Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/No.10, TLD No.0151
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi perkembangan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 51 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Morowali No. 2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang proses pencalonan; kampanye calon; pelaksanaan pemilihan; penetapan calon terpilih; pengesahan pengangkatan dan pelantikan kepala desa; masa jabatan; pembatalan pemilihan dan saksi; biaya pemilihan kepala desa; pemberhentian kepala desa; pengangkatan pejabat kepala desa; pembinaan kepala desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2001
19 Halaman, Penjelasan: 5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Morowali agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan bertanggungiawab sebagai pegawai perlu diatur dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil; bahwa pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayalaan kepada masyarakat; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kode etik PNS, kewajiban dan larangan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
25 halaman; Lampiran 9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
dengan semakin berkembansnva usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagargan eceran modem dalam skala besar, maKa pasar tradisional periu cirberciayakari agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memperkuat serta saling menguntungkan;
UU No,8 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, PP No.44 Tahun 1997, Perpres No.32 Tahun 1998, Perpres No.112 Tahun 2008, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Morowali No.10 Tahun 2015.
Dalam ranska menciotakan hubung.an kerja sama vans berkeadilan. saiing menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat memfaslltasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menciptakan Aparatur Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali; bahwa Peraturan Bupati Morowali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungar Pemerintah Kabupaten Morowali sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 5slegaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: bentuk dan larangan gratifikasi; pelaporan dan penetapan status gratifikasi; unit pengendalian gratifikasi; pengawasan; hak dan perlindungan pelapor; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Morowali Nomor 6 Tahun 2017
11 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi; jabatan perangkat daerah; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; tugas, fungsi, dan tata kerja; dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
12 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOROWALI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 97 Tahun 2014 jo. Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015, semua jenis perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal agar dilayani secara terpadu satu pintu; bahwa dengan berlakunya Perda Nomor 11 Tahun 2016, maka tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Morowali; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 80 Tahun 2015; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2014; Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016; Perda Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pendelegasian kewenangan; serta tim teknis dan pertimbangan teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Perbup Nomor 7 Tahun 2015
8 halaman; Lampiran 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali No. 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan Kabupaten Morowali
ABSTRAK:
untuk mensukseskan gerakan Morowali yang agamis, maka perlu mengangkat Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan dalam wilayah Kabupaten Morowali
UU No.11 Tahun 2000, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014.
pengangkatan Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan dimaksud adalah untuk
mengadakan pembinaan masyarakat pedesaan tentang pemahaman keagamaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien, dan tepat sasaran maka perlu diatur penyelenggaraannya; bahwa Kabupaten Morowali perlu memiliki perangkat dasar hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama guna meurrjudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: FTKP dan ruang lingkup pelayanan FTKP; pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN; pemanfaatan dana kapitasi JKN; pemanfaatan dana non kapitasi JKN; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
25 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa untuk menunjukan identitas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Morowali perlu dilengkapi atribut dan tanda pangkat; bahwa dalam rangka meningkatkan Disipilin, keseragaman, kerapian dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali perlu diatur tentang Pakaian Dinas;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang fungsi pemakaian, jenis, atribut, waktu penggunaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan pakaian dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
30 halaman; Lampiran 50 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
