Pencarian Peraturan

PELAYANAN KEAGAMAAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Visi Kabupaten Luwu yang bernuansa religius, diperlukan kegiatan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas Manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari hari;salah satu potensi yang efektif didayagunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat adalah para Pegawai Syara’ dan Guru Mengaji bagi Ummat Islam, Guru Sekolah Minggu dan Koster bagi Umat Kristen dan Khatolik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah digunakan selama in.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pelayanan Keagamaan 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
MENGATUR TENTANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
16 halaman

ibadah haji

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 16 ayat (3),Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggraan Ibadah Haji.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
11 halaman

LINGKUNAGAN HIDUP

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
106 halaman

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2015/No. 05 Seri D, TLD No. 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu sistem penanganan yang terkendali dan bermutu; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Luwu perlu adanya suatu Program Jaminan Sosial Kesehatan Daerah khususnya bagi masyarakat ..... -2- Masyarakat yang terdaftar sebagai Penduduk Luwu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) serta belum mempunyai asuransi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang ..... -3- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang ..... -4- 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ..... -5- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 18. Peraturan ..... -6- 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...... -7- Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008; 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah; 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; 27. Peraturan ..... -8- 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.02/2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 29. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 443); 30. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 32. Peraturan ..... -9- 32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati ..... -10- 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 7. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pendataan, pengelolaan, verifikasi, dan penetapan Data Penerima Bantuan Iuran. 8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 9. Jaminan Sosial Daerah yang selanjutnya disingkat JSD adalah salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diselenggarakan negara/daerah guna menjamin warga daerahnya memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak. 10. Jaminan ..... -11- 10. Jaminan Sosial Kesehatan Daerah Luwu yang selanjutnya disebut Jamsoskesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan warga masyarakat Luwu agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan/membayar iuran atau iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah Daerah. 11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. 12. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah. 13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Sosial Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan social kesehatan. 14. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 15. Orang ..... -12- 15. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya. 16. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan. 17. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disebut RSUP adalah Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo. 18. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disebut RSK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu. 19. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di kabupaten. 20. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Milik Swasta yang berdiri baik di Kabupaten/Kota atau Ibukota Provinsi. 21. Rumah ...... -13- 21. Rumah Sakit/Puskesmas dan jejaring adalah semua fasilitas pelayanan baik milik pemerintah maupun swasta di tingkat pelayanan dasar dan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan. 22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu yang berada di setiap kecamatan/kelurahan/desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama. 23. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah upaya pelayanan kesehatan di bidang medis yang dilaksanakan baik perorangan maupun berkelompok atau yayasan yang berbadan hukum. 24. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling. 25. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RJTL adalah pelayanan spesialistik yang di laksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan Rumah Sakit Khusus lainnya. 26. Rawat ...... -14- 26. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan radiologi. 27. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta pada fasilitas di kelas III yang bekerja sama dengan Program Jaminan Sosial Kesehatan Luwu (Jamsoskesda Luwu ). 28. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan jejaringnya serta Rumah Sakit Swasta. 29. Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit yang selanjutnya disebut PPATRS adalah fasilitas layanan yang disiapkan Rumah Sakit untuk pengelolaan layanan administrasi. 30. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani ke unit gawat darurat. 31. Penduduk ..... -15- 31. Penduduk Kabupaten Luwu adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Luwu serta berdomisili di Kabupaten Luwu. 32. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga. BAB II NAMA PROGRAM, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 2 Program Jaminan Sosial ini diberi nama Jaminan Sosial Kesehatan Daerah Luwu yang disingkat Jamsoskesda. Pasal 3 (1) Tujuan umum penyelenggaraan Program Jamsoskesda adalah: a. menjamin ..... -16- a. menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan; b. untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terhadap seluruh Penduduk Kabupaten Luwu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. (2) Tujuan khusus program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. meningkatnya cakupan Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit; dan b. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Masyarakat. Pasal 4 Sasaran Program Jamsoskesda diperuntukkan bagi Masyarakat yang kurang mampu/miskin di Kabupaten Luwu yang belum terjamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain. BAB III ..... -17- BAB III KEPESERTAAN Pasal 5 (1) Setiap Penduduk Miskin/Kurang Mampu yang terdaftar dan memiliki KTP dan atau KK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kecuali bagi yang mempunyai jaminan kesehatan seperti PNS (BPJS), TNI/Polri (ASABRI), Peserta Jamkes Swasta, Jamkes Mandiri. (2) Penduduk Miskin/Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didata oleh Tim Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Peserta Jamsoskesda. (3) Tim Teknis pendataan Peserta Jamsoskesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6 (1) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Tim Teknis Kabupaten. (2) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan. Pasal 7 ..... -18- Pasal 7 Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik diverifikasi dan validasi oleh Tim Teknis Kabupaten dan dijadikan data terpadu. Pasal 8 Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Bupati, dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah ataupun unit kerja lainnya yang terkait. Pasal 9 (1) Data terpadu yang ditetapkan oleh Bupati dirinci menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan. (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penentuan jumlah PBI Jamsoskesda. Pasal 10 (1) Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah mendaftarkan jumlah PBI Jamsoskesda yang telah ditetapkan sebagai Peserta ...... -19- Peserta program Jamsoskesda kepada BPJS Kesehatan. (2) BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta Jamsoskesda yang telah didaftarkan. BAB IV PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pasal 11 Pelayanan kesehatan Jamsoskesda di Puskesmas dan jaringannya meliputi: a. RJTP, dilaksanakan pada Puskesmas dan jejaringannya baik dalam maupun luar gedung; b. RITP, dilaksanakan pada Puskesmas; c. paket persalinan yang dilakukan di Puskesmas/Bidan di Desa/Polindes/Praktek Bidan Swasta; d. pelayanan gawat darurat (emergency); dan e. pelayanan rujukan. Bagian ..... -20- Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pasal 12 Pelayanan kesehatan Jamsoskesda Kabupaten Luwu di Rumah Sakit dan jaringannya meliputi: a. RJTL, dilaksanakan pada Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan Poliklinik Spesialis, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat/Rumah Sakit Khusus Paru-paru/Rumah Sakit Khusus Kusta dan Rumah Sakit lainnya; b. RITL, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan program Jamsoskesda Kabupaten Luwu; dan c. pelayanan gawat darurat. Bagian Ketiga Sistem Rujukan Pasal 13 (1) Sistem rujukan dilakukan secara berjenjang dalam wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dalam hal kasus emergency. Bagian ..... -21- Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pasal 14 Pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah adalah pelayanan kesehatan Penduduk Miskin/Kurang Mampu di Kabupaten Luwu dalam upaya untuk pencegahan, pengobatan, kecacatan fisik dan mental serta rehabilitasi narkoba melalui program Jamsoskesda. BAB V SUMBER DANA PROGRAM Pasal 15 (1) Dana yang digunakan untuk Program Jamsoskesda bersumber dari sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dengan proporsional berdasarkan perimbangan jumlah Penduduk serta dana dari Pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pengelolaan dana/keuangan program Jamsoskesda dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pasal 16 ..... -22- Pasal 16 (1) Besaran dana yang diperlukan untuk Program Jamsoskesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Daerah. (2) Dana sektor/bidang kesehatan dialokasikan minimal 15 % (Lima Belas per Seratus) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI VERIFIKASI Pasal 17 (1) Verifikasi Jamsoskesda meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan. (2) Teknis Pelaksanaan Verifikasi Jamsoskesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VII KLAIM DAN SANKSI Pasal 18 (1) Pengajuan klaim oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan ..... -23- Kesehatan Jejaring Program Jamsoskesda harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Bagi unit pelayanan kesehatan jejaring program Jamsoskesda yang mengajukan klaim tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, maka terhadap klaim yang diajukan tidak akan dilakukan pembayaran. BAB VIII LARANGAN Pasal 19 (1) Setiap Penduduk Luwu yang telah memiliki jaminan kesehatan lainnya dilarang menjadi Peserta program Jamsoskesda. (2) Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jamsoskesda dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun. (3) Tim verifikasi data dilarang memasukkan data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. BAB IX ..... -24- BAB IX PENGORGANISASIAN Pasal 20 (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamsoskesda terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola di Kabupaten. (2) Tim Koordinasi dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya. BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 21 Untuk terlaksananya Program Jamsoskesda dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten. BAB XI PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN Pasal 22 (1) Perubahan data PBI Jamsoskesda dilakukan dengan: a. Penghapusan ..... -25- a. penghapusan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum sebagai PBI Jamsoskesda karena tidak lagi memenuhi kriteria; b. penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Jamsoskesda karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (2) Perubahan data PBI Jamsoskesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Teknis Kabupaten. (3) Perubahan data ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan bidang pengelola keuangan daerah atau unit kerja lainnya yang terkait. (4) Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jamsoskesda akan dilaksanakan setiap 6 (Enam) Bulan sekali dalam tahun berjalan. Pasal 23 Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan sudah mampu wajib menjadi Peserta Jamsoskesda dengan membayar Iuran sendiri. BAB XII ..... -26- BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 24 Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang PBI Jamsoskesda, baik diminta maupun tidak diminta. Pasal 25 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat disetiap pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya. BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamsoskesda Tingkat Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program Jamsoskesda dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. BAB XIV ..... -27- BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 29 ...... -28- Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
46

PRODUK HUKUM DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan produk hukum Daerah

ABSTRAK:

Produk Hukum merupakan landasanhukumdalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah,sehingga dalampebentukannya harus selarasdengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; untuk mewujudkan pembentukan produkhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik danberkualitas,perludiatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
Dasar Hukum: 1, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang No 29 Tahun 1959; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
48 halaman

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2015/No.03 seri D, TLD No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...... -3- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 10. Peraturan ..... -4- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya ..... -5- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Camat adalah Kepala penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berkedudukan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten. 7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan ..... -6- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 14. Panitia ..... -7- 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 20. Daftar ..... -8- 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan identitas dan jumlah penduduk desa untuk Pemilihan Kepala Desa yang akan diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 25. Hari adalah hari kerja. 26. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan ke Bupati setiap tahun. 27. Laporan ..... -9- 27. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang disampaikan kepada Badan Permusyawatan Desa setiap tahun. BAB II TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan Pasal 2 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama. (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun. (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (Dua) Tahun. (4) Jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 3 ...... -10- Pasal 3 (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (Enam) Bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan e. persetujuan ..... -11- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) Hari; b. penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi Bakal Calon, serta penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (Dua Puluh) Hari; c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (Dua) Orang dan paling banyak 5 (Lima) Orang Calon; d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan e. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan: a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan b. penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak. (5) Tahapan ...... -12- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah pemungutan suara; b. laporan BPD mengenai Calon Terpilih kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan d. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat. (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari. Bagian ....... -13- Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk PPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; c. menetapkan jumlah Surat Suara dan Kotak Suara; d. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan Kotak Suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan Surat Suara, Kotak Suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; h. memantau ...... -14- h. memantau, memonitoring dan melakukan pendampingan pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan: a. pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dibantu Panitia TPS; b. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD dan bersifat mengikat, dibentuk melalui rapat yang dihadiri oleh minimal 2/3 Anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat; c. Anggota Panitia Pemilihan berjumlah 5 (Lima) Orang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, yang dipilih dalam rapat BPD; d. Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota; e. Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan/oleh Anggota Panitia Pemilihan; f. Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD; g. hasil ...... -15- g. hasil pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat; h. panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD; i. Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Calon Kepala Desa dan tidak boleh ada hubungan dari garis keturunan Anak/Orang Tua, Suami dan/atau Istri dengan Bakal Calon; dan j. tata cara pembentukan, pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 6 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan yaitu: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; b. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa; e. menetapkan ...... -16- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan; f. melaporkan hasil penelitian administrasi bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; i. menentukan tanda gambar dan melakukan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa; j. menetapkan lokasi TPS sesuai kondisi desa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; k. menetapkan panitia TPS dengan jumlah Anggota 5 (Lima) Orang; l. menyediaan tempat pemungutan suara; m. melaksanakan pemungutan suara; n. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; o. menetapkan hasil pemilihan dan mengumumkan Calon Terpilih; p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa. Pasal 7 ...... -17- Pasal 7 Panitia Pemilihan berkewajiban: a. menyampaikan informasi kepada Masyarakat tentang pencalonan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa; b. mengumumkan DPS, DP Tambahan dan DPT; c. menyampaikan Surat Panggilan kepada Pemilih terdaftar; d. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara; e. memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara guna mensukseskan pemilihan; dan f. memelihara Arsip dan Dokumen pemilihan. Pasal 8 (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul melalui musyawarah mufakat. (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permasalahan dilimpahkan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III ...... -18- BAB III PENETAPAN PEMILIH Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih Pasal 9 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau sudah/pernah menikah; b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (Enam) Bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dan Surat Keterangan Domisili dari Pejabat yang berwenang. (3) Pemilih ..... -19- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. Bagian Kedua Penetapan Pemilih Pasal 10 (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data Penduduk di Desa. (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena: a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun; b. belum berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. telah meninggal dunia; d. pindah domisili ke Desa lain; atau e. belum terdaftar. (3) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS. Pasal 11 ..... -20- Pasal 11 (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum pemilihan. (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (Tiga) hari. Pasal 12 (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemilih atau Anggota Keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau Anggota Keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut; c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 (Tujuh Belas) Tahun; dan d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) Apabila ..... -21- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS. Pasal 13 (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan. (3) Pencatatan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) Hari. Pasal 14 (1) DP Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada Tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh Masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (Tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DP Tambahan. Pasal 15 ..... -22- Pasal 15 Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DP Tambahan sebagai DPT. Pasal 16 (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di Tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh Masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (Tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. Pasal 17 (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS. (2) Apabila seorang Pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, Pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat yang dicantumkan dalam Daftar Pemilih. (3) Calon Pemilih yang telah terdaftar diberi tanda bukti pendaftaran. (4) Daftar Pemilih disimpan Panitia Pemilihan. Pasal 18 ..... -23- Pasal 18 Jika pada saat pendaftaran Pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari 1 (Satu) bukti mengenai usia Pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang sah menurut hukum yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang. Pasal 19 Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan Surat Suara dan alat perlengkapan pemilihan. Pasal 20 DPT yang sudah disahkan Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia". BAB IV PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON Bagian Kesatu Pendaftaran Bakal Calon Pasal 21 ...... -24- Pasal 21 (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (Satu) Tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penduduk dan Keterangan Domisili dari Pejabat yang berwenang; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak ...... -25- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (Lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai Pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;dan n. mendapatkan Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, mantan Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. o. khusus bagi PNS, mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian. (2) Karyawan ...... -26- (2) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Pasal 22 (1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran, persyaratan dan administrasi Bakal Calon dan rencana waktu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran. (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 9 (Sembilan) Hari sejak pengumuman pendaftaran Calon. (4) Apabila pada masa pendaftaran hanya terdapat 1 (Satu) Calon yang memenuhi persyaratan, maka pendaftaran dibuka kembali sampai terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan. Pasal 23 ..... -27- Pasal 23 Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), wajib menyerahkan Surat Permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan melampirkan: a. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten; b. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas Kertas Segel atau bermaterai cukup; c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau bermaterai cukup; d. Ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau bermaterai cukup; g. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tingggal tetap paling kurang 1 (Satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Pejabat yang berwenang. h. Surat ....... -28- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun; i. Surat Keterangan Berbadan Sehat, bebas narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah setempat; j. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat bagi PNS, Perangkat Desa, Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri; k. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan; l. Surat Pengunduran Diri bagi Anggota BPD; dan m. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali. Pasal 24 (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Penelitian ...... -29- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang. (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Masyarakat untuk memperoleh tanggapan. (4) Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan. Pasal 25 (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (Dua) Orang dan paling banyak 5 (Lima) Orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat. Pasal 26 (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... -30- Pasal 23 kurang dari 2 (Dua) Orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (Dua Puluh) Hari. (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (Dua) Orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pasal 27 (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (Lima) Orang, Panitia menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia Calon. (2) Ketentuan mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga ...... -31- Bagian Ketiga Penetapan dan Pengumuman Calon Pasal 28 (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan. (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon dan apabila berhalangan dapat diwakili dengan memberikan Surat Kuasa. (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa. (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui Media Massa dan/atau Papan Pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (Tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh mengundurkan diri. BAB V ...... -32- BAB V KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa Pasal 29 (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih. (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan Fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. Pasal 30 ...... -33- Pasal 30 (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih. (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS Pasal 31 (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai ...... -34- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya. BAB VI KAMPANYE Pasal 32 (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa. (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (Tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Pasal 33 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. (2) Visi ...... -35- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Pasal 34 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog; d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan Alat Peraga di Tempat Kampanye dan di Tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 35 (1) Pelaksana Kampanye dilarang: a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan ..... -36- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon dan/atau Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau Masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada Seseorang, Sekelompok Anggota Masyarakat, dan/atau Calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Calon; h. menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan; i. membawa atau menggunakan Gambar dan/atau Atribut Calon lain selain dari Gambar dan/atau Atribut Calon yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye. (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa; c. Anggota BPD; d. PNS, TNI dan POLRI. Pasal 36 ...... -37- Pasal 36 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan b. penghentian kegiatan Kampanye di Tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke Wilayah lain. Pasal 37 (1) Masa tenang selama 3 (Tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 38 (1) Pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di TPS. (2) Pemungutan ...... -38- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon. (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam Surat Suara. (5) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan Panitia TPS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para Saksi Calon dan Masyarakat. Pasal 39 Pengadaan bahan, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 40 (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di Tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh Penyandang Cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Lokasi ..... -39- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 41 (1) Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau Orang lain atas permintaan Pemilih. (2) Anggota Panitia atau Orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan. Pasal 42 Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau sejenisnya yang berada dalam Desa tempat pemilihan dikunjungi Panitia bersama para Saksi Calon untuk diambil suaranya. Pasal 43 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan dibantu Panitia TPS melakukan kegiatan: a. pembukaan Kotak Suara; b. pengeluaran seluruh Isi Kotak Suara; c. pengidentifikasian jenis Dokumen dan Peralatan; dan d. penghitungan ...... -40- d. penghitungan jumlah setiap jenis Dokumen dan Peralatan. (2) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 08.00 dapat dihadiri oleh Saksi dari Calon, BPD, Pengawas dan Warga Masyarakat. (3) Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperlihatkan ditutup kembali oleh Panitia Pemilihan dan dikunci serta disegel dengan menggunakan Kertas yang telah dicap atau dengan menggunakan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa. (4) Anak Kunci Kotak Suara dimasukkan kedalam Amplop yang disiapkan Panitia Pemilihan dan ditutup dengan menggunakan Lem serta disegel dengan Cap Stempel Panitia Pemilihan. (5) Selama pemungutan suara berlangsung Anak Kunci tersebut dipegang oleh Ketua atau Anggota yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan. (6) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Anggota serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon. Pasal 44 ...... -41- Pasal 44 (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan kepada Panitia untuk selanjutnya ditukar dengan Surat Suara. (3) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (Satu) kali. (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Panitia, Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (Satu) kali. (6) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Saksi calon harus berada di Tempat yang telah ditentukan. Pasal 45 (1) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia di TPS. (2) Tanda ...... -42- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta hitam pada salah satu Jari Tangan. Pasal 46 Pemberian suara dilakukan oleh Wajib Pilih yang berhak memilih dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 47 (1) Jumlah Surat Suara Pemilihan Calon dicetak sama dengan jumlah Pemilih dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT. (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk Surat Suara Pemilih yang keliru memilih pilihannnya serta surat suara yang rusak, dan bagi Calon Pemilih yang memenuhi syarat tapi karena kekeliruan Panitia sehingga pada saat pendaftaran Calon Pemilih tidak terjaring. (3) Penggunaan tambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan masing-masing Saksi. Bagian ...... -43- Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 48 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (Satu) Kotak Segi Empat yang memuat 1 (Satu) Calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu Kotak Segi Empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari 1 (Satu), tetapi masih di dalam salah satu Kotak Segi Empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu Garis Kotak Segi Empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon. Pasal 49 (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan dibantu Panitia TPS setelah pemungutan suara berakhir. (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung: a. jumlah ...... -44- a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS; b. jumlah Pemilih dari TPS lain; c. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan d. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. (3) Bilamana hasil penghitungan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum mencapai 50%+1 dari jumlah Pemilih terdaftar yang telah memberikan suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam. (4) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata jumlah suara belum kourum, maka Panitia TPS mengadakan perhitungan suara. (5) Pelaksanaan rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. (6) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perhitungan suara dimulai pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai. Bagian ..... -45- Bagian Ketiga Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasal 50 (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Pengawas, dan Warga Masyarakat. (2) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa Surat Mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia. (3) Saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia TPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan langsung mengadakan pembetulan. (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon. (6) Panitia ....... -46- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (Satu) Eksemplar dan menempelkan 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Umum. (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam Sampul Khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam Kotak Suara yang pada bagian luar ditempel Label atau Segel. (8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. Pasal 51 (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang dipilih memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (Satu) Calon sama perolehannya pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (Satu), maka Calon Terpilih ...... -47- Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak. (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang dipilih memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (Satu) Calon sama perolehannya pada Desa dengan TPS hanya 1 (Satu), maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah Pemilih terbesar. (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang dipilih memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (Satu) Calon sama perolehannya dan bertempat tinggal pada wilayah yang sama maka Calon Terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria berdasarkan pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia Calon. Pasal 52 Dokumen dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di Tempat lain yang terjamin keamanannya. Bagian ...... -48- Bagian Keempat Penetapan Pasal 53 (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. Bagian Kelima Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pasal 54 (1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran baik oleh Panitia Pemilihan dan Panitia TPS maupun Calon Kepala Desa diajukan kepada BPD paling lambat 2 (Dua) Hari setelah pemilihan. (2) Pengaduan ....... -49- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon. (3) Apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu Calon, maka BPD melaporkan kepada Bupati untuk diambil tindakan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 55 Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan hari pemungutan suara. BAB IX ..... -50- BAB IX PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN Bagian Kesatu Pengesahan dan Pengangkatan Pasal 56 (1) BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) Hari dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Dokumen penting lainnya untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. (3) Dalam hal Calon Terpilih yang diusulkan oleh BPD, terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan Keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Bupati membatalkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Bagian ..... -51- Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Pasal 57 (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati. (2) Pelantikan Kepala Desa yang bersangkutan dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu maka Bupati dapat menentukan di Tempat lain. (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan diambil Sumpah/Janji berdasarkan agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seorang Rohaniawan serta disaksikan oleh para Anggota BPD dan Pemuka Masyarakat lainnya pada Desa yang bersangkutan. (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi ...... -52- “Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 58 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (Enam) Bulan; c. tidak ...... -53- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (Dua) Desa atau lebih menjadi 1 (Satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 59 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (Satu) Tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. Pasal 60 ...... -54- Pasal 60 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (Satu) Tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui hasil musyawarah Desa. Pasal 61 (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa. (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten. Pasal 62 ...... -55- Pasal 62 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. (3) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan menjadi Kepala Desa. Pasal 63 (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi induknya. (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI ..... -56- BAB XI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 64 Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak Panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; 4. pengumuman ...... -57- 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari; dan 6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (Dua) Orang Calon dan paling banyak 3 (Tiga) Orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa; 4. pelaporan ..... -58- 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa; 5. pengesahan Calon Terpilih oleh musyawarah desa; 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih; 7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII ...... -59- BAB XII TIM PENGAWAS Pasal 65 (1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas dan/atau Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diketuai Camat. (2) Jumlah Anggota, tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengawas dan/atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 66 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan ...... -60- dengan tindak pidana di bidang Pemerintahan Desa agar laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa; g. menyuruh .... -61- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa; i. menghentikan penyidikan; dan j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang Pemerintahan Desa berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 67 (1) Setiap Calon Kepala Desa yang melakukan pemalsuan terhadap persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal ...... -62- Pasal 28 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) huruf i diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diancam pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Bab IV tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 69 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (Enam) Bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 70 ...... -63- Pasal 70 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
78

