Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima yang optimal
di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Loekmono Hadi, dibutuhkan jumlah pegawai
yang sebanding dengan beban kerja, tugas, wewenang dan
tanggung jawabnya; bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Loekmono Hadi, belum mencukupi untuk
menyelenggarakan beban kerja, tugas, wewenang dan
tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi; bahwa untuk mencukupi kebutuhan pegawai sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan sesuai Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah kebutuhan pegawai dapat
dipenuhi dari pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang
profesional sesuai dengan kebutuhan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah non Pegawai Negeri Sipil diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jenis, Kedudukan, Kewajiban, Hak, Dan Penghargaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, formasi dan pengadaan pegawai tetap blud rsud non PNS, pengangkatan pegawai tetap BLUD RSUD non pegawai negeri sipil, pengangkatan PTT BLUD RSUD, pemindahan dalam jabatan, pemberhentian pegawai BLUD RSUD non PNS, jenjang kepangkatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2012 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi; bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah, serta dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Ta.hun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan penutup, maksud dan tujuan, ruang lingkup, implementasi pendidikan karakter antikorupsi, pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi, kerjasama, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 tahun 2018; PerLKPP No 13 Tahun 2018; Per LKPP No 12 Tahun 2019; Perbup Kudus No 30 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak dalam pengadaan, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, format dokumen, pembinaan dan pengawasan, pengadaan secara elektronik, pengadaan dalam penanganan keadaan darurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
82 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan
Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat
Desa; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati
Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa,
pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan
dengan mendasarkan pada Peraturan Desa tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berpedoman
pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak
selaras dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 22, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 19, ayat (1) dan ayat (4) Pasal 35, penyisipan Pasal 36A, perubahan ayat (3) Pasal 41, ayat (1) Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49, penyisipan Pasal 66A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta guna mendukung terwujudnya Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menuju Good Corporate Governance, perlu meningkatkan permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah tersedia alokasi anggaran untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV huruf E.2 Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, penetapan alokasi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi kewenangan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran2017 kepada Bank Jateng sebesar Rp9.648.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Bank Jateng sebesar Rp 30.000.000.000,00
- Direksi Bank Jateng bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 20
ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus, Bupati menetapkan
Jadwal Retensi Arsip setelah mendapatkan Persetujuan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
bahwa Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus telah mendapatkan persetujuan
Kepala Arsip Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat
Kepala Arsip Nasional tanggal 13 Juli 2020 Nomor B-PK.
02.09/75/2020 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus, Surat Kepala Arsip Nasional tanggal
19 April 2021 Nomor B-PK.02.09/19/2021 Hal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan
Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus, dan
Surat Kepala Arsip Nasional tanggal 27 Juni 2022 Nomor
B-PK.02.09/28/2022 Hal Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jadwal Retensi Arsip
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 dicabut.
315 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kudus No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai
Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus perlu adanya peningkatan disiplin bagi Pegawai
Honorer Daerah dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya; bahwa guna efektivitas peningkatan disiplin sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer
Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, penyisipan Pasal 8A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomro 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
PEMERINTAH DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomro 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan
pemerintahan desa di Kabupaten Kudus dan memperhatikan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 2017
Nomor 141/3552/59 tentang Mekanisme Penempatan Pegawai
Negeri Sipil Yang Menjabat Sekretaris Desa, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 15 Pasal 1, ayat (2) Pasal 6, huruf b Pasal 29, Pasal 30, Judul Bagian Ketiga, Pasal 31, Pasal 32.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal dasar melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, terdapat penambahan alokasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
bahwa dengan bertambahnya alokasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, perlumengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2017 kepada PDAM sebesar Rp8.706.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada PDAM sebesar Rp 58.703.499.673,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kudus No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pendayagunaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat mendesak, urgen, dan strategis, serta tidak dibatasi jam dinas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Staf Khusus Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, dimana dalam
Peraturan Bupati dimaksud diatur mengenai tugas, dan fungsi Staf Khusus; bahwa tugas dan fungsi Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dapat dilaksanakan oleh Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya sehingga keberadaan staf khusus tidak diperlukan lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 dicabut
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
