Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;
b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah bebera pa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Situbondo.
Mengatur tentang tugas dan wewenang serta tata kerja sekretariat Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
42 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 63 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 63/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD DOKTER ABDOER RAHEM
ABSTRAK:
bahwa sebagai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo;
b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahua 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 18 Tahun 1974; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4.UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. UU Nomor 36 Tahun 2009; 10. UU Nomor 44 Tahun 2009; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 100 Tahun 2000; 13. PP Nomor 9 Tahun 2003; 14. PP Nomor 58 Tahun 2005; 15. PP Nomor 79 Tahun 2005; 16. PP Nomor 38 Tahun 2007; 17. PP Nomor 41 Tahun 2007; 18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 24. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008; 25. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 8 Tahun 2008; 26. Perbup SItubondo Nomor 5 Tahun 2009.
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan perorangan dengan tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
mendapatkan alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV
Tahun Anggaran 2020 yang harus dianggarkan serta
dialokasikan dalam bentuk program kegiatan sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.07 /2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi
Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah
Affirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
yang harus dianggarkan dan dialokasikan dalam
bentuk program kegiatan sesuai Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 746/P/2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020
tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional
Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah
Kinerja Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
beberapa kali, terahir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Memuat penjabaran tentang perubahan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organsisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kab. Situbondo
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSNAAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERLU MENGATUR KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA YANG PELAKSANAANNYA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 63 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Situbondo
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSNAAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERLU MENGATUR KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA YANG PELAKSANAANNYA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SPESIMEN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA RSUD DR ABDOER RAHEM SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa
wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya
penanggulangan termasuk JeJanng laboratorium
pemeriksaan COVID-19 dan penguatan fungsi
laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan
spesimen;
b. bahwa guna memberikan kepastian biaya dalam
pelayanan pemeriksaan spesimen COVID-19 atas
permintaan sendiri/mandiri pada RSUD Dr. Abdoer
Rahem Situbondo, perlu menetapkan standar tarif
pemeriksaan spesimen COVID-19 dengan
mempertimbangkan komponen jasa pelayanan,
komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen
biaya administrasi, dan komponen lainnya.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07 /Menkes/446/2020 tentang Petunjuk
Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit
yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus
Disease 2019.
Mengatur pedoman pelaksanaan dan tarif layanan bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan
spesimen COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 64 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH
ABSTRAK:
a. bahwa guna optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat peternak serta guna menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melakukan pembinaan dengan memberikan bantuan ternak;
b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Di Kabupaten Situbondo tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 18 Tahun 2009; 5. PP Nomor 28 Tahun 1972; 6. PP Nomor 38 Tahun 2007; 7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 8. Kepmentan Nomor 417/Kepts/OT.210/7/2001; 9. Kepgub Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000; 10. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 3 Tahun 2008; 12. Perbup SItubondo Nomor 59 Tahun 2010.
Apabila temyata ternak yang dipelihara mati atau karena sesuatu hal barus dipotong tanpa adanya unsur kesengajaan atau telah berakhimya Kontrak Pernjanjian Kerjasama, Penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada Dinas Peternakan untuk dijual, dengan ketentuan Penggaduh mendapatkan sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak dan selebihnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 65 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kab. Situbondo
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSNAAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERLU MENGATUR KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA YANG PELAKSANAANNYA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