pendidikan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama

ABSTRAK:

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani; pendidikan agama merupakan bagian dari aktifitas hidup ummat beragama di Kabupaten Luwu, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah daerah/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Agama.
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
MENGATUR TENTANG PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
14 halaman

olahraga

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

Dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani serta sebagai upaya peningkatan kebugaran dan kesehatan serta dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu maka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian pembangunan di daerah; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Luwu perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan.
Dasar Hukum: Undang-Undang No 9 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Peraturan Presiden No Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2004 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 3 Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
32 halaman

PERTAMBANGAN RAKYAT

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2014/No.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertambangan Rakyat

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan; b. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam, dan batuan, tersebar di wilayah Kabupaten Luwu dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal; c. bahwa .... -2- c. bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan rakyat merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu, maka perlu dilakukan pengaturan sedini mungkin untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berusaha; e. bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas maka perlu pemberian izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu; f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat diatur dengan Peraturan Daerah; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ..... -3- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang ..... -4- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesian Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang .... -5- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3838); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan ..... -6- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5110); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5111); junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013, junto Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5142); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 18. Peraturan ..... -7- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu; 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara. 8. Wilayah ..... -9- 8. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. 9. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 10. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 11. Dinas Pertambangan dan Energi adalah dinas yang berwenang menangani bidang pertambangan dan energi. 12. SKPD Teknis adalah Satuan perangkat Kerja Daerah yang memiliki tupoksi dan kewenangan yang terkait dengan pemanfaatan wilayah pertambangan dan akibat yang di timbulkan akibat kegiatan usaha pertambangan. 13. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. 14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 15. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 16. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 17. Batubara ..... -10- 17. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 18. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 21. Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai yangmembentuk teras atau undakan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai aktif saat ini ataupun endapan masa lampau. 22. Endapan Sungai Purba adalah endapan dari hasil proses sedimentasi sungai pada masa lampau dan saat ini bukan merupakan alur sungai aktif. 23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 25. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan atau wilayah pertambangan. 26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 27. Kegiatan ...... -11- 27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 29. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Unit kerja dalam Dinas Pertambangan dan Energi yang menangani bidang pertambangan Kabupaten Luwu yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah aparat pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pertambangan rakyat dikelola berasaskan: a. manfaat; b. keadilan; c. keseimbangan; d. partisipatif; e. transparansi; f. akuntabilitas ..... -12- f. akuntabilitas; dan g. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 3 Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah: a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing; b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri; d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional; e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat. BAB III KEWENANGAN Pasal 4 (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan rakyat, antara lain: a. penetapan WPR; b. menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap WPR yang telah ditetapkan; c. pemberian ..... -13- c. pemberian IPR dalam WPR, pembinaan, penyelesaian konflik Masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di Wilayah Kabupaten dan/atau Wilayah Laut sampai dengan 4 (Empat) Mil; d. melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusahaan, permodalan, pemasaran dan tatacara pelaporan; e. membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta reklamasi pasca tambang; f. melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha pertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan dan reklamasi pasca tambang; g. melaksanakan reklamasi dan rencana pasca tambang secara bersama-sama dengan pemegang IPR; h. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara untuk mengembangkan WPR; i. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Kabupaten; j. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan rakyat secara optimal; dan k. penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur. (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV ..... -14- BAB IV PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 5 Setiap pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Pertambangan Rakyat. Pasal 6 Kegiatan dan/atau usaha pertambangan rakyat dengan suatu IPR dilaksanakan dalam suatu WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 7 (1) Kewenangan Pemberian atau yang menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat adalah Bupati. (2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat setempat dimana wilayah Izin Pertambangan Rakyat berada. (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. BAB IV ..... -15- BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 8 (1) WPR sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) dapat berada pada Wilayah Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Hak Pengelolaan Lahan dan/atau hak pakai. (2) Penetapan WPR didasarkan pada salah satu atau lebih kriteria: a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara Tepi dan Tepi Sungai dengan luas maksimal diukur menurut panjang dan lebar Badan Sungai; b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) Meter; c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas wilayah pertambangan rakyat paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) Hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (Lima Belas) Tahun; g. