan; dan b. pemeliharaandan perbaikan. Paragraf 4 Permukiman Kembali Pasal 53 (1) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumaan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan Pengguna dan Masyarakat. (2) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap : a. pra konstruksi b. Konstruksi; dan c. Pasca konstruksi. Pasal 54 (1) Permukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi : a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan; b. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak; c. pendataan Masyarakat terdampak; d. penyusunan ..... d. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali; dan e. musyawarah dan diskusi penyepakatan. (2) Permukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi : a. proses ganti rugi bagi Masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; b. proses legalisasi lahan pada lokasi permukiman baru; c. proses pelaksanaan konstruksi perumahan dan permukiman baru; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman kembali; e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak; dan f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting. (3) Permukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: a. pemanfaatan; dan b. pemeliharaan dan perbaikan. Bagian Keempat Pengelolaan Paragraf 1 Umum Pasal 55 (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat secara swadaya. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan b. pemeliharaan dan perbaikan. (4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkakan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. (5) Fasilitasi ..... (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk : a. penyediaan dan sosialisasi umum, standar, pedoman, dan kriteria; b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan; d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan; e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Paragraf 2 Pemeliharaan Pasal 56 (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala. (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap Orang. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang. (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum. (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum. Paragraf 3 Perbaikan Pasal 57 (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. (2) Perbaikan ..... (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap Orang. (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang. (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap Orang. (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum. BAB VII PENYEDIAAN TANAH Pasal 58 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya didalam Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 59 (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; b. konsolidasi tanah oleh Pemilik Tanah; c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh Pemilik Tanah; d. pemanfaatan dan pemindatanganan tanah barang miliki negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. (3) Penyediaan tanah ...... (3) Penyediaan tanah sebagainana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Pasal 60 (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Bagian Kedua ..... Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah Pasal 62 (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas : a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. b. melakukan survey dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukikan kumuh. c. melakukan pemberdaaan kepada masyarakat; d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegaan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearian lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi tingkat daerah. Bagian Ketiga ..... Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 63 (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. pengawasan dan pengendalian; b. pemberdayaan masyarakat. (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman. (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis; dan b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 64 (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. penetapan lokasi; b. penanganan ..... b. penanganan; dan c. pengelolaan. (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survey lapangan dengan melibatkan peran masyarakat; b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan; c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Keputusan Kepala Daerah; dan d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun. (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. melakukan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Pola pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali. (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan; b. memberikan fasilitas dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada Masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan. Bagian Keempat Pola Koordinasi Pasal 65 (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. (2) Koordinasi ..... (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional; b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan, dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. BAB X POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL Bagian Kesatu Pola Kemitraan Pasal 66 Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu : a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Miliki Negara, Daerah, atau Swasta; dan b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah dengan Masyarakat. Bagian Kedua ..... Bagian Kedua Peran Masyarakat Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pasal 67 (1) Peran Masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap : a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan Masyarakat. (2) Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap : a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 68 Peran Masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan, dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dan perencanaan bangunan, perumahan, dan permukiman di lingkungannya; b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan, dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari perencanaan bangunan, perumahan, dan permukiman di lingkungannya; dan c. berpartisipasi ..... c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan, dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan, dan permukiman di lingkungannya. Pasal 69 Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk: a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pasal 70 Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 71 ..... Pasal 71 (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a, Masyarakat dapat: a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengikuti survey lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan. (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, Masyarakat dapat : a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan Pemerintah Daerah; b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana. Pasal 72 (1) Peran Masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dapat dilakukan dalam proses: a. pemugaran atau peremajaan; dan b. permukiman kembali. (2) Dalam proses ..... (2) Dalam proses pemugaran dan/atau peremajaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Masyarakat dapat : a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan; c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material; d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada Instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar. (3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali; c. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang dibutuhkan dengan proses permukiman kembali; d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan permukiman kembali; e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga, maupun material; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan permukiman kembali; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar. Pasal 73 .... Pasal 73 Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang telah tertangani; b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material; c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman; d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar. Paragraf 3 Kelompok Swadaya Masyarakat Pasal 74 (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh Masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah. (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis. (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga .... Bagian Ketiga Kearifan Lokal Pasal 75 (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI LARANGAN Pasal 76 (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. (2) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman. (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan/atau permukiman di Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun Orang. (4) Setiap Pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. (5) Setiap Orang ..... (5) Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat. (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya. (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman. (8) Orang perseorangan dilarang membangun Kasiba. (9) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 77 (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), atau ayat (9) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan dan permukiman; e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha; h. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan; i. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah; k. perintah ...... k. perintah pembongkaran bangunan rumah; l. pembekuan izin usaha; m. pencabutan izin usaha; n. pembatalan izin; o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; p. pencabutan insentif; q. pengenaan denda asministratif; dan/atau r. penutupan lokasi. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 78 (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian. (2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS bekerjasama dengan Penyidik Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV ...... BAB XIV KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Ketentuan Pidana Pasal 79 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. Bagian Kedua Ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 80 (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembangunan kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Pasal 81 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). (2) Dalam hal ..... (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan usaha berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (Tiga) kali dari pidana denda terhadap Orang. Pasal 82 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di Tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi Barang ataupun Orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) Tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (Tiga) Kali dari pidana denda terhadap Orang. Pasal 83 Setiap Pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Pasal 84 Setiap Orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) Tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Pasal 85 Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). BAB XV ..... BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 86 (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis. (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap Orang. Pasal 87 (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas uum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan. (3) Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan : a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian; b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (4) Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 .... Pasal 88 (1) Dalam rangka mendorong setiap Orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum dan MBR. (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. insentif perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemberian kompensasi; dan/atau c. kemudahan perizinan. (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan; b. pemberian kompensasi; c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau d. kemudahan perizinan. (4) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau Dokumen yang telah dikeluarkan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku. BAB XVII ..... BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
69

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT