Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2018
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016.
Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 36 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh
ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; eraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 12 Tahun 2018
442 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) bagi masyarakat khususnya di Kabupaten
Barito Selatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Agar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dapat
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara
optimal, perlu ditunjang dengan sistem penyelenggaraan
kesehatan dan pembiayaan yang memadai dengan
melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK;
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BABV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ;
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI ;
BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN;
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA;
BAB XIII
PENGURAN GAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XIV
PEMANFAATAN;
BAB XV
PEMERIKSAAN ;
BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN ;
BAB
XVII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2018.
23 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa kekayaan sumber daya alam sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya dan
modal pembangunan kepariwisataan untuk
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menjamin kepastian hukum
dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha
dan menyediakan informasi pariwisata kepada
masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap
usaha pariwisata. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha
pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
SUBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA;
BAB III
OBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA ;
BAB IV
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA;
BAB V
PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA ;
BAB VI
PELAPORAN ;
BAB VI
PELAPORAN ;
BAB VII
LARANGAN ;
BAB VIII
PENGAWASAN;
BAB IX
PENDANAAN;
BAB XI
PENYIDIKAN;
BAB
XII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
38 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 201 7 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk menyesuaikan perkembangan dinamika
Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa, maka Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa, perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7),
diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7),
diubah
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2018
PERDA Kab. Barito Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan pembatalan hasil pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Muara Singan Kecamatan
Gunung Bintang Awai pada Pemilihan Kepala Desa
Serentak pada Tahun 201 7 dan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Muara Singan akan dilaksanakan kembali
pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 serta
adanya penambahan Desa yang mengikuti Pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun 2019 yaitu Desa Wungkur
Baru dan Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang
Awai. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun 2019, maka Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6) diubah
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa Negara menjamin Kemerdekaan setiap warga
negaranya untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing sebagaimana terkandung
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan
dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam
penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan aman,
nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu mengatur
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barito
Selatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH;
BAB IV
PELAYANAN TRANSPORTASI;
BAB V
PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI;
BAB VI
PELAYANAN/ PENYEDIAAN SERAGAM;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
PELAPORAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Tahun Anggaran berakhir.
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2017
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
699 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
105
Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 511
ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undan.g-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; eraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
RUANG LINGKUP ;
BAB III
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN ;
BABV
PENGADAAN ;
BAB VI
PENGGUNAAN ;
BAB VII
PEMANFAATAN ;
BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ;
BAB IX
PENILAIAN ;
BABX
PEMINDAHTANGANAN;
BAB XI
PEMUSNAHAN ;
BAB XII
PENGHAPUSAN;
AB XIII
PENATAUSAHAAN;
BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ;
BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH;
BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA ;
BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI;
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN ;
AB XIX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Barito Selatan
(Lernbaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2010 Nomor 3);
b. Peraturan Bupati Bari to Selatan Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan/
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Pelelangan
Kendaraan Dinas Operasional/ Jabatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
c. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penerimaan Barang/ Jasa dari
Pemenuhan Kewajiban Penyedia Barang/ Jasa dan
Pengurusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 18);
d. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 19);
e. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
59 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito
ABSTRAK:
Bahwa guna menunjang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Barito dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan air
bersih kepada masyarakat Kabupaten Barito Selatan, maka
perlu ketersediaan dana yang cukup untuk operasional,
pembangunan serta pengembangan prasarana dan sarana air bersih;
pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun
2017;
BAB I : KETENTUAN UMUM ;
BAB II : BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH;
BAB III : TATA CARA DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL DAERAH;
BAB IV : FASILITASI DAN KOORDINASI;
BAB V : PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DARI JASA PRODUKSI;
BAB VI : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB VII : SANKS I ;
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
