PERBUP Kab. Kapuas No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa pada anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum
menikah memerlukan identitas penduduk yang berlaku secara
nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan
Administrasi Kependudukan, guna memberikan perlindungan
dan pemenuhan hak konstitusional anak sebagai warga negara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA;
BAB III
FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN
KARTU IDENTITAS ANAK;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode Tahun 2018-2023 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, perlu membentuk Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN;
BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN;
BAB IV
PENGGUNAAN;
BAB V
PENEMPATAN;
BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim usaha dan investasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh PTSP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas selaku Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM).
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 155 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PRINSIP;
BAB IV
KETENTUAN IZIN PRINSIP;
BAB V
TATACARA PERMOHONAN IZIN PRINSIP;
BAB VI KETENTUAN
LAIN-LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera. berdasarkan Pasal 4 pada ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM;
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM;
BAB V
KETENTUAN LAIN;
BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kapuas, maka Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dimaksud perlu ditinjau kembali;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 pada ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 pada ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) diubah;
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KETENTUAN RETRIBUSI;
BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB IV KETENTUAN PIDANA;
BAB V PEMANFAATAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III
PEMBENTUKAN UPT;
BAB VI
STAF AHLI;
BAB VII
KEPEGAWAIAN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan inovasi pelayanan publik dalam bentuk penyelenggaraan perizinan satu hari. Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah, khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu hari di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2009
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
JENIS PERIZINAN DENGAN PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY SERVICE);
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan metode pencatatan dan
penilaian persediaan, penambahan penjelasan klasifikasi
bangunan permanen, semi permanen dan non permanen serta
penetapan masa manfaat aset tidak berwujud selain software,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kapuas;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; 25. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 33), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 33), diubah
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