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. Bagian Kedua ..... -16- Bagian Kedua Mekanisme Penetapan WPR Pasal 9 (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi. (3) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD. (4) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. (5) WPR yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur. Pasal 10 (1) Penetapan WPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau berdasarkan usulan Masyarakat. (2) Penetapan WPR berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai peta potensi/cadangan mineral dan batubara hasil eksplorasi, penyelidikan dan penelitian SKPD teknis maupun oleh Lembaga Penelitian Negara/Lembaga Penelitian Daerah, dan/atau oleh Perguruan Tinggi melalui kerjasama kedua belah pihak. (3) Penetapan ..... -17- (3) Penetapan WPR berdasarkan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai permohonan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, dilengkapi persyaratan: a. Peta Lokasi atau Gambar Sketsa Rencana WPR yang diusulkan; b. Surat Keterangan berupa penjelasan tentang tata guna tanah dan pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah; c. Surat Keterangan berupa penjelasan tentang karakteristik sosial ekonomi Penduduk setempat sebagai Pelaku usaha pertambangan rakyat atau Kelompok pertambangan rakyat; dan d. Penjelasan tentang peralatan yang digunakan. (4) Bupati melimpahkan kewenangan kepada SKPD teknis untuk menilai kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan terhadap rencana WPR yang diusulkan masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Terhadap usulan WPR yang telah disetujui oleh Bupati, dikonsultasikan dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai WPR, kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Bupati tentang penetapan WPR dan dilengkapi dengan Peta dalam skala minimal 1 : 50.000 yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dan wajib segera dilakukan pemasangan tanda batas. (6) Pemberian tanda batas dan pemetaan WPR sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh SKPD teknis dengan melibatkan masyarakat setempat, dan/atau pemilik hak atas tanah. (7) Untuk kepentingan Pemerintah, kepentingan Pemerintah Daerah, dan untuk pemberdayaan Masyarakat, Bupati dapat melakukan perubahan dan/atau pencabutan lokasi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ..... -18- Pasal 11 (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman dan sosialisasi mengenai rencana WPR kepada Masyarakat secara terbuka dimana WPR direncanakan. (2) Sosialisasi dan/atau pengumuman secara terbuka kepada masyarakat dapat dilakukan pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat serta Dinas Pengelola dan/atau koran lokal atau media cetak lokal lainnya. Pasal 12 Materi Pengumuman Rencana Penetapan WPR sekurang-kurangnya memuat: a. peta situasi yang menggambarkan lokasi; b. luas rencana WPR; c. batas dan daftar koordinat; d. jenis komoditas tambang;dan e. daftar Pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana WPR. Pasal 13 Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi usaha pertambangan yang sah di sekitar WPR. BAB V ..... -19- BAB V IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 14 (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun Kelompok Masyarakat BUMD dan/atau Koperasi. (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati. (3) Dalam 1 (Satu) WPR dapat diberikan 1 (Satu) atau beberapa IPR. (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Areal/Wilayahnya harus diberi tanda batas yang jelas serta dipetakan oleh unit kerja yang menangani bidang pertambangan. Pasal 15 (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan, jika telah mendapatkan IPR dari Bupati. (2) IPR dapat diberikan terutama kepada: a. BUMD dan Koperasi yang ada di sekitar WPR; b. Kelompok usaha pertambangan rakyat, minimal 1 (Satu) Kelompok untuk 10 (Sepuluh) Orang, yang merupakan Penduduk dan bertempat tinggal di sekitar Wilayah Pertambangan Rakyat; c. Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk dan bertempat tinggal di sekitar WPR. Pasal 16 Kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut: a. pertambangan mineral logam; b. pertambangan ..... -20- b. pertambangan mineral bukan logam; c. pertambangan batuan; dan/atau d. pertambangan batubara. Pasal 17 Luas wilayah untuk 1 (Satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. Perseorangan paling tinggi 1 (Satu) Hektare; b. Kelompok Masyarakat paling tinggi 5 (Lima) Hektare; dan/atau c. BUMD dan Koperasi paling tinggi 10 (Sepuluh) Hektare. BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 18 (1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon harus memenuhi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan finansial. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan baru: a. Orang Perseorangan, paling rendah meliputi: 1. Surat Permohonan; 2. Kartu Tanda Penduduk; 3. komoditas tambang yang dimohon; dan 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli). b. Kelompok ..... -21- b. Kelompok Masyarakat, paling rendah meliputi: 1. Surat Permohonan; 2. komoditas tambang yang dimohon; 3. daftar Pengurus dan Anggota Kelompok; dan 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli); c. Koperasi setempat atau di sekitar WPR, paling rendah meliputi: 1. Surat Permohonan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; 5. daftar Pengurus dan Anggota Koperasi; dan 6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat terutama mengenai status Koperasi dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling rendah mengenai: a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (Dua Puluh Lima) Meter; b. menggunakan Mesin Penggerak Penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada mineral logam primer; c. menggunakan Mesin Pengisap Pasir atau permesinan dengan jumlah tenaga paling tinggi 32 (Tiga Puluh Dua) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada mineral bukan logam dan batuan di badan sungai; dan d. tidak menggunakan Alat Berat dan Bahan Peledak. (4) Persyaratan..... -22- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (Satu) Tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi BUMD dan Koperasi setempat atau di sekitar WPR. Pasal 19 Selain syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Pemohon juga diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain: a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan, bagi Pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi; b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan, bagi Pemohon Perorangan; c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Reklamasi/Penutupan Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang; d. surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah; dan e. