Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Terhadap Angkutan Kapal Yang Berlayar Di Alur Pelayaran Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencegah dan mengantisifasi musibah kecelakaan kapal dan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaraan lalu lintas angkutan sungai di wilayah kabupaten kapuas sehingga perlu adanya pengaturan oleh pemerintah daerah;
b. bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan jembatan dan bangunan terapung milik masyarakat, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan sesuai kewenangan di bidang perhubungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengawasan terhadap angkutan kapal yang berlayar di wilayah perairan pedalaman dalam wilayah kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 531 Tahun 2016 tentang Kelas Alur Pelayaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintas Jembatan Bentang Panjang.
a. pengawasan;
b. kegiatan jasa layanan kapal bantu; dan
c. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Penfelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sehingga harus dicabut.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 1 tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mode Lapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2011 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mode Lapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2011 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 35 TAHUN 2022
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan
bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan
fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan
fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok
jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 36 TAHUN 2022
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
b. bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu diatur kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016.
a. kedudukan;
b. susunan organisasi;
c. tugas pokok dan fungsi;
d. kelompok jabatan fungsional;
e. unit pelaksana teknis daaerah;
f. tata kerja; dan
g. jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kapuas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun
2007 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2016 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun
2017;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
Anggaran 2018;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota bahwa Bupati membentuk ULP Pemerintah kabupaten yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada Sekretariat daerah Kabupaten;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005;Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014:Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 194 Tahun 2012
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan,Maksud,Tujuan,Dan Ruang Lingkup Tugas ULP;Bab III Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan ULP; Bab IV Kepegawaian; Bab V Pelaksanaan; Bab VI Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendaliannya Bab VII Evaluasi Dan Pelaporan; Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 194 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 519) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Ahli Bupati Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Kapuas sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Staf Ahli Bupati Kapuas
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP NOmor 38 Tahun 2007; Perda Kab Kapuas Nomor 1Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 5 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 7 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB III TATA KERJA;
BAB IV KEWAJIBAN;
BAB V KEPEGAWAIAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2008.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan ORGANISASI, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang PerpanjanganPembentukan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinta Daerah
Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 37 TAHUN 2022
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga berdampak terhadap penurunan alokasi dan transfer pusat ke Kabupaten Kapuas yang sangat signifikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020.
Perubahan Atas Alokasi Dana Bagi Hasil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
