Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan
dasar serta melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018
Standar Pelayanan Minimal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2020
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan
daerah Kabupaten Seruyan, maka pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Seruyan perlu disesuaikan kembali.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2008
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D),
diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D),
diubah.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016
PERBUP Kab. Seruyan No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelayanan
perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti dan terjangkau serta
untuk meningkatkan hak-hak masyarakat
terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal
memperoleh Perizinan dan Nonperizinan di
Kabupaten Seruyan, dipandang perlu
mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati
Seruyan kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Seruyan dalam hal penandatanganan Dokumen
Perizinan dan Nonperizinan;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14
Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN;
BAB IV
TIM TEKNIS;
BAB V
BIAYA;
BAB VI
TATA CARA PENGADUAN;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII
KOORDINASI DAN PELAPORAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di
Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 14 Tahun 2015) dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwauntukmemenuhi ketentuan Pasal 7 PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,perlu ditetapkan Penjabaran mengenai AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018sebagai landasan operasional pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2018;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanBupati Seruyan tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor33 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006;Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB III KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum dalam Pelayanan kepada
masyarakat perlu dilakukan penataan Organ dan
kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGAN PDAM;
BAB III
PEGAWAI;
BAB IV
DANA PENSIUN;
BAB V
ASOSIASI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Gaji dan
Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi
dan uraian tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten
Seruyan maka perlu menyesuaikan nomenklatur
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan guna mempermudah pelayanan dan jalur
koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 5 Tahun 2016; Perbup Seruyan Nomor 34 Tahun 2016
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018 Nomor 12), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018 Nomor 12), diubah
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 9 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah serta
menghindari tumpang tindih pemungutan retribusi
daerah perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008.
Pasal 1; Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 19 Seri C) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
BAB IV
SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI;
BAB V
SANKSI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH;
BAB VI
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 44 Tahun 2017
PERBUP Kab. Seruyan No. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas maka UPTD-UPTD yang tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan perlu dievaluasi dan
dicabut. Sesuai surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 060/9187/OTDA Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD)guna penyesuaian
dan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas
(UPTD)dipandang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sehingga perlu dilakukan
evaluasi.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78/ PMK.06/
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Mencabut 13 (tiga belas) Peraturan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
Peraturan Bupati yang dinyatakan dicabut, antara lain:
1. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Seruyan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih
Pembantu
(BBP) Holtikultura, Balai Benih Pembantu
(BBP) Padi dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTB pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Seruyan;
5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Model Seruyan di
Kabupaten Seruyan;
6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2013
tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor
45 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Seruyan;
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Daerah
di Komplek Pasar Saik dan Pasar Tengah Kual2a
Pembuang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Seruyan;
8. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pembenihan
dan Pembibitan Tanaman Hutan Kabupaten Seruyan;
9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Seruyan;
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pangkalan
Pendaratan Ikan Kuala Pembuang pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Seruyan;
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium
dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Serauyan;
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan
Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pariwisata Kabupaten Seruyan.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2020
PERBUP Kab. Seruyan No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Mengubah :
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Diseasi 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; eraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019.
Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2020
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