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 20 (1) Persyaratan untuk permohonan perpanjangan IPR selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga melampirkan paling sedikit: a. surat permohonan; b. peta wilayah beserta koordinatnya atau sketsa wilayah dengan menunjukkan batas-batas yang jelas; c. laporan lengkap pelaksanaan penambangan yang telah dilakukan; dan d. bukti ..... -23- d. bukti lunas iuran tetap, penggunaan mesin, iuran produksi serta iuran-iuran lain yang ditetapkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (1) Permohonan yang diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan persyaratan administrasi, akan dilakukan peninjauan lokasi untuk melakukan pengecekan keadaan di lapangan meliputi kesesuaian lokasi peruntukan kegiatan usaha pertambangan rakyat dengan persyaratan teknis yang ditetapkan meliputi potensi dan daya dukung lingkungan. (2) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh SKPD teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu sejak permohonan diterima dan persyaratan dianggap lengkap dan benar. (3) Permohonan yang persyaratan administrasinya dinyatakan tidak lengkap, dapat melengkapi persyaratan paling lama 2 (Dua) Minggu sejak pengembalian berkas. (4) Paling lambat 3 (Tiga) Hari sejak peninjauan lokasi, SKPD teknis terkait wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi bersama dan paling lama 14 (Empat Belas) Hari kerja permohonan IPR harus mendapat keputusan disetujui atau ditolak oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. BAB VII ..... -24- BAB VII JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 22 (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan cadangan bahan tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak/mengganggu kelestarian lingkungan. (2) IPR berakhir apabila: a. sudah habis waktunya dan izinnya tidak diperpanjang lagi; b. dikembalikan oleh Pemiliknya; c. dicabut izinnya; dan d. Pemegang IPR meninggal dunia. (3) IPR dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila: a. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan Rakyat setempat; b. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan; c. tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan; d. untuk kepentingan Negara. (4) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII ..... -25- BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 23 (1) Pemegang IPR berhak: a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan didalam wilayah IPR yang bersangkutan; d. memiliki bahan galian yang tertera didalam IPR setelah membayar iuran produksi kepada Pemerintah Daerah; e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar iuran produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan; dan f. memperpanjang IPR yang telah berakhir pada lokasi areal IPR-nya apabila deposit bahan galian masih tersedia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 (1) Pemegang IPR berkewajiban: a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi ..... -26- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi dan pasca tambang; e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati, Cq. Dinas Pertambangan dan Energi; f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk teknis dari Instansi berwenang; g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; h. melakukan reklamasi bersama Pemerintah Daerah; i. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi Masyarakat; j. pemulihan kelestarian/penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan saluran/dasar Sungai serta menjaga sumber-sumber air; dan k. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat ataupun tidak dapat diketahui terlebih dahulu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati. (3) Penyelesaian ..... -27- (3) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan. Pasal 25 Pemegang IPR dilarang: a. membuat kedalaman sumur atau terowongan melebihi dari 25 (Dua Puluh Lima) Meter; b. menggunakan Alat Berat dan atau Bahan Peledak; c. menggunakan Mesin Penggerak Gelundungan dengan jumlah tenaga melebihi 25 (Dua Puluh Lima) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada pertambangan mineral primer; d. menggunakan Mesin Pengisap Pasir dengan jumlah tenaga melebihi 32 (Tiga Puluh Dua) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada pertambangan mineral batuan di Badan Sungai; e. memindahtangankan IPR tanpa persetujuan Bupati; dan f. menghalang-halangi penelitian ataupun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada WUP di sekitar WPR dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK). BAB IX PENGELOLAAN LIMBAH Pasal 26 (1) Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah. (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan dengan penempatan limbah pada tempat khusus. (3) Tempat ..... -28- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan limbah. BAB X PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 27 (1) Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. (2) Pemilik IPR wajib menyelesaikan alas hak atas tanah terdampak akibat kegiatan penambangan. (3) Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya: a. Wilayah/Kawasan yang disediakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Negara; b. Wilayah Pemakaman/Kuburan, Tempat Keramat atau yang dianggap suci oleh Masyarakat; c. Tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan ilmiah dapat merusak ekologi dan sumber-sumber air. d. di sepanjang Aliran Sungai dan Anak Sungai yang sudah dilakukan pengaturan lebih dahulu. BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 28 ...... -29- Pasal 28 (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. reklamasi dan pasca tambang. (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemerintah Kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur. Pasal 29 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara. Pasal 30 ..... -30- Pasal 30 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IPR. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa: a. teknis pertambangan; b. pemasaran; c. keuangan; d. pengolahan data mineral dan batubara; e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; g. keselamatan operasi pertambangan; h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; m.kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pemerintah kabupaten belum mempunyai inspektur tambang, Pemerintah Kabupaten dapat meminta inspektur tambang propinsi yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 31 ..... -31- Pasal 31 Bupati memberi teguran dan pencabutan kepada Pemegang IPR jika dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat Pasal 33 (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak: a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan. (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII ..... -32- BAB XII PENYIDIKAN Pasal 35 (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang atau Badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau h. menghentikan ..... -33- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Pasal 36 (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat menangkap Pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 37 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian ..... -34- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau c. pencabutan IPR. Pasal 38 Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR diselesaikan melalui Pengadilan dan Arbitrase Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 40 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 41 ..... -35- Pasal 41 Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 42 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (Satu Per Tiga) Kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. Pasal 43 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Pasal 44 ..... -36- Pasal 44 Setiap Orang yang mengeluarkan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (Dua) Tahun penajara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan pertambangan dengan status perizinan Izin Usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir, yang secara teknis kegiatannya di lokasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (3), status perizinanya wajib disesuaikan menjadi IPR . Pasal 47 ..... -37- Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
63

