Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala;
b. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
c. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan pengasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang undangan dan kemampuan keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Bima No. 44 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Hal pokok yang diatur:
1. Kriteria pemberian TPP
2. Pelaksanaan Pemberian TPP
3. Pengecualian Pemberian dan Pengurangan TPP
4. Penganggaran, Pencairan dan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2020
Dalam perbup ini diatur tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, mcliputi:
a. Sinkronisasi Kcbijakan Pemerintah Dacrah dcngan kewenangan Desa, RKPDesa, dan Kebijakan Perioritas Penggunaan Dana Desa;
b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
d. Teknis Penyusunan APBDesa;
e. Teknis Evaluasi RAPBDesa; don
f. Hal-Hal Khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa Dari Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan RetribusiDaerah Kabupaten BimaTahun Anggaran 2023;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 5Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022;
Dalam perbup ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023. Pengalokasian dilakukan berdasarkan BDPRD setiap Desa:
a. 40% (empatpuluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b. 60% (enam puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan
perkotaan dari Desa masing-masing
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Presensi Elektronik Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan produktifivitas dan kinerja aparatur sipil negara sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,perlu didukung dengan aparatur Sipil Negara yang displin dan memiliki integritas serta dedikasi dalam melaksanakan tugas
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013,Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016,Nomor 6 Tahun 2021,Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021,Peraturan Bupati Bima Nomor 51 Tahun 2021,Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2021
Materi Pokok : Penempatan,Pemanfaatan,Pemeliharaan dan Keamanan Alat Presensi Elektronik,Perekaman Presensi Elektronik,Tata Cara Pelaksanaan Presensi Elektronik,dan Pelaporan Monitoring dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas kepada Apartur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Tiga Belas Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2021
Materi Pokok : Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pembayaran Tunjangan hari raya dan gaji tiga belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Jumlah Halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang No 11 Tahun 2020, Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
Materi Pokok : Ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan, Mekanisme Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM, 16 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 30 dan pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang perusahan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera.
Dasar hukum : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
Materi Pokok : Ruang lingkup, Logo dan Struktur, Sistem Transaksi Non Tunai, Kewenangan Bupati Sebagai KPM, Pengurus, Kepegawaian, Penetapan dan Penggunaan Laba, Bantuan Hukum, dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 16 HLM; lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya mengenai belanja tak terduga.
Dasar Hukum : Undang_undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang_undang Nomor 7 Tahun 2012, Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Materi Pokok : Ruang Lingkup, Tata Cara Penganggaran Belanja Tidak Terduga, Tata Cara Pelaksanaan dan PenataUsahaan Belanja Tidak Terduga, Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, dan Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Belanja TidaK Terduga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima oleh Inspektorat perlu dilakukan perubahan Perbup Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 23 Tahun 2016.
Materi Pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang PKebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 8 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
