Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 654 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 40 Tahun 2013

Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP_40_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 41 Tahun 2013

Penggunaan APBD TA 2014

APBD

Download :
PERBUP_41_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 41 Tahun 2015

Perubahan atas Perbup Situbondo No 4 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi kantor atau Balai Desa Kab. Situbondo Tahun 2015

Desa

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Situbondo No. 04 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTOR ATAU BALAI DESA TAHUN 2015

Download :
PERBUP NO 41 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 41 Tahun 2010

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP_41_2010.pdf

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 41/2010

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 100 Tahun 2000; 11. PP Nomor 9 Tahun 2003; 12. PP Nomor 58 Tahun 2005; 13. PP Nomor 79 Tahun 2005; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. PP Nomor 41 Tahun 2007; 16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 17. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 18. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 20. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007; 23. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008.
Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2010.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 41 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 42/2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ABSTRAK:

BAHWA SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERLU MENGATUR KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA YANG PELAKSANAANNYA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI
UU 12/1950 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 25/2004 UU 12/2011 UU 5/2014 UU 23/2014 PP 28/1972
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM JABATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2020

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Download :
PERBUP NO. 41 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

APBD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menganggarkan pendapatan dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020 serta pengalokasianya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 / PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana lnsentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, pada Romawi V Hal Khusus Lainnya Nomor 28 Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka olonomi khusus, Dana Tambahan Infraslruktur unluk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2020.
Mengatur penjelasan tentang penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 41 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Asembagus Kab. Situbondo

Kesehatan

Download :
PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 41 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Situbondo Tahun 2013

APBD

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Situbondo No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Situbondo Tahun 2013

Download :
PERBUP.pdf.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 42 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Desa

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Situbondo No. 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
PERBUP Kab. Situbondo No. 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 42 Tahun 2010

PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DOKTER ABDER RAHEM

Kesehatan

Download :
PERBUP_42_2010.pdf

Abstrak

kesehatan

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 42/2010

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DOKTER ABDER RAHEM

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu komponen retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo adalah jasa pelayanan; b. bahwa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan serta pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo .
1. UU Nomor 32 Tahun 2004; 2. UU Nomor 44 Tahun 2009; 3. PP Nomor 58 Tahun 2005; 4. PP Nomor 79 Tahun 2005; 5. PP Nomor 8 Tahun 2006; 6. PP Nomor 3 Tahun 2007; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 61 Tahun 2007; 9. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Atas pemberian pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dipungut tarif pelayanan kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2014.