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2014/No.05, TLD No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini; b. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan sempurna bagi Bayi sebab mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bayi; c. bahwa ........ -2- c. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi Ibu, dan merupakan hak asasi bagi Bayi; d. bahwa pencapaian derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang ...... -4- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 13. Peraturan Pemerintah ...... -5- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); 18. Peraturan ....... -6- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 5. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 6. Kesehatan .......... -7- 6. Kesehatan bayi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal. 7. Kesehatan Anak Balita adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap anak balita untuk hidup aktif dan normal. 8. Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. 9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat. 10. Perlindungan Kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita dalam pelayanan kesehatan dasar. 11. Peningkatan kesehatan adalah perubahan keadaan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. 12. Pendanaan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 13. Tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita; serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 14. Kesehatan ......... -8- 14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan. 15. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 16. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. 17. Fasilitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat. 18. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui. 20. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. 21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari. 22. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama. 23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 24. Sektor ....... -9- 24. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan. 25. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. 26. ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 27. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu sendiri segera setelah lahir melalui kontak kulit Ibu dan Bayi. 28. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah merupakan sistem pendataan kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (SIKDA Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. 29. Stimulasi Deteksi intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, non diskriminatif, dan norma-norma agama. Pasal 3 ...... -10- Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah: a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di seluruh wilayah Kabupaten Luwu; b. tersedianya seluruh sumber daya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan d. tercapainya penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; d. sumberdaya dan fasilitas kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. pembiayaan; f. peran serta Masyarakat dan Swasta; g. koordinasi .......... -11- g. koordinasi; h. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan i. sanksi. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5 Setiap Ibu berhak: a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan pemerintah bagi Masyarakat; b. mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan; c. mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat; d. mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas, IMD, ASI Eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi Ibu dan berdasarkan pilihan Ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS; e. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas; f. mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi Ibu nifas; dan g. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil. Pasal 6 ....... -12- Pasal 6 Setiap Bayi baru lahir berhak mendapatkan: a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; dan b. IMD, rawat gabung dengan Ibunya, ASI eksklusif, injeksi Vitamin K, Kapsul vitamin A dan imunisasi dasar. Pasal 7 Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan: a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. pelayanan kesehatan yang berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, ASI eksklusif, MP-ASI dan mendapatkan ASI sampai usia 2 (Dua) Tahun atau lebih, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Balita. Pasal 8 Setiap Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak/memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Kedua ........ -13- Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9 Pemerintah Daerah wajib: a. memfasilitasi ketersediaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan; b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan standar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; c. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi Tenaga Kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diseluruh wilayah Kabupaten terutama di Daerah Terpencil; d. memfasilitasi dan mengkoordinir ketersediaan data kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita secara akuntabel, efektif, dan efisien; g. melakukan koordinasi penyeleggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita antar sektor dalam lingkup Kabupaten Luwu; dan h. mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ........ -14- Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Pemerintah Daerah dapat mendidik dan melatih Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bagi Tenaga yang bertugas di Desa Terpencil dengan perlakuan khusus. Pasal 11 Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Dokter Ahli dalam penanganan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di fasilitas kesehatan rujukan Pemerintah. BAB V PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Perlindungan Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan Pasal 12 (1) Setiap persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Setiap komplikasi kebidanan dan Bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat. (3) Setiap ...... -15- (3) Setiap Wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Paragraf 2 Kesehatan Ibu Pasal 13 (1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar. (2) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Kesehatan Bayi Pasal 14 (1) Setiap Bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan bayi baru lahir sesuai standar; b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar; c. IMD dan rawat gabung; d. ASI eksklusif; dan e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. (3) Ketentuan ....... -16- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan Bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Anak Balita Pasal 15 (1) Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan Anak Balita sesuai standar; b. imunisasi dasar; dan c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan SDIDTK. Bagian Kedua Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasal 16 Setiap Ibu, Bayi dan Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap: a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar termasuk obat-obatan; dan b. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. BAB VI ...... -17- BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana; b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dengan mengikutsertakan organisasi profesi; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang standar, merata dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bagian Kedua Wewenang Pasal 18 Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi: a. melakukan ....... -18- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Tenaga Kesehatan baik secara perorangan maupun yang berada pada Institusi Pemerintah dan Swasta; dan b. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Tenaga Kesehatan yang melayani kesehatan Ibu, Bayi dan anak Balita. BAB VII SUMBER DAYA DAN FASILITAS KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 19 (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Ibu, Bayi dan Anak Balita harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua ......... -19- Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 20 (1) Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di: a. Rumah Sakit Umum Kabupaten Luwu; b. Puskesmas; dan c. Pelayanan kesehatan swasta. Pasal 21 (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan Susu Formula. (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dilarang digunakan sebagai Tempat/Media promosi Susu Formula. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22 (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah. (2) Anggaran ...... -20- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 23 (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal: a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi; b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita serta Keluarga Berencana. (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok. Bagian Kedua Peran Serta Swasta Pasal 24 Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita meliputi: a. memberikan ....... -21- a. memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan/atau Buruh Perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. BAB IX KOORDINASI Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, Pemerintah Kabupaten Luwu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Institusi terkait termasuk sektor swasta secara berjenjang. BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 26 ......... -22- Pasal 26 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. pendidikan dan pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan; b. fasilitasi teknis pelayanan; c. konsultasi teknis pelayanan; dan d. koordinasi pelayanan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 27 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. standar kinerja dan perilaku Tenaga Pelayanan Kesehatan; c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 28 (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan secara berjenjang yang terintegrasi dalam SIKDA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. (3) Sistem ...... -23- (3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI Pasal 29 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal 31 ....... -24- Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
38

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT