Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut,
maka untuk menunjang kelancaran tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas
pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah
Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa
ABSTRAK:
bahwa data mengenai Desa merupakan aspek penting
dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program
dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa,
kawasan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat
Desa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu
mengatur mengenai pengembangan Sistem Informasi
Desa di Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem
Informasi Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data Desa; Kedudukan, Fungsi, dan Manfaat; Perangkat SID; Muatan SID; Pengembangan SID; Pengelolaan SID; Forum Data; Tata Cara Penerapan SID; Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa; Tanggungjawab Pemerintah Desa; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2022
Pajak dan Retribusi Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan;
Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Tahun Buku 2020 Nomor LEV-105/PW16/4/2021 tanggal 3 juni 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan dan Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Nomor 690/02/PDAM tanggal 19 Januari 2022;
Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 maka ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut perlud ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; . Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Perturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
1993; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun
2009.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penetapan Tarif;
Kelompok Pelanggan Dan Blok Pelanggan;
Ketentuan Tarif Dan Biaya;
Biaya Lain-Lain;
Ketentuan Pembayaran Dan Keterlambatan;
Larangan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Lain-Lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
(Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka untuk menunjang kelancaran tugas satuan kerja
perangkat daerah perlu merumuskan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok,Fungsi,dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tugas Poko,Fungsi,dan Uraian Tugas;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun, dan dalam upaya
menjalankan strategi percepatan peningkatan status
kemajuan dan kemandirian Desa, perlu dilakukan secara
terpadu, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait sasaran pembangunan
Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan untuk
mencapai kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten
Tanah Laut; bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status
Kemajuan dan Kemandirian Desa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa dengan sistematika; Ketentuan Umum; IDM; Status Kemajuan dan Kemandirian Desa; Pengelolaan IDM; Coaching Klinik dan Panduan Peningkatan Kemandirian Desa; Focus Group Discussion; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan EvaluasiKinerja nstansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pelaksanaan Evaluasi AKIP;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan
Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur
Pendidikan;
bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum menyesuaikan
dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri
Sipil Melalui Jalur Pendidikan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tugas Belajar; Izin Belajar; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 34 Tahun 2022 tentang Pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Pendidik, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pukesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2022/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan hasil rapat
evaluasi Tim TPP tanggal 16 Juni 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Mekanisme Panjatuhan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
ABSTRAK:
bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengancam pembangunan dan berdampak langsung terhadap pembangunan Daerah; bahwa Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertambangan, dan daerah pesisir memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; bahwa Pencegahan dan
Pemberantasan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan
tanggung jawab bersama; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkanbahwa Bupati melakukan fasilitasi di Daerah dan menyusun Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/ XII/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
3. Antisipasi Dini;
4. Pencegahan;
5. Rencana Aksi Daerah;
6. Larangan;
7. Upaya Khusus;
8. Penanggulangan dan Rehabilitasi;
9. Pembinaanm dan Pengawasan;
10. Tim Terpadu;
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Penghargaan;
13. Pendanaan;
14. Sanksi Administratif;
15. Penyidikan;
16. Sanksi Pidana;
17. Ketentuan peralihan; dan
18. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
63 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
