Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 58/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 16 Tahun 1992; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5.UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 22 Tahun 1983; 12. PP Nomor 15 Tahun 1997; 13. PP Nomor 100 Tahun 2000; 14. PP Nomor 9 Tahun 2003; 15. PP Nomor 58 Tahun 2005; 16. PP Nomor 79 Tahun 2005; 17. PP Nomor 38 Tahun 2007; 18. PP Nomor 41 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 22. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 24. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 25. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang-Bidang d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 58 Tahun 2012
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian kab. Situbondo TA 2013
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/ 11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 12 Tahun 1992; 3. UU Nomor 8 Tahun 1999; 4. UU Nomor 18 Tahun 2004; 5. UU 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 6. UU Nomor 18 Tahun 2009; 7. PP Nomor 8 Tahun 2001; 8. PP Nomor 38 Tahun 2007; 9. Perpres 15 Tahun 2011; 10. Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; 11. Permenrindag Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011; 12. Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; 13. Permentan Nomor 69/Permentan/SR.140/11/2012; 14. Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; 15. Kepmentan 237/Kpts/OT.210/4/2003 16. Kepmentan 239/Kpts/OT.210/4/2003; 17. Kepmentan 465/Kpts/OT.210/4/2006; 18. Pergup Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012; 19. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 20. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 21. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012; 22. Perbup Situbondo Nomor 57 Tahun 2012.
Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesiflk lokasi dan standar teknis dengan mempertirnbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah
72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, terdapat pusat kesehatan masyarakat sebagai
unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan
layanan secara profesional;
b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Situbondo sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Situbondo.
Mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 59 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 59/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 16 Tahun 1992; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5.UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 22 Tahun 1983; 12. PP Nomor 15 Tahun 1997; 13. PP Nomor 100 Tahun 2000; 14. PP Nomor 9 Tahun 2003; 15. PP Nomor 58 Tahun 2005; 16. PP Nomor 79 Tahun 2005; 17. PP Nomor 38 Tahun 2007; 18. PP Nomor 41 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 22. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 24. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 25. SK Menpan Nomor 487/Kpts/UM/6/1981; 26. SK Menpan Nomor 74S/Kpts/TN.240/12/1992; 27. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 28. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; d. Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal; e. Bidang Budidaya dan Pengembangan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 59 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/kelurahan dan Kecamatan di Kab SItubondo Tahun 2013
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo sebagai pedoman clan jaminan keterlibatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah;
b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 17 Tahun 2003; 3. UU Nomor 1 Tahun 2004; 4. UU Nomor 10 Tahun 2004; 5. UU Nomor 15 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. UU Nomor 11 Tahun 2005; 10. UU Nomor 14 Tahun 2008; 11. UU Nomor 25 Tahun 2009; 12. UU Nomor 12 Tahun 2011; 13. PP Nomor 68 Tahun 1999; 14. PP Nomor 58 Tahun 2005; 15. PP Nomor 72 Tahun 2005; 16. PP Nomor 73 Tahun 2005; 17. PP Nomor 38 Tahun 2007; 18. PP Nomor 8 Tahun 2008; 19. PP Nomor 19 Tahun 2008; 20. PP Nomor 61 Tahun 2010; 21. Perpres Nomor 15 Tahun 2010; 22. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 23. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007; 24. Permendagri Nomor 67 Tahun 2007; 25. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; 26. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 27. Permendagri Nomor 32 Tahun 2012; 28. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 29. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008.
Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 59 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Situbondo
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSNAAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERLU MENGATUR KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA YANG PELAKSANAANNYA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019
ABSTRAK:
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07 /MENKES/ 413/2020 tentang Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019
(COVID- 19), bahwa guna menyesuaikan beberapa istilah
kriteria yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan
dan teknis kebutuhan pelayanan, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Penggantian Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Fasilitas Pelayanan
kesehatan Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona virus
Disease 2019;
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19 /PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun
2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas dan Laboraturium Kesehatan Daerah
Menanggung biaya pasien kasus
suspek Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) usia
kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit
penyerta yang rawat inap di Puskesmas, rumah sakit
penyangga dan rumah sakit rujukan di Daerah yang
memberikan pelayanan pasien COVID-19 yang
pembiayaannya tidak ditanggung oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 60 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 60/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS CIPTA KARYA
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 4 Tahun 1992; 4. UU Nomor 28 Tahun 2002; 5. UU Nomor 17 Tahun 2003; 6.UU Nomor 1 Tahun 2004; 7. UU Nomor 10 Tahun 2004; 8. UU Nomor 25 Tahun 2004; 9. UU Nomor 32 Tahun 2004; 10. UU Nomor 33 Tahun 2004; 11. UU Nomor 26 Tahun 2007; 12. UU Nomor 18 Tahun 2008; 13. PP Nomor 28 Tahun 1972; 14. PP Nomor 100 Tahun 2000; 15. PP Nomor 9 Tahun 2003; 16. Nomor 36 Tahun 2005; 17. PP Nomor 58 Tahun 2005; 18. PP Nomor 79 Tahun 2005; 19. PP Nomor 38 Tahun 2007; 20. PP Nomor 41 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 22. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 23. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 24. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 25. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 26. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 27. Permen PU Nomor 54 Tahun 1991; 28. Permen PU Nomor 494 Tahun 2005; 29. Permen PU Nomor 20 Tahun 2006; 30. Permen PU Nomor 21 Tahun 2006; 31. Permen PU Nomor 29 Tahun 2006; 32. Permen PU Nomor 30 Tahun 2006; 33. Permen PU Nomor 6 Tahun 2007; 34. Permen PU Nomor 18 Tahun 2007; 35. Permen PU Nomor 24 Tahun 2007; 36. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Permukiman dan Perumahan; d. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 60 Tahun 2012
PERBUP Kab. Situbondo No. 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemkab Situbondo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemkab Situbondo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